Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

    “Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas Nasional 7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas Nasional 7 Mei 2025

    Polri Gelar Operasi Sikat Premanisme: Ganggu Iklim Usaha Ditindak Tegas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polri
    menggelar operasi penindakan terhadap
    premanisme
    , seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, hingga penganiayaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
    Hal ini tertuang dalam instruksi pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak yang tercantum dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.
    Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 yang ditujukan juga untuk mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh, sembari menindak tegas para pelaku.
    ”
    Premanisme
    dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
    Truno menjelaskan, operasi ini ditujukan untuk mengatasi praktik premanisme yang juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
    Operasi ini akan dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
    “Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujar Truno.
    Untuk mengatasi persoalan premanisme, Polri juga akan menjalin kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memegang kepentingan.
    Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
    Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat.
    Karenanya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya.
    Satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, dan BSSN.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata Nasional

    5 Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata Nasional

    Sidang Tom Lembong Ungkap Impor untuk Koperasi TNI-Polri, Ada Nama Moeldoko dan Tomy Winata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    mengungkap izin impor yang diterbitkan untuk koperasi TNI-Polri.
    Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (Kabag Kumpam) Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad) Letkol CHK Sipayung mengungkapkan, pihaknya mendapat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengajukan permohonan impor pada 2015.
    Koperasi TNI Angkatan Darat itu kemudian mendapatkan kuota izin impor 100.000 ton gula kristal mentah (GKM).
    Menurut Sipayung, keterlibatan Inkopad (saat itu Induk Koperasi Kartika) berdasar pada
    memorandum of understanding
    (MoU) antara KSAD Jenderal TNI
    Moeldoko
    dengan Mendag Gita Wirjawan pada 2013.
    “MoU-nya di 2013 itu antara Pak Gita Wirjawan dengan Pak Moeldoko,” tutur Sipayung, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara Tom Lembong, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2025).
    Pada persidangan itu, jaksa meminta Sipayung menjelaskan sumber gula yang kemudian dijual Inkopad ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga.
    Menurut Sipayung, Inkopad sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan
    impor gula
    seperti memiliki pabrik pengolahan.
    Namun, koperasi itu bekerja dengan PT Angels Products, perusahaan milik pengusaha Tomy Winata.
    Selain tidak memiliki pabrik, Inkopad juga tidak memiliki cukup dana untuk membeli gula dari luar negeri dan mendistribusikan ke masyarakat.
    Biaya impor gula bersumber dari PT Angels Product. Sementara, untuk mendistribusikan gula pasir Inkopad, menjalin kontrak dengan distributor swasta.
    “Nanti (distributor) bayarnya ke Angels, setelah itu ambil gulanya di pabrik Angels, kemudian baru kita distribusikan,” kata Sipayung.
    Pada penghujung sidang, saat mendapat giliran dicecar Tom Lembong, Sipayung mengakui PT Angels Products milik Tomy Winata.
    Pengusaha itu memang memiliki hubungan bisnis dengan TNI Angkatan Darat.
    “Kalau Angels itu yang saya tangkap punya Tomy Winata Pak. Nah, kita punya hubungan dengan Tomy Winata masalah Hotel Kartika Discovery itu punya Inkopkar, yang ngelola itu anak perusahaannya Tomy Winata, PTK Pak,” ujar Sipayung.
     
    Mendengar penjelasan Sipayung, hakim anggota Alfis Setiawan merasa heran karena Inkopad sebenarnya tidak dalam kapasitas mampu mengimpor gula dan melakukan operasi pasar.
    Alfis mempertanyakan Inkopad yang mendistribusikan gula melalui distributor swasta. Padahal, mereka memiliki banyak cabang.
    “Kenapa enggak koperasi saja yang melakukannya? Tadi Bapak sampaikan koperasi ini punya cabang di seluruh Indonesia?” tanya Alfis.
    “Punya, kita punya 1.000 lebih prim, punya 22 pos,” ujar Sipayung.
    Merasa pertanyaannya belum terjawab, Hakim ad hoc itu pun mengulik alasan mengapa Inkopad mengambil gula dari PT Angels Products dan mengirimnya melalui cabang sendiri.
    Menurut Sipayung, Inkopad tidak mampu mendistribusikan sendiri komoditas gula tersebut.
    Alfis juga mempersoalkan Inkopad yang secara keuangan anggaran tidak cukup mampu untuk melakukan operasi pasar dan mendistribusikannya ke pasar.
    “Bapak tadi jawab anggaran enggak ada, dana kami kurang koperasi. Kan begitu jawabannya. Kalau tahu dana kurang, anggaran minim, ngapain dahulu mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan penugasan?” cecar Hakim.
    Sementara itu, Sipayung mengaku hanya menjalankan perintah KSAD. Sebagai prajurit, pihaknya akan melaksanakan apapun perintah atasan.
    Menurut Sipayung, dari kegiatan operasi pasar itu membuat Inkopad meraup keuntungan Rp 7,5 miliar.
    Inkopad menjual gula dari PT Angels ke distributor atau pedagang seharga Rp 9.500.
    “Nah, dia jual maksimal, lupa saya kalau enggak salah antara Rp 11.500,” ujar Sipayung.
    Uang dibayarkan para distributor ke pihak PT Angels Products. Dari transaksi ini, Inkopad menerima keuntungan Rp 75 per kilogram.
    “Tadi Bapak sampaikan bahwa koperasi ini dapat untung Rp 75 per kilogram. Dikalikan 100.000 ton berapa?” tanya hakim anggota Alfis Setiawan.
    “Rp 7,5 M,” jawab Sipayung.
    “Rp 7,5 M keuntungan yang diperoleh?” timpal Alfis memastikan.
    “Iya,” ujar Sipayung
     
    Sementara Inkopad mendapatkan 100.000 ton kuota impor pada 2015, Induk Koperasi Polri (Inkoppol) mendapatkan kuota impor 200.000 ton gula kristal mentah pada 2016.
    Mantan Kepala Divisi Perdagangan Inkoppol, Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo mengatakan, pada April 2016, pihaknya mengajukan permohonan kuota impor 300.000 ton dan meminta izin untuk melakukan operasi pasar.
    Selain itu, Inkoppol juga meminta Tom Lembong menerbitkan izin impor 300.000 ton raw sugar kepada produsen gula nasional yang menjadi mitra koperasi Korps Bhayangkara tersebut.
    “Mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas pada Inkoppol memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016,” ujar Waluyo, membacakan surat permohonan ke Tom Lembong.
    Tom Lembong kemudian merespons permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 634 tertanggal 3 Mei 2916.
    Pada surat itu, Tom Lembong mengabulkan sebagian permohonan Inkoppol.
    “Pada prinsipnya kami juga dapat menyetujui permohonan saudara, untuk pengadaan gula mentah guna kebutuhan pendistribusian gula tersebut di atas sebesar 200.000 ton,” ujar Waluyo, membaca surat tersebut.
    Menurut dia, surat itu ditembuskan ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
    Pada persidangan itu, Waluyo mengakui, salah satu alasan Inkoppol mengikuti operasi pasar adalah karena persoalan harga gula berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.
    Mulanya, pengacara Tom Lembong mengonfirmasi keterangan Waluyo kepada penyidik terkait keberadaan preman yang menjadi beking para pedagang.
    “Coba saudara saksi jelaskan, dalam BAP nomor 10 saksi menerangkan bahwa pertimbangan Inkoppol mengajukan operasi pasar dikarenakan di lapangan terdapat penolakan keras operasi pasar penjual gula yang mendapat beking preman. Mohon saksi jelaskan,” kata pengacara, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
     
    Waluyo kemudian menceritakan pengalamannya saat melakukan operasi pasar di Cipinang. Saat itu, Inkoppol membawa dua truk bertuliskan “operasi pasar gula”.
    Namun, kehadiran Inkoppol yang hendak menurunkan harga gula ditolak para pedagang di pasar.
    “Ditolak oleh kelompok kartel di situ. Akhirnya kita panggil Kapolsek, kita dudukkan bersama, ini perintah negara. Baru kita bisa masuk. Itu salah satu bukti,” ujar Waluyo.
    Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
    Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Satgas Premanisme Resmi Dibentuk, Masyarakat Diminta Aktif Melapor Nasional

    2 Satgas Premanisme Resmi Dibentuk, Masyarakat Diminta Aktif Melapor Nasional

    Satgas Premanisme Resmi Dibentuk, Masyarakat Diminta Aktif Melapor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan membuka ruang
    pengaduan masyarakat
    melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan
    Premanisme
    dan
    Ormas Meresahkan
    . 
    Diketahui, pemerintah telah membentuk
    Satgas Terpadu
    Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan.
    “Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Menko Polkam Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025) malam. 
    Budi mengatakan, hal ini merupakan langkah tegas memberantas
    premanisme
    dan ormas yang  mengganggu iklim investasi.
    Dia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.
    Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ungkapnya.
    Satgas itu dibentuk dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar Kemenko Polhukam hari ini.
    Rapat itu dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya.
    Operasi ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lokal. Meski demikian, menurut Budi, pemerintah tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul.
    “Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
    Dengan dibukanya saluran pengaduan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib, damai, dan kondusif, baik bagi kehidupan sosial maupun dunia usaha.
    Pemerintah juga ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi dan bertumbuh secara ekonomi.
    “Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” pungkas Budi Gunawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Hendropriyono Usai Pangeran Cevi Jadi Raja Kebudayaan Banjar Kalimantan

    Pesan Hendropriyono Usai Pangeran Cevi Jadi Raja Kebudayaan Banjar Kalimantan

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menobatkan Pangeran Cevi Yusuf Isnendar sebagai Raja Kebudayaan Banjar Kalimantan di Kraton Majapahit, Jakarta Timur. Eks Kepala BIN AM Hendropriyono memberikan pesan untuk raja-raja di Nusantara yang melanjutkan keturunannya.

    “Saya sangat ingin untuk meluruskan raja-raja yang ada di Nusantara yang dulu pernah bertakhta, keturunannya kita luruskan. Jangan keturunan yang ngarang-ngarang, abal-abal terus kerjanya cuma ngirim proposal ke sana ke mari, nggak bisa itu. Jadi kita harus cari yang betul-betul keturunan yang raja-raja di daerah-daerah tapi juga yang punya kemampuan,” kata Hendropriyono usai penobatan di Kraton Majapahit, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).

    Hendropriyono ingin raja-raja yang dinobatkan jadi duta kebudayaan di daerahnya masing-masing. Untuk itu raja yang dinobatkan selain punya garis keturunan asli, harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni.

    “Makannya zaman dulu kan raja istrinya banyak, jadi anaknya banyak. Tapi kan tidak semua bagus, tidak semua jelek. Jadi dipilih yang terbaik lalu kita nobatkan oleh Menteri Kebudayaan,” ungkap dia.

    “Selalu akan begitu dan harus melalui suatu majelis tertinggi untuk kebudayaan Nusantara. Lewat saringan itu mudah-mudahan banyak kita bisa dapat orang-orang yang memang punya kapabilitas dan punya kualitas. Sehingga kebudayaan daerah-daerah di Indonesia ini bisa terangkat ke puncak,” sambungnya.

    Selanjutnya, pada momen penobatan itu sekaligus perayaan momen ulang tahun ke-80 Hendropriyono. Hendropriyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang datang.

    “Saya bersyukur, Chairul Tanjung bisa hadir sama ibu, terus berapa duta besar juga hampir semuanya hadir. Menurut saya, saya sangat berterima kasih, karena biar mereka lihat, terutama dari Amerika Serikat tuh, 200 tahun sebelum dia ketemu oleh Christopher Columbus, kita udah seperti ini,” kata Hendropriyono.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi

    Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas Pengganggu Investasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan,
    Budi Gunawan
    mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan
    Premanisme
    dan Organisasi Kemasyarakatan (
    Ormas
    ). Satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum atas persoalan
    ormas
    yang meresahkan dan mengganggu investasi.
    “Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk
    premanisme
    dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi Gunawan dalam keteranganna,Selasa (6/5/2025).
    Pembentukan Satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta BIN dan BSSN.
    Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak aksi premanisme yang mengintimidasi masyarakat maupun pelaku usaha.
    “Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.
    “Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu,” imbuh dia.
    Budi menambahkan, operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
    Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
    “Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Sapuhi dukung rencana Kampung Haji Indonesia

    Ketua Sapuhi dukung rencana Kampung Haji Indonesia

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Ketua Sapuhi dukung rencana Kampung Haji Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Patuna Tour and Travel, salah satu penyelenggara Haji Khusus yang tergabung dalam Sapuhi (Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia), mengaku telah siap hampir 90 persen untuk memberangkatkan jemaah haji tahun 2025. 

    CEO Patuna sekaligus Ketua Umum Sapuhi, H. Syam Resfiadi, menyampaikan bahwa seluruh proses administrasi domestik telah terselesaikan dan tengah memasuki tahap akhir penerbitan visa.

    “Kami sudah di angka sekitar 90 persen dari kesiapan administrasi di Indonesia. Semua terintegrasi dalam sistem digital, termasuk pembayaran tenda Arafah-Mina, akomodasi, hingga transportasi. Visa yang sudah terbit, baik dalam bentuk digital maupun cetak, menjadi bukti kesiapan penuh masuk ke Arab Saudi,” ungkap Syam saat diwawancarai di Jakarta, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Namun, ia menyoroti adanya tantangan teknis di lapangan. Meski sistem sudah digital, sebagian petugas di Arab Saudi masih bekerja secara manual. Syam menegaskan, Patuna tetap menyiapkan dokumen fisik kontrak hotel dan transportasi untuk mengantisipasi kendala saat perpindahan antarwilayah di Saudi.

    “Tahun lalu mereka masih minta bukti fisik. Harapannya tahun ini cukup dengan barcode visa atau paspor yang sudah terintegrasi. Tapi sistem buatan manusia, masih bisa error. Kami siaga,” tuturnya.

    Patuna dijadwalkan memberangkatkan jemaah haji khusus pada 14 Mei 2025, dua hari setelah pembukaan resmi untuk gelombang pertama.

    Jumlah Jemaah Menurun, Kursi Naik Jadi Pemicu

    Meski secara persiapan teknis berjalan lancar, Patuna mencatat adanya penurunan jumlah jemaah dibanding tahun lalu. Tahun ini, Patuna memberangkatkan sekitar 680 jemaah haji khusus dan 42 jemaah jalur Furoda. Total keseluruhan termasuk kru mencapai 720 orang, lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 1.020 orang.

    “Penurunan ini karena efek penyesuaian kursi pada 2018 ke 2019, dari Rp12 juta menjadi Rp15 juta. Daya beli menurun, berdampak ke pendaftaran,” jelas Syam.

    Dukung Kampung Haji Indonesia, Tapi Harus Terintegrasi

    Terkait rencana Presiden Prabowo membangun “Kampung Haji Indonesia” di Mekah, Syam menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai gagasan itu sebagai solusi konkrit atas persoalan jemaah tersesat dan pelayanan yang terpisah-pisah.

    “Kalau terkonsentrasi di satu wilayah, ini akan mempermudah jemaah, khususnya dalam akses ke Masjidil Haram. Apalagi jika dilengkapi MRT, shuttle bus, dan infrastruktur memadai,” kata Syam.

    Namun, ia menekankan bahwa pembangunan kampung tersebut sebaiknya dilakukan secara langsung antar-pemerintah (G2G) antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. “Kalau bisa investasinya ditangani langsung oleh Raja Salman atau Pangeran Muhammad Bin Salman. Supaya proyek ini aman dari perubahan struktural di bawah,” sarannya.

    Efisiensi Lebih Penting daripada Harga Murah

    Syam juga menanggapi permintaan Presiden untuk menurunkan ongkos haji, khususnya Haji Reguler, pada 2026. Ia menyatakan bahwa harga tidak bisa ditentukan sepihak karena tergantung banyak faktor, terutama harga komponen di Arab Saudi dan nilai tukar rupiah.

    “Kalau kurs menguat dan harga komponen turun, otomatis biaya bisa ditekan. Tapi tidak selalu harus murah, yang penting efisien dan sesuai kondisi ekonomi saat itu,” katanya.

    Ia pun mengusulkan agar ke depan, Indonesia bisa menekan biaya melalui kontrak jangka panjang untuk hotel dan layanan di kampung Indonesia. Menurutnya, efisiensi volume jemaah dapat menciptakan skema harga yang lebih baik.

    “Kita bisa bangun gedung sesuai standar: kalau untuk haji reguler cukup bintang tiga, ya tidak usah mewah. Yang penting aman, nyaman, dan mudah digunakan, apalagi banyak jemaah dari desa belum terbiasa dengan fasilitas modern,” jelas Syam.

    Harapan untuk Haji 2025

    Menutup wawancara, Syam berharap seluruh proses haji tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun lalu. Ia menilai bahwa setiap tantangan merupakan bagian dari ujian yang harus dihadapi dan disyukuri.

    “Tidak berharap muluk-muluk, tapi semoga lebih baik dari tahun lalu. Karena selalu ada hal tak terduga setiap tahunnya. Itu semua ujian dari Allah bagi jemaah maupun penyelenggara,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Rudal Balistik Terhadap Israel – Halaman all

    Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Rudal Balistik Terhadap Israel – Halaman all

    Ulama Besar Oman Memberi Selamat kepada Houthi Setelah Serangan Terhadap Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Mufti Besar Kesultanan Oman, Sheikh Ahmed Bin Hamad Al-Khalili, mengucapkan selamat kepada kelompok Houthi di Yaman setelah kelompok itu menyerang Bandara Ben Gurion di negara pendudukan Israel dengan rudal balistik.

    Dalam unggahan di akun resminya di X pada hari Minggu, Al-Khalili mengatakan: “Kami memberi penghormatan kepada pasukan komando Yaman yang heroik, yang tulus dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi ketidakadilan dan penindasan, dan Tuhan memenuhi janji-Nya.”

    “Kami mengucapkan selamat kepada mereka atas pencapaian luar biasa ini, yang telah Tuhan perkenankan untuk mereka capai. Mereka mampu menargetkan musuh di posisi terpentingnya. Tuhan menganugerahi mereka anugerah-Nya dengan memampukan mereka menciptakan senjata-senjata mematikan ini, yang telah membuat musuh-musuh mereka bingung dan tercengang.”

    Pada hari Minggu, Bandara Internasional Ben Gurion, bandara utama Israel, dilanda kekacauan setelah menjadi sasaran rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman.

    Saluran 13 Israel melaporkan bahwa pertahanan udara Arrow Israel dan sistem THAAD Amerika gagal mencegat rudal tersebut, yang melukai tujuh orang dan mengganggu lalu lintas udara.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melancarkan serangan terhadap Yaman setelah serangan di Bandara Ben Gurion, sementara kelompok Houthi mengumumkan beberapa jam kemudian bahwa mereka akan memberlakukan blokade udara terhadap negara pendudukan Israel.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan: “Menanggapi eskalasi Israel dengan memutuskan untuk memperluas operasi permusuhannya terhadap Gaza, kami mengumumkan bahwa kami akan memberlakukan blokade udara menyeluruh terhadap musuh Israel dengan berulang kali menargetkan bandara, terutama Bandara Lod, yang dikenal oleh Israel sebagai Bandara Ben Gurion.”

    Saree menambahkan: “Kami menghimbau kepada seluruh maskapai penerbangan internasional untuk mempertimbangkan pernyataan ini sejak saat diumumkan dan dipublikasikan, dan untuk membatalkan seluruh penerbangan ke bandara milik musuh kriminal, demi melindungi keselamatan pesawat dan pelanggan mereka.”

    Sementara itu, AS melancarkan serangkaian serangan udara di berbagai wilayah kota Saada dan ibu kota, Sana’a, menurut saluran Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi .

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Dudung sebut masalah ormas jadi perhatian Presiden

    Dudung sebut masalah ormas jadi perhatian Presiden

    Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Dudung sebut masalah ormas jadi perhatian Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 09:27 WIB

    Elshinta.com – Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyebut masalah organisasi masyarakat (ormas) yang disebut meresahkan masyarakat turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    Dudung menyebut ormas-ormas sebaiknya mendukung agenda-agenda pembangunan pemerintah, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah.

    “Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan masalah ormas. (Presiden menekankan, red.) ormas yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu,” kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan terkait kehadiran ormas saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5) malam.

    Presiden Prabowo menyampaikan sikapnya mengenai ormas saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

    “Jadi, kalau misalnya ada ormas, silakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong (agenda) pembangunan pemerintah itu sendiri,” sambung Dudung.

    Terkait kisruh yang sempat muncul antara Ketua Umum Gerakan Indonesia Baru (Grib) Jaya Rosario de Marshall alias Hercules dengan mantan Kepala BIN ke-16 Sutiyoso, Dudung menyebut seluruh pihak harus dapat menahan diri untuk tidak menjelek-jelekkan satu sama lain.

    Dudung kemudian menyambut baik permintaan maaf yang disampaikan oleh Hercules kepada Bang Yos — sapaan Sutiyoso.

    “Menurut saya, yang penting bagaimana kita ke depan tidak saling bermusuhan,” kata Dudung.

    Dudung juga menyebut setiap orang punya porsinya masing-masing untuk ikut membangun bangsa. “Mereka punya porsi masing-masing ya. Kalau masalah membangun bangsa, pernah berjasa atau tidak, semuanya, rakyat Indonesia berjasa untuk bangsa ini,” kata Dudung Abdurachman.

    Dalam kesempatan yang sama, Dudung juga merespons munculnya anggapan yang menyebutkan TNI takut terhadap ormas. Menurut Dudung, anggapan itu tidak tepat.

    “Nggak ada istilah TNI takut sama ormas. Tidak ada istilah itu. TNI ke mana pun, TNI itu ke masyarakat, siapa pun, sampai masyarakat apapun. Istilahnya tidak pandang bulu, kelompok ini, kelompok itu, semuanya. TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujar Dudung.

    Sumber : Antara

  • 2 Eks Kepala Badan Intelijen Kuak Sosok Hercules di Medan Operasi: Aksi Heroik hingga Nyali Penakut

    2 Eks Kepala Badan Intelijen Kuak Sosok Hercules di Medan Operasi: Aksi Heroik hingga Nyali Penakut

    TRIBUNJAKARTA.COM – Polemik premanisme yang menyorot Ketua Umum Grib Jaya, Hercules, memantik sejumlah nama besar purnawirawan TNI muncul ke permukaan.

    Di antaranya adalah dua jenderal korps baret merah yang pernah menduduki jabatan tertinggi Intelijen di Indonesia.

    Mereka adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) (2001-2004), Jenderal TNI (HOR) (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) (2015-2016), Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

    Keduanya mengungkap sisi berbeda dari sosok Hercules semasa di Timor Timur (Timtim), sekarang Timor Leste.

    Sebagai informasi, Hercules merupakan pria asal Timtim yang akhirnya menyeberang ke Indonesia.

    Ia menjadi tenaga bantuan operasional (TBO) pasukan Kopassus pada masa operasi pendudukan Indonesia di Timtim, medio 1970-1990-an.

    Sosok yang pernah dijuluki preman hingga mafia itu akhirnya memilih menyeberang ke Indonesia, saat rakyat Timtim memilih melepaskan diri NKRI.

    Heroisme

    Hendropriyono mengonfirmasi soal peran penting Hercules di Timor Leste.

    Profesor bidang filsafat intelijen itu ikut terjun pada Operasi Seroja semasa berpangkat perwira pertama. Ia mengungkap betapa tentara mempercayai Hercules.

    “Dulu dia (Hercules) waktu di Timor Timur (sebutan sebelum menjadi Timor Leste), dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Dia yang pegang,” katanya seperti dikutip dari YouTube Prof. Rhenald Kasali yang tayang pada Minggu (4/5/2025). 

    Jasa menjadi kuncen gudang senjata itu membuat Hendropriyono meminta Hercules tidak dibunuh secara perdata karena perkara premanisme.

    Yang dimaksud dengan pembunuhan secara perdata, menurut Hendropriyono, adalah perundungan atau pembunuhan karakter.

    Menurut Hendropriyono, heroisme Hercules membantu Indonesia perlu tetap dipandang.

    “Orang yang begitu dipercaya sekarang berbuat apapun, istilah katanya jangan dibunuh dong, jangan dibunuh walaupun pembunuhan itu perdata. Lalu nasionalisme dia (Hercules) langsung padam, bukannya saya mau bela premanisme, saya tetap anti premanisme tapi kita kan punya hati nurani.”

    “Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikirnya perang global dong,” pungkas eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

    Nyali Penakut

    Sementara itu, Yayat Sudrajat mengungkap sosok Hercules yang kini kerap ditakuti dengan ormasnya, justru bernyali penakut ketika di kampung halaman, Timor Leste.

    Semasa jajak pendapat 1999 yang akhirnya membuat Timtim lepas dari Indonesia, Yayat saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel.

    Ia diterjunkan ke Timtim dari Kopassus sebagai Dansatgas Intelijen Tribuana 8.

    Yayat memiliki misi memastikan jajak pendapat atau referendum berjalan baik.

    Pada satu momen, Yayat yang sedang berada di Dili, didatangi Hercules.

    Membawa nama senior Yayat, yakni Zacky Anwar Makarim.

    Sebagai gambaran, Yayat merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1982, sedangkan Zacky lulusan Akabri tahun 1971.

    Hercules datang ke Yayat untuk minta dikawal pulang ke kampung halaman, di sebuah daerah di Timtim.

    Ia tidak berani pulang sendirian karena situasi masih kacau saat itu.

    “Intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos,  sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zacky Anwar, ya saya siapkanlah ya dan aman gitu,” kata Yayat bercerita di kanal Youtube Hersubeno Point, tayang, Minggu (4/5/2025).

    Dengan jasa itu, seharusnya Hercules berterima kasih kepada TNI dan menghormati setiap pasukan serta purnawirawannya.

    “Itulah ya si Hercules lah, dan semua orang tahulah kalau si Hercules itu memang preman gitu loh”

    “Dan dia bisa hebat seperti itu, menurut dia ya, kalau saya enggak hebat gitu kan, tadi sudah disampaikan, dia balik ke kampungnya aja dia takut balik ke kampungnya.”

    “Dia takut pada saat jajak pendapat, saya ketemu dia, dia minta bantuan saya untuk ‘Pak tolong saya mengawal saya,’ dengan membawa nama Pak Zacky Anwar,” paparnya.

    Yayat begitu marahnya dengan Hercules sampai-sampai menyebut dadanya ingin meledak.

    Seharusnya, kata Yayat, Hercules harus selalu ingat utang budinya kepada TNI yang membawanya ke Indonesia.

    “Sebenarnya dada ini pengin meledak gitu loh dengan omongan-omongan dia itu ya enggak tahu diri ya.”

    “Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu dengan senior saya gak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya,” jelas Yayat.

    Menurut Yayat, Hercules ke Indonesia bukan karena cinta Merah Putih, melainkan karena nyalinya takut tinggal di tanah kelahirannya.

    “Mungkin dia enggak ngerti, enggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia karena dia kan awalnya dari Timtim. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia dia lari dari sana takut dia,” kata Yayat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya