Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono menilai, tren #
KaburAjaDulu
yang ramai dibahas di media sosial, tidak akan berdampak besar terhadap penurunan populasi di Indonesia.
Mengutip
Antara
, Budi mengatakan, tren itu hanyalah sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet mengenai prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap negara lain.
“Saya kira tidak sampai sejauh itu (penurunan populasi). Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi,” ujar Budi, Senin (17/2/2025).
Menurut dia, migrasi besar-besaran ke negara lain bukanlah sebuah perkara mudah. Sebab hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa terserap di dunia kerja negara luar.
“Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah karena hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” lanjut dia.
Ia pun menegaskan, saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran tengah bekerja keras melakukan penyesuaian anggaran agar program-program dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan tepat sasaran ke rakyat yang membutuhkan, utamanya generasi muda.
“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo justru sedang bekerja keras menata masa depan generasi muda sebaik-baiknya. Kita justru sedang lakukan
rightsizing
(penyesuaian) anggaran agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan program-programnya bermanfaat optimal bagi rakyat, jelas dan gamblang perintah Pak Presiden itu,” papar dia.
Di sisi lain, menurutnya masyarakat perlu melihat tren #KaburAjaDulu dari sisi positif. Fenomena ini mestinya dilihat dari sisi banyak generasi muda terdidik dan berbakat memilih bekerja dan belajar di luar negeri dan meningkatkan devisa negara.
“Itu (
brain drain
) justru akan memperluas diaspora, dan jejaring internasional, yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara,” ucap dia.
Ia menegaskan, Kemendukbangga/BKKBN akan menanggapi fenomena tersebut sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan agar pengangguran berkurang.
“Kami juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak muda (terutama generasi Z) dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak perlu meninggalkan negara untuk mencapai impian mereka,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BKKBN
-
/data/photo/2024/03/22/65fd3627682b2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
-

Wamen Isyana Ungkap 15,5 Juta Remaja Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental Setara 34,9 Persen Total Remaja di Indonesia
JAKARTA – Berdasarkan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2024, didapati bahwa sebanyak 15.5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, yang setara dengan sekitar 34,9% dari total remaja di Indonesia, tentu saja isu ini menjadi perhatian bersama.
Hal itu diungkap, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, SE saat dirinya membuka acara Simposium dan Konsolidasi Nasional Pemimpin Muda Hindu yang diselenggarakan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) bertempat di Pusdiklat Kementerian Agama RI, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat/14/02/2025.
“Generasi muda Hindu perlu menyadari isu dan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini yang semakin kompleks, ditambah salah satunya adalah isu kesehatan mental di kalangan remaja,” ucap Isyana.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, generasi muda Hindu perlu menyatukan gerakan untuk menyelesaikan persoalan umat Hindu mulai sektor pendidikan berkaitan dengan ketersediaan guru agama Hindu; penguatan lembaga pendidikan Hindu, kemudian dalam sektor ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan umat Hindu, dan sosial-budaya berkaitan konflik agrarian dan konversi agama.
Selain itu, Wamen Isyana juga mengungkapkan, Saat ini semakin banyak kalangan muda yang takut dengan pernikahan, sehingga enggan untuk menikah. Tidak hanya itu, angka childfree pada kalangan muda saat ini juga semakin bertambah. BPS melalui Susenas tahun 2022 melaporkan bahwa sekitar 8.2% atau 72.000 perempuan memilih untuk tidak memiliki anak atau childfree.
“Hal ini tentu saja isu ini menjadi keprihatinan kita bersama, mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan penduduk merupakan modal dasar dari pembangunan itu sendiri”, imbuh Wamen Isyana. Dirinya kemudian menambahkan, “Kementerian kami mewadahi juga komunitas remaja yang sudah berjalan dengan baik selama berpuluh tahun melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang saat ini ada mulai tingkat desa sampai Nasional, bahkan Ketua Umum forum GenRe Nasional sendiri adalah salah satu dari Pemuda Hindu kita (I Putu Arya), yang patut kita apresiasi bahwa Pemuda Hindu juga bisa berprestasi dan memimpin remaja GenRe di seluruh Indonesia. Dengan GenRe kita menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, melalui jenjang pendidikan terencana, berkarir dalam pekerjaan serta menikah dengan penuh perencanaan sehingga dapat membentuk keluarga berkualitas”, tambahnya.
Di akhir generasi muda Hindu, menjadi krusial dalam memanfaatkan Bonus Demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Peran generasi muda, peran pemimpin-pemimpin muda amat dibutuhkan. Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin muda Hindu yang cerdas, berbsambutannya Wamen Isyana berpesan bahwa, Penguatan Karakter Generasi Muda, termasuk udi pekerti luhur, mau bekerja keras dan tentunya berkomitmen tinggi untuk mendorong produktivitas bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin muda Hindu, dengan semangat Dharma yang kita pegang teguh, memiliki peran penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
-

DKI buka sekolah lansia untuk 65 kelurahan di Jaktim
Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan di Jakarta Timur, Kamis.
Menteri Wihaji menyebutkan, pemerintah harus hadir dalam memberikan ruang pendidikan kepada kalangan lanjut usia (lansia).
“Artinya negara dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa orang tua kita opa, oma, dikasih ruang salah satunya program sekolah lansia,” kata Wihaji saat meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan Jakarta Timur, Kamis.
Wihaji menyebut, kehadiran dirinya di peresmian ini sekaligus memastikan Sekolah Lansia Pintar sejalan dengan program ‘Lansia Berdaya’ di kementeriannya.
Hal ini melihat bonus demografi usia 60-65 tahun merupakan usia yang mulai membutuhkan kegiatan yang lebih produktif. Apalagi, angka harapan hidup di Indonesia naik 74,3 persen.
“Saya hadir memastikan apa yang menjadi program Plt Wali Kota Jakarta Timur itu sebaris (inline) dengan Kementerian, kebetulan salah satu program percepatan (quick win) dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga adalah lansia berdaya,” ujar Wihaji.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kiri) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji saat meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan di Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza
Lebih lanjut, Wihaji menyebut sekolah ini menjadi upaya penyemangat untuk lansia dalam meningkatkan aktivitas.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, program pemberdayaan lansia ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendidikan yang inklusif.
“Lansia merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Tanpa mereka, tidak ada saya, tidak ada anak-anak dan tidak ada cucu saya,” kata Teguh.
Sekolah Lansia Pintar ini juga memberikan akses pembelajaran yang sederhana dan mudah diakses, terutama dalam bidang teknologi digital.
Program ini juga berfokus pada kesehatan, mandiri, aktif dan produktif untuk para lansia.
Teguh berharap dapat menjangkau lansia di 65 kelurahan di Jakarta Timur dengan 1.600 peserta lansia.
“Ada di 65 kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, nanti insyaallah peserta didiknya sekitar 1.600 lansia,” ujar Teguh.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -

Menteri Wihaji Sebut Cek Kesehatan Gratis Bentuk Negara Hadir untuk Warganya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau program cek kesehatan gratis yang berlangsung perdana pada Senin (10/2/2024).
Wihaji meninjau langsung ke Puskesmas Periuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, untuk melihat proses pelayanan.
“Negara hadir dengan cek kesehatan gratis sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk warga negara,” kata Wihaji dalam keterangannya, Senin.
Dia menekankan pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit.
“Mencegah lebih baik daripada mengobati dengan minimal mengetahui rekam medis. Jika sehat alhamdulillah, namun jika tidak akan ditindaklanjuti secara intensif,” ujarnya.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kata dia, mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wihaji menegaskan, Kemendukbangga berfokus pada pencegahan dan edukasi kesehatan di lini terdepan.
“Kemendukbangga memiliki fokus mencegah dan mengedukasi melalui pasukan terdepan,” ucapnya.
Dia menuturkan bahwa secara keseluruhan, program cek kesehatan gratis sudah berjalan baik, tetapi harus tetap dipantau.
“Sudah dibedakan antara reguler dan gratis, tahapan proses pendaftaran hingga pengecekan berjalan sistematis dan terstruktur,” tutur Wihaji.
Wihaji menambahkan bahwa masyarakat dapat mengunduh aplikasi SATUSEHAT untuk lebih mudah mengakses rekam medis.
Namun, program cek kesehatan gratis hanya untuk mendeteksi tanda awal gangguan kesehatan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati.
Ani menjelaskan, program cek kesehatan gratis ini sebatas untuk pemeriksaan awal, tidak mencakup pengobatan maupun tindakan medis oleh dokter setelah pemeriksaan.
“Namanya cek kesehatan gratis, jadi bukan pengobatan,” kata Ani Ruspitawati di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).
Selanjutnya, kata dia, apabila pasien mengalami penyakit serius, maka akan diarahkan ke pelayanan reguler di puskesmas atau rumah sakit.
Adapun anggaran selanjutnya dibebankan kepada pasien, baik dengan biaya mandiri maupun menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
-

PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dalam upaya mempercepat implementasi program ini, PBNU telah membentuk satuan gugus tugas (Satgas) yang bertugas mengakselerasi kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis.
“Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk menyukseskannya. Insyaallah,” ujar Gus Yahya.
MoU antara PBNU dan BGN mencakup berbagai inisiatif, termasuk pembangunan dapur sehat di pondok pesantren dan madrasah yang bernaung di bawah NU. Selain itu, PBNU akan mengidentifikasi lokasi strategis yang dapat dijadikan pusat layanan makan bergizi gratis, guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Gus Yahya menegaskan PBNU siap mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, bekerja sama dengan BGN. Targetnya, sebanyak lima juta santri dari berbagai pesantren akan menerima manfaat dari program ini.
Selain dengan Badan Gizi Nasional, PBNU juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Selain itu, PBNU menjalin kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Perum Bulog, dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Melalui jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput, PBNU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan dan menjalankan program-program prioritas bagi masyarakat secara efektif.
Kerja sama antara PBNU dan BGN menandai langkah besar dalam mewujudkan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dengan membangun dapur sehat dan menargetkan jutaan santri, PBNU berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.
-

Ketum PBNU: NU Siap Berkontribusi Penuh untuk Program Pemerintah
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan organisasi yang dipimpinnya itu siap memberikan dukungan serta berkontribusi penuh terhadap program-program pemerintah. Hal itu disampaikan Gus Yahya-panggilan Yahya Cholil Staquf di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan peringatan harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Kami dengan tegas menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dan mendukung sepenuhnya berbagai agenda serta program pemerintah,” ujar Gus Yahya.
Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.
Ia menekankan setiap pihak yang membawa manfaat bagi rakyat, terutama pemerintah, layak mendapatkan dukungan penuh dari NU.
Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan PBNU telah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih, di antaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BKKBN, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Bulog.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan NU dengan jaringannya yang kuat hingga ke tingkat akar rumput, dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program prioritas kepada masyarakat secara efektif.
“Semua ini dilakukan agar manfaat dari berbagai agenda tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat. Insyaallah kami akan terus bekerja bersama umat demi Indonesia yang lebih maslahat,” ungkapnya.
Gus Yahya menambahkan beberapa kerja sama tersebut telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan akan terus diperluas ke depannya, terutama dalam hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Banyak kerja sama yang telah kami mulai beberapa tahun lalu dan masih terus berjalan hingga kini. Selain itu, kami juga terus mengembangkan kerja sama baru,” imbuh Gus Yahya di harlah NU.



