Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Gibran Panggil Sejumlah Menteri dan Gelar Rapat secara Tertutup

    Gibran Panggil Sejumlah Menteri dan Gelar Rapat secara Tertutup

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memanggil sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden.

    Menurut pantauan Beritasatu.com ada beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Isyana Bagoes Oka.

    Pada pukul 10.47 WIB Gibran mengantar Meutya keluar dari kantornya. Pertemuan tersebut bersifat tertutup. Saat ditanya awak media pembahasan apa yang dilakukan, Meutya tak banyak berkomentar.

    “Tentunya terkait Komdigi. Nanti boleh ditanyakan saja ke bapak (Gibran) langsung karena rapat tertutup. Makasih banyak ya,” ujar Meutya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Selasa(29/10/2024).

    Terkait dengan makan bergizi gratis dan swasembada pangan 5 tahun ke depan, Meutya mengatakan hanya membahas terkait Komdigi saja.

    “Pokoknya hanya terkait Komdigi. Saya mohon maaf ya,” jelasnya.

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Penunjukan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para menteri dan wakil menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    “Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” kata Presiden Prabowo.

    Wihaji merupakan Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017-2022. Kariernya dimulai ketika terpilih sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    Selanjutnya, pada tahun 2014, Wihaji mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

    Namun, ia gagal untuk lolos dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Wihaji tetap aktif dalam politik dan terus mengembangkan kariernya di Partai Golkar.

    Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.

    Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.

    Wihaji menyatakan bahwa dengan populasi yang sangat besar, diperlukan upaya untuk menciptakan generasi emas yang dimulai dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas
    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Prabowo umumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet pemerintahannya “Kabinet Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, sebagai berikut.

    Menteri Koordinator

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
    Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Menteri

    Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
    Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
    Menteri Luar Negeri: Sugiono
    Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
    Menteri Agama: Nasaruddin Umar
    Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
    Menteri HAM: Natalius Pigai
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
    Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
    Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
    Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
    Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
    Menteri Perdagangan: Budi Santoso
    Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
    Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
    Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
    Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
    Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
    Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
    Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
    Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
    Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy
    Menteri PAN RB: Rini Widyantini
    Menteri BUMN: Erick Thohir
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
    Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
    Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo.​​​​​

    Lembaga/badan setingkat menteri

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
    Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
    Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
    Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

    Baca juga: Prabowo umumkan nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih

    Baca juga: PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo 

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Konsumsi Ikan RI Kalah dari China-Malaysia, Ini Penyebabnya

    Konsumsi Ikan RI Kalah dari China-Malaysia, Ini Penyebabnya

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan konsumsi protein ikan dalam negeri kalah dibandingkan China, Malaysia, hingga Thailand. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo.

    Budi mengatakan konsumsi protein menjadi salah satu upaya Indonesia mencapai generasi emas. Berdasarkan paparan yang disajikan, disebutkan saat ini konsumsi protein Indonesia berada di level 62,3 gram. Padahal standar protein seharusnya 100 gram.

    Konsumsi protein ini kalah dari konsumsi protein negara-negara tetangga, seperti Thailand sebesar 66,5 gram, Filipina sebesar 73,1 gram, Myanmar sebanyak 78,3 gram, dan Vietnam sebesar 94,4 gram.

    “Kita masih di belakang Kamboja. Maka kita harus berani menyatakan merdeka protein 100%,” kata Budi dalam acara Komitmen PDSPKP bersama Mitra Kerja Sama, di kantor KKP, Jumat (4/10/2024).

    Saat ditanya mengenai lebih lanjut penyebab konsumsi protein tak naik, Budi mengatakan hal tersebut terjadi karena pola makan. Dengan program makan bergizi gratis (MBG), dia menyebut dapat mendorong pola asupan gizi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap dengan susu ikan masuk dalam program MBG menjadi satu pemicu momentum untuk meningkatkan itu, asupan proteinnya.

    “Ya pastinya karena pola makan. Nah, dengan program makan berisi, Ini kan sebenarnya pemerintah mendesain Pola asupan gizinya, Kemudian juga membiayai kan, dengan program gratis itu,” terangnya.

    Dia menekankan konsumsi protein yang kalah dengan negara-negara tetangga bukan karena masyarakat Indonesia malas konsumsi makan. Dia bilang beberapa daerah ada yang ketersediaan ikan.

    “Bukan malas makan juga, mungkin karena juga di beberapa daerah kan kebutuhan dari kondisi ekonomi juga di sini,” kelasnya.

    Mendukung hal tersebut, pihaknya telah menggandeng mitra-mitra strategis, mulai dari kementerian/lembaga (k/l), asosiasi, hingga komunitas. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar meningkatkan konsumsi protein di Indonesia.

    “Hari ini kan kita punya mitra, 35 mitra, mulai dari penyedia bahan baku, kemudian para ibu-ibu dari Forikan, Forum peningkatan konsumsi ikan. Kemudian dari KAI, Kadin, kementerian, BKKBN, Bapanas. Jadi itu adalah mitra kami,” imbuhnya.

    (rrd/rir)

  • Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kepala BKKBN Khawatir Hal Ini Bakal Terjadi

    Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kepala BKKBN Khawatir Hal Ini Bakal Terjadi

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,SEMARANG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dokter Hasto menyoroti angka pernikahan di Indoensia yang terus menurun dari tahun ke tahun. 

    “Dulu pernikahan setahun 2 juta lebih, sekarang meskipun jumlah usia nikahnya masih cukup besar, tapi hanya sekitar 1,5 sampai 1,7 juta,” kata dia di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/6/2024),

    Dokter Hasto memaparkan, mayoritas pernikahan bertujuan untuk prokreasi atau mendapatkan keturunan.

    Selain itu juga rekreasi, supaya hubungan suami-istri sah, maupuan ‘security’ yakni bisa mendapatkan perlindungan.

    “Kini tejadi perubahan persepsi tentang pernikahan saat ini, di mana pernikahan dianggap sebagai tradisi atau budaya yang tidak mesti perlu dilakukan,” ungkap dia.

    Ada sejumlah penelitian menemukan bahwa keinginan menikah mengalami penurunan sehingga Total Fertility Rate (TFR) ada di angka 2,18.

    Ia khawatir, menurunnya angka pernikaha memunculkan zero population growth atau jumlah masyarakat di suatu negara sama dengan nol, tidak bertambah maupun berkurang.

    “Saya berharap adik-adik perempuan nanti punya anak rata-rata 1 perempuan. Kalau di desa ada 1000 perempuan maka harus ada 1000 bayi perempuan lahir. Hal itu diperlukan agar suatu desa tidak ‘zero growth’ bahkan ‘minus growth’, lama-lama habis orangnya,” ujar Dokter Hasto. Meski demikian, ia mengimbau remaja agar jangan menikah terlalu muda.

    “Siap nikah itu memiliki makna yang dalam, artinya menyiapkan kehamilan,” tukasnya.

    Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN, Edi Setiawan mengajak para mahasiwa untuk merefleksikan arti keluarga dan peran para rekan muda saat ini untuk membentuk keluarga berkualitas. 

    “Karena kalian seperempat dari populasi di Indonesia, kalian punya peran yang sangat nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita berharap kalian nantinya dapat membentuk keluarga yang harmonis, samawa, dan berkualitas,” ujar Edi.

    Edi mengingatkan untuk mencapai cita-cita tersebut, program Siap Nikah dan Keluarga Muda Berdaya hadir di kampus-kampus untuk memberikan pembekalan pada generasi muda mengenai persiapan kehidupan berkeluarga.

    “Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, Kemenpora, dan civitas akademika. Kerjasama ini merupakan komitmen untuk kita bisa bergerak bersama untuk mengawal remaja dan pemuda Indonesia dalam meningkatkan kesadaran membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya,” papar Edi. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini BKKBN dan Kemenpora sedang menggodok sebuah program bertajuk ‘Olah Rasa’. Ini ditujukan untuk mengawal kesehatan mental para remaja.

  • Harapan Pj Wali Kota Mojokerto Sambut Tim Verlap Lomba Kampung KB

    Harapan Pj Wali Kota Mojokerto Sambut Tim Verlap Lomba Kampung KB

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto sebagai kota terinovatif se-Indonesia selama dua tahun berturut-turut, maka sekarang sudah waktunya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan label terbaik Kampung Keluarga Berkualitas se-Indonesia kategori kota.

    Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro saat menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KB) tingkat nasional tahun 2024 di Kampung KB Kangjeng Djimat Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.

    “Selamat datang tim verifikator di Kelurahan Surodinawan Tercinta, semoga Kelurahan Surodinawan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas terbaik tingkat nasional di tahun 2024,” ungkap Mas Pj (sapaan akrab, red), Selasa (21/5/2024).

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyebut, sudah waktunya Kota Mojokerto menyandang label Terbaik Kampung KB se-Indonesia untuk kategori kota. Di Kota Mojokerto untuk Kampung Keluarga Berkualitas dengan klasifikasi berkelanjutan, menurutnya sudah 100 persen.

    “Pak Mendagri saja sudah kasih label Kota Mojokerto sebagai kota terinovatif se-Indonesia selama dua tahun berturut-turut, maka sekarang sudah waktunya BKKBN juga kasih label terbaik Kampung Keluarga Berkualitas se-Indonesia kategori kota. Kampung Keluarga Berkualitas dengan klasifikasi berkelanjutan, di Kota Mojokerto sudah 100 persen dan tersebar di 18 Kelurahan,” katanya.

    Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ini, dengan keluarga yang berkualitas maka akan bisa menciptakan generasi yang berkualitas sebagai garda terdepan untuk bersiap menghadapi tantangan mewujudkan Indonesia Generasi Emas tahun 2045. Keluarga berkualitas juga berarti memiliki kecakapan secara lahir dan batin.

    “Dimana dari keluarga yang berkualitas akan lahir anak-anak yang unggul, serta akan membawa peradapan bangsa ke arah yang lebih tinggi. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita bersama dan hasil verifikasi faktual juga bisa terpotret dengan baik. Semoga apa yang kita kehendaki bersama diridhoi oleh Allah,” tegasnya. [tin]

  • 50 Pejabat Pemkab Dilantik, Ini Kata Bupati Lamongan

    50 Pejabat Pemkab Dilantik, Ini Kata Bupati Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Sebanyak 50 pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamongan dilantik oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, di Pendopo Lokanantra. Adapun 50 pejabat itu yakni 2 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 48 pejabat administrator serta pengawas.

    Dalam kesempatan ini, Bupati Yuhronur meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta merealisasikan seluruh program prioritas yang ada dalam RPJMD tahun 2021-2026.

    “Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya meminta agar bersama-sama menjawab kebutuhan masyarakat. Mari terus bersinergi untuk merealisasikan program prioritas Lamongan dan program kerja di setiap OPD masing-masing,” ujar Yuhronur, ditulis Kamis (9/5/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Lamongan ini juga menjelaskan bahwa sejumlah target yang diinginkan itu akan mampu dicapai dengan totalitas kinerja dan koordinasi yang baik. Salah satunya capaian penurunan kasus stunting dari angka 27,05 menjadi 9,4.

    “Koordinasi sangat penting dan berdampak, salah satu contohnya ialah keberhasilan kita dalam menurunkan kasus stunting melampaui target BKKBN, ” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bupati Yuhronur menekankan bahwa mutasi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi, kapasitas, dan visi masing-masing dalam mengelola suatu instansi di Kabupaten Lamongan.

    “Mutasi jabatan di lingkup pemerintahan merupakan hal yang sangat wajar,” pungkasnya.[riq/aje]

  • Kampung KB Kanjeng Djimat Mojokerto Wakili Jatim Lomba KB Nasional

    Kampung KB Kanjeng Djimat Mojokerto Wakili Jatim Lomba KB Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menjadi juara 1 lomba penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) kategori Kota se-Jawa Timur tahun 2024, Kampung KB Kanjeng Djimat Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto menjadi wakil provinsi Jawa Timur melaju ke tingkat nasional.

    Berdasarkan surat dari BKKBN Nomor 0757/KK.01/D4/2024 tanggal 24 April 2024 Kampung KB Kanjeng Djimat Kelurahan Surodinawan dinyatakan lolos dalam seleksi website dan berlanjut untuk tahap wawancara yang dilakukan secara daring. Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro mengapresiasi atas prestasi tersebut.

    “Kelurahan Sorodinawan telah memberikan yang terbaik. Tetap tenang dan perbanyak baca salawat, semoga Kampung KB Kanjeng Djimat bisa menjadi juara,” ungkapnya di Aula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto.

    Sementara itu, Lurah Surodinawan Masyqirom Masychur Wahid memaparkan kondisi Kampung KB Kanjeng Djimat. Keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi masyarakat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, ada dampak nyata dengan adanya Kampung KB Kanjeng Djimat di Kelurahan Surodinawan.

    “Kampung KB mampu menurunkan angka stunting secara bertahap, dari 9 anak stunting pada 2021 menjadi 7 di tahun 2022 dan terus menurun menjadi 4 anak pada 2023. Demikian dengan angka kematian ibu dan anak, selama 2022-2023 tidak ada ibu dan bayi yang meninnggal,” terangnya.

    Melalui kampung KB, lanjut Lurah, perekonomian warga juga semakin meningkat melalui UPPKA. Keluarga miskin penerima bantuan juga mengalami penurunan dari 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2022 turun menjadi 475 KPM pada 2023. Keberhasilan suatu program tentu tak lepas dari adanya inovasi.

    “Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya aplikasi PAKSURO (Pemantauan Anak Stunting Kelurahan Surodinawan) yang telah terintegrasi dengan aplikasi Gayatri DinkesP2KB Kota Mojokerto, SUKET PLANO (Surat Keterangan Pelayanan Online), TIGER BANTING SIBURUK (Tim Gerak Cepat Berantas Stunting dan Gizi Buruk,” jelasnya.

    Selain itu, ada JUM’AT BERANTING (Jum’at Berkah Untuk Anak Stunting) dan KELIR CANTIK’S (Kelas Ibu Hamil, Remaja dan Calon Pengantin). Sebelum mengikuti Lomba KB tingkat nasional tahun 2024, Kelurahan Surodinawan telah meraih juara II Posyandu Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur tahun 2023, Juara I kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

    Dan Juara I Kader IMP Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Dalam seleksi Kampung KB Berkualitas tingkat kota di Regional 1 Kota Mojokerto akan bersaing dengan Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Tanjung Pinang dan Kota Metro. [tin/ian]

  • Angka Stunting Lamongan Turun Drastis dan Lampaui Target BKKBN, Kok Bisa?

    Angka Stunting Lamongan Turun Drastis dan Lampaui Target BKKBN, Kok Bisa?

    Lamongan (beritajatim.com) – Angka stunting tahun 2023 di Lamongan turun drastis menjadi 9,4. Hal itu berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

    Padahal, di tahun 2022 lalu angka stunting di Lamongan 27,05. Lalu bagaimana Pemerintah Kabupaten Lamongan mengatasi kasus tersebut.

    Dalam hal ini, Bupati Lamongan Yuhronur mengungkapkan bahwa Pemkab Lamongan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting yang masuk kategori tinggi di tahun 2022 sebelumnya. Tak hanya melalui penindakan atau pengobatan, tapi juga pencegahan.

    “Kasus stunting Lamongan memang pada tahun 2022 berada pada kategori tinggi, namun terus kita upayakan untuk menekan kasus stunting dengan berbagai upaya. Upaya tidak hanya sebatas pengobatan melainkan kita gencarkan mulai pencegahan stunting,” tutur Bupati Yuhronur, Jumat (26/4/2024).

    Tak hanya itu, Yuhronur menegaskan bahwa angka stunting di Lamongan mampu ditekan hingga berhasil mencapai target dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 12,3 persen pada tahun 2024.

    Pihaknya mengaku, penurunan kasus stunting itu hasil dari ragam upaya yang telah dilakukan. Mengingat, upaya penurunan stunting di Lamongan dilakukan secara bertahap. Tidak hanya fokus pada penanganan penderita, melainkan ada edukasi pada orang tua hingga remaja.

    Upaya penurunan itu, sambung Yuhronur, juga dilakukan dengan kolaborasi bersama para pihak, melalui beberapa program inovasi, diantaranya program 1-10-100 (bekerja sama dengan PKK). Program ini digagas untuk menangani balita stunting dengan memberikan bantuan makanan bergizi yang melibatkan swadaya masyarakat dan CSR.

    “Program 1-10-100 yakni di mana 1 paket di berikan kepada 10 anak dan selama 100 hari,” ungkapnya.

    Adapun program pendukung lain untuk menekan stunting adalah inovasi MONALISA BERDANSA (Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa), Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia, TILIK INSERT BUMIL (Tingal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil).

    Kemudian RANSEL SI DORA (Gerakan Selamatkan Ibu Hamil dengan Siaga Donor Darah), RESA BERSAMA DASHAT (Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting), FORIKAN (Forum Gemar Makan Ikan), Audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan, Pemberian Sertifikat untu Ibu Menyusui, Skrining (Pendataan Keluarga Beresiko stunting), dan lainnya.

    “Selain bertahap, penanganan kasus stunting di Lamongan juga dilakukan bersama lintas sektor. Sehingga seluruh program inovasi direalisasikan bekerjasama dengan lintas OPD, Pemdes, PKK, masyarakat dan lainnya. Tujuannya ialah mengakselerasi penurunan kasus stunting,” paparnya.

    Lebih lanjut, Yuhronur menjelaskan bahwa penurunan persentase stunting di Lamongan ini juga dapat dilihat dari angka Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2023, yang menunjukkan stunting di Lamongan turun.

    “Pada Februari 2022 angkanya menempati 6,80 persen, untuk Agustus 2022 menempati angka 5,70 persen, dan pada Februari tahun 2023 menempati angka 4,80 persen, lalu pada Agustus 2023 menempati angka 4,01 persen,” pungkasnya.[riq/ted]