Kementrian Lembaga: BIN

  • Menkopolkam Budi Gunawan Monitoring May Day, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman – Page 3

    Menkopolkam Budi Gunawan Monitoring May Day, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan melangsungkan rapat dengan Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala BSSN, bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI mengadakan rapat koordinasi di Subden Mabes TNI Jakarta, Kamis (1/5).

    Dalam rapat tersebut, Budi bersama stake holder terkait melakukan monitoring dan memastikan rangkaian perayaan May Day tahun di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pemerintah akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal agar teman-teman yang merayakan hari buruh dapat merayakan dengan aman dan tertib,” kata Budi melalui keterangan diterima.

    Budi mengungkap, dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar. Atas hal tersebut, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

    “Pemerintah mengucapkan selamat hari buruh, semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” Budi menandasi.

     

  • Pemprov Jakarta Siagakan 1.050 Petugas untuk Bersihkan Sampah 200.000 Buruh

    Pemprov Jakarta Siagakan 1.050 Petugas untuk Bersihkan Sampah 200.000 Buruh

    Bisnis.com, Jakarta — Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta menyiapkan 1.050 petugas kebersihan untuk membersihkan sampah 200.000 buruh yang berkumpul di Monas Jakarta Pusat pada peringatan hari buruh.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengemukakan tidak hanya ribuan petugas yang akan disiagakan untuk membersihkan sampah buruh tersebut, tapi juga 10 unit kendaraan penyapu otomatis. 

    Dia juga mengatakan bahwa petugas itu akan membersihkan di sekitar area Monas, taman Monas, dan area-area kantung parkir yang terletak di Lapangan Banteng serta Kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    “Kami siapkan 10 unit kendaraan penyapu jalan otomatis (road sweeper), 12 unit truk sampah anorganik atau jenis typer, 15 unit mobil lintas, 70 dust bin, 20 bus toilet, 600 buah kantong plastik serta 600 sapu lidi,” tuturnya di Jakarta, Kamis (1/5).

    Dia menjelaskan ribuan petugas kebersihan yang dikerahkan berasal dari 5 Suku Dinas LH Kota Administrasi dan UPS Badan Air. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyiapkan bus toilet di sejumlah titik yang padat dan dekat dengan panggung utama untuk memastikan kenyamanan para buruh

    “Jadi demi penanganan kebersihan yang maksimal selama peringatan Hari Buruh, para petugas akan dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama pukul 08.00 WIB-15.00 WIB oleh petugas kebersihan dari Sudin LH Jakarta Pusat. Sedangkan pada shift kedua pukul 13.00 WIB hingga kegiatan selesai akan ditugaskan personel dari 5 Sudin LH Kota Administrasi  dan personel dari UPS BA,” katanya.

    Asep juga mengimbau kepada warga yang menghadiri Hari Buruh untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarang selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut juga merupakan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. 

    “Besar harapan seluruh kegiatan pada Hari Buruh dapat berlangsung tertib, damai dan bersih. Mari sama-sama menjaga ruang publik yang dimiliki Kota Jakarta agar tetap bersih, nyaman,  serta aman bagi seluruh warga,” ujarnya.

  • Letjen Kunto Arief Wibowo Jadi Staf Khusus KSAD, Rotasi dan Promosi 237 Pati

    Letjen Kunto Arief Wibowo Jadi Staf Khusus KSAD, Rotasi dan Promosi 237 Pati

    PIKIRAN RAKYAT – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi dan memberi promosi 237 perwira tinggi (pati) dari 3 matra TNI. Termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD).

    Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal wajar, bagian dari pembinaan personel dan menjawab tantangan tugas yang terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ucap Brigjen TNI Kristomei di Jakarta pada Rabu, 30 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    237 Pati di Mutasi TNI Terbaru

    Letjen Kunto Arief Wibowo, putra wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno itu dimutasi menurut Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diteken Jenderal TNI Agus di Jakarta pada Selasa, 29 April 2025.

    Menurut Kapuspen, para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas dan profesionalisme.

    Sebanyak 237 perwira tinggi masuk dalam daftar rotasi, promosi, serta mutasi TNI terbaru tersebut. Sementara 109 perwira tinggi di antaranya berasal dari matra darat (TNI AD), 64 perwira tinggi lain dari Angkatan Laut serta 64 pati dari Angkatan Udara.

    Panglima TNI memberi promosi pada Laksamana Muda TNI Hersan, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III untuk mengisi posisi Pangkogabwilhan I dalam SK terbaru.

    Laksda Hersan pernah menjadi ajudan presiden ke-7 RI Jokowi tahun 2014 bersama Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono dan dosen tetap Universitas Pertahanan Letjen TNI Widi Prasetijono.

    Hersan menjadi yang paling terakhir mendapat promosi bintang 3, dibandingkan 2 mantan ajudan Jokowi lain pada 2014.

    Jabatan strategis yang masuk daftar mutasi terbaru Panglima TNI yakni Pangkoarmada III (yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya), saat ini diisi Laksda TNI H. Krisno Utomo.

    Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) saat ini diisi Laksda TNI Rudhi Aviantara I.H. dan sejumlah jabatan kepala BIN daerah (kabinda).

    Kabinda Kalimantan Timur saat ini diisi Kolonel Inf. Priyanto Eko Widodo, yang mendapat promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Agen Intelijen Ahli Madya.

    Jabatan Kabinda Sulawesi Utara saat ini diisi Kolonel Arm. Jonny Marpaung mendapat promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Sulawesi Utara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 6 Update Perang Rusia-Ukraina, Ratusan Tentara Korut Tewas Lawan Kyiv

    6 Update Perang Rusia-Ukraina, Ratusan Tentara Korut Tewas Lawan Kyiv

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1.161 pada Rabu (30/4/2025). Berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi antara kedua negara tetangga yang masih berperang, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 1 Orang di Ukraina

    Kawanan pesawat nirawak atau drone Rusia menyerang kota Kharkiv dan Dnipro di Ukraina pada Selasa (29/4/2025) malam. Sejumlah pejabat menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai sekitar 50 orang.

    Laporan Reuters menyebut Kharkiv, yang terletak di timur laut Ukraina dekat perbatasan dengan Rusia, telah menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia secara berkala sejak Moskow memulai invasi skala penuhnya lebih dari tiga tahun lalu.

    Serangan terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, melukai 47 orang, termasuk dua anak-anak dan seorang wanita hamil, kata gubernur daerah Oleh Syniehubov.

    Di Dnipro, di Ukraina selatan, seorang pria berusia 53 tahun tewas, kata gubernur daerah Serhiy Lysak.

    Presiden Volodymyr Zelenskiy mengatakan Rusia telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat nirawak serang di seluruh Ukraina dalam semalam.

    “Itulah sebabnya tekanan terhadap Rusia diperlukan – sanksi tambahan yang kuat yang benar-benar akan berhasil. Tekanan harus dilakukan, bukan sekadar kata-kata atau upaya persuasi, yang memaksa Rusia untuk menghentikan tembakan dan mengakhiri perang,” tulis Zelensky di media sosial.

    Ukraina: Serangan Rusia Lebih Intens di Tengah Gencatan Senjata

    Pasukan Rusia telah secara signifikan meningkatkan intensitas aktivitas tempur mereka di Ukraina timur. Hal ini disampaikan komandan militer tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi pada Rabu.

    “Meskipun ada pernyataan keras tentang kesiapan untuk gencatan senjata untuk liburan Mei, penjajah (pasukan Rusia) telah secara signifikan meningkatkan intensitas aksi tempur, memfokuskan upaya utama mereka pada arah Pokrovsk,” kata Syrskyi di Telegram.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan gencatan senjata tiga hari dari 8-10 Mei untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan gencatan senjata segera yang berlangsung setidaknya 30 hari.

    Pasukan Rusia, yang memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, telah berbulan-bulan mencoba mengepung kota timur Pokrovsk, pusat logistik, tetapi perlawanan Ukraina telah memperlambat kemajuan mereka di daerah tersebut.

    Ratusan Tentara Korut Tewas Saat Berperang Lawan Ukraina

    Sekitar 600 tentara Korea Utara tewas saat bertempur untuk Rusia melawan Ukraina dari total 15.000 tentara yang dikerahkan. Hal ini disampaikan oleh anggota parlemen Korea Selatan pada hari Rabu, mengutip badan intelijen negara itu.

    “Setelah enam bulan berpartisipasi dalam perang, militer Korea Utara menjadi kurang cakap, dan kemampuan tempurnya telah meningkat secara signifikan karena terbiasa menggunakan senjata baru seperti pesawat tanpa awak,” kata Lee Seong-kweun, anggota komite intelijen parlemen, kepada wartawan, setelah diberi pengarahan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan.

    Korea Utara sejauh ini telah menderita sekitar 4.700 korban, termasuk luka-luka dan kematian, meskipun pasukannya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan kemampuan tempur selama sekitar enam bulan dengan menggunakan senjata modern seperti pesawat tanpa awak, kata anggota parlemen tersebut.

    Sebagai imbalan atas pengiriman pasukan dan pasokan senjata ke Rusia, Pyongyang tampaknya telah menerima bantuan teknis untuk satelit mata-mata, serta pesawat tanpa awak dan rudal anti-udara, kata mereka.

    Pyongyang awal minggu ini mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa mereka telah mengirim pasukan untuk bertempur bagi Rusia dalam perang di Ukraina atas perintah dari pemimpin Kim Jong Un. Mereka telah membantu merebut kembali kendali atas wilayah Rusia yang diduduki oleh Ukraina.

    Warga Ukraina ke Trump: Jangan Manfaatkan Kami

    Warga Ukraina, yang hidup dalam tekanan berat, menyampaikan pesan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak memanfaatkan mereka dan sumber daya yang mereka miliki. “Jangan manfaatkan kami, sumber daya ini milik kami,” kata mereka.

    Hal ini disampaikan mereka saat Kyiv dan Washington menggodok kesepakatan yang akan memberikan bagian dari kekayaan mineral Ukraina.

    Di kota Kryvyi Rih, yang di pinggirannya terdapat tambang bijih besi terbuka yang telah membuat kawah besar di lanskapnya, pensiunan berusia 71 tahun Oleksandr tidak percaya pada Trump.

    “Anda tidak bisa mempercayai pria berambut merah itu, dia bukan tipe orang seperti itu,” katanya. “Dari apa yang saya lihat, mereka hanya ingin mengambil, bukan memberi.”

    Presiden Volodymyr Zelenskiy, yang berasal dari Kryvyi Rih, mengatakan pada Senin bahwa negosiasi untuk menciptakan dana pendapatan mineral yang akan diambil AS telah mengalami kemajuan sejak nota kesepahaman ditandatangani pada tanggal 18 April.

    “Dokumen tersebut telah menjadi jauh lebih kuat – lebih adil – dan dapat bermanfaat bagi kedua bangsa kita, bagi Ukraina dan bagi Amerika,” katanya.

    Trump telah menekan Kyiv dengan mengancam akan menghentikan aliran pasokan militer untuk membantunya melawan invasi Rusia kecuali AS mendapatkan ganti rugi atas miliaran dolar yang dihabiskan untuk bantuan tersebut.

    Namun kesepakatan ini sensitif bagi Ukraina. Kyiv memiliki sejarah panjang dalam pertambangan batu bara dan bijih besi serta berharap dapat mengeksploitasi lapisan tanah jarang yang semakin dicari. Pendapatan mineral merupakan pilar penting anggaran negara.

    Kremlin: Putin Terbuka Soal Perdamaian Ukraina, Tapi…

    Presiden Vladimir Putin terbuka terhadap perdamaian di Ukraina dan kerja keras tengah dilakukan dengan Amerika Serikat, tetapi konflik tersebut sangat rumit sehingga kemajuan pesat yang diinginkan Washington sulit dicapai. Hal ini disampaikan Kremlin pada Rabu.

    “Presiden tetap terbuka terhadap metode politik dan diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Peskov mengatakan bahwa tujuan Rusia harus dicapai dan bahwa preferensi Moskow adalah mencapai tujuan tersebut secara damai.

    Ia mencatat bahwa Putin telah menyatakan kesediaan untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Ukraina, tetapi belum ada jawaban dari Kyiv.

    “Sayangnya, kami belum mendengar pernyataan apa pun dalam konteks ini dari Kyiv. Jadi kami tidak tahu apakah Kyiv siap atau tidak,” kata Peskov kepada wartawan.

    Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan bahwa ia ingin dikenang sebagai pembawa damai, telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri “pertumpahan darah” perang selama lebih dari tiga tahun di Ukraina – yang kini dianggap oleh pemerintahannya sebagai konflik proksi antara Amerika Serikat dan Rusia.

    “Kami memahami bahwa Washington ingin mencapai keberhasilan cepat dalam proses ini,” kata Peskov. Namun, TASS mengutip pernyataan Peskov bahwa akar penyebab Ukraina terlalu rumit untuk diselesaikan dalam satu hari.

    Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia berpikir bahwa Putin ingin menghentikan perang di Ukraina, seraya menambahkan bahwa jika bukan karena Trump, maka Rusia akan mencoba mengambil alih seluruh Ukraina.

    Keputusan Putin untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada tahun 2022 memicu konfrontasi terburuk antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba 1962 – yang dianggap sebagai saat kedua negara adidaya Perang Dingin itu paling dekat dengan perang nuklir yang disengaja.

    Perang Baru Rusia-NATO Bakal Diklaim di Lokasi Ini

    Aliansi militer Barat, NATO, dilaporkan sedang berencana untuk merebut Kaliningrad, wilayah kantong Rusia yang terletak di antara dua anggotanya, Polandia dan Lithuania. Hal ini disampaikan Ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kremlin, Tass, Selasa (29/4/2025).

    Dalam pernyataannya, Patrushev menuduh pasukan NATO secara aktif berlatih untuk merebut wilayah tersebut dengan kedok latihan militer rutin di Laut Baltik. Juni lalu, sekitar 9.000 tentara dari 20 negara NATO ikut serta dalam latihan di wilayah tersebut, yang melibatkan deteksi kapal selam, pembersihan ranjau laut, pendaratan, dan respons medis terhadap skenario jatuhnya korban massal.

    Tak hanya itu, Patrushev juga memberikan indikasi terkait kesiapan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) itu dalam menyerbu fasilitas nuklir yang dimiliki Rusia di wilayah tersebut.

    “Untuk tahun kedua berturut-turut, NATO menggelar latihan militer terbesar dalam beberapa dekade di dekat perbatasan kami, di mana mereka mempraktikkan skenario aksi ofensif di wilayah yang luas-dari Vilnius hingga Odesa, pengambilalihan wilayah Kaliningrad, pemblokiran pengiriman di Laut Baltik dan Laut Hitam, dan serangan pencegahan terhadap pangkalan permanen pasukan pencegah nuklir Rusia,” tuturnya.

    Kaliningrad adalah kota pelabuhan Rusia yang strategis dan penting di pesisir selatan Laut Baltik. Wilayah ini terpisah dari wilayah Rusia lainnya dan berbatasan dengan negara anggota NATO, Lithuania dan Polandia.

    Pernyataan Patrushev muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat, yang sebagian besar disebabkan oleh perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Badan intelijen Barat semakin memperingatkan tentang meningkatnya risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO dalam waktu dekat.

    (tfa/tfa)

  • Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Panglima mutasi 237 pati termasuk Pangkogabwilhan I

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 237 perwira tinggi (pati) dari tiga matra TNI, termasuk di antaranya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang semula menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD).

    Letjen TNI Kunto, yang merupakan putra wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dimutasi sebagaimana Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diteken oleh Jenderal TNI Agus di Jakarta, Selasa (29/4).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar karena bagian dari pembinaan personel sekaligus untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang.

    “Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” kata Brigjen TNI Kristomei.

    Kapuspen mengatakan bahwa para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme

    Dari 237 perwira tinggi yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi terbaru itu, sebanyak 109 perwira tinggi, di antaranya berasal dari matra darat (TNI AD), 64 perwira tinggi lainnya dari TNI Angkatan Laut, dan 64 pati dari TNI Angkatan Udara.

    Panglima TNI, dalam SK terbarunya itu pun, memberikan promosi kepada Laksamana Muda TNI Hersan, yang semula menjabat Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III untuk mengisi posisi Pangkogabwilhan I.

    Laksda Hersan pernah menjadi ajudan presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2014 bersama Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono dan dosen tetap Universitas Pertahanan Letjen TNI Widi Prasetijono. Hersan menjadi yang paling terakhir mendapatkan promosi bintang tiga dibandingkan dengan dua mantan ajudan Jokowi lainnya pada tahun 2014.

    Tidak hanya Pangkogabwilhan I, jabatan strategis lainnya yang juga masuk dalam daftar mutasi terbaru Panglima TNI, antara lain, Pangkoarmada III (yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya), saat ini diisi oleh Laksda TNI H. Krisno Utomo, kemudian Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) saat ini diisi oleh Laksda TNI Rudhi Aviantara I.H., kemudian beberapa jabatan kepala BIN daerah (kabinda).

    Jabatan Kabinda Kalimantan Timur saat ini diisi oleh Kolonel Inf. Priyanto Eko Widodo, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Agen Intelijen Ahli Madya, kemudian Kabinda Sulawesi Utara saat ini diisi oleh Kolonel Arm. Jonny Marpaung, yang juga mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Operasi BIN Daerah Sulawesi Utara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    MPR tegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya penguatan pelayanan, pengawasan, pembinaan, pendataan, hingga pengampunan bagi warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, khususnya Malaysia.

    Ia juga menyoroti banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berjumlah lebih dari 2,5 juta orang. Dengan tingginya jumlah WNI di Malaysia tersebut, Edhie Baskoro bersama rombongan delegasi sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan, pengawasan, dan pembinaan secara optimal bagi mereka.

    “Kita dengar sekitar dua juta orang WNI di Malaysia ya pak. Berarti opportunity (peluang) kita di Malaysia semakin tinggi. Jumlah pekerja migran Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melakukan perlindungan, pengawasan, dan pembinaan, hingga pengampunan bagi saudara-saudara kita yang sedang bekerja (legal) di negara ini. Mereka wajib dilindungi termasuk para keluarga mereka,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Ibas ketika bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa (29/4).

    Sejumlah anggota DPR, MPR, dan DPD RI juga hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Cellica Nurrachadiana, ⁠Rinto Subekti Suparmin, Achmad, Hindun Anisah, Firman Soebagyo, dan Ujang Bey.

    Ibas bersama delegasi juga menekankan pentingnya pendataan yang baik bagi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hal ini akan membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang mungkin belum terselesaikan.

    “Perlu menyelesaikan dari hulu. Harus diselesaikan secara komprehensif,” tambah anggota DPR RI Cellica Nurrachadina, yang menjadi salah satu anggota delegasi.

    Ibas melanjutkan bahwa Malaysia adalah negara yang memiliki daya tarik bagi tenaga kerja Indonesia sehingga KBRI bersama pemerintah perlu memberikan perhatian besar dan bekerja lebih keras dalam melindungi dan mengayomi WNI. Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini juga isu mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi. Termasuk jangan sampai ada lagi, penahanan paspor pekerja migran Indonesia yang bekerja di rumah tangga oleh majikan mereka, yang melanggar peraturan,” kata Ibas.

    Pada kesempatan itu, Ibas juga menegaskan pentingnya penguatan keamanan perbatasan untuk mencegah perdagangan ilegal dan narkotika antarnegara.

    “Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan KBRI, tren transaksi narkoba semakin meningkat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah kasus dan kuantitas barangnya juga meningkat. Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa pekerja migran sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” katanya.

    “Sehingga kami mendesak dan mendorong adanya penguatan jalur lintas di perbatasan negara-negara, di laut dan daratan NKRI kita. Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia. Patroli Bakamla (Badan Keamanan Laut), Bea Cukai, TNI, POLRI, hingga BIN,” tambah Ibas.

    Pada kesempatan itu, sebagai pimpinan MPR RI, Edhie Baskoro dan delegasi, juga menyampaikan pentingnya pembumian konstitusi untuk WNI di Malaysia agar mereka memahami hak dan kewajibannya.

    “Kami juga ingin memberikan dukungan kepada Pak Dubes dan KBRI di Malaysia ini untuk terus menjalankan tugas dan amanahnya. Buat rasa aman, nyaman, dan maju agar mereka terus menjadi bagian dalam mengharumkan Merah Putih,” tambah Ibas.

    Di akhir sambutannya, Ibas berharap KBRI Malaysia bisa terus bekerja dengan sepenuh hati dengan kolaborasi untuk menjadi rumah bagi warga di perantauan.

    “Karena KBRI adalah tempat mengabdi untuk bangsa, melayani dengan hati. KBRI adalah tempat berkarya untuk bangsa, rumah bagi warga di rantau,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini semakin canggih, mulai dari transaksi kapal ke kapal hingga melibatkan pekerja migran sebagai kurir tanpa sadar.

    Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah segera memperkuat pengawasan di jalur darat dan laut demi mencegah kejahatan lintas negara yang kian marak.

    Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.

    Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi, penipuan, bahkan penculikan.

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Selasa (29/4/2025).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi,” ujar Edhie.

    Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa bukan hanya kasus TPPO yang meningkat, tetapi juga penyelundupan narkoba.

    Modus yang digunakan pun makin kompleks.

    Transaksi dilakukan antar kapal (ship to ship), dan pekerja migran Indonesia (PMI) dijadikan kurir tanpa disadari, hanya untuk imbalan kecil yang tak sebanding dengan ancaman hukumannya.

    “Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa PMI sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” jelasnya.

    Desakan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan pun mencuat. Pemerintah diminta segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, hingga BIN.

    “Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia,” tambahnya.

    Kerja Sama Penegasan Batas Wilayah

    Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan isu baru. Kedua negara telah berulang kali bertemu untuk membahas penegasan batas internasional, khususnya di Pulau Kalimantan.

    Pada Agustus 2022, pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee digelar di Bandung. Forum bilateral ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam survei dan penegasan batas wilayah yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

    Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG, dan BIN.

    Sedangkan pihak Malaysia diwakili pejabat dari Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta lembaga pemetaan dan pertanahan.

    Pembahasan utama mencakup penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai, serta program survei bersama untuk investigasi dan pemeliharaan batas wilayah pada 2022/2023.

    Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan siap untuk mengoordinasikan implementasi hasil pertemuan bilateral tersebut.

    “Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si.

    Upaya Pencegahan Perlu Diperkuat

    Kian canggihnya modus penyelundupan di perbatasan menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya secara intensif, tetapi juga kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis teknologi.

    Tanpa pengawasan ketat, perbatasan akan terus menjadi titik rawan bagi kejahatan lintas negara, baik itu perdagangan manusia maupun penyelundupan narkotika.

  • Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Jakarta

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) bicara tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Intelijen Negara (BIN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap mulai Juni 2025. Hal ini disebabkan karena BIN menjadi salah satu lembaga pemerintah yang diprioritaskan segera pindah.

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce mengatakan, perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, dan pihaknya sudah melakukan penapisan-penapisan. Prinsipnya, seluruh ASN pusat akan pindah ke IKN dan dilakukan secara bertahap.

    Berdasarkan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, lanjut Averrouce, perpindahan ASN ke IKN memang dilakukan secara bertahap sesuai penapisan yang telah dilakukan.

    “Lembaga-lembaga yang ASN-nya sudah mulai dipindahkan pada tahap awal ini, adalah lembaga yang dianggap memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga sudah menganalisis mitigasi risikonya,” terang Averrouce, saat dihubungi detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Averrouce menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah menyusun instansi mana saja yang akan dipindah. Namun karena adanya perubahan kabinet, Kementerian PANRB masih akan mengkaji sekaligus menganalisis ulang.

    Sementara itu, secara struktur, kementerian di Kabinet Merah Putih sebetulnya sudah selesai. Namun ia menambahkan, saat ini prosesnya masih menunggu konsolidasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan terkait rencana pemindahan pegawai BIN secara bertahap ke IKN mulai Juni 2025. Untuk huniannya sendiri dijadwalkan sudah bisa digunakan pada 1 Juni.

    “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni (2025) sudah masuk,” ujar Basuki, saat mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto ke IKN, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Rencananya, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di Rusun BIN yang telah fungsional.

    “Insyaallah mulai Juni (pemindahan ASN BIN),” tegas Imam.

    Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat pemberitahuan penundaan pemindahan ASN ke IKN. Padahal kabar terakhirnya, pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran.

    Rini mengatakan, surat tersebut telah disampaikannya kepada Kementerian/Lembaga (KL) dan para pegawai ASN terkait. Surat tersebut telah ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu. Namun demikian, ia tidak menyebutkan sampai kapan penundaan itu dilakukan.

    “Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan KL dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian KL pada Kabinet Merah Putih,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025)

    Selaras dengan itu, KL juga masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, juga diinformasikan bahwa sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah KL.

    “Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo), mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Rini menambahkan, rencananya pada tahun 2026 mendatang pihaknya akan melakukan penapisan atau penjaringan ulang ASN yang pindah ke IKN. Hal ini akan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.

    (shc/kil)

  • Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • Menperin Agus Gumiwang Bertemu Delegasi Industri Korea, Bahas Apa Saja? – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Bertemu Delegasi Industri Korea, Bahas Apa Saja? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama yang komprehensif, termasuk dalam pengembangan di sektor industri manufaktur guna memacu perekonomian kedua negara.

    Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin cukup lama dan erat, di mana pada 2025 ini memasuki usia 52 tahun.

    “Kami berharap potensi kerja sama ekonomi dan industri antara Indonesia dan Korea Selatan dapat semakin meningkat dan diperkuat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai melakukan pertemuan dengan Chairman Federation of Korea Industry (FKI) Shin Dong Bin beserta delegasi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menperin mengemukakan, sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian RI terus berupaya untuk turut memastikan investasi dari pelaku industri di tanah air berjalan baik. “Karena investasi yang mereka bawa harus win-win, Indonesia win, Korea juga harus win,” terangnya.

    Menperin menyampaikan, pertemuannya dengan delegasi FKI diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlangsungan usaha mereka di Indonesia. “Dari informasi mereka, kami mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau menjadi hambatan di lapangan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, menurut Agus, sejumlah perusahaan Korea Selatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap industri Indonesia, yang di antaranya meliputi sektor elektronik, otomotif, teknologi hijau, dan transformasi digital. “Pada pertemuan hari ini, kami membahas beberapa isu industri, antara lain pengembangan industri manufaktur dan industri lokal, industri hijau dan transformasi digital, serta industri halal,” ungkapnya.

    Para delegasi FKI berkomitmen akan ikut berpartipasi dalam membangun ekonomi di Indonesia melalui investasinya, ada yang ingin membangun pabrik baru dan ada pula yang ingin memperluas usahanya atau ekspansi. “Artinya, mereka melihat prospek Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi masih sangat baik,” tandasnya.

    Bahkan, salah satu perusahaan Korea Selatan ada yang berminat akan memberikan proposal investasi ke Danantara. “Ini terkait hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel untuk melanjutkan jadi katoda. Mereka mau ajak Danantara untuk investasi ini,” ungkapnya.

    Menperin memberikan apresiasi terhadap komitmen perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara optimal, seperti Samsung, LG, dan Hyundai. “Artinya, secara langsung, mereka telah meningkatkan partisipasi industri lokal, menyerap tenaga kerja dan menyumbang kepada pertumbuhan industri di Indonesia,” tuturnya.

    Menperin juga menyebutkan, sejumlah perusahaan industri Korea Selatan telah melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus dalam negeri, termasuk dengan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin RI. “Kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat dalam pengembangan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait dengan pengembangan di sektor industri otomotif, khususnya pada kendaraan listrik berbasis baterai (EV), Menperin memberikan apresiasi atas komitmen dari Hyundai yang telah membangun ekosistem EV dengan baik.

    “Khusus bagi pengembangan kendaraan berbasis listrik, kami mencatat beberapa perusahaan Korea telah menikmati beberapa insentif melalui skema produksi program sesuai persyaratan TKDN, antara lain Bea Masuk sebesar 0 persen, PPnBM sebesar 0%, dan PPN sebesar 2?ngan mengikuti program LCEV dan program PPN DTP,” paparnya. 

    Mengenai pengembangan industri hijau, Menperin mencatat adanya kerja sama yang terjalin antara Kemenperin RI dengan POSCO Research Institute untuk periode 2023-2025 dalam menyusun kebijakan dekarbonisasi di sektor industri. “Dalam mencapai target net zero di sektor industri, kami juga telah menyiapkan serangkaian kebijakan dalam negeri khususnya terkait Net Zero Emission (NZE),” imbuhnya.

    Di samping itu, Kemenperin RI terus mendorong sejumlah industri Korea Selatan ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Sebab, Indonesia mempunyai peluang pasar besar yang perlu dioptimalkan.

    “Kami menyambut baik perusahaan Korea yang ingin mengembangkan bisnis di sektor makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan produk-produk halal lainnya. Saat ini di Indonesia memiliki empat kawasan industri halal. Kami akan sangat senang apabila perusahaan Korea berminat untuk bekerja sama lebih jauh dalam kawasan industri halal tersebut,” ucap Menperin Agus.

    Adapun total perdagangan Indonesia-Korea Selatan tercatat sebesar USD20 miliar pada 2024, dengan ekspor Indonesia ke Korea Selatan mencapai USD10,76 miliar. Sementara itu, realisiasi investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar USD2,98 miliar sepanjang tahun 2024.