Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak yang masuk kelompok rentan.

    “Dari pengalaman saya, karena ini adalah periode saya yang kedua, sebenarnya DPR itu sangat ramah terhadap perempuan dan anak-anak kalau dari segi kita anggota DPR-nya,” kata Rahayu kepada ANTARA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengungkapkan rekan sejawatnya di DPR sangat mendukung dirinya selama proses kehamilan dan melahirkan.

    Kendati demikian, Rahayu mengaku dari sisi kebijakan terdapat tantangan untuk memastikan bahwa persepsinya itu dengan persepsi yang baik dan benar.

    “Tapi tentunya kita berharap semua yang ingin melihat negara ini menjadi lebih baik, itu mendukung upaya untuk adanya keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mengaku sudah mengajukan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak dan ruang laktasi ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

    Namun, karena tak memiliki wewenang, Rahayu akan memperjuangkannya kembali karena fasilitas tersebut pernah ada di DPR.

    Kemudian, untuk ruang laktasi, dia menyebut hampir semua anggota DPR dan tenaga ahli memiliki ruangan sendiri sehingga dia tidak mempermasalahkan ihwal itu.

    “Mungkin untuk pekerja yang lain, makanya itu yang masih terus harus diperjuangkan,” jelas Rahayu.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan tempat bekerja memiliki kewajiban menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) untuk pegawai, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

    “Penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di perkantoran sebenarnya memang bersifat wajib sesuai aturan dalam UU KIA yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikan Puan untuk merespons imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak yang berkualitas.

    Puan menyebut persoalan penyediaan fasilitas daycare bagi orang tua bekerja tersebut sudah lama menjadi perhatian DPR, untuk itu turut disertakan dalam Pasal 30 Ayat (3) UU KIA sebagai solusi bagi orangtua bekerja.

    Dalam pasal itu disebutkan terdapat sejumlah fasilitas, akomodasi layak, sarana, dan prasarana yang mesti disediakan tempat kerja bagi ibu hamil dan selepas melahirkan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak (daycare).

    Puan memandang aturan tentang fasilitas daycare merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan bekerja sehingga tetap dapat produktif sekaligus berperan dalam menjaga anak.

    Dia juga menilai fasilitas daycare di lingkungan perkantoran akan sangat bermanfaat bagi anak maupun bagi orang tua bekerja sebab lokasi yang berdekatan dengan orang tua akan menambah rasa aman bagi anak yang menjadi salah satu faktor penunjang proses tumbuh kembang anak.

    Di sisi lain, orang tua terbebas dari kondisi khawatir terhadap anaknya sehingga motivasi bekerja pun menjadi lebih tinggi yang dapat berpengaruh positif bagi perusahaan tempat bekerja itu sendiri.

    Meski demikian, dia menekankan fasilitas daycare di tempat kerja harus berkualitas dan menjadi bagian dari standar minimum perusahaan, menyusul sejumlah kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Menurut dia, penyediaan fasilitas daycare di tempat kerja bukan hanya menyangkut solusi praktis, melainkan juga bagaimana negara hadir untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung perempuan dan tumbuh kembang anak.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengeluarkan program beserta aturan turunan dalam implementasi UU KIA, termasuk aturan penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendukbangga Lakukan Pelayanan KB di Pasar Tradisional

    Kemendukbangga Lakukan Pelayanan KB di Pasar Tradisional

    JAKARTA – “Seusai arahan Presiden Prabowo untuk menghindari kegiatan seremonial tetapi fokus pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, kegiatan pelayanan KB saat ini, dengan adanya mobil pelayanan KB di tengah pasar tradisional Kecamatan Plered, masyarakat bisa mengakses langsung layanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti Implan dan IUD”

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat melakukan peninjauan langsung Pelayanan KB di Pasar Tradisional Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (26/02/2025).

    “Kalau melihat angka kelahiran saat ini sudah di angka ideal, yaitu 2,1, namun kita harus jaga, apalagi tiap daerah angkanya berbeda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, tidak bisa ada satu kebijakan untuk semua daerah, masing-masing daerah memiliki keunikannya masing-masing” lanjut Wamen Isyana.

    Wamen Isyana juga menyampaikan saat wawancara bahwa kegiatan Pelayanan KB serentak di pasar tradisional dilaksanakan di 34 Provinsi dengan minimal 1 (satu) Pasar Tradisional disetiap kabupaten/kota dengan target pelayanan KB minimal 50 akseptor tiap titiknya dan diutamakan pelayanan KB MKJP.

    Adapun bentuk kegiatan pada dilakukan seperti promosi kesehatan reproduksi melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) secara kelompok/personal kepada PUS yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB, Motivator KB pria atau tenaga kesehatan, serta melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi kepada pengunjung pasar/pedagang/masyarakat (PUS dan WUS) dan Pekerja Pasar Tradisional lainnya.

    Sedangkan untuk Pelayanan KB terutama MKJP yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan mobil unit pelayanan KB (Muyan KB), puskesmas kelililing (pusling) atau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang terdekat dengan pasar.

    Adapun harapan setelah terselenggaranya kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta kesertaan KB MKJP.

    Distribusi Langsung Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Keluarga Sasaran

    Sebelum memantau pelaksanaan kegiatan Pelayanan KB di Muyan KB (Mobil Unti Pelayanan KB), Wamen Isyana terlebih dulu mendistribusikan MBG kepada keluarga sasaran dan melakukan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

    Adapun keluarga sasaran yang dikunjungi langsung oleh Wamen Isyana di Kecamatan Purwakarta adalah Ibu hamil Siti Sarah (39 tahun) dengan usia kehamilan 8 bulan, lalu Ibu menyusui Nur Komariah (40 thn) yang memiliki anak usia 2 bulan dan Ibu menyusui Ani Mulyani (34 thn) yang juga memilki anak usia 2 bulan.

    Wamen Isyana menjelaskan bahwa yang paling penting adalah gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita bisa terpenuhi, karena 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah masa yang krusial untuk pencegahan stunting.

    “MBG adalah salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN meiliki tenaga dilapangan yang membantu penyalurkan melalui hasil pendataan keluarga, yang datanya dapat dipergunakan untuk mengetahui keluarga mana yang betul-betul berhak menerima dan memerlukan gizi” lanjut Wamen Isyana.

  • Viral Vasektomi Dibilang Bahaya karena Sperma ‘Menumpuk’, Androlog Buka Suara

    Viral Vasektomi Dibilang Bahaya karena Sperma ‘Menumpuk’, Androlog Buka Suara

    Jakarta

    Vasektomi atau prosedur kontrasepsi pada pria belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Tidak sedikit laki-laki yang enggan melakukan vasektomi karena dinilai berbahaya bagi kesehatan organ reproduksi mereka.

    “Menurut gw vasektomi itu bahaya deh. Bayangin sperma laki-laki mau dikemanain? Apakah kalo numpuk gk bikin bahaya?,” tulis akun @_to*** dikutip detikcom dari X, Jumat (28/2/2025).

    “Kemarin pas bahas vasektomi ada opini, lho nanti spermanya dikemanain, bukannya bahaya ya kalau sperma ga dikeluarin?” komentar netizen.

    “Dan masih ada cwo yg bilang vasektomi bahaya,” sahut akun lain.

    Merespons hal ini, spesialis andrologi dr Christian Christopher Sunnu, SpAnd mengatakan vasektomi merupakan salah satu pilihan kontrasepsi yang aman untuk pria, tentunya selain kondom.

    “Operasi vasektomi tidak sakit karena ada bius terlebih dahulu sebelum tindakan. Prosedur dengan bius lokal, dilanjutkan dengan memotong saluran sperma (vas deferens),” kata dr Sunnu saat dihubungi detikcom, Jumat (28/2/2025).

    “Vasektomi tidak ada risiko apapun. Mungkin hanya nyeri 1-2 minggu setelah operasi saja. Namun, pasti dokter meresepkan antibiotik dan anti nyeri pasca-operasi,” sambungnya.

    dr Sunnu melanjutkan bahwa pasca-operasi, peserta vasektomi memang akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, setidaknya satu hingga dua hari setelah turun dari meja operasi.

    “Sekitar 3-4 harian sudah bisa beraktivitas normal (bekerja),” katanya.

    Terkait ketakutan laki-laki bahwa pemahaman vasektomi akan mengganggu aktivitas seksual mereka, dr Sunnu menganggap bahwa itu adalah suatu kekeliruan.

    “Tentu masih bisa ereksi karena buah zakar masih berfungsi yaitu memproduksi hormon testosteron. Ejakulasi juga masih bisa karena masih keluar cairan semen dari kelenjar vesika seminalis,” tegasnya.

    Artinya, semen yang dikeluarkan tidak mengandung sperma. Sel sperma yang terkumpul nantinya akan mati dan diserap kembali oleh tubuh.

    Dihubungi terpisah, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji mengatakan memang banyak pria di Indonesia ini yang masih ogah melakukan vasektomi.

    Menurut data terbaru yang dicatat Kemendukbangga/BKKBN, per 2024 peserta KB vasektomi ‘hanya’ 0,1 persen atau 38.594 laki-laki.

    “Kurang diminatinya vasektomi, dikarenakan masih banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa KB merupakan urusan perempuan. Padahal perencanaan dalam sebuah keluarga menjadi tanggung jawab bersama,” kata Wihaji.

    “Selain itu masih banyak mitos dan kesalahpahaman tentang vasektomi, seperti menurunkan fungsi seksual, menyamakan dengan kebiri, menimbulkan rasa sakit yang parah sebelum dan sesudah vasektomi,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap mendukung upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pelindo bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta lainnya, LSM, dan masyrrakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
     
    “Kerja sama multipihak ini diharapkan memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan, sehingga prevalensi stunting di Kota Kupang dan secara umum di Provinsi NTT bisa turun signifikan,” kata Ardhy Wahyu Basuki, Group Head Sekretariat Perusahaan
    Pelindo. 

    Hari ini Pelindo ambil bagian di acara Workshop Pencegahan Stunting Terintegrasi Berbasis Komunitas di Kota Kupang. Workshop ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu dan permasalahan stunting di NTT, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta mendorong kerja sama yang lebih luas untuk mendukung penurunan angka stunting di Kota Kupang.
     
    Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKKBN Provinsi NTT, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang.
     
    Berdasarkan data e-PPGBM Juni 2024, angka stunting di Kota Kupang mencapai 18,8% atau sebanyak 4.233 balita. Selain itu, 11,4% balita termasuk kategori wasting, sementara 22,3% lainnya masuk dalam kategori underweight. Tiga wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kecamatan Kelapa Lima, Maulafa, dan Kota Radja.
     
    Ardhy menegaskan, sebagai BUMN jasa kepelabuhanan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
     
    “Melalui Program TJSL, kami mengemban amanat untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, termasuk pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan bergizi, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya.
     
    Upaya pencegahan stunting di Kota Kupang mencakup berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan akses terhadap pangan bergizi dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, edukasi mengenai pola makan sehat serta kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penyuluhan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
     
    Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka stunting di Kota Kupang dapat terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT, yaitu 12% hingga 10% dalam beberapa tahun ke depan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    Retret di Akmil, Kepala Daerah Hari ini Dapat Materi dari KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri

    loading…

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hari ini, Selasa (25/2/2025), menghadirkan narasumber Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. FOTO/YOHANES DEMO

    JAKARTA Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah akan kembali dilanjutkan hari ini, Selasa (25/2/2025). Para kepala daerah akan mendapatkan materi langsung dari para pemangku kebijakan seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

    Dari agenda yang diterima SINDOnews dari Sekretariat Magelang Retreat 2025, para peserta mulai bangun sejak pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan ibadah dan mengenakan pakaian olahraga sesuai instruksi, yaitu kaus panjang putih dan celana training hitam. Kegiatan pagi akan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan depan Ruang Sudirman.

    Setelah sarapan, para kepala daerah akan mengikuti apel pagi pukul 07.00, diikuti oleh rangkaian sesi paparan dari berbagai menteri dan tokoh penting.

    Sesi pagi dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala BKKBN. Mereka akan membahas program pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dengan moderator Rektor IPDN.

    Pada sesi kedua, dari pukul 10.30 hingga 12.30 WIB, para pemateri retreat yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan materi. Diskusi ini dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan fokus pada sektor-sektor yang krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

    Setelah istirahat siang, paparan akan dilanjutkan dengan kehadiran Menko Bidang Pangan dan Menteri Investasi yang akan membahas hilirisasi industri dan investasi di daerah. Kegiatan sore dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri UMKM, dimoderatori Deputi BNPP.

    Sesi paling dinantikan pada malam hari, yaitu paparan dari Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, akan menjadi puncak acara. Mereka akan menyampaikan materi penting terkait pengawasan, pemberantasan korupsi, dan akuntabilitas kepala daerah, dengan moderator Irjen Kemendagri.

    Jadwal Retret Kepala Daerah, Selasa, 25 Februari 2025:04.30 diharapkan sudah bangun, dan melaksanakan ibadah masing-masing

    05.10 berpakaian olahraga

  • Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY pada Senin (24/2). Acara ini dihadiri oleh tim juri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

    “Bagi saya pribadi ini adalah momen istimewa karena merupakan salah satu agenda pertama saya sebagai Wakil Wali Kota. Acara ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Kota Kediri dapat menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki dampak besar bagi kemajuan kesehatan masyarakat di Indonesia,” ujar Qowimuddin, yang akrab disapa Gus Qowim.

    Peran Penting Posyandu dalam Kesehatan Masyarakat

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Selain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan, Posyandu juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

    “Melalui Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi tingkat nasional ini saya dan Mbak Wali Kota Kediri Vinanda berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh Indonesia termasuk Kota Kediri. Serta memotivasi dan memberikan penghargaan kepada seluruh kader kesehatan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,” ungkapnya.

    Prestasi Posyandu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, menghadiri Penilaian Lomba Posyandu dan Kader Berprestasi di Pos KB Kes Terpadu Kemuning Yonif 521/DY

    Wakil Wali Kota Kediri juga mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih Posyandu Kemuning Yonif 521/DY. Posyandu ini telah terintegrasi layanan primer dengan seluruh kadernya memiliki 25 kompetensi kader kesehatan. Beberapa penghargaan yang telah diraih antara lain:

    Penggerak IVA Kota Kediri tahun 2022

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara I Posyandu berprestasi tingkat Persit Kartika Candra Kirana Daerah V Brawijaya 2024

    Juara I kader Posyandu berprestasi tingkat Puskesmas tahun 2024

    Juara IV kader Posyandu berprestasi tingkat Kota Kediri tahun 2024

    “Posyandu Kemuning Yonif 521/DY memiliki 14 program inovasi dengan inovasi unggulan yaitu Kartika School serta Gizi Ibu Hamil dan Balita (ZIMITA). Hal ini untuk mewujudkan generasi emas dengan gerak dan rasa,” imbuhnya.

    Komitmen untuk Peningkatan Layanan Posyandu

    Dalam acara tersebut, Gus Qowim menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader kesehatan yang telah berkontribusi dalam pengembangan Posyandu. Ia menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga sarana untuk berbagi pengalaman, ide, serta inovasi terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

    “Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan membawa manfaat,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Lomba Posyandu dan BKB tingkat pusat Atik Eko Margiono, Ketua Tim Revitalisasi Posyandu Persit Pusat Tini Susilo, jajaran tim juri, Kepala Rumah Sakit Tingkat IV Kediri Dwi Darmanto, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Camat Kota Bagus Hermawan, perwakilan Kodim 0809, perwakilan Polres Kediri Kota, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • BKKBN Usul Pemberian Insentif untuk Tim Pendamping Keluarga Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    BKKBN Usul Pemberian Insentif untuk Tim Pendamping Keluarga Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Ia menambahkan BKKBN memiliki sekitar 600 ribu TPK yang akan membantu distribusi MBG. 

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 12:59 WIB

    Tribunnews.com/Alivio

    INSENTIF PENDAMPING – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025) menjelaskan pihaknya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya mewujudkan keluarga maslahat di Indonesia.

    Wihaji usul pemberian insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu. 

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tengah mengupayakan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu.

    Adapun terkait hal ini, Menteri Kemendukbangga, Wihaji menyampaikan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi IX DPR RI. Namun masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam tahap diskusi, karena kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis, khususnya dalam distribusi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Menteri Wihaji ditemui di kantor BKKBN, Kawasan Halim, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).

    “Karena mereka tidak bisa berkumpul setiap hari, kami mendukung BGN dengan melibatkan teman-teman di lini lapangan,” lanjutnya.

    Ia menambahkan BKKBN memiliki sekitar 600 ribu TPK yang akan membantu distribusi MBG. 

    Berdasarkan pengamatannya saat pembagian MBG di Bandung, Jawa Barat, Menteri Wihaji menilai tenaga tambahan dari TPK sangat dibutuhkan.

    Namun, terkait besaran insentif dan waktu pemberiannya, Wihaji belum dapat memberikan kepastian.

    “Harapannya ini bisa membantu lini lapangan dalam mendistribusikan MBG. Kepastiannya akan kami kabarkan nanti,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    JAKARTA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D menyambut positif atas diterimanya Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas sebagai salah satu indikator rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Di dalam indeks ini terdapat variabel yang menjadi fokus. Yaitu, hanya 14% orang tua mendampingi anak usia dini dalam penggunaan gadget/media sosial/internet (BPS, 2021); Hanya 69% anak usia dini berbincang-bincang/mengobrol dengan orang tua (BPS, 2021); Hanya 59% anak usia 6-23 bulan yang makan makanan beragam (BPS, 2023); dan Terbatasnya jumlah anak usia dini dari keluarga desil 1 s/d 4 yang memiliki akte lahir, jaminan kesehatan dan tinggal di rumah layak huni, terutama di NTT dan Papua.

    Sebagai upaya meningkatkan Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini, Kemendukbangga/BKKBN menggelar kegiatan Call to Action: Indeks. Pengasuhan Anak Usia Dini secara daring, belum lama ini.

    Ketika membuka kegiatan tersebut, Prof. Budi menyinggung tentang proyeksi jumlah dan persentase penduduk usia 0 sampai 9 tahun terhadap total jumlah penduduk yang mengalami penurunan sejak 2025, dan akan berlanjut hingga 2050.

    “Hal ini tentunya memiliki implikasi pada nilai anak dan pola pengasuhan yang tepat. Data ini dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk memastikan pengasuhan yang optimal dan mencapai Indonesia Emas,” ujar Prof. Budi.

    Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, menteri mengatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN telah melaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024. Pada pemutakhiran ini terdapat 75,6 juta keluarga yang terdata.

    Berdasarkan data ini, terdapat 12.926.644 keluarga balita yang terdiri dari 3.784.725 keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dan 9.141.919 keluarga yang memiliki anak usia 24-59 bulan. “Kelompok umur ini merupakan sasaran penting dalam pelaksanaan program pengasuhan yang kita laksanakan,” tutur Prof. Budi.

    Selain tercantum dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini juga telah tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029. Indeks ini terdiri dari lima dimensi yang diukur dengan 13 variabel. Adapun dimensi tersebut adalah kesehatan; gizi; stimulasi dini; pengasuhan resposif; serta keamanan dan keselamatan.

    Menurutnya, pada 2023 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini tercatat 54,31 dan meningkat pada 2024 menjadi 55,06. Indikasi target indeks ini tahun 2025 hingga 2029 menurut provinsi telah ditetapkan. Tahun 2029 indikasi target secara nasional sebesar 57,43.