Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon kenang almarhum Ray Sahetapy

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon kenang almarhum Ray Sahetapy

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenang sosok almarhum aktor kawakan Ray Sahetapy yang wafat Selasa (1/4), melalui cuitan akun media sosial X pribadinya @fadlizon.

    Ia mengatakan bahwa banyak kenangan yang dialami dirinya bersama almarhum.

    “Selamat jalan Bang Ray Sahetapy, semoga husnulkhatimah. Banyak kenangan dari Oncor Studio di Tebet, Moskow 1996, dan banyak lagi. Al Fatihah,” ujarnya dikutip ANTARA, Rabu.

    Selain Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut mengucapkan berdukacita atas kepergian almarhum.

    “RIP Bung Ray Sahetapy. Selamat jalan,” cuit Dasco melalui akun media sosial X pribadinya, @bang_dasco, dikutip ANTARA, Rabu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) yang juga Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Isyana Bagoes Oka, menyampaikan belasungkawa dalam kolom komentar unggahan anak Ray Sahetapy, @suryasahetapy.

    “Turut berdukacita sedalam-dalamnya,” ujar Isyana melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @isyanabagoesoka, dikutip ANTARA, Rabu.

    Sebelumnya, kabar kepergian Ray Sahetapy diinformasikan oleh menantunya, Merdianti Octavia melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @merdioctav.

    “Innailahi wa innailahi rojiun. Telah berpulang ayah, kakek kami, Farence Raymond Sahetapy (Ray Sahetapy) bin Pieter Sahetapy pada pukul 21.04. Kami mohon doanya, mohon dimaafkan segala kesalahan,” katanya dikutip ANTARA, Rabu.

    Adapun semasa hidupnya, Ray Sahetapy sempat berperan dalam film Captain America: Civil War, The Raid, Sebelum Iblis Menjemput, Killers, hingga Opera Jakarta.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bacaan Takbiran Idul Fitri Versi Pendek dan Panjang dalam Tulisan Arab serta Latin: Allahu Akbar – Halaman all

    Bacaan Takbiran Idul Fitri Versi Pendek dan Panjang dalam Tulisan Arab serta Latin: Allahu Akbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah bacaan takbiran Idul Fitri dalam tulisan Arab dan latin, dilengkapi panduan takbiran Idul Fitri.

    Setelah menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan, kita diperintah menyambut Idul Fitri dengan menggemakan takbir, mengagungkan asma Allah.

    Menegaskan bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar.

    Dilansir laman kemenag.go.id, kalimat takbir adalah bentuk pengagungan akan kebesaran Allah SWT.

    Pada saat yang sama, ini adalah ungkapan kesadaran bahwa kebesaran itu hanya milik Allah SWT.

    Ungkapan ini membawa pada kesadaran akan fitrah kita sebagai manusia.

    Sehebat apa pun kita, setinggi apa pun derajat kita, sekuat apa pun kekuasaan kita, sebanyak apa pun harta kekayaan kita, fitrah kita sebagai manusia adalah hamba Allah SWT.

    Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berkata: “Kesombongan adalah kain selendang-Ku dan kebesaran adalah kain sarung-Ku. Barang siapa melawan Aku pada salah satu dari keduanya, niscaya Aku melemparkannya ke dalam neraka jahanam.”

    Bacaan Takbiran

    Kalimat takbir yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar merupakan kalimat yang paling mudah diucapkan yang terkandung kemuliaan dan kebesaran Dzat Allah SWT.

    Tidak ada kata lain yang paling pantas untuk mengekspresikan keberhasilan spiritual atas kemenangan meraih petunjuk Allah SWT di bulan Ramadhan selain kalimat Allahu Akbar.

    Menyemarakkan bertakbir atau mengagungkan Allah SWT atas dorongan keimanan dan berharap ridha-Nya sangat baik dan lebih mendatangkan berkah.

    Dilansir buku Risalah Tuntunan shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifa’i, berikut bacaan takbiran Idul Fitri dalam versi pendek dan panjang:

    Pendek

    Diucapkan 3x

    اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

    Allâhu akbar Allâhu akbar Allâhu akbar lâ ilâha illallâhu wallâhu akbar, Allâhu akbar wa lillâhi-l-hamd.
    Panjang

    اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَرْ ـ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ـ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ
    اَللَّهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً ـ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَلاَنَعْبُدُ اَلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَعَبِدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ . اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ

    Allâhu akbar Allâhu akbar Allâhu akbar lâ ilâha illallâhu wallâhu akbar, Allâhu akbar wa lillâhi-l-hamd.
    Allâhu akbar kabîran wal hamdu lillâhi katsîra wa subhânallâhi bukratan wa ashîla, lâ ilâha illallâhu wa lâ na’budu illâ iyyâh, mukhlishîna lahuddîna wa law karihal kâfirun, lâ ilâha illallâhu wahdahu shadaqa wa’dahu wa nashara ‘abdahu wa hazama al-ahzâba wahdahu, lâ ilâha illallâhu wallâhu akbar”.

    Artinya:

    Allah Maha Besar (3 kali) Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar dan Maha Agung dan segala puji bagi Allah.

    Maha suci Allah pada pagi dan petang, tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali hanya Allah, dengan iklas kami beragama kepadaNya, walaupun orang-orang kafir membenci, Tidak Ada Tuhan melainkan Allah sendiriNya, benar janjiNya, dan Dia menolong akan hambaNya, dan Dia mengusir musuh NabiNya dengan sendiriNya, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagiNya segala puji”.

    Panduan Takbiran

    Dikutip dari bimasislam.kemenag.go.id, berikut panduan takbiran Idul Fitri:

    Setiap Muslim dalam kondisi apapun disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil menyeru keagungan Allah SWT.
    Waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadhan hingga jelang dilaksanakannya salat Idul Fitri.
    Disunahkan membaca takbir di rumah, masjid, pasar, kendaraan, jalan, rumah sakit, kantor, dan tempat-tempat umum sebagai syiar keagamaan.
    Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama, dengan cara jahr (suara keras) atau sirr (pelan).

    Tradisi Pawai Takbiran

    Dikutip dari kampungkb.bkkbn.go.id, pawai keliling desa merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

    Pawai ini diiringi dengan takbiran dan merupakan bagian dari perayaan yang meriah.

    Tradisi ini menjadi momen untuk bersatu, merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan penuh, serta saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi antara keluarga, kerabat, dan teman.

    Pawai keliling desa di malam Idul Fitri seringkali diadakan dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, diiringi dengan gema takbir dan musik.

    Acara ini menjadi wujud kebahagiaan umat Islam dalam merayakan Idul Fitri.

    Selain itu, pawai keliling juga menjadi sarana untuk memeriahkan suasana dan menyatukan masyarakat dalam momen yang penuh kegembiraan.

    Dalam beberapa daerah, pawai keliling desa juga diiringi dengan tradisi lain, seperti pawai obor, festival lampu colok, dan penggunaan alat musik tradisional.

    Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pawai keliling ini terlihat dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang ikut serta meramaikan acara tersebut.

    Dengan adanya pawai keliling desa, diharapkan dapat tercipta suasana kebersamaan, kegembiraan, dan keharmonisan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

    Tradisi ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ikatan sosial dan keagamaan di masyarakat.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Lebaran 2025

  • Ketika aspirasi mengalir usai subuh di Balai Kota Yogyakarta

    Ketika aspirasi mengalir usai subuh di Balai Kota Yogyakarta

    Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya.

    Yogyakarta (ANTARA) – Saat langit Yogyakarta masih gelap dan embun pagi belum sepenuhnya menguap, belasan warga mulai berdatangan ke Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

    Sehabis subuh, sekitar pukul 05.15 WIB, mereka yang datang dari berbagai penjuru kota memasuki sebuah gedung berarsitektur Jawa dengan langkah penuh harap.

    Setelah melakukan registrasi, mereka duduk secara rapi di ruang tunggu yang membuat suasana terasa seperti klinik dokter.

    Sebagian warga tampak menggenggam erat berkas, sementara yang lain bercengkerama atau sekadar mengalihkan kecemasan menanti giliran masuk ke “ruang praktik”.

    Mereka bukan untuk memeriksakan kesehatan atau mendapat resep obat, tetapi untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo guna menyampaikan keluhan atau sekadar mengutarakan unek-unek tentang kotanya.

    Dari dalam ruang rapat Sadewa, suara tegas terdengar: “Selanjutnya!”

    Satu per satu dari mereka kemudian masuk laiknya pasien yang menanti diagnosis dari sang dokter. Rata-rata warga menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk “curhat” dengan Wali Kota, lamanya bergantung pada persoalan yang dibawa. Ada yang datang seorang diri, ada pula yang berombongan.

    Di antara mereka, seorang perempuan lansia bernama Siti Maryam (72) tampak datang sendirian. Ia datang untuk menyampaikan persoalan bantuan sosial yang belum pernah ia terima meskipun telah berulang kali mengadu ke dinas terkait.

    Sebagai janda tanpa penghasilan tetap, kesempatan bertemu langsung dengan Wali Kota ia manfaatkan sepenuh hati.

    “Masalah saya mungkin kecil, tapi rasanya besar sekali bisa didengarkan langsung. Rasanya seperti dihargai sebagai warga,” ucapnya dengan senyum lega.

    Pendekatan ala dokter

    Ruang Rapat Sadewa memang tidak luas, tapi cukup hangat. Sebuah meja panjang mendominasi ruangan, dilapisi taplak batik di bagian tengah.

    Di ujung meja, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo duduk santai mengenakan jaket berwarna marun dan kemeja putih. Laptop terbuka di depannya, disandingkan dengan tumpukan berkas.

    Warga yang datang dipersilakan duduk satu meja tanpa sekat. Percakapan berlangsung akrab, bahkan saat keluhan yang disampaikan cukup berat.

    Gaya Hasto yang tenang dan sesekali melontarkan banyolan membuat ketegangan mencair sehingga suasana birokrasi pun disulap menjadi ruang perjumpaan yang manusiawi.

    Forum tatap muka tersebut berlangsung rutin saban hari Rabu pagi hingga pukul 09.00 WIB.

    Meski pertama digelar di Kota Yogyakarta, bagi Hasto Wardoyo, pendekatan semacam itu bukan hal baru.

    Saat dua periode menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, ia mengaku telah membiasakan diri membuka ruang komunikasi langsung dengan warga.

    Latar belakangnya sebagai dokter pun mendorongnya mengibaratkan permasalahan perkotaan layaknya kondisi pasien yang perlu didiagnosis, bukan sekadar ditenangkan. Beberapa aduan warga ditangani dalam satu atau dua hari, sisanya yang perlu lintas dinas perlu waktu lebih panjang.

    “Saya ingin menangani masalah kota ini seperti menangani pasien, dimulai dari mencari penyebabnya, bukan cuma meredakan gejalanya,” ujar eks Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu.

    Warga dari berbagai latar belakang di Kota Yogyakarta duduk mengantre, menunggu giliran bertemu Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam acara open house di Balai Kota Yogyakarta yang digelar setiap Rabu pagi (ANTARA/Luqman Hakim)

    Ruang “tabayyun” dan pencegah demo

    Forum itu sekaligus sebagai sarana “tabayyun” publik, ruang klarifikasi dua arah agar warga tidak hanya menyampaikan unek-unek, tapi juga memahami konteks dan batasan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, keluhan tak berkembang jadi kesalahpahaman yang berujung pada gejolak sosial.

    Menurut Hasto, cara itu juga menjadi sarana mencegah demonstrasi yang tidak perlu. Banyak aspirasi warga, katanya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog terbuka, selama ada ruang dan kemauan untuk saling mendengar.

    Renny A Frahesty, Ketua Yayasan Narasita yang bergerak di bidang advokasi perempuan, memandang forum open house itu bukan hanya sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga ruang yang membangun kembali budaya sosial.

    Pemilihan waktu pelaksanaan yang tak lazim – sehabis subuh – menurut dia, justru memberi nilai lebih. Bukan sekadar efisiensi, tapi menjadi simbol semangat baru dalam membangun keterhubungan antara warga dan pemimpinnya.

    Dalam konteks birokrasi yang biasanya kaku, forum semacam itu memberi akses langsung kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial, tanpa harus melalui jalur struktural seperti dalam musrenbang.

    Ia juga melihat sisi filosofis dari pemilihan waktu pelaksanaan. Bagi Renny, pagi hari bukan hanya momen rutinitas, tetapi waktu yang sarat makna. “Pagi hari adalah saat kita membangun harapan,” ujarnya.

    Warga yang datang sehabis subuh bukan sekadar ingin mengadu, akan tetapi menunjukkan bahwa mereka percaya aspirasinya pantas didengar.

    Peluang seperti itu, menurutnya, turut membangun karakter partisipatif masyarakat dan memberi ruang pembelajaran politik yang sehat di tingkat akar rumput.

    Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai pejabat publik memiliki posisi paling strategis untuk menyampaikan kebijakan dan membangun dialog dengan masyarakat.

    Alih-alih hanya menyampaikan pesan satu arah atau mengandalkan influencer, pejabat publik seharusnya berperan aktif dalam membuka ruang komunikasi yang lebih setara dan terbuka.

    Hal itu bukan semata soal penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan melalui partisipasi langsung warga dalam pembicaraan kebijakan publik.

    Di sejumlah negara maju, transformasi ini sudah berlangsung. Politisi mulai memanfaatkan media baru dan berbagai kanal komunikasi publik untuk menjangkau warga secara langsung.

    Mereka tampil bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai komunikator yang terbuka terhadap masukan, kritik, bahkan dialog spontan.

    Menurut Nyarwi, tren ini seharusnya juga berkembang di Indonesia. Pejabat publik perlu didukung dengan pelatihan maupun tim internal agar dapat memanfaatkan ruang-ruang komunikasi publik secara lebih aktif dan adaptif, termasuk dengan memanfaatkan momentum langsung bertemu warga untuk memperkecil jarak.

    Berbeda dengan warga lain yang datang membawa persoalan pribadi, Fajar Ristanto hadir bersama pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Baciro, Kota Yogyakarta, membawa isu kolektif terkait kendala komunikasi antara LMK dan perangkat kelurahan dalam pelaksanaan program hasil musrenbang.

    Menurut Fajar, hambatan semacam itu tidak mudah diurai di tingkat wilayah karena terbentur prosedur atau minimnya ruang koordinasi.

    Maka, ia dan rekan-rekannya memanfaatkan open house itu untuk menyampaikan langsung unek-unek yang selama ini sulit tersampaikan lewat jalur formal.

    Setelah beberapa menit bertemu langsung dengan Wali Kota, ia pun keluar ruangan dengan wajah sumringah. “Tadi sudah dijanjikan Pak Wali, dua hari selesai,” ujarnya singkat.

    Konsep open house di Balai Kota Yogyakarta itu barangkali bukan segalanya, tapi setidaknya memberi ruang warga yang selama ini kerap absen di jalur birokrasi, yakni ruang untuk didengar, tanpa sekat, dan tanpa syarat.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Wihaji Sebut 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting dan Butuh Bantuan Pemerintah

    Wihaji Sebut 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting dan Butuh Bantuan Pemerintah

    Wihaji Sebut 331.000 Keluarga di NTT Berisiko Stunting dan Butuh Bantuan Pemerintah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
    /Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN),
    Wihaji
    menyebut, 331.000 keluarga di Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ) masuk dalam kategori keluarga risiko
    stunting
    (KRS).
    Hal itu disampaikan Wihaji saat menerima kunjungan kerja Gubernur NTT beserta jajaran bertempat di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur pada Rabu, 19/03/2025.
    “Data di NTT, saat ini ada 769.000 keluarga, terdiri dari 331.000 Keluarga Risiko
    Stunting
    (KRS) yang sangat membutuhkan campur tangan pemerintah, sekitar 81.984 yang KRS desil 1 yang istilahnya dulu namanya prasejahtera, miskin ekstrim, kira-kira gitu,” ujar Wihaji dalam keterangannya, Rabu.
    “Kemudian, yang membutuhkan jamban, diantaranya ada keluarga yang tidak memiliki jamban sebanyak 157.000 keluarga. Kemudian tidak memiliki air minum utama yang layak ada 103.000”, katanya lagi.
    Dalam pertemuan itu lalu dibahas mengenai program Kemendukbangga/BKKBN yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Provinsi NTT terutama di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
    Wihaji lalu menyoroti perihal bonus demografi di Indonesia, yang mencapai ada 70,72 persen. Artinya, menurut dia, orang Indonesia yang produktif hari ini umur 14,65 tahun itu lumayan banyak.
    “Kalau ada 10 orang, berarti ada enam atau tujuh yang produktif, untuk apa? Sebenarnya yang tujuh atau enam orang yang produktif ini diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
    Dia mengatakan, itulah pekerjaan rumah dari pemerintah, yakni menciptakan lapangan pekerjaan
    “Pertanyaannya adalah apakah karena produktif itu dapat pekerjaan atau justru belum ada pekerjaan, dan saya kira tantangan di NTT juga termasuk ini ternyata mungkin dari 70 persen itu bisa juga hanya 30 persen yang mendapat pekerjaan, yang 40 persen belum mendapatkan pekerjaan”, kata Wihaji.
    Pada kesempatan itu, Wihaji juga menyampaikan terkait perubahan nomenklatur BKKBN yang sebelumnya badan saat ini telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Cara Sukses Singapura Membangun Keluarga, Bakal Ditiru Indonesia? – Halaman all

    Ini Cara Sukses Singapura Membangun Keluarga, Bakal Ditiru Indonesia? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Negara Singapura punya kiat tersendiri dalam membangun keluarga.

    Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Republik Indonesia, Wihaji yang menerima kunjungan kerja dari Minister For Social and Family Development of Singapore, Masagos Zulkifli di kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Masagos Zulkifli menyampaikan, Singapura punya fokus membangun keluarga untuk membangun negara, lantaran belajar dari negara-negara barat yang sangat mementingkan individu bukan keluarga.

    “Kami bersyukur Indonesia dua tahun yang lalu, telah membuat deklarasi bahwa keluarga adalah tonggak masyarakat, jika keluarga rusak, individu rusak, di ASEAN kita akan kembali bekerjasama untuk menguatkan lagi institusi keluarga, dalam usaha ini misi kementerian kami adalah membangun keluarga agar mapan, mandiri, dan maju,” tutur Masagos.

    Ia menuturkan, keluarga miskin diusahakan menjadi keluarga maju, sehingga semua subsidi pembangunan sosial singapura dititikberatkan pada tiga hal yaitu perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

    Sebanyak 90 persen penduduk singapura sudah memiliki rumah pribadi, sedangkan keluarga miskin tinggal di rumah sewa, maka melalui program Community Link Plus, sebanyak 15.000 keluarga diberi seorang family coach, supaya keluarga yang tinggal di rumah sewa mendapatkan peluang untuk mendapatkan subsidi rumah dan pendidikan yang lebih tinggi.

    “ASEAN sudah ada persetujuan untuk membuat satu kajian terkait status of the family in ASEAN, kami sedang mencari institusi yang bisa mencari data untuk trend, supaya kami bisa tahu status kamj dimana kekuatan keluarga kami seperti apa, apakah bisa mandiri ataukah ada peluang untuk maju, kita bisa buka kerjasama disini, sudah ada dananya di ASEAN” ungkap Masagos Zulkifli.

    Dalam kunjungan kerja tersebut membahas kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura terutama di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Menteri Wihaji menyampaikan, kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk kajian tentang pembangunan keluarga, kerjasama terkait isu kependudukan seperti urbanisasi, dengan berkolaborasi dengan negara lain seperti Filipina.

    “Ada 2,3 juta keluarga yang memiliki anak 0-23 bulan. Ini yang menjadi fokus kami, karena 20 tahun ke depan merekalah generasi ke depan. Kami fokuskan pada 1.000 HPK. Kami mendukung Visi Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan SDM unggul, berbudaya, menguasai IPTEK, Ekonomi yang maju dan berkelanjutan, Pembangunan yang merata dan inklusif, dan Negara yang demokratis, kuat, dan bersih” ungkap Menteri Wihaji.

  • KB IUD BPJS dan Berbayar, Apa Bedanya? Ini Penjelasan Lengkapnya

    KB IUD BPJS dan Berbayar, Apa Bedanya? Ini Penjelasan Lengkapnya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Alat kontrasepsi masih menjadi rujukan para orangtua yang ingin menjaga jarak kelahiran anak.

    Berbagai macam alat kontrasepsi pun banyak ditawarkan, salah satunya penggunaan KB IUD.

    Disubsidi oleh pemerintah, pemasanan KB IUD pada ibu pun ada yang gratis dan bisa dilakukan di Puskesmas.

    Namun, ada juga yang berbayar. Di mana pemasangannya biasa dilakukan di dokter SpOG atau spesialis obstetri dan ginekologi.

    Lantas adakah perbedaan KB IUD BPJS dan yang berbayar seperti di SpOG?.

    Bidan Zulfa, yang memiliki klinik bersalin di wilayah Jakarta Selatan pun memberikan penjelasan lengkapnya.

    Menurut dia, perbedaannya hanya terletak di mereknya saja.

    “Kalau di Puskesmas yang gratis itu biasanya yang BKKBN. Ini udah subsidi dari pemerintah jadi gratis kalau SPOG itu biasa bermerek misalnya kayak Andalan atau Novate. Harganya bervariasi ada yang Rp 500 ribu, Rp 300 ribu sampai Rp 1 juta,” katanya dikutip dari Instagram resminya, Jumat (1/3/2025).

    Kendati demikian, untuk bentuknya, bidan Zulfa mengatakan semuanya hampir sama.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Curhat ABG Berinisial N (15) jadi PSK Demi Menghidupi Dua Adiknya Serta Neneknya di Kampung Halaman. Ia Hilang arah Gara-gara Ucapan Orangtua.

    Semuanya hanya tergantung padatipe dan jangka waktu pemakaiannya saja.

    “Kalau misalnya di Puskesmas tuh biasa 8 sampai 10 tahun, tapi kalau yang di SPOG itu bervariasi ada yang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun atau ada juga nih yang KB IUS, yang hormonal yang harganya bisa sampai 7 juta,”

    “Jadi mau pasang KB di manapun nggak masalah, yang penting nyaman. Kalau ada keluhan kontrol ke dokter,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menyoal Sunat Perempuan di RI Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan

    Menyoal Sunat Perempuan di RI Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan

    Jakarta –

    Salah satu bentuk kekerasan seksual pada perempuan adalah praktik Pelukaan atau Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP), yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), atau lebih umum disebut sunat perempuan di masyarakat.

    Di Indonesia, P2GP dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemotongan sebagian atau seluruh klitoris hingga pelukaan dengan cara goresan, cubitan, jepitan koin, sayatan, atau menggunakan patokan ayam. Meskipun tidak dianjurkan secara medis, praktik ini muncul karena faktor budaya, sosial, dan kepercayaan.

    Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Prof Alimatul Qibtiyah mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penelitian terkait sunat perempuan, salah satunya penelitian bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) pada 2017 di 10 provinsi di Indonesia.

    Penelitian tersebut menemukan bahwa banyak praktik sunat perempuan di Indonesia dilakukan karena pengaruh pemahaman agama.

    “Salah satu di antara temuannya adalah 92 persen itu orang melakukan sunat perempuan itu karena dipengaruhi oleh paham agama,” tegas Prof Ali, sapaannya, saat ditemui di UN Office, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Kalau dari hasil pemantauannya Komnas Perempuan masih banyak terjadi dengan berbagai macam cara, termasuk juga yang simbolis yang dipotong kunyit itu juga ada. Misalnya alat-alat yang digunakan itu ya ada yang pakai gabah, gabah beras yang nyantil itu, ada yang pakai patok ayam,” lanjutnya lagi.

    1. Prevalensi Sunat Perempuan di Dunia dan Indonesia

    Berdasarkan laporan global United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2024, lebih dari 230 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia telah mengalami P2GP. Sementara itu United Nations Population Fund (UNFPA) memperkirakan bahwa 68 juta anak perempuan berisiko mengalami sunat perempuan antara tahun 2015 hingga 2030.

    Di Indonesia, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat bahwa 46,3 persen perempuan berusia 15 hingga 49 tahun pernah menjalani sunat perempuan. Survei ini dilakukan di 178 kabupaten/kota, dengan jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 14.240 rumah tangga di 1.424 blok sensus.

    Survei ini melibatkan perempuan berusia 15 hingga 64 tahun, yang diwajibkan memberikan jawaban secara langsung tanpa perwakilan. Hasil survei menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan.

    Jika dibandingkan dengan data dari SPHPN 2021, kasus sunat perempuan di Indonesia mengalami penurunan pada 2024. Pada tahun 2021, 55 persen perempuan berusia 15 hingga 49 tahun tercatat pernah mengalami praktik ini.

    “Prevalensi P2GP atau sunat perempuan di Indonesia pada tahun 2024 itu 46,3 persen, dibandingkan tahun 2021 itu 55 persen. Meskipun ada penurunan dibandingkan 2021, penurunan ini belum signifikan dan masih ada tantangan untuk mencapai target SDGs 5.3.2,” kata Fadilla D Putri, Programme Officer for Gender UNFPA.

    2. Dampak Sunat Perempuan atau P2GP pada Kesehatan

    Sunat perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan dan justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Praktik ini melibatkan pengangkatan jaringan genital wanita yang sehat dan normal, sehingga mengganggu fungsi alami tubuh.

    Sunat perempuan juga dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis serta masalah kesehatan reproduksi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Komplikasi jangka pendek yang mungkin terjadi meliputi nyeri hebat, syok, perdarahan, tetanus, infeksi, retensi urine, infeksi luka, infeksi saluran kemih, hingga demam.

    Sementara itu, komplikasi jangka panjang dapat mencakup gangguan selama persalinan, anemia, pembentukan kista dan abses, munculnya bekas luka keloid, kerusakan pada uretra, hubungan seksual yang menyakitkan, disfungsi seksual, hipersensitivitas area genital, serta dampak psikologis yang berkepanjangan.

    “Yang sangat ekstrem kayak di Afrika, mohon maaf ya, kalau klitoris itu kan semacam seperti memberikan sensasi kepada perempuan atas kenikmatan dan seksualnya. Kalau diambil otomatis hilang,” kata dr Fabiola Tazrina Tazir, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam acara yang sama.

    “Ada juga yang hanya ditoreh atau diambil sedikit, artinya di klitoris itu akan ada jaringan parut. Kalau jaringan parut, otomatis dia saraf-sarafnya tidak sesensitif ketika dia sehat. Jadi otomatis juga mempengaruhi sensasi seksual sendiri yang dirasakan oleh perempuan,” katanya lagi.

    Dampak kesehatan akibat sunat perempuan atau P2GP juga dirasakan oleh Melody (bukan nama sebenarnya) (29), perempuan asal Makassar yang saat ini bekerja menjadi karyawan swasta di Jakarta.

    Melody mengaku pernah menjalani sunat perempuan saat berusia enam atau tujuh tahun. Menurutnya, praktik tersebut dilakukan karena adat di wilayahnya, dengan tujuan agar perempuan yang disunat tidak menjadi ‘nafsuan’ saat dewasa.

    Akibat praktik tersebut, Melody mengaku mengalami masalah kesehatan, seperti rasa sakit saat berkemih. Selain itu, ia juga mengalami gangguan psikologis akibat pengalaman tersebut.

    “Praktik ini tuh sayangnya sampai sekarang sih masih dilakukan di beberapa daerah, meski medis juga udah bilang nggak ngaruhnya,” kata Melody saat dihubungi detikcom, Rabu (12/3).

    “Karena aku sudah tahu kalau praktik sunat perempuan ini turns out membahayakan buat perempuan, sebisa mungkin aku putus rantainya, seenggaknya di keluargaku,” ucapnya lagi.

    Senada dengan Melody, Karin (bukan nama sebenarnya), seorang wanita berusia 28 tahun asal Bekasi, juga mengalami praktik tersebut saat baru berusia seminggu. Ia disunat dengan alasan yang sama, yaitu agar tidak menjadi “nafsuan” saat dewasa.

    Menurut pengakuan orang tuanya, saat masih bayi, Karin sering menangis karena merasakan sakit saat berkemih.

    “Pas dibasuh abis buang air kecil nangis gitu, mungkin perih ya, pas pipis juga nangis gitu,” katanya.

    3. Bagaimana Regulasi Sunat Perempuan di RI?

    Pada April 2024, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini secara eksplisit melarang praktik sunat perempuan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 102 huruf a, yang menyatakan bahwa upaya kesehatan reproduksi bagi bayi, balita, dan anak prasekolah harus mencakup langkah untuk menghapus praktik sunat perempuan.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan melindungi hak-hak anak perempuan. Sunat perempuan dianggap tidak memiliki manfaat medis dan justru dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Meskipun regulasi ini telah diterbitkan, praktik sunat perempuan masih ditemukan di beberapa daerah. Faktor budaya serta kurangnya sosialisasi mengenai bahaya dan larangan praktik ini menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat agar peraturan ini dapat diterapkan secara efektif.

    “Praktik P2GP, termasuk bentuk-bentuk medis dan simboliknya, harus dihapuskan secara bertahap, terutama jika praktik tersebut berakar pada diskriminasi berbasis gender,” kata Dessy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) saat ditemui di kantor UN Office, Jakarta, Rabu (12/3).

    “Untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif, sehingga ini bukan upaya satu sektor saja. Oleh karena itu, penting bagi kita meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan terkait untuk memastikan respons yang holistik dan berkelanjutan,” lanjutnya.

    (suc/up)

  • Perempuan Indonesia Masih Sulit Penuhi Hak Dasar Kesehatan dan Pendidikan – Halaman all

    Perempuan Indonesia Masih Sulit Penuhi Hak Dasar Kesehatan dan Pendidikan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Perempuan di Indonesia masih mengadapi kesulitan memenuhi
    hak dasar seperti kesehatan hingga pendidikan.

    Diperlukan kolaborasi bersama pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi untuk memenuhi hak dasar perempuan.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, mengatakan, tantangan untuk memenuhi hak dasar perempuan dimulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kesehatan jiwa, serta permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

    “Tidak bisa dengan upaya sendiri, perlu kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, BKKBN serta berbagai lembaga lainnya, termasuk pihak swasta dan komunitas,” ujar dia dalam konferensi nasional perempuan di Jakarta, Selasa (11/3/2025.

    Melalui upaya komprehensif yang menggunakan pendekatan siklus hidup, maka diharapkan dapat memenuhi hak – hak kesehatan perempuan dan mendukung terciptanya perempuan yang berdaya dan kesetaraan gender.

    Di kegiatan yang sama Wakil Menteri PPA Veronica Tan menegaskan,  pemerintah berkomitmen mendukung kesetaraan gender dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan serta melibatkan laki – laki sebagai mitra strategis.

    “Saya percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik— perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” tutur Veronica Tan.

    Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, Farid Nila Moeloek (FNM) Society bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA), didukung oleh Takeda, menyelenggarakan Women National Conference yang bertema “Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global”.

    Konferensi ini merupakan sebuah wujud nyata upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

    Ketua FNM Society Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K) menyadari bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, hampir 50 persen di antaranya adalah perempuan. Jumlah ini mencerminkan potensi luar biasa, tetapi juga menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang masih ada perlu segera diatasi.

    Tantangan ini tidak hanya terletak pada skala yang besar, tetapi juga pada bagaimana memastikan setiap perempuan, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, kesehatan, dan perlindungan.

    “Pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu—ini adalah tugas kita bersama,” ujar Prof Nila.

    Ketika perempuan semakin kuat, bukan hanya
    dirinya yang maju, tetapi juga ekonomi tumbuh, kesehatan membaik, dan kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.

    Perempuan Harus Semakin Sejahtera

    UNFPA Indonesia Representative Hassan Mohtashami menjelaskan, semakin sejahtera perempuan dan anak perempuan, maka keluarga, komunitas, dan dunia secara keseluruhan juga akan mengalami hal yang sama.

    Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan masih ada.

    Ketimpangan gender, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka.

    Melalui inisiatif seperti Women at the Center Project, UNFPA terus bekerja untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas serta bisa menentukan masa depannya sendiri.

    Sebagai salah satu mitra penyelenggaraan acara Konferensi Nasional Perempuan ini, Takeda menyampaikan komitmennya secara global untuk kemajuan dan pemberdayaan perempuan.

    “Kami menyadari  keberagaman, kesetaraan, dan inklusi bukan sekadar inisiatif, tetapi telah menjadi bagian dari DNA kami selama lebih dari 240 tahun, termasuk lebih dari 50 tahun di Indonesia,” tutur Corporate Strategy Officer & CEO Chief of Staff, Takeda Pharmaceuticals Akiko Amakawa.

    Pihaknya percaya bahwa akses kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi hak semua orang, dan itulah mengapa kami aktif dalam berbagai area terapi, termasuk onkologi, penyakit langka, penyakit gastrointestinal, kesehatan konsumen, dan dengue.

     

  • Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    loading…

    Muktiani Asrie Suryaningrum. Foto/Istimewa

    Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH
    Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN
    Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Indonesian Demographer Association/IPADI) dan Pengurus Pusat Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI)

    CAPAIAN pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka Replacement Level (2,1). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penduduk sudah diakui dunia. Ini ditandai dengan penghargaan bidang Kependudukan dari United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengendalian penduduk tak terlepas dari Program Keluarga Berecana (KB) yang berdampak pada penurunan fertilitas.

    Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pentingnya perencanaan dalam berkeluarga salah satunya menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran setiap anak. Perencanaan ini bertujuan agar pasangan suami istri lebih siap baik secara mental maupun finansial sehingga masa depan anak-anaknya akan lebih baik.

    Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.

    Melalui penggunaan kontrasepsi , Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi. Berbicara program KB tentunya terkait dengan alat kontrasepsi. Masih banyak anggapan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab atas reproduksinya. Ini dapat dikatakan juga bahwa ledakan penduduk yang terjadi seolah-olah menjadi masalah perempuan. Jadi masalah ledakan penduduk menjadi beban yang harus ditanggung perempuan untuk menanggulangi. Padahal terdapat jenis kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan.

    Jika ditilik, ada beberapa penggunaan metode kontrasepsi modern, untuk wanita ada pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Sedangkan pria ada metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan kondom. Selain itu juga terdapat kontrasepsi alami yaitu Metode Amenore Laktasi (MAL) atau metode kontrasepsi tradisional yaitu kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.

    Dalam pemilihan jenis kontrasepsi atau keikutsertaan dalam program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, karena penggunaan kontrasepsi merupakan kebutuhan bersama antara keduanya. Sebagai satu keluarga yang utuh laki-laki dan perempuan harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas kesehatan reproduksinya. Dengan kata lain hak dan kewajiban suami istri untuk mengikuti keluarga berencana adalah sama. Tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan peran serta tanggung jawab dalam keluarga.

    Berdiskusi dengan pasangan dan keluarga setidaknya mendapatkan gambaran atau pilihan sementara mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pengalaman keluarga dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Perlunya diskusi antara suami dan istri untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi. Ini tentunya juga harus dilakukan konsultasi kepada ahlinya baik dokter kandungan maupun bidan. Jika pilihannya jatuh pada perempuan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

    Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia. Bagaimana cara kerja setiap alat kontrasepsi dan efek samping yang akan ditimbulkan dari setiap alat kontrasepsi dapat diperoleh. Dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dapat memudahkan setiap pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tanpa kebingungan dan takut kesakitan.