Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?

    Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?

    Tren #KaburAjaDulu Bikin Populasi di Indonesia Turun?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono menilai, tren #
    KaburAjaDulu
    yang ramai dibahas di media sosial, tidak akan berdampak besar terhadap penurunan populasi di Indonesia.
    Mengutip
    Antara
    , Budi mengatakan, tren itu hanyalah sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet mengenai prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap negara lain.
    “Saya kira tidak sampai sejauh itu (penurunan populasi). Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi,” ujar Budi, Senin (17/2/2025).
    Menurut dia, migrasi besar-besaran ke negara lain bukanlah sebuah perkara mudah. Sebab hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa terserap di dunia kerja negara luar.
    “Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukan suatu perkara mudah karena hanya orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanent resident (penduduk tetap) di suatu negara,” lanjut dia.
    Ia pun menegaskan, saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran tengah bekerja keras melakukan penyesuaian anggaran agar program-program dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan tepat sasaran ke rakyat yang membutuhkan, utamanya generasi muda.
    “Pemerintah di bawah Presiden Prabowo justru sedang bekerja keras menata masa depan generasi muda sebaik-baiknya. Kita justru sedang lakukan
    rightsizing
    (penyesuaian) anggaran agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan program-programnya bermanfaat optimal bagi rakyat, jelas dan gamblang perintah Pak Presiden itu,” papar dia.
    Di sisi lain, menurutnya masyarakat perlu melihat tren #KaburAjaDulu dari sisi positif. Fenomena ini mestinya dilihat dari sisi banyak generasi muda terdidik dan berbakat memilih bekerja dan belajar di luar negeri dan meningkatkan devisa negara.
    “Itu (
    brain drain
    ) justru akan memperluas diaspora, dan jejaring internasional, yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara,” ucap dia.
    Ia menegaskan, Kemendukbangga/BKKBN akan menanggapi fenomena tersebut sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan agar pengangguran berkurang.
    “Kami juga melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendampingan bagi anak muda (terutama generasi Z) dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak perlu meninggalkan negara untuk mencapai impian mereka,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen Isyana Ungkap 15,5 Juta Remaja Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental Setara 34,9 Persen Total Remaja di Indonesia

    Wamen Isyana Ungkap 15,5 Juta Remaja Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental Setara 34,9 Persen Total Remaja di Indonesia

    JAKARTA – Berdasarkan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2024, didapati bahwa sebanyak 15.5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, yang setara dengan sekitar 34,9% dari total remaja di Indonesia, tentu saja isu ini menjadi perhatian bersama.

    Hal itu diungkap, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, SE saat dirinya membuka acara Simposium dan Konsolidasi Nasional Pemimpin Muda Hindu yang diselenggarakan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) bertempat di Pusdiklat Kementerian Agama RI, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat/14/02/2025.

    “Generasi muda Hindu perlu menyadari isu dan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini yang semakin kompleks, ditambah salah satunya adalah isu kesehatan mental di kalangan remaja,” ucap Isyana.

    Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, generasi muda Hindu perlu menyatukan gerakan untuk menyelesaikan persoalan umat Hindu mulai sektor pendidikan berkaitan dengan ketersediaan guru agama Hindu; penguatan lembaga pendidikan Hindu, kemudian dalam sektor ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan umat Hindu, dan sosial-budaya berkaitan konflik agrarian dan konversi agama.

    Selain itu, Wamen Isyana juga mengungkapkan, Saat ini semakin banyak kalangan muda yang takut dengan pernikahan, sehingga enggan untuk menikah. Tidak hanya itu, angka childfree pada kalangan muda saat ini juga semakin bertambah. BPS melalui Susenas tahun 2022 melaporkan bahwa sekitar 8.2% atau 72.000 perempuan memilih untuk tidak memiliki anak atau childfree.

    “Hal ini tentu saja isu ini menjadi keprihatinan kita bersama, mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan penduduk merupakan modal dasar dari pembangunan itu sendiri”, imbuh Wamen Isyana. Dirinya kemudian menambahkan, “Kementerian kami mewadahi juga komunitas remaja yang sudah berjalan dengan baik selama berpuluh tahun melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang saat ini ada mulai tingkat desa sampai Nasional, bahkan Ketua Umum forum GenRe Nasional sendiri adalah salah satu dari Pemuda Hindu kita (I Putu Arya), yang patut kita apresiasi bahwa Pemuda Hindu juga bisa berprestasi dan memimpin remaja GenRe di seluruh Indonesia. Dengan GenRe kita menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, melalui jenjang pendidikan terencana, berkarir dalam pekerjaan serta menikah dengan penuh perencanaan sehingga dapat membentuk keluarga berkualitas”, tambahnya.

    Di akhir generasi muda Hindu, menjadi krusial dalam memanfaatkan Bonus Demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Peran generasi muda, peran pemimpin-pemimpin muda amat dibutuhkan. Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin muda Hindu yang cerdas, berbsambutannya Wamen Isyana berpesan bahwa, Penguatan Karakter Generasi Muda, termasuk udi pekerti luhur, mau bekerja keras dan tentunya berkomitmen tinggi untuk mendorong produktivitas bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin muda Hindu, dengan semangat Dharma yang kita pegang teguh, memiliki peran penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

  • Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Bisnis.com, HAMBALANG – Sejumlah pejabat mulai berdatangan untuk menghadiri acara Silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, arus lalu lintas terpantau padat menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto, di mana acara tersebut berlangsung.

    Dalam acara tersebut, beberapa pejabat penting turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa.

    Keduanya menarik perhatian karena menaiki motor berjenis bebek matic menuju lokasi acara. Zulhas menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ini Silaturahmi KIM, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi ketua umum kembali,” ujar Zulhas kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Selain Zulhas dan Hatta, beberapa pejabat lainnya juga terlihat hadir dengan menaiki motor, di antaranya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah mobil dengan pelat dinas telah memasuki kawasan Padepokan Garuda Yaksa, yang berada di kediaman Prabowo.

    Di sepanjang jalan menuju lokasi acara, spanduk bertuliskan “Gerindra” serta “Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju” sudah mulai terpasang.

    Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah mobil berpelat dinas RI 16 2, yang ditumpangi oleh Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

    Anis menyapa wartawan di depan Padepokan Garuda Yaksa sebelum memasuki kawasan kediaman Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya untuk hadir di kediamannya pada acara tersebut.

    Willy mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

    Dia menambahkan bahwa acara ini juga bertujuan untuk mempererat komunikasi antarpartai. Willy menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut.

    “Hari ini fraksi dan beberapa anggota dewan pertimbangan datang ke sini untuk silahturahmi saja. Silahturami koalisi. Ada kepala daerah, dan Pak Prabowo akan memberikan mengenai efisiensi,” pungkas Willy.

  • DKI buka sekolah lansia untuk 65 kelurahan di Jaktim

    DKI buka sekolah lansia untuk 65 kelurahan di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan di Jakarta Timur, Kamis.

    Menteri Wihaji menyebutkan, pemerintah harus hadir dalam memberikan ruang pendidikan kepada kalangan lanjut usia (lansia).

    “Artinya negara dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa orang tua kita opa, oma, dikasih ruang salah satunya program sekolah lansia,” kata Wihaji saat meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan Jakarta Timur, Kamis.

    Wihaji menyebut, kehadiran dirinya di peresmian ini sekaligus memastikan Sekolah Lansia Pintar sejalan dengan program ‘Lansia Berdaya’ di kementeriannya.

    Hal ini melihat bonus demografi usia 60-65 tahun merupakan usia yang mulai membutuhkan kegiatan yang lebih produktif. Apalagi, angka harapan hidup di Indonesia naik 74,3 persen.

    “Saya hadir memastikan apa yang menjadi program Plt Wali Kota Jakarta Timur itu sebaris (inline) dengan Kementerian, kebetulan salah satu program percepatan (quick win) dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga adalah lansia berdaya,” ujar Wihaji.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kiri) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji saat meresmikan Sekolah Lansia Online Pintar di 65 kelurahan di Jakarta Timur, Kamis (13/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Lebih lanjut, Wihaji menyebut sekolah ini menjadi upaya penyemangat untuk lansia dalam meningkatkan aktivitas.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, program pemberdayaan lansia ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendidikan yang inklusif.

    “Lansia merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Tanpa mereka, tidak ada saya, tidak ada anak-anak dan tidak ada cucu saya,” kata Teguh.

    Sekolah Lansia Pintar ini juga memberikan akses pembelajaran yang sederhana dan mudah diakses, terutama dalam bidang teknologi digital.

    Program ini juga berfokus pada kesehatan, mandiri, aktif dan produktif untuk para lansia.

    Teguh berharap dapat menjangkau lansia di 65 kelurahan di Jakarta Timur dengan 1.600 peserta lansia.

    “Ada di 65 kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, nanti insyaallah peserta didiknya sekitar 1.600 lansia,” ujar Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Wihaji Sebut Cek Kesehatan Gratis Bentuk Negara Hadir untuk Warganya – Halaman all

    Menteri Wihaji Sebut Cek Kesehatan Gratis Bentuk Negara Hadir untuk Warganya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau program cek kesehatan gratis yang berlangsung perdana pada Senin (10/2/2024).

    Wihaji meninjau langsung ke Puskesmas Periuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, untuk melihat proses pelayanan.

    “Negara hadir dengan cek kesehatan gratis sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk warga negara,” kata Wihaji dalam keterangannya, Senin.

    Dia menekankan pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit.

    “Mencegah lebih baik daripada mengobati dengan minimal mengetahui rekam medis. Jika sehat alhamdulillah, namun jika tidak akan ditindaklanjuti secara intensif,” ujarnya.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kata dia, mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wihaji menegaskan, Kemendukbangga berfokus pada pencegahan dan edukasi kesehatan di lini terdepan.

    “Kemendukbangga memiliki fokus mencegah dan mengedukasi melalui pasukan terdepan,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa secara keseluruhan, program cek kesehatan gratis sudah berjalan baik, tetapi harus tetap dipantau.

    “Sudah dibedakan antara reguler dan gratis, tahapan proses pendaftaran hingga pengecekan berjalan sistematis dan terstruktur,” tutur Wihaji.

    Wihaji menambahkan bahwa masyarakat dapat mengunduh aplikasi SATUSEHAT untuk lebih mudah mengakses rekam medis.

    Namun, program cek kesehatan gratis hanya untuk mendeteksi tanda awal gangguan kesehatan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati.

    Ani menjelaskan, program cek kesehatan gratis ini sebatas untuk pemeriksaan awal, tidak mencakup pengobatan maupun tindakan medis oleh dokter setelah pemeriksaan.

    “Namanya cek kesehatan gratis, jadi bukan pengobatan,” kata Ani Ruspitawati di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

    Selanjutnya, kata dia, apabila pasien mengalami penyakit serius, maka akan diarahkan ke pelayanan reguler di puskesmas atau rumah sakit.

    Adapun anggaran selanjutnya dibebankan kepada pasien, baik dengan biaya mandiri maupun menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

  • Program CKG menyasar 281 juta rakyat Indonesia

    Program CKG menyasar 281 juta rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Isyana Bagoes Oka mengungkapkan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis menyasar 281 juta rakyat Indonesia saat ini.

    “Program ini sangat bagus karena mencegah penyakit lebih baik dari pada mengobati,” kata Bagoes saat meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

    Bagoes menjelaskan, sasaran penerimanya mulai dari balita, dewasa hingga lanjut usia (lansia). Selain memberikan layanan, program ini juga disertai edukasi terkait kesehatan.

    Dia berharap program ini juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan generasi emas tahun 2045 mendatang.

    Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan dan Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi.

    CKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebagai kado spesial bagi warga yang berulang tahun.

    Masyarakat yang berulang tahun pada 1 Januari hingga 9 Februari masih dapat mengikuti Program CKG tersebut hingga 30 April mendatang.

    Sedangkan bagi yang berulang tahun tanggal 10 Februari hingga seterusnya, memiliki waktu hingga H+30 hari ulang tahun untuk menikmati layanan tersebut.

    Masyarakat perlu mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT untuk mengikuti cek kesehatan tersebut atau langsung mendaftar ke Puskesmas terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Peresmian pelaksanaan Program CKG dilaksanakan hari ini secara serentak di 17 Puskesmas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Timur.

    “Tentunya negara hadir untuk memenuhi dua hak yakni, hak untuk sehat dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi.

    Peninjauan yang juga Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin itu dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar.

    Dia menambahkan, pada hari ini negara sudah memulai sesuatu yang sudah diamanatkan oleh undang-undang terkait kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

    Program CKG ini ditargetkan untuk masyarakat umum, terutama bagi yang sedang berulang tahun sebagai hadiah atau kado.

    “Jadi ini komitmen pemerintah untuk mewujudkan misi preventif terkait dengan kesehatan yang akan sangat berguna bagi masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    PBNU dan BGN Kerja Sama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Dalam upaya mempercepat implementasi program ini, PBNU telah membentuk satuan gugus tugas (Satgas) yang bertugas mengakselerasi kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis.

    “Kami telah membentuk tim akselerasi NU untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk menyukseskannya. Insyaallah,” ujar Gus Yahya.

    MoU antara PBNU dan BGN mencakup berbagai inisiatif, termasuk pembangunan dapur sehat di pondok pesantren dan madrasah yang bernaung di bawah NU. Selain itu, PBNU akan mengidentifikasi lokasi strategis yang dapat dijadikan pusat layanan makan bergizi gratis, guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Gus Yahya menegaskan PBNU siap mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, bekerja sama dengan BGN. Targetnya, sebanyak lima juta santri dari berbagai pesantren akan menerima manfaat dari program ini.

    Selain dengan Badan Gizi Nasional, PBNU juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Selain itu, PBNU menjalin kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Hukum dan HAM, Perum Bulog, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

    Melalui jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput, PBNU berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyampaikan dan menjalankan program-program prioritas bagi masyarakat secara efektif.

    Kerja sama antara PBNU dan BGN menandai langkah besar dalam mewujudkan program makan bergizi gratis di Indonesia. Dengan membangun dapur sehat dan menargetkan jutaan santri, PBNU berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.

  • Ketum PBNU: NU Siap Berkontribusi Penuh untuk Program Pemerintah

    Ketum PBNU: NU Siap Berkontribusi Penuh untuk Program Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan organisasi yang dipimpinnya itu siap memberikan dukungan serta berkontribusi penuh terhadap program-program pemerintah. Hal itu disampaikan Gus Yahya-panggilan Yahya Cholil Staquf di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan peringatan harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    “Kami dengan tegas menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dan mendukung sepenuhnya berbagai agenda serta program pemerintah,” ujar Gus Yahya.

    Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

    Ia menekankan setiap pihak yang membawa manfaat bagi rakyat, terutama pemerintah, layak mendapatkan dukungan penuh dari NU.

    Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan PBNU telah menjalin kerja sama dengan beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih, di antaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BKKBN, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Bulog.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan NU dengan jaringannya yang kuat hingga ke tingkat akar rumput, dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program prioritas kepada masyarakat secara efektif.

    “Semua ini dilakukan agar manfaat dari berbagai agenda tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat. Insyaallah kami akan terus bekerja bersama umat demi Indonesia yang lebih maslahat,” ungkapnya.

    Gus Yahya menambahkan beberapa kerja sama tersebut telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan akan terus diperluas ke depannya, terutama dalam hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    “Banyak kerja sama yang telah kami mulai beberapa tahun lalu dan masih terus berjalan hingga kini. Selain itu, kami juga terus mengembangkan kerja sama baru,” imbuh Gus Yahya di harlah NU.

  • Profil Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT 2024 Tepilih yang Sudah Bekerja sebelum Pelantikan – Halaman all

    Profil Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT 2024 Tepilih yang Sudah Bekerja sebelum Pelantikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur NTT terpilih, Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keputusan pemerintah terkait pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah, akibat sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada).

    Menurutnya, meskipun belum resmi dilantik, ia sudah mulai bekerja lebih awal. Bahkan, Melki telah turut meresmikan sebuah rumah sakit di wilayahnya.

    “Enggak ada masalah, toh kami juga yang sudah terbentuk-terbentuk ini, yang sudah terpilih-terpilih ini yang bersih-bersih (tidak digugat di) MK ini sementara menunggu pelantikan kita semua sudah kerja ini,” ujar Melki saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

    “Saya sudah ketemu juga dengan pemerintahan Provinsi NTT. Kemarin meresmikan Rumah Sakit Pratama Amfoang di perbatasan negara. Jadi walaupun belum dilantik, kita sudah kerja,” lanjutnya.

    Dikutip dari Kompas.com, Melki berujar, semakin serentak pelantikan kepala daerah, maka semakin bagus. “Tinggal nanti melalui proses di KPUD masing-masing, DPRD, dan gubernur, dan bersurat ke Jakarta ke Kemendagri. Dan gubernur, bupati, wali kota juga bisa banyak yang dilantik. Makin banyak serentak makin bagus,” imbuh Melki.

    Lantas siapa Melki? Berikut profilnya.

    Profil Melkiades Laka Lena

    Melki Laka Lena ini memiliki nama lengkap beserta gelar Apt. Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si.

    Ia lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10 Desember 1976.

    Dalam kehidupan pribadinya, Melki menikah dengan Mindriyati Astiningsih dan dikaruniai seorang anak.

    Melki menempuh pendidikan dasar di SDK Don Bosko 3 Kupang (1983), SMP Kupang NTT (1989), dan Seminari Ndao Ende NTT (1990).

    Ia melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana jurusan Farmasi di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

    Tak sampai di situ, Melki telah menyelesaikan pendidikan Profesi di bidang Farmasi di Universitas Sanata Dharma pada 2002.

    Karir Melki dimulai saat menjadi Konsultan di Puri Consulting Energy, Jakarta pada 2005.

    Karirnya semakin moncer tatkala ditunjuk sebagai Tim Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Pada 2010, Melki menjadi Konsultan di GSM Konsep.

    Melki juga terpilih sebagai Tim Ahli Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2012–2013).

    Selain itu, pria berusia 48 tahun itu menduduki posisi sebagai Ketua Yayasan Saint Mary’s College.

    Pada 2014, Melki menjadi Staf Khusus Ketua DPR-RI (2014–2018)

    Dengan bekal pengalamannya, Melki semakin mendalami dunia politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat NTT.

    Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi IX pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

    Sebagai wakil rakyat, Melki memimpin Panja RUU Kesehatan yang kemudian disahkan menjadi UU Kesehatan.

    Ia juga berperan penting dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi di Kota Kupang, mendorong pembangunan enam RS Pratama di NTT, serta pembangunan dan renovasi lebih dari 50 puskesmas prototipe dan ratusan Pustu.

    Melki turut menginisiasi vaksinasi Covid-19 gratis untuk 200.000 masyarakat NTT.

    Selain itu, ia mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) berskala nasional di Kota Kupang.

    Ia juga mengupayakan bantuan untuk 261 kelompok usaha (TKM), program padat karya bagi 37 kelompok masyarakat, bantuan rumah bagi 168 rumah tidak layak huni, serta memfasilitasi kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk puluhan ribu warga NTT.

    Melki memfasilitasi 819 peserta untuk mengikuti Program Kartu Prakerja dan menginisiasi kegiatan kemitraan di 321 lokasi di seluruh NTT, bekerja sama dengan mitra seperti BKKBN, BPOM, Kemenkes RI, Kemnaker RI, BP3MI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Ia juga memperjuangkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk ribuan siswa SD hingga SMA, bantuan puluhan ribu paket PMT bagi ibu hamil dan balita, serta distribusi alat kesehatan, obat-obatan, APD, dan rapid antigen untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan TNI-Polri.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Melki berhasil terpilih sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029, didampingi oleh Johanis Asadoma sebagai wakil Gubernur.

    Mereka meraup suara sebanyak 37,33 persen.

    Selain itu, Melki juga aktif dalam berorganisasi.

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur dan Ketua Ikatan Keluarga Flobamora NTT Daerah Istimewa Yogyakarta (2000–2002).

    Berikut riwayat organisasi:

    Ketua Ikatan Keluarga Flobamora NTT Daerah Istimewa Yogyakarta (2000–2002)
    Sekretaris Jenderal PP PMKRI (2002–2004)
    Ketua Forum Komunikasi Alumni PMKRI (2010–sekarang)
    Deklarator Organisasi Masyarakat NasDem (2010)
    Anggota Bidang Advokasi PP Gabungan Pengusaha Farmasi (2011)
    Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (2015–2016)
    Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Nusa Tenggara dan Bali (2016–2019)
    Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (2017–sekarang)
    Ketua PPK Kosgoro 1957 (2017–2020, 2020–2025)

    Harta Kekayaan

    Melki Laka Lena tercatat memiliki total harta sebesar Rp 11 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Melki terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 21 Agustus 2024 periodik 2023.

    Harta terbanyak Melki berasal dari kas senilai Rp 6.930.101.820 dan tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Subang senilai Rp 3.064.956.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Melki Laka Lena.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.064.956.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/102 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 987.750.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 545.126.000
     
    3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 632.080.000
     
    4. Tanah dan Bangunan Seluas 30000 m2/20 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.563.800.000
     
    1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
     
    2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
     
    3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
     
    4. MOBIL, TOYOTA SIENTA SIENTA 1.5 Q CTV (NSP170-MWYUKD) Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 226.000.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp. 557.288.190
     
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.930.101.820
     
    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 12.342.146.010

    III.HUTANG Rp. 1.300.000.000
     
    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.042.146.010

    (Tribunnews.com/Falza) (Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)