Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada kuartal I-2025, tumbuh 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860 miliar.

    Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten, penurunan biaya dana (cost of fund) serta fundamental keuangan yang terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global.

    “BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis.

    BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional.

    Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp363,11 triliun hingga kuartal I-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen yoy dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp344,24 triliun.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN pada kuartal I-2025 terutama didorong oleh bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi, sejalan dengan terus meningkatnya permintaan hunian.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp179,70 triliun, naik 7,6 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, KPR Non-Subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen yoy menjadi Rp106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Nixon mengatakan, BTN optimis dengan potensi pertumbuhan kredit pada 2025 seiring dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dan mengurangi backlog perumahan dengan menyiapkan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai profesi, yakni di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh, tenaga kesehatan, guru, wartawan, petugas Palang Merah Indonesia, dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI serta tenaga kerja informal lainnya.

    Selain itu, potensi peningkatan penyaluran kredit juga akan dipicu oleh inisiatif kemitraan strategis BTN dengan investor asal Qatar yakni AlQilaa International Group untuk pembangunan satu juta unit hunian di Indonesia, dengan tahap awal yakni 100.000 unit hunian.

    Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025.

    “BTN meyakini bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan akan berdampak positif bagi berbagai subsektor di ekosistem perumahan nasional serta dampak turunannya ke sektor-sektor lainnya. Hal ini akan prospektif bagi BTN yang tengah melangkah menuju Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank yang menyalurkan KPR,” ujar Nixon.

    BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen yoy pada kuartal I-2025.

    Ia menuturkan pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN juga mencatat peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,74 triliun.

    Pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA). Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy, menjadi Rp196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp178,60 triliun.

    Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

    Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positf, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” tutur Nixon.

    BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025 atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Sementara jumlah transaksi mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025.

    Lebih lanjut, Nixon menuturkan BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Sementara itu, seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” ujarnya.

    Menjelang pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), BTN Syariah berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar Rp199 miliar pada kuartal I-2025, naik 21,1 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp164 miliar.

    Unit usaha syariah (UUS) yang telah siap naik kelas ini membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2 persen yoy menjadi Rp46,26 triliun pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp39,13 triliun. Sementara itu, DPK BTN Syariah naik 19,9 persen yoy menjadi Rp51,39 triliun, dari kuartal I-2024 yang sebesar Rp42,85 triliun.

    Pertumbuhan double digit di sisi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp61,19 triliun pada kuartal I-2025, naik 11,6 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp54,84 triliun.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” tutur Nixon.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sekjen PAN: Banyak Capaiannya Bisa Dikenang – Halaman all

    Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sekjen PAN: Banyak Capaiannya Bisa Dikenang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menilai usul agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. 

    Menurut Eko, banyak capaian saat era pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang.

    “Swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil,” ujar Eko kepada wartawan, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional.

    “Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan,” kata Eko.

    Dia juga meyakini penilaian terhadap gelar Pahlawan Nasional tentu dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

    Selain usulan dari publik, menurutnya, ada mekanisme resmi yang harus dilalui, seperti kajian dari Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI. 

    Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

    “Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia,” pungkas dia.

    Nama Soeharto kembali masuk dalam daftar usulan bersama lima tokoh lainnya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Sementara itu, empat tokoh yang baru diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

     

     

  • PAN Nilai Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Patut Dipertimbangkan atas Capaiannya – Halaman all

    PAN Nilai Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Patut Dipertimbangkan atas Capaiannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi adanya usulan untuk menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo, usulan agar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional ini adalah hal yang wajar.

    Bahkan Eko menilai usulan ini patut untuk dipertimbangkan, mengingat banyaknya pencapaian Soeharto selama menjadi Presiden RI.

    Di antaranya adalah pencapaian Soeharto dalam swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga koperasi usaha kecil.

    “Dari PAN, kami melihat usulan agar Presiden Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai hal yang wajar dan patut dipertimbangkan.”

    “Banyak capaian yang bisa dikenang, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil,” kata Eko dilansir Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

    Lebih lanjut Eko menyebut Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia.

    Selain itu Soeharto juga menjadi presiden dalam periode panjang pembangunan nasional.

    Terkait penilaian gelar Pahlawan Nasional ini, Eko meyakini prosesnya pasti akan dilakukan secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

    Terlebih harus ada mekanisme resmi yang dilalui, seperti Dewan Gelar hingga keputusan oleh Presiden RI, sebelum nantinya Soeharto bisa ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Eko menekankan, selama proses penilaian ini terbuka dan sesuai aturan, maka PAN akan menghormati apapun keputusan akhirnya.

    Eko melanjutkan, bagi PAN upaya menghargai tokoh bangsa seperti Presiden ke-2 RI adalah bagian dari merawat sejarah nasional.

    “Ini bukan soal politik semata, tapi soal bagaimana kita memberi tempat yang layak bagi sosok yang pernah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia,” imbuh Eko.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional cederai amanat reformasi.

    Diketahui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada masalah usulan Kementerian Sosial memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru,” kata Usman Hamid, Rabu, (23/4/2025).

    Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, kata Usman Hamid mencederai amanat reformasi yang memandatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Yang terjadi selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan besi. 

    “Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tak kunjung datang. Oleh karena itu, usulan tersebut harus ditolak jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu,” sambungnya.

    Kemudian dikatakan Usman Hamid bahwa Soeharto berperan dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pembredelan media massa, pelanggaran berat HAM, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur. 

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” tegasnya.

    Sebelumnya Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait usulan Kementerian Sosial yang memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    Ia menilai bahwa para mantan Presiden layak mendapatkan penghormatan dari negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.

    “Usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo mengimbau agar masyarakat tidak selalu fokus pada kekurangan seseorang, melainkan melihat kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan kepada bangsa. Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada para pemimpin terdahulu penting untuk dijaga, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghargai jasa para pendahulu.

    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar,” lanjutnya.

    Terkait kritik terhadap Soeharto atas berbagai hal yang terjadi di masa lalu, Prasetyo berpandangan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada perspektif masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan.

    “Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” tambahnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan secara khusus mengenai usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    “Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” pungkas Prasetyo.

    Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Sementara itu Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

    Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rahmat Fajar Nugraha)

  • 72 Siswa Cianjur Keracunan MBG, Prabowo dan Gibran Kemana? IG nya Malah Bahas Ini

    72 Siswa Cianjur Keracunan MBG, Prabowo dan Gibran Kemana? IG nya Malah Bahas Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) disebut menyebabkan keracunan terhadap 72 siswa di Cianjur pada Senin 21 April 2025, Prabowo dan Gibran kemana. Kabar tentang kasus ini dijelaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bahwa kasusnya sudah ditangani dengan baik.

    “Semuanya telah ditangani dengan baik, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit. Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk sembilan sekolah,” katanya.

    Program ini merupakan andalan Prabowo dan Gibran sejak kampanye Pilpres 2024. Sang presiden mengeklaim ini akan membantu mengurangi stunting karena bukan hanya akan diberikan pada siswa, tetapi juga pada ibu hamil.

    Kasus 72 siswa Cianjur keracunan MBG diinvestigasi polisi

    Polres Cianjur menyelidiki kasus keracunan program MBG dengan meminta keterangan dari 10 orang. Di antaranya adalah dua kurir yang mengantarkan makanan ke sekolah tempat insiden keracunan tersebut yaitu MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur.

    “Kami sudah meminta klarifikasi dan keterangan dari 10 orang mulai dari penanggungjawab CV, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Cianjur, Ahli Gizi SPPG, tiga orang staf, tim pengemas, dan dua orang kurir pengantar makanan. Kami tunggu hasil pemeriksaan laboratorium keluar guna memastikan penyebab keracunan dan segera kami informasikan kembali kalau sudah ada hasil pemeriksaan,” ujar Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto pada Rabu, 23 April 2025.

    Kasus ini terjadi setelah sebelumnya program ini digelar mulai awal Januari 2025. Kepala Dinkes Yusman Faisal menyebut ada lebih dari 72 alias terdapat 79 siswa yang mengalami keracunan akibat program MBG andalan Prabowo dan Gibran tersebut.

    “Kami bentuk tim khusus dari dinas dan tenaga kesehatan di puskesmas, guna mendatangi rumah siswa yang mengalami keracunan guna memastikan kondisi kesehatan mereka sudah pulih seperti semula selama beberapa hari ke depan. Petugas gabungan nanti akan memastikan kondisi kesehatan puluhan siswa yang mengalami keracunan langsung ke rumah-rumah, sehingga dipastikan kondisi kesehatan terus membaik sehingga dapat beraktivitas seperti semula,” ucapnya.

    Siswa MAN 1 Cianjur keracunan MBG, Prabowo dan Gibran masih bungkam. Antara/Ahmad Fikri

    Prabowo masih bungkam soal kasus keracunan

    Pada hari yang sama dengan pernyataan Polres Cianjur, Prabowo pada Senin 23 April 2025 memamerkan kesuksesan MBG secara ekonomi. Pernyataannya itu muncul dua hari sejak kasus keracunan terjadi pada Senin, 21 April 2025 di Jawa Barat.

    Prabowo mengeklaim perputaran uang di desa akibat program Makan Bergizi Gratis dari Rp1 miliar bisa menjadi Rp6 miliar dalam satu desa. Ia tidak menjelaskan tentang kasus yang menyebabkan puluhan siswa di Cianjur harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat program andalannya dengan Wakil Presiden Gibran. Hingga saat ini, tidak ada pemberitaan di media massa nasional yang menjelaskan tanggapannya secara langsung mengenai hal tersebut.

    “Dengan program Makan Bergizi, uang yang beredar di tiap desa itu ditambah (menjadi) Rp6 miliar satu tahun. Minimal (Rp) 5 (miliar), 6 (miliar) ada yang 7 (miliar), ada yang 8 miliar. Yang tadinya hanya (Rp) 1 miliar beredar di desa menjadi (Rp) 6 miliar satu desa. Karena tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun. Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan, hidup,” ujarnya.

    Menurut penelusuran Pikiran-rakyat.com di akun Instagram pribadi sang presiden, @prabowo, dan Instagram presiden, @presidenrepublikindonesia hari ini, Kamis 24 April 2025 pukul 9.45 WIB, tidak ada penjelasan tentang kasus keracunan tersebut. Unggahan-unggahan terakhirnya adalah tentang Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin yang diunggah pada 23 April 2025. Ada juga pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, pada 22 April 2025.

    “Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan harapannya agar persahabatan antara Indonesia dan Malaysia semakin erat, dilandasi oleh semangat saling menghormati dan kerja sama yang kuat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kedua negara. Istana Merdeka, Jakarta, 22 April 2025,” demikian unggahan terakhir sang presiden.

    Gibran ngonten di YouTube

    Setali tiga uang, akun Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga tidak menjelaskan apapun tentang kasus keracunan di Cianjur. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, ia sering mendatangi sekolah tempat uji coba program MBG tersebut seperti SMPN 174 Jakarta dan SMAN 58 Jakarta pada 19 Februari 2025.

    Unggahan terakhir putra eks Presiden Jokowi adalah kunjungan ke Sinarmas World Academy (SWA) untuk bertemu peraih juara lomba robot di Turki pada 2024. Ada pula unggahan tentang konten YouTube di akun pribadinya tentang Timnas Indonesia U17, momen istrinya yakni Selvi Ananda berpidato di Hari Kartini 2025, serta kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi pada 21 April 2025.

    Terkait konten YouTube, ia mengunggah video pada 22 April 2025 tentang aksi Timnas Indonesia U17 dan Timnas senior yang sedang menapaki jalan menuju Piala Dunia 2026. Banyak warganet yang justru mengecam video itu.

    “Kosongnya natural,” kata akun YouTube @muh***

    “Anda jangan pernah sekali kali berpikir bahwa video anda ini keren atau menginspirasi,” tulis akun @rsy***

    “Salut sama editornya kuat ngedit video ini sambil liat muka doi selama berjam jam,” ujar akun @aud***

    Demikian penjelasan kasus 72 siswa Cianjur yang keracunan MBG. Prabowo maupun Gibran belum menyampaikan tanggapan apapun, hal ini diketahui lewat unggahan Instagram keduanya, maupun lewat pemberitaan nasional yang beredar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

    Jakarta –

    Kelompok bersenjata menyerang rombongan turis di Kashmir, India, menewaskan lebih dari 20 orang. Perdana Menteri India Narendra Modi yang sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi buru-buru pulang ke India buntut insiden maut itu.

    Dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), kelompok bersenjata itu melepaskan tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India.

    Serangan itu menargetkan turis di Pahalgam, yang terletak sekitar 90 kilometer (55 mil) melalui jalan darat dari kota utama Srinagar.

    Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.

    “Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.

    Jumlah Korban Jiwa

    Belum ada jumlah korban resmi yang dirilis, tetapi sumber keamanan mengatakan kepada AFP, bahwa sedikitnya 26 orang tewas pada Selasa (22/4) sore waktu setempat, ketika orang-orang bersenjata keluar dari hutan di tempat wisata populer dan menyerang kerumunan pengunjung dengan tembakan otomatis.

    Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemberontak di wilayah mayoritas Muslim itu telah melancarkan pemberontakan sejak 1989.

    Mereka mengupayakan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan-yang menguasai sebagian kecil wilayah Kashmir dan, seperti India, mengklaimnya secara penuh.

    Pembunuhan itu terjadi sehari setelah Modi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang sedang dalam lawatan empat hari ke India.

    PM Modi mengecam “tindakan keji” tersebut dan berjanji para penyerang “akan diadili”.

    Modi Buru-buru Balik dari Saudi

    Narendra Modi (Foto: Media Center KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa)

    PM India Modi berada di Arab Saudi saat penyerangan itu terjadi. Dia mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi pada hari Selasa (22/4).

    Dilansir The Star, Rabu (23/4/2025), dalam sebuah posting di media sosial X, Modi menyatakan “Mereka yang berada di balik tindakan keji ini akan diadili.”

    “Agenda jahat mereka tidak akan pernah berhasil. Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan semakin kuat,” tulisnya.

    Modi telah melakukan perjalanan ke kota Jeddah di Saudi pada hari Selasa untuk kunjungan selama dua hari.

    Pemimpin India tersebut mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman sebelum pulang ke New Delhi, ibu kota India pada Selasa malam, menyusul serangan di Kashmir.

    Putra Mahkota Saudi mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal.

    Para pemimpin oposisi India juga menyampaikan kesedihan dan kecaman atas serangan itu.

    Pemimpin senior partai Kongres, Sonia Gandhi mengatakan dia “sangat sedih dan hancur” saat mengetahui serangan teror itu dan menggambarkannya sebagai “tindakan pengecut”.

    “Seluruh negara bersatu melawan teror. Kita memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan kekuatan yang memecah belah dan kejam ini. Kita perlu bekerja untuk membangun konsensus sosial yang luas melawan teror yang ada di masa lalu,” kata Gandhi.

    Pelaku Pembantaian Diburu

    Pasukan keamanan India di Kashmir melakukan perburuan besar-besaran pada hari Rabu (23/4), sehari setelah orang-orang bersenjata menembaki rombongan turis, membantai sedikitnya 26 orang. Ini merupakan serangan paling mematikan di wilayah tersebut terhadap warga sipil sejak tahun 2000.

    Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mengatakan serangan itu “jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah kami lihat yang ditujukan pada warga sipil dalam beberapa tahun terakhir”.

    Turis Ramai-ramai Kabur dari Kashmir

    Pasca Penembakan, Pahalgam Dijaga Ketat Pasukan Keamanan (Foto: AP/Dar Yasin)

    Para turis beramai-ramai meninggalkan wilayah Pahalgam, Kashmir, yang dijuluki sebagai “Little Switzerland” di India, sehari setelah serangan bersenjata itu. Lonjakan pembatalan dialami hotel-hotel di kawasan yang biasanya dipadati turis yang menghindari cuaca panas di dataran rendah India.

    Pada Rabu (23/4), atau sehari setelah sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang dalam serangan di Pahalgam, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), melaporkan adanya “eksodus tamu-tamu kami”.

    Bagi otoritas New Delhi, sebanyak 3,5 juta wisatawan — kebanyakan turis domestik — yang tercatat mengunjungi Kashmir sepanjang tahun 2024 menggambarkan apa yang disebut mereka sebagai “kenormalan dan kedamaian” yang kembali ke wilayah yang rawan pemberontakan itu setelah penindakan keras besar-besaran.

    Sehari usai serangan terjadi, para wisatawan terpantau bergegas meninggalkan kawasan itu, berdesakan di dalam bus dan taksi. Sementara para pemilik hotel melaporkan lonjakan pembatalan booking.

    Di Pahalgam, yang menjadi lokasi serangan, suasana yang biasanya tenang diwarnai suara gemuruh helikopter militer yang tengah memburu para pelaku. Sekitar 24 jam usai serangan, bercak-bercak darah masih terlihat di lokasi kejadian, yang kini dijaga oleh para personel militer yang mengenakan jaket antipeluru.

    Trump Kutuk Aksi Pembunuhan

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

    “Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4).

    “Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya

    Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.

    “Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ada Kerja Sama dengan Perusahaan Lain, Tunggu Saja

    Ada Kerja Sama dengan Perusahaan Lain, Tunggu Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kabar konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG hengkang dari proyek pembangunan rantai pasokan baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan untuk investor.

    Hal itu Ia sampaikan usai pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Ya, pasti ada kerja sama dengan perusahaan lain, tunggu saja,” kata Presiden Prabowo pada Selasa, 22 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Prospek Ekonomi Nasional

    Prabowo Subianto menekankan keyakinannya terhadap prospek ekonomi nasional terkait hal tersebut.

    “Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” lanjut Prabowo.

    Sebelumnya, konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek sekitar 11 triliun won atau senilai Rp130,7 triliun berdasarkan sumber dari Yonhap pada Jumat, 18 April 2025.

    Proyek Titan tersebut membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

    Produsen Nikel Terbesar di Dunia

    Konsorsium ini di antaranya LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp serta mitra lainnya.

    Mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, serta beberapa perusahaan milik negara guna membangun rantai nilai menyeluruh untuk baterai EV.

    Inisiatif ini berupaya mencakup semua proses, dari pengadaan bahan baku sampai produksi prekursor, bahan katode, serta pembuatan sel baterai.

    Proyek itu sebelumnya diharapkan bisa menggapai ambisi Indonesia menjadi hub dari baterai kendaraan listrik.

    Sebagai informasi, Indonesia sendiri merupakan produsen nikel terbesar di dunia, yaitu bahan utama dalam baterai EV.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Yaman butuh waktu 11 tahun laporan pemalsuan akta sampai di Pengadilan

    Yaman butuh waktu 11 tahun laporan pemalsuan akta sampai di Pengadilan

    Proses penyidikan panjang yang melelahkan

    Jakarta (ANTARA) –

    Seorang warga Rorotan Jakarta Utara, Yaman membutuhkan waktu 11 tahun agar laporan polisi terkait dugaan pemalsuan akta otentik tanah seluas dua hektare ditindaklanjuti dan baru diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada April 2025.

    “Saya hanya ingin keadilan dan ingin tanah milik kakek saya kembali kepada keluarga kami,” kata Yaman di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan laporan polisi yang dibuat sejak tahun 2014 baru masuk proses Pengadilan pada April 2025. Dia terus berjuang hak atas tanah warisan kakeknya di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Yaman merupakan cucu dari almarhum Asmat bin Pungut, pemilik sah lahan seluas dua hektare (ha) yang kini menjadi sengketa. Dia melaporkan dugaan pemalsuan akta otentik ke Polres Jakarta Utara.

    Dia menduga adanya keterlibatan oknum polisi dan petugas pertanahan dalam persoalan ini sehingga laporan yang dibuatnya sejak tahun 2014 lambat menindaklanjutinya.

    “Proses penyidikan panjang yang melelahkan,” kata dia.

    Ia menerangkan, dari laporan polisi yang dibuatnya, petugas Kepolisian menetapkan seorang tersangka berinisial TS yang saat ini sudah duduk di kursi terdakwa pada sidang yang digelar Kamis (17/4).

    Pada saat sidang, dua saksi dari pihak pelapor dihadirkan, yakni pria bernama Sugiarto dan Abdullah.

    Sugiarto adalah penyewa lahan dari keluarga ahli waris. Dia mengenal TS sejak pernah dilaporkan dalam kasus serupa.

    “Saya cuma penyewa dan saya pernah dituduh menyerobot, tapi saya buktikan tidak bersalah,” katanya.

    Ia menyewa lahan itu untuk keperluan parkir alat berat milik perusahaannya.

    Sementara saksi kedua, Abdullah yang selama ini menggarap lahan tersebut juga merasa heran namanya muncul dalam berita acara perkara.

    “Saya tak kenal TS dan juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Tapi tiba-tiba saya dimintai keterangan seolah terlibat,” kata dia.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Sudibyo memilih tidak berkomentar soal keterangan para saksi usai persidangan.

    “Maaf, saya tidak bisa memberi pernyataan. Nanti biar Kajari saja,” kata dia.

    Sementara itu, pihak TS membantah seluruh keterangan saksi. Bahkan mereka mempertanyakan keabsahan identitas Abdullah sebagai saksi dalam berita acara pemeriksaan.

    Yaman terus menunggu keadilan dari proses hukum yang masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara

    “Ini bukan hanya soal tanah. Ini soal hak dan harga diri keluarga kami. Saya ingin cucu-cucu saya tahu bahwa kami tidak tinggal diam,” kata Yaman menegaskan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG, Presiden Prabowo Subianto Angkat Bicara

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikannya merespons polemik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, yang melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian soal dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

    “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” ucap Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025.

    Laporan Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Presiden Prabowo sempat menanyakan secara detail laporan kasus pada salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan itu.

    “Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” lanjut Prabowo Subianto.

    Kasus dugaan penggelapan dana ini mencuat usai Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur secara resmi melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Kuasa hukum Ira, Danna Harly mengaku pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan hukum pada indikasi penyimpangan dana publik dalam program prioritas Presiden.

    Menurutnya proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya penyelesaian damai, sebagai pelajaran semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia agar tak melakukan hal yang sama.

    Pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti kuat dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaan pekan lalu.

    Ira diperiksa 28 pertanyaan dan kuasa hukumnya menjawab 21 pertanyaan. Rencananya pelapor akan menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana guna memperkuat laporan pekan ini.

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana MBG

    Mitra Dapur bekerja sama dengan Yayasan MBG dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025 menyuplai sekitar 65.025 porsi makanan.

    Harga awalnya Rp15 ribu per porsi sesuai kontrak. Belakangan berubah sepihak jadi Rp13 ribu yang memicu konflik dan berujung pada pemutusan kemitraan.

    Namun, dapur MBG di Kalibata sudah kembali beroperasi secara terbatas menggunakan dana pribadi sejak 17 April 2025.

    Pihak Mitra Dapur berharap program bisa kembali berjalan normal pekan depan, sambil menunggu perkembangan penyidikan dugaan penggelapan dana itu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Komentar Cak Imin Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku pasrah soal wacana pengajuan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut dia, tentunya kementerian terkait dan Dewan Kehormatan serta Jasa akan serius mempertimbangkan masukan yang ada untuk pemberian gelar tersebut.

    “Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada. Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sependapat, politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin memandang pemberian tanda jasa atau gelar pahlawan haruslah melalui pengkajian dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang juga mewakili dari berbagai sektor seperti akademisi, militer, hingga tokoh masyarakat. 

    “Saya pribadi serahkan ke dewan yang mengkaji, dewan tanda jasa kehormatan. Biar mereka yang bekerja sama dengan Kemensos, di Kemensos juga ada tim untuk hal itu,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (22/4/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.   

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).   

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).

  • RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    RUU Polri Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP, Ini 8 Poin yang Dinilai Berbahaya

    PIKIRAN RAKYAT – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) akan dibahas usai RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sebelumnya RUU Polri menuai banyak kritik, sebab revisi ini disebut-sebut berpotensi memberikan kekuasaan berlebihan kepada Polri dan mengancam prinsip demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

    Pada Selasa, 28 Mei 2024, rapat paripurna DPR resmi menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Namun, prosesnya dinilai terburu-buru dan tidak transparan. RUU Polri bahkan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024.

    Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengatakan bahwa RUU Polri kemungkinan baru akan dibahas setelah selesai. Menurutnya, RUU KUHAP saat ini menjadi prioritas karena harus selesai pada 2025 untuk mendampingi penerapan KUHP baru pada 2026.

    “Saya belum bisa kasih tanggapan soal itu (RUU Polri dan RUU Kejaksaan). Kami pertegas saat ini fokus penyelesaian RUU KUHAP,” ujar Rudianto di Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

    Ia juga menyebut bahwa UU KUHAP yang berlaku saat ini sudah sangat tua karena dibuat pada tahun 1981, dan banyak pasalnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjadwalkan pengajuan RUU Polri dan Kejaksaan pada tahun ini.

    “Sesuai dengan agenda seperti itu,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 April 2025, sambil menambahkan bahwa isi kedua RUU masih akan dibahas lebih lanjut.

    8 Poin RUU Polri yang Dinilai Bermasalah

    Berikut ini adalah poin-poin kontroversial dalam RUU Polri yang menuai kritik dari publik dan lembaga masyarakat sipil:

    Pengawasan Ruang Siber: Memberi kewenangan Polri untuk memblokir atau memperlambat akses internet, yang berisiko membatasi kebebasan berekspresi dan privasi warga. Penggalangan Intelijen: Polri dapat melakukan penggalangan dan meminta informasi dari lembaga lain tanpa kejelasan batas wewenang, berisiko tumpang tindih dengan BIN dan PPATK. Penyadapan Tanpa Izin: Polri diberi hak menyadap tanpa mekanisme izin seperti KPK, membuka peluang pelanggaran HAM. Intervensi Lembaga Penyidikan Lain: Polri bisa memberi arahan teknis ke penyidik lembaga lain, termasuk KPK, yang dinilai bisa melemahkan independensi. Penguatan Pam Swakarsa: Membuka jalan bagi kebangkitan Pam Swakarsa, yang memiliki catatan historis terkait represi terhadap masyarakat sipil. Perpanjangan Usia Pensiun: Usia pensiun anggota Polri diperpanjang hingga 65 tahun, yang dikhawatirkan menghambat regenerasi. Wewenang di Hukum Nasional dan Smart City: Polri terlibat dalam pembinaan hukum dan proyek smart city, menimbulkan tumpang tindih tugas dengan lembaga lain. Minimnya Mekanisme Pengawasan: Tidak ada penguatan signifikan terhadap pengawasan eksternal Polri. Kompolnas dan Komisi Etik masih diatur melalui peraturan internal, bukan undang-undang.

    Belum lama ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyebut bahwa RUU ini justru memperluas kewenangan Polri secara tidak proporsional, alih-alih melakukan perbaikan mendasar terhadap institusi tersebut.

    Dikhawatirkan, Polri akan menjadi lembaga “superbody” dengan kekuasaan besar namun minim pengawasan.

    Belum reda kritik terhadap revisi UU TNI, kini muncul kekhawatiran serupa terhadap RUU Polri.

    Banyak pihak mendesak agar pembahasannya ditunda dan dilakukan secara lebih terbuka serta melibatkan partisipasi publik. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News