Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya menurunkan angka prevalensi stunting terus menjadi fokus nasional, seiring dengan pentingnya memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan berdaya saing. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5%, dan pada 2024 angka tersebut turun menjadi 19,8%, capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2024 sebesar 14%.

    Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tanggap untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk isu sosial dan kesehatan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Stunting Action Hub berhasil meraih penghargaan.

    Stunting Action Hub memiliki enam implementasi utama, yaitu edukasi kepada kader dan orang tua dalam penggunaan aplikasi, penyajian data analytics stunting, monitoring dan tindakan lapangan, distribusi bantuan TJSL untuk intervensi, pencatatan aksi ke dalam sistem digital, serta pemanfaatan dashboard oleh puskesmas dan perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, program ini telah menjangkau 591 balita, melibatkan 53 kader puskesmas, dan mencakup 42 posyandu di berbagai wilayah Indonesia.

    Melalui pendekatan berbasis data dan sistem digital, program ini berhasil memperkuat koordinasi, mempercepat proses pemantauan, dan memastikan setiap aksi penanganan dilakukan lebih akurat dan efisien.

    “Sebagai perusahaan digital telco, Telkom Indonesia terus berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, melalui Stunting Action Hub, Telkom ingin menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat melalui solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

    Program ini telah memberikan dampak sosial yang signifikan, beberapa diantaranya adalah mempermudah kader dalam pengumpulan data dan menjamin akurasi pengukuran, membantu interpretasi hasil yang lebih tepat, dan mempercepat proses pemantauan. Pemerintah daerah, BKKBN, dan puskesmas kini dapat memanfaatkan data dashboard untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, sementara orang tua dapat memantau perkembangan balita secara akurat dan berkesinambungan.

    Dengan sistem yang terintegrasi, balita berisiko tinggi dapat lebih cepat terdeteksi dan memperoleh penanganan yang tepat. Program ini bahkan mencatat nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:1,75, yang berarti setiap satu rupiah investasi sosial menghasilkan manfaat senilai satu koma tujuh lima kali lipat bagi masyarakat.

    Melalui keberhasilan ini, Telkom Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan), poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta poin 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi). Program Stunting Action Hub menjadi wujud nyata dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pada pilar Kesehatan dan Inovasi Digital.

    Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi katalis dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tanggap, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendorong lahirnya ekosistem sosial yang sehat, tangguh, dan berdaya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Telkom dalam memperkuat sistem penanganan stunting melalui pemanfaatan teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan stunting berbasis ekosistem digital, yang mampu menghubungkan para pemangku kepentingan dari tingkat kader hingga instansi pemerintah dalam satu platform terpadu. Inovasi ini pun mendapatkan penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Raih Penghargaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya menurunkan angka prevalensi stunting terus menjadi fokus nasional, seiring dengan pentingnya memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan berdaya saing. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5%, dan pada 2024 angka tersebut turun menjadi 19,8%, capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2024 sebesar 14%.

    Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tanggap untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmennya dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi untuk isu sosial dan kesehatan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui program Stunting Action Hub berhasil meraih penghargaan.

    Stunting Action Hub memiliki enam implementasi utama, yaitu edukasi kepada kader dan orang tua dalam penggunaan aplikasi, penyajian data analytics stunting, monitoring dan tindakan lapangan, distribusi bantuan TJSL untuk intervensi, pencatatan aksi ke dalam sistem digital, serta pemanfaatan dashboard oleh puskesmas dan perangkat daerah. Sepanjang tahun 2025, program ini telah menjangkau 591 balita, melibatkan 53 kader puskesmas, dan mencakup 42 posyandu di berbagai wilayah Indonesia.

    Melalui pendekatan berbasis data dan sistem digital, program ini berhasil memperkuat koordinasi, mempercepat proses pemantauan, dan memastikan setiap aksi penanganan dilakukan lebih akurat dan efisien.

    “Sebagai perusahaan digital telco, Telkom Indonesia terus berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, melalui Stunting Action Hub, Telkom ingin menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat melalui solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

    Program ini telah memberikan dampak sosial yang signifikan, beberapa diantaranya adalah mempermudah kader dalam pengumpulan data dan menjamin akurasi pengukuran, membantu interpretasi hasil yang lebih tepat, dan mempercepat proses pemantauan. Pemerintah daerah, BKKBN, dan puskesmas kini dapat memanfaatkan data dashboard untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, sementara orang tua dapat memantau perkembangan balita secara akurat dan berkesinambungan.

    Dengan sistem yang terintegrasi, balita berisiko tinggi dapat lebih cepat terdeteksi dan memperoleh penanganan yang tepat. Program ini bahkan mencatat nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1:1,75, yang berarti setiap satu rupiah investasi sosial menghasilkan manfaat senilai satu koma tujuh lima kali lipat bagi masyarakat.

    Melalui keberhasilan ini, Telkom Indonesia menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang berkomitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan), poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta poin 9 (Infrastruktur, Industri, dan Inovasi). Program Stunting Action Hub menjadi wujud nyata dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pada pilar Kesehatan dan Inovasi Digital.

    Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi katalis dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tanggap, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendorong lahirnya ekosistem sosial yang sehat, tangguh, dan berdaya. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Telkom dalam memperkuat sistem penanganan stunting melalui pemanfaatan teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan stunting berbasis ekosistem digital, yang mampu menghubungkan para pemangku kepentingan dari tingkat kader hingga instansi pemerintah dalam satu platform terpadu. Inovasi ini pun mendapatkan penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2025.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai-ramai Warga RI Kumpul Kebo, Ternyata Paling Banyak di Area Ini

    Ramai-ramai Warga RI Kumpul Kebo, Ternyata Paling Banyak di Area Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan marak terjadi di Indonesia. Masyarakat umum kerap mengistilahkan fenomena ini sebagai ‘kumpul kebo’.

    Menurut laporan dari The Conversation beberapa saat lalu, fenomena ‘kumpul kebo’ bisa dipicu oleh pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Banyak anak muda di era sekarang yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan rumit.

    Alhasil, mereka memandang ‘kumpul kebo’ sebagai alternatif relasi romantis yang lebih murni. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, ‘kumpul kebo’ masih menjadi hal tabu. Kalaupun terjadi, ‘kumpul kebo’ biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

    Pada 2021 lalu, studi di Indonesia berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa ‘kumpul kebo’ lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

    Peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, mengatakan setidaknya ada 3 alasan pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk ‘kumpul kebo’ bersama pasangan. Masing-masing terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

    “Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi,” ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

    “Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal,” lanjutnya.

    Dampak Kumpul Kebo

    Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat ‘kumpul kebo’ adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

    “Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya,” terang Yulinda.

    Sementara itu dari segi kesehatan, ‘kumpul kebo’ dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

    Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

    Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

    “Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status ‘anak haram’, bahkan dari anggota keluarga sendiri,” kata Yulinda.

    “Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ia menjelaskan.

    Itu dia penjelasan terkait fenomena kumpul kebo yang makin marak di Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka. BKKBN), Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan sejumlah program yang diampu Kemendukbangga.

    “Program yang dipantau adalah penyelenggaraan quick wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, operasional pelaksanaan
    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tulis Kemendukbangga dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

    Wihaji juga meninjau Pelayanan KB gratis di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, didampingi Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad; Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Moh. Bisri.

    Kunjungan tersebut sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana di daerah. Kehadiran Wihaji di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, untuk memastikan layanan kesehatan, terutama terkait program keluarga berencana, berjalan optimal.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji berharap kunjungan seperti ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan KB demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu upaya pengendalian penduduk adalah untuk menghindari 4 Terlalu bagi pasangan usia subur. Yakni, Terlalu muda menikah di mana usia kurang dari 21 tahun bagi wanita; Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun; Terlalu banyak anak lebih dari dua orang: dan Terlalu tua hamil dan melahirkan di usia lebih dari 35 tahun.

    Kunjungan lapangan berlanjut ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) TPA Asri, di Jalan Kuantan, Tanjungpinang. Di lokasi ini, Wihaji meninjau langsung kegiatan pengasuhan anak terpadu. Tamasya merupakan salah satu program quick win Kemendukbangga/BKKBN, dalam membangun ketahanan keluarga sejak usia dini.

    Program ini merupakan bagian dari kecemasan di masyarakat perkotaan, khususnya kaum pekerja perempuan. Negara pun hadir dengan menghadirkan program Tamasya. Kini mereka merasa lebih tenang bekerja karena anak bisa dititipkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) berbasis Tamasya.

    Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan bantuan berupa BKB KIT dan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada pengelola TPA Tamasya Asri.

    • Kunjungan ke SPPG, Bumil dan Busui

    Dalam kunjungan ke SPPG dan lokasi penerima manfaat, Wihaji menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

    Wihaji mengatakan program MBG di kementeriannya difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama (3B) yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non PAUD, dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mencegah stunting.

    Dengan menggunakan sepeda motor usai meninjau SPPG, Menteri Wihaji, mengunjungi para penerima manfaat MBG Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Tanjungpinang. MBG 3B, kata Menteri, harus tepat sasaran.

    “Kita cek dan evaluasi langsung agar benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Karena tidak mungkin SPPG mengantar satu per satu,” jelas Wihaji.

    Maka, pendistribusian dilakukan lewat posyandu atau titik tertentu dengan bantuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Didampingi Gubernur Kepri, Wihaji menjelaskan pendistribusian MBG 3B menggunakan sepeda motor dalam dua bulan terakhir untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

    “Peruntukan program ini fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, karena di fase inilah risiko stunting paling tinggi,” tambahnya.

    • Dukungan Pemerintah Daerah

    Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG 3B. “Kita bantu dari sisi daerah. Termasuk memberikan insentif kepada pendamping,” kata Ansar Ahmad.

    Di perkotaan, menurut Ansar, dapur MBG sudah siap beroperasi. Ada beberapa tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita pastikan lokasinya dan tempatnya higienis, jauh dari potensi lalat atau gangguan lainnya,” pungkas Ansar.

    Selanjutnya, pada malam di hari yang sama Wihaji menutup malam puncak Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Tugu Sirih, Pelataran Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang.

    (prf/ega)

  • Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkolaborasi, bersinergi dan berkomitmen menangani akar masalah stunting guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena angka stunting di Sidoarjo pernah turun dari 16,1 persen menjadi 8,4 persen. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kenaikan menjadi 10,6 persen. Ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih keras,” ujarnya saat membuka acara dalam rapat koordinasi rembuk stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Kamis (23/10/2025).

    Fenny juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi dasar dari setiap langkah. Karena itu, kami berharap BPS dan seluruh tim di lapangan memastikan sinkronisasi data berjalan baik,” terang Sekda.

    Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan Human Capital Index (HCI), yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di masa depan.

    “Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga investasi kedepan untuk generasi emas. Keberhasilan menurunkan angka stunting akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

    “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta sejalan dengan regulasi BKKBN yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan secara efektif, terkoneksi, dan, terintegrasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Diperlukan kerja bersama agar solusi yang diterapkan benar-benar menyentuh akar masalah,” imbuhnya.

    Heni berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan intervensi, serta memastikan program-program pencegahan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

    “Mari kita bersama-sama mengejar penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” tutupnya. (isa/ted)

  • Warga RI Makin Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak

    Warga RI Makin Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena pasangan bukan suami istri yang tinggal bersama atau kumpul kebo rupanya telah ramai di Indonesia. Beberapa saat lalu, fenomena kumpul kebo juga terjadi di jejeran Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Sebelumnya, The Conversation melaporkan fenomena kumpul kebo disebabkan adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit.

    Sebagai gantinya, mereka memandang ‘kumpul kebo’ sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Di wilayah Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, ‘kumpul kebo’ masih menjadi hal tabu. Kalaupun terjadi, ‘kumpul kebo’ biasanya hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

    Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa ‘kumpul kebo’ lebih banyak terjadi di wilayah bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

    Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada tiga alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk ‘kumpul kebo’ bersama pasangan.

    Alasan itu antara lain terkait beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

    “Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi,” ungkap Yulinda beberapa saat lalu.

    “Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal,” lanjutnya.

    Akibat Kumpul Kebo

    Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat ‘kumpul kebo’ adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

    “Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya,” terang Yulinda.

    Sementara itu dari segi kesehatan, ‘kumpul kebo’ dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

    Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

    Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

    “Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status ‘anak haram’, bahkan dari anggota keluarga sendiri,” kata Yulinda.

    “Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ia menjelaskan.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunggu momentum satu tahun pemerintahan.

    Dia menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan capaian program dan penyelesaian kendala di lapangan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai meninjau kesiapan pelaksanaan stimulus ekonomi keempat, yang meliputi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami enggak ada patokan satu tahun, enggak ada patokan enam bulan. Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala enggak. Kalau ada kendala, bagaimana kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menyebut, masih banyak program prioritas yang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta evaluasi teknis di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaatnya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pendekatan evaluasi yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada kinerja nyata dan perbaikan berkelanjutan, bukan pada tenggat waktu administratif.

    “Jadi enggak ada patokan waktunya. Dan terus terang, kita merasa memang belum puas,” pungkas Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini Indostrategi merilis riset kinerja setahun Presiden Prabowo. Dikutip dari riset Indostrategi, Sabtu (18/10/2025), periset menuliskan bahwa data penerima bansos belum akurat, sehingga masih ditemukan warga miskin yang  tidak terdata dan penerima bantuan ganda.

    “Pemerintah Indonesia juga belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan,” dikutip dari riset.

    Hasil riset Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakni perkuat integrasi data sosial nasional bersama

    BPS dan BKKBN agar targeting bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.

    Selain itu, Kemensos juga harus kembali mengkaji ulang desain sekolah rakyat dan kampung nelayan agar memiliki indikator kinerja, roadmap, dan sistem monitoring yang jelas.

     

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Koarmada RI perbaiki sekolah dan rumah ibadah di Tasikmalaya

    Koarmada RI perbaiki sekolah dan rumah ibadah di Tasikmalaya

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL melalui jajaran Komando Armada (Koarmada) RI berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang rusak di desa kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Kegiatan perbaikan ini dilakukan dalam rangka menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan proses pengerjaan sudah dilakukan sejak September 2025.

    “Rencana pekan ini saya akan ke Tasikmalaya meninjau pembangunan secara langsung,” kata dia.

    Menurut Denih, fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang layak merupakan unsur krusial yang dapat membantu kehidupan masyarakat, terutama di pedesaan.

    Dengan menghadirkan sarana pendidikan dan rumah ibadah yang layak, Denih yakin hak masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas dan beribadah akan terpenuhi dengan baik

    Denih menjelaskan, dalam TMMD kali ini pihaknya menargetkan untuk memperbaiki dua sekolah yakni SDN Panglayongan dan SDN Bojong.

    Dua sekolah ini menjadi target perbaikan Koarmada RI karena memiliki fasilitas kamar mandi, ruang guru dan lapangan olahraga, perpustakaan yang kurang layak.

    “Kita perbaiki semua dan juga perbaiki mushola yang rusak, memberikan fasilitas komputer, peta NKRI dan Al Quran,” jelas Denih.

    Untuk rumah ibadah, pihaknya akan memenuhi beberapa fasilitas Masjid Jami Al Muhyi, Bojong Tengah seperti sound system, pengadaan karpet masjid, rak buku, pengadaan Al Quran dan beberapa fasilitas penunjang ibadah lainnya.

    Tidak hanya itu, Denih mengatakan Koarmada RI juga memperbaiki beberapa rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni.

    Denih melanjutkan, dalam proses pengerjaanya TNI berkolaborasi dengan Polri, pemda setempat dan masyarakat.

    “Untuk anggaran merupakan kerjasama antara TNI AL, kementerian, pemda dan donatur yang mendukung program ini,” jelas Denih.

    Tidak hanya membangun infrastruktur, Koarmada RI juga membuka pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana (KB) gratis hasil kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di desa tersebut pada Sabtu (18/10) mendatang.

    Dengan adanya kegiatan ini, Denih berharap masyarakat pedesaan di Tasikmalaya bisa menikmati fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang layak.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tepuk Sakinah di KUA Padangsidimpuan, Berawal dari Keresahan Tingginya Angka Perceraian Medan 4 Oktober 2025

    Tepuk Sakinah di KUA Padangsidimpuan, Berawal dari Keresahan Tingginya Angka Perceraian Medan 4 Oktober 2025

    Tepuk Sakinah di KUA Padangsidimpuan, Berawal dari Keresahan Tingginya Angka Perceraian
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 10 orang calon pengantin berkumpul di gazebo yang terletak di bagian belakang Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara, Kamis (2/10/2025).
    Dengan kondisi yang seadanya, calon pengantin tampak duduk di samping pasangannya masing-masing.
    Mereka dijadwalkan akan mendapatkan bimbingan perkawinan (bimwin) pranikah.
    Tiga orang pria dan dua wanita duduk di depan calon pengantin.
    Mereka adalah petugas KUA dan BKKBN Padangsidimpuan.
    “Jadi hari ini, kami akan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin yang hadir,” ujar penghulu, Muhammad Hanafi Siregar.
    Hanafi menyampaikan tentang pilar-pilar untuk tercapainya keluarga yang sakinah.
    Yang pertama, kata Hanafi, yaitu zawaj atau berpasangan.
    Kedua, mitsaqon gholidzo atau janji kokoh.
    Ketiga, mu’asyaroh bil ma’ruf, yaitu saling cinta, saling hormat, saling jaga, dan saling ridha.
    Dan yang terakhir, musyawarah untuk mufakat.
    “Nah, ini bisa kita nyanyikan agar lebih menarik. Dan kita nyanyikan dengan tepuk sakinah,” ucapnya.
    Hanafi menyanyikan lagu yang sedang tren dan viral di media sosial itu.
    Kemudian, diikuti calon pengantin sambil bertepuk tangan, juga diiringi gerakan yang menarik.
    Saat menyanyikan lagu, sebagian tampak belum hafal, ada yang melihat catatan, dan sebagian lancar menyanyikan.
    Calon pengantin tampak tersenyum malu-malu, dan ada juga yang tertawa.
    Wildan dan Fitri adalah salah satu pasangan calon pengantin yang datang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
    Pasangan yang masing-masing berusia 25 tahun ini mengaku sudah saling mengenal dan dekat sejak masih duduk di kelas 2 SMA.
    “Calon (suami) saya ini adalah teman sekolah dan satu sekolah, sejak kelas 2 SMA,” ujar Fitri, warga Kelurahan Tobat, yang akan melakukan akad nikah sekaligus pesta pada Minggu (5/10/2025).
    Ditanya tentang bimbingan perkawinan yang mereka dapat, Fitri mengaku mulanya merasa tegang.
    Karena menurut perkiraannya, suasana bimbingan itu sama seperti mengikuti ujian sekolah.
    “Ya sempat canggung dan tegang. Karena gambaran saya, seperti kita mau ujian. Tapi rupanya tidak,” ucapnya, malu.
    Dan ketika mengikuti lagu tepuk sakinah, meskipun belum banyak lirik yang dihafalnya, namun Fitri dan Wildan merasa senang sekaligus terhibur.
    “Jadi karena ada nyanyian begini, kami merasa terhibur juga. Suasana bimbingan ini tidak kaku dan tegang. Ditambah lagi, bimbingan materi lainnya yang juga menghibur,” ungkap Fitri merasa puas.
    “Insya Allah semua materi dari bimbingan ini dapat kami amalkan dan bisa berguna bagi keluarga kami, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,” pungkasnya.
    Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Muhammad Asroi Saputra Hasibuan, menjelaskan bahwa setiap kata dan kalimat dari lagu tepuk sakinah ini memiliki makna yang terdapat di dalam Al-Qur’an.
    Seperti “berpasangan”, kata ini terdapat di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 187.
    “Di situ ada kata jawaz, artinya berpasangan. Dan kalian yang datang kemari, tentu berpasangan,” ucap Asroi.
    Kemudian, “janji kokoh”.
    Itu juga merupakan bahasa Al-Qur’an dan dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat 21, yaitu mitsaqon gholidzo.
    Selanjutnya, “saling cinta, saling hormat, saling jaga” atau mu’asyaroh bil ma’ruf.
    Ini bisa dilihat di buku nikah, atau pada saat ijab kabul.
    Lalu, “saling ridha” atau taradhina.
    Ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 233.
    Dan kata “musyawarah” bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 159.
    “Jadi, semua kata-kata di lagu ini memiliki filosofi berdasarkan perintah yang ada di dalam Al-Qur’an. Juga pada buku nikah atau sighot taklik, yang dibacakan usai akad nikah (ijazah kabul). Semuanya untuk sakinah mawaddah warahmah,” ungkap Asroi.
    Pria yang dikenal sebagai ustad ini menjelaskan bahwa ada dua versi lagu tepuk sakinah ini.
    “Versi lama, sebelumnya tidak ada tambahan kata “maslahah”, ujar Asroi.
    Untuk membuat suasana santai dan tidak tegang, Asroi juga mengisi bimbingan dengan selingan canda.
    Dia meminta kepada calon pengantin untuk membuat catatan tentang apa yang disukai dari pasangan mereka masing-masing, seperti warna kesukaan, nomor sepatu, makanan kesukaan, film kesukaan, hingga usia masing-masing calon mertua mereka.
    Ada yang pas menjawab, ada juga yang salah.
    Dan itu membuat suasana bimbingan menjadi meriah dan hidup.
    “Ya, harus kita selingi dengan canda-canda yang sehat dan bermanfaat. Biar suasana bimbingan tidak tegang. Termasuk dengan tepuk sakinah itu, jadi semacam
    ice breaking
    ,” kata Asroi.
    Asroi mengungkapkan, tepuk sakinah ini sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan dia sudah mengetahui dan mendapatkan pembekalan pada saat mengikuti kegiatan bimtek keluarga sakinah pada tahun 2023.
    “Tapi sebelum ini viral, kami di KUA Padangsidimpuan Utara sudah menjalankan dan menyosialisasikannya kepada calon-calon pengantin. Dan setelah viral, kami makin menggalakkannya,” tutur Asroi.
    Mengantisipasi tingginya angka perceraian, Muhammad Asroi Saputra Hasibuan, pria yang pernah menjadi pelapor dan saksi kasus penistaan agama oleh Ahok, menyampaikan bahwa bimbingan perkawinan dan sosialisasi tepuk sakinah ini berawal dari keresahan kementerian agama tentang tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia.
    “Jadi misalnya ada 2000 angka pernikahan, dan dari angka tersebut terdapat 400 angka perceraian. Maka, atas dasar itu, bimbingan perkawinan ini diwajibkan untuk setiap calon pengantin,” sebutnya.
    Di KUA yang dia pimpin, bimbingan perkawinan dilakukan satu kali dalam seminggu dan diikuti oleh calon-calon pengantin yang akan menikah dalam minggu itu.
    “Nah, bagi yang tidak bisa hadir, dia bisa mengikuti bimbingan di KUA asalnya, atau datang ke KUA pada jam kerja, dan akan dibimbing secara mandiri,” ujar Asroi.
    Setelah mendapat bimbingan, calon-calon pengantin akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti.
    “Dan itu diwajibkan. Nanti sebagai bukti telah mengikuti, akan kita beri sertifikat,” katanya, dan juga mewajibkan masing-masing calon pengantin harus bisa membaca Al-Qur’an.
    Sebelum bimbingan ini diterapkan secara sistematis, mereka hanya melakukan seadanya.
    Dan itu pun, jika calon pengantin meminta untuk dibimbing.
    “Tapi sekarang sudah ada modulnya. Jadi tersistem. Termasuk hal-hal apa saja yang kita sampaikan kepada calon pengantin,” sebutnya.
    Bahkan, kata Asroi, mereka juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas dan BKKBN untuk memastikan agar calon pengantin siap untuk memiliki anak.
    “Dan ini juga sebagai upaya untuk mengatasi stunting. Ada bimbingan tentang reproduksi juga yang diberikan. Jadi materi yang diberikan lengkap,” ungkapnya.
    Asroi mengungkapkan bahwa sebelum adanya bimbingan perkawinan keluarga sakinah ini, banyak sekali laporan terkait kericuhan rumah tangga yang mereka terima.
    “Tapi setelah bimbingan ini gencar dan masif dilakukan, alhamdulillah, laporan-laporan masalah rumah tangga sudah sangat sedikit,” ucapnya.
    Asroi berharap agar semakin banyak pula petugas dari KUA yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan Bimtek sebagai fasilitator untuk pembimbing perkawinan ini. “Harapan kita dengan bimbingan perkawinan ini, dapat mencegah dan mengurangi angka perceraian. Dan pastinya, harus banyak pula pembimbing yang tersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sebagai fasilitator Bimwin,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.