Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Dave mengatakan bahwa kejadian ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang.

    Ia berharap Pemerintah dan TNI segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan masyarakat ke depannya.

    “Saya meminta untuk TNI melakukan investigasi yang mendalam guna memastikan apakah standar operasional telah dijalankan dengan benar, dan mendorong revisi kebijakan pemusnahan amunisi agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang,” ujarnya.

    Dave juga menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya para korban akibat peristiwa ledakan itu.

    “Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas insiden tragis ledakan amunisi tak layak pakai di Garut yang menyebabkan 13 korban jiwa, termasuk anggota TNI dan warga sipil,” tuturnya.

    TNI membenarkan 13 orang, yang empat di antaranya prajurit TNI, meninggal dunia akibat peledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

    Seluruh korban jiwa yang meninggal di tempat telah dievakuasi dari lokasi ledakan menuju RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan pemulasaraan jenazah.

    Bahan-bahan peledak yang dimusnahkan itu merupakan barang milik TNI Angkatan Darat, tepatnya dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III, Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad).

    Informasi yang berkembang, nama-nama korban meninggal dunia, antara lain:

    1. Kolonel Cpl Antonius Hermawan;

    2. ⁠Mayor Cpl Anda Rohanda;

    3. ⁠Sdr. Agus bin Kasmin;

    4. ⁠Sdr. Ipan bin Obur;

    5. ⁠Sdr. Iyus Ibing bin Inon;

    6. ⁠Sdr. Anwar bin Inon;

    7. ⁠Sdr. Iyus Rizal bin Saepuloh;

    8. ⁠Sdr. Toto;

    9. ⁠Sdr. Dadang;

    10. ⁠Sdr. Rustiawan;

    11. ⁠Sdr. Endang;

    12. Kopda Eri Dwi Priambodo; dan

    13. Pratu Aprio Setiawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Munajat Cinta Bersama Habib Syech Tetap Digelar di Bojonegoro Meski Sempat Muncul Isu Penolakan

    Munajat Cinta Bersama Habib Syech Tetap Digelar di Bojonegoro Meski Sempat Muncul Isu Penolakan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Agenda sholawatan bertajuk Munajat Cinta bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf yang akan digelar di Masjid Al-Birru Pertiwi Bojonegoro pada Jumat, 16 Mei 2025, dipastikan tetap berlangsung sesuai rencana.

    Kepastian ini diberikan meski sebelumnya sempat muncul isu penolakan dari kelompok tertentu yang menyatakan keberatannya atas kehadiran ulama kondang tersebut.

    Flyer acara telah tersebar luas di berbagai kanal digital dan media sosial warga Bojonegoro sejak satu bulan terakhir. Antusiasme masyarakat pun mengalir deras, mengingat Habib Syech dikenal luas sebagai tokoh yang konsisten menyebarkan sholawat dan nilai-nilai cinta Rasulullah SAW.

    Ribuan jemaah dari berbagai daerah diperkirakan akan hadir dan memadati area Masjid Al-Birru dalam acara yang diprediksi berlangsung meriah dan penuh kekhusyukan ini.

    Namun di tengah tingginya antusiasme itu, muncul kabar mengenai adanya surat keberatan dari sejumlah pihak yang dikirimkan kepada Polres Bojonegoro serta pengelola Masjid Al-Birru. Meski tidak dijelaskan secara rinci isi dan dasar surat keberatan tersebut, pihak panitia tetap menyatakan kesiapan mereka dalam menyambut agenda keagamaan ini.

    Direktur Masjid Al-Birru Pertiwi, KH Agus Sholahuddin Shiddiq, menegaskan bahwa acara tetap akan digelar sebagaimana telah dijadwalkan. “InsyaAllah acara Munajat Cinta bersama Habib Syech tetap dilaksanakan. Ini bagian dari syiar cinta Nabi Muhammad yang membawa manfaat spiritual bagi umat,” ujarnya, Senin (12/5/2025).

    Pernyataan tersebut turut diamini oleh salah satu ustadz muda asal Bojonegoro, Su’udin Aziz, yang akrab disapa Mbah Udin. Tokoh asal Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander itu menyampaikan bahwa penolakan terhadap suatu kegiatan publik seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Jika tidak ada indikasi kuat yang mengarah pada potensi kericuhan atau gangguan ketertiban, maka penolakan seperti itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Kita percayakan sepenuhnya pada aparat keamanan,” tegasnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan sholawatan ini sebagai wujud penguatan kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah SAW.

    Panitia penyelenggara menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan aparat kepolisian guna memastikan kelancaran dan ketertiban acara. Kehadiran ribuan jamaah yang diprediksi datang dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kegiatan ini mendapat tempat khusus di hati masyarakat, sekaligus menjadi ruang spiritual yang sarat makna dalam menyambut keberkahan dan kedamaian bersama sholawat Nabi. [lus/suf]

  • Kasus Bacok Tetangga di Parepare Disetop, Kok Bisa?

    Kasus Bacok Tetangga di Parepare Disetop, Kok Bisa?

    Liputan6.com, Parepare Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Agus Salim didampingi Wakil Kepala Kejati Sulsel Teuku Rahman dan Koordinator, Nurul Hidayat mengikuti ekspose perkara asal Kejaksaan Negeri Parepare (Kejari Parepare) yang ingin diselesaikan lewat keadilan restorative, Jumat (9/5/2025).

    Ekspose perkara yang berlangsung di Kantor Kejati Sulsel ini turut diikuti langsung oleh Kajari Parepare Abdillah, Kasi Pidum Kejari Parepare Baso Sutrianti, Jaksa Fasilitator A. Herlina Pepriyanti dan jajaran secara virtual dari Kejari Parepare.

    Kejari Parepare mengajukan upaya Restorative Justice (RJ) untuk tersangka La Kona alias Kona bin Lapandi (22) yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penganiayaan terhadap korbannya, Saiful bin La Ronrong (37). 

    Diketahui, tersangka La Kona alias Kona Bin Lapandi bekerja sebagai penjual ikan dan merupakan sepupu dua kali dari korban.

    Kasus penganiayaan yang dilakukan La Kona kepada sepupunya Saiful terjadi pada Sabtu 18 Januari 2025 di Jalan Andi Makkulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) atau tepatnya di depan rumah tersangka dan korban. 

    Kasus ini bermula ketika tersangka keluar dari rumah untuk mencari orang yang melempari rumahnya. Tersangka yang dalam keadaan mabuk, lantas berteriak-teriak di jalan raya depan rumahnya. Lalu memanggil nama korban yang kebetulan rumahnya berhadapan. 

    Saat korban Saiful keluar dri rumah dan menghampiri tersangka, tersangka tiba-tiba mengeluarkan parang dari pinggang sebelah kirinya. Tersangka La Kona langsung mengayunkan parangnya ke arah korban atau membacok korban. Saiful sempat menghindar dan berlari namun dikejar oleh tersangka hingga jarak 1 meter. 

    Saat korban berbalik ke arah belakang, tersangka mengayunkan parang sebanyak 3 kali ke arah korban dan mengenai punggung kiri, lengan kiri atas dan leher belakang hingga membuatnya terjatuh. Kemudian datang saksi Iwan membantu korban sehingga tersangka pergi meninggalkan korban.

    Adapun alasan pengajuan RJ tersebut, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, telah ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka serta masyarakat merespon positif serta tersangka dan saksi korban merupakan saudara sepupu dan bertetangga dan juga tersangka masih berusia remaja dan bisa memperbaiki kelakuannya di masa mendatang.

    Kajati Sulsel, Agus Salim menyetujui permohonan RJ ini setelah mempertimbangkan syarat dan keadaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

    “Kita sudah melihat testimoni korban, tersangka dan keluarga dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Kejaksaan (Perja) 15, korban sudah memaafkan tersangka. Sehingga atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan,” kata Agus Salim.

    Setelah proses RJ disetujui, Agus Salim meminta jajaran Kejari Parepare untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi perkara dan tersangka segera dibebaskan. 

    “Saya minta Jaksa Fasilitator tetap memantau hubungan tersangka dan korban setelah proses RJ. Saya juga tegaskan seluruh tahapan penyelesaian perkara zero transaksional untuk menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” ujar Agus Salim.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

     

    Puluhan siswa sebuah Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah, mendapat bimbingan konseling dan trauma healing dari pihak Kepolisian. Mereka mengalami trauma setelah melihat penganiayaan yang dilakukan seorang siswa terhadap guru.

  • MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tak terdistribusi ke
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok selama beberapa hari lantaran bangunan sekolah sempat disegel terduga ahli waris. 
    Hal ini disampaikan salah seorang wali murid bernama Alifah (57) yang menyebut MBG tak terdistribusi sejak Selasa (6/5/2025).
    “Pas Selasa itu gerbang (sekolah) sudah dikunci, tapi yang pintu kecil masih kebuka, jjadi cucu masih sempat sekolah. Itu dia mulai enggak dapat MBG,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (9/5/2025). 
    Sehari setelahnya atau Rabu (7/5/2025), Alifah kembali mengantar cucunya ke SDN Utan Jaya. Pagi itu, akses masuk gedung sekolah sepenuhnya terblokir karena gerbang disegel. 
    Pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar hari itu. Siswa diminta belajar dan mengerjakan tugas dari rumah melalui grup WhatsApp.
    “Rabu kan diliburkan ya karena pagarnya tertutup rapat, terus dilas juga. Jadi sekolah diliburkan sampai kemarin hari Kamis (8/5/2025),” tutur Alifah.
    Meski segel telah dibuka dan aktivitas belajar mengajar kembali normal pada Jumat hari ini, MBG disebut belum terdistribusi lagi.
    “Mungkin masih berisiko atau memang lagi ada masalah,” ujar Alifah.
    Oleh karena penyegelan bukan kali pertama terjadi, Alifah khawatir hal serupa terulang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
    “Bikin khawatirlah, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” lanjutnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada
    Kompas.com
    , Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Wali murid
    berencana memindahkan anaknya ke sekolah lain imbas 
    SDN Utan Jaya
    ,
    Cipayung
    , Kota Depok diduga disegel ahli waris. 
    Salah satu
    wali murid
    Alifah (57) mengatakan
    SDN Utan Jaya disegel
    terduga ahli waris bukan pertama kali. Penyegelan tersebut juga membuat kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. 
    “Bikin khawatir lah ibu, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” kata Alifah kepada Kompas.com di lokasi, Jumat.
    Dirinya mengaku sudah mendiskusikan rencana pindah sekolah bersama orangtua anak tersebut. 
    Saat gerbang utama SDN Utan Jaya disegel pada Selasa (6/5/2025), sang anak bertanya alasan masuk sekolah lewat pintu kecil.
    “Cucu saya juga nanya ‘kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” jelasnya.
    Selain itu, menurut dia, Pemerintah Kota Depok juga tidak serius menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan ahli waris. 
    “Sudah kejadian dua kali, tapi ya saya mikirnya sebagai orang awam kenapa pemerintah enggak bisa menyelesaikannya,” tutur Alifah.
    Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Utan Jaya di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Kota Depok sempat terhambat pada hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025).
    Pasalnya, gerbang utama akses masuk sekolah tersebut sempat ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru.
    Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor.
    Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait
    sengketa lahan
    SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebenaran ini demi keadilan yang hakiki,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” jelas Sutarno.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silakan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Aktivitas di
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok, kembali normal, Jumat (9/5/2025), usai bangunan sempat disegel terduga ahli waris. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, dua gembok yang semula digunakan untuk menyegel pagar sekolah kini hanya dibiarkan menggantung di jeruji pagar besi. Terlihat bekas pengelasan di sekitar gembok yang digantung.
    Lalu, dua spanduk protes yang diduga dipasang ahli waris sejak penyegelan pertama pada Januari 2025 juga sudah dicopot dari dinding depan sekolah.
    Para murid pun terlihat berlalu-lalang di halaman sekolah. Beberapa di antaranya keluar masuk sekolah untuk membeli camilan dari pedagang kaki lima (PKL) di depan SDN Utan Jaya. 
    Alifah (57), salah seorang wali murid bercerita, aktivitas belajar mengajar di SDN Utan Jaya baru kembali normal pada hari ini.
    Sebelumnya, selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, 7-8 Mei 2025, siswa hanya mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah. 
    “Dari hari Rabu (7/5/2025) sudah diliburkan sekolahnya karena pagarnya dilas, terus pagar yang kecil juga digembok,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi. 
    Oleh karena penyegelan ini tak sekali terjadi, Alifah sempat berpikir untuk memindahkan cucunya itu ke sekolah lain.
    “Cucu saya juga nanya ‘Kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” terangnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    Menko Budi Gunawan Tegas: Premanisme dan Ormas Pengganggu Usaha Akan Diberantas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan memberikan aksi sebagai respon terhadapn ormas yang marak dikalangan masyarakat.

    Memutuskan untuk turun tangan dalam memberantas organisasi masyarakat (ormas), yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha.

    Budi Gunawan menegaskan bahwa pihak dari pemerintah akan menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas yang berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

    Gangguan ini tidak hanya mengganggu pedagang kaki lima, tapi juga pusat perputaran industri.

    “Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Budi Gunawan, dilansir Kamis, (8/5/2025).

    Tidak hanya mengganggu pelaku usaha, Budi Gunawan juga menyebut bahwa tingkah dari ormas dan premanisme telah menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

    “Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapya.

    Selain itu, pemerintah juga mencanangkan ruang pembinaan khusus untuk memutus rantai premanisme.

    Demi menciptakan wajah yang ramah untuk investor serta keamanannya, mantan Kepala BIN itu juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian penuh.

    Salah satunya, akan segera membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.

    “Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan,”ujarnya

  • Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utan Jaya di Kota Depok, Jawa Barat tidak bisa bersekolah imbas gerbang yang digembok oleh ahli waris.

    Akibatnya, para murid dan guru tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak Rabu hingga Kamis(8/5/2025).

    Aktivitas sekolah ini mandek karena polemik sengketa lahan sekolah di Kecamatan Cipayung yang belum menemukan titik terang antara ahli waris bernama Namit bin Sairan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Usut punya usut, persoalan sengketa lahan SDN Utan Jaya Depok dengan ahli waris sudah terjadi sejak lama.

    Ahli waris mengaku kecewa lantaran dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Konflik ini bermula ketika Namit menghibahkan tanahnya untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

    Pada tahun 1990, Kecamatan Cipayung masih menjadi bagian dari wilayah Pemkab Bogor.

    Sebelumnya, keluarga Namit telah mendirikan yayasan sekolah Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena di lingkungan tersebut belum ada sekolah.

    Keluarga Namit diminta agar menghibahkan sebagian lahan dan membayar bangunan.

    Hal ini diungkapkan perwakilan pihak ahli waris, Mochtar.

    Menurut Mochtar, lahan dan bangunan SDN Utan Jaya resmi milik keluarganya dengan bukti Letter C No 603/836 Persil 156 atas nama Namit bin Sairan.

    “Mereka menjanjikan keluarga saya untuk diangkat pejabat, empat orang, pegawai PNS,” kata Mochtar.

    “Nah ternyata setelah keluarga kami diminta KTP, selama dua tahun belum ada jawaban,” sambungnya.

    Namun, hingga yayasan MI berubah menjadi SDN Utan Jaya, ahli waris mengaku tidak mendapatkan apa-apa.

    Pihak pemerintah kala itu berdalih, keluarga Namit bin Sairan tidak lulus tes PNS. 

    Padahal menurut Mochtar, keluarganya sama sekali tidak pernah mengikuti tes PNS.

    Untuk itu, pihak ahli waris meminta agar Pemkot Depok membeli lahan seluas dengan harga Rp20 miliar.

    Dibongkar Satpol PP

    Satpol PP akhirnya membongkar gembok rantai yang menutup gerbang SDN Utan Jaya pada Kamis (8/5/2025).

    Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menegaskan, proses KBM tidak boleh terhambat lagi.

    “Pol PP sudah melakukan pembukaan gembok, intinya proses belajar mengajar tidak boleh terhambat,” kata Chandra.

    “Dan kami meminta tidak boleh ada lagi aksi-aksi serupa dikarenakan nih ternyata sudah yang kesekian kali, enggak boleh ada,” sambungnya.

    Chandra meminta agar ahli waris menggugat persoalan sengketa lahan ke pengadilan dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

    “Sehingga kami mempersilahkan mereka untuk menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

    Usai pembongkaran gembok gerbang SDN Utan Jaya, kegiatan KBM kembali berjalan normal.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul Kasus Sengketa Lahan SDN Utan Jaya Depok, Ahli Waris Ngaku Kena PHP Dijanjikan Jadi PNS.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

  • Cerita Korban Kecelakaan Maut Rombongan Mahasiswa UIN Banjarmasin, Lihat Teman-teman Tergeletak – Halaman all

    Cerita Korban Kecelakaan Maut Rombongan Mahasiswa UIN Banjarmasin, Lihat Teman-teman Tergeletak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terjadi kecelakaan di jalan raya Gunung Khayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu (7/5/2025).

    Sebuah mobil Toyota Avanza yang membawa delapan mahasiswa UIN Antasari mengalami kecelakaan tunggal saat melaju dari Banjarmasin menuju Pelaihari. 

    Akibatnya, tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. 

    Salah satu korban selamat dari kecelakaan maut tersebut adalah Sabda Nur Alim, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari.

    Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, Miftah Faridh, menceritakan kesaksian yang disampaikan Sabda Nur Alim.

    Ia menyebut, korban adalah mahasiswa bimbingannya yang mengalami luka memar dan trauma akibat kecelakaan tersebut.

    “Sabda Nur Alim menceritakan kepada saya bahwa saat kejadian dirinya duduk di kursi kedua di bagian tengah.” 

    “Ia tidak tahu apa-apa lagi setelah putaran pertama, dan ketika membuka mata, ia melihat teman-temannya sudah berada di luar mobil,” ungkap Miftah saat ditemui Banjarmasin Post, Kamis.

    Kaprodi Perbandingan Mazhab, Imam Alfiannor, juga menghubungi Sabda Nur Alim dan mendapatkan informasi bahwa dirinya mengalami luka ringan.

    “Alhamdulillah, Sabda Nur alim selamat, hanya luka ringan. Saya sempat telepon yang bersangkutan,” ucap Imam. 

    “Penyebab Lakalantas, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan ban pecah sehingga tidak terkendali. Semoga yang wafat mendapatkan rahmat dan magfirah Allah Subhana Wata’ala.” 

    “Semoga yang selamat dan masih dalam perawatan segera pulih dan bisa mengambil i’tibar dan hikmah dari peristiwa tersebut,” sambungnya.

    Miftah menyebut Sabda Nur masih trauma dengan kejadian itu dan tak bisa menceritakan kronologi kecelakaan secara lengkap.

    Ia hanya ingat saat membuka mata dan melihat teman-temannya sudah berada di luar mobil dengan beberapa di antaranya tergeletak terkapar.

    “Pasti trauma, karena dia berada di tengah-tengah insiden kecelakaan dan melihat teman-temannya luka juga terkapar, sepertinya dia butuh pendamping psikologis,” tutur Miftah.

    Sebagai informasi, sebanyak tujuh korban terdata sebagai mahasiswa fakultas Tarbiyah (Pendidikan).

    Sementara Sabda Nur Alim menjadi satu-satunya mahasiswa dari Fakultas Syariah (Hukum). 

    Dekan Fakultas Syariah, Amelia Rahmaniah, pun menyampaikan bela sungkawa dan rasa prihatinnya atas peristiwa ini.

    “Ibu Dekan langsung datang ke prodi untuk mengetahui kabar mahasiswa kami, kemudian saya hubungi dengan loud speaker active dan percakapan dengan Sabda Nur Alim didengar langsung oleh Ibu Dekan,” jelas Miftah.

    Kampus Salurkan Bantuan

    Merespons kejadian ini, pihak kampus langsung bergerak cepat membantu proses evakuasi, pendampingan medis, hingga menyiapkan bantuan dana kemanusiaan.

    Rektor UIN Antasari Prof Mujiburrahman menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah tersebut dalam rapat pimpinan yang digelar Kamis pagi di Kampus 1.

    Ia mendoakan agar para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

    “Semoga amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta’ala, dan yang dirawat segera diberi kesembuhan,” ujar Mujiburrahman kepada Pusat Humas dan Keterbukaan Informasi.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Irfan Noor memastikan komunikasi intensif dilakukan sejak peristiwa kecelakaan tersebut.

    Tim dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan diterjunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mendampingi para korban.

    Selain pendampingan, pihak kampus juga tengah menyiapkan bantuan dana. 

    Bantuan itu rencananya akan dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Antasari dan donasi dari civitas academica.

    “UPZ siap menyalurkan dana untuk membantu mahasiswa yang tertimpa musibah,” jelas Akhmad Sagir, Kepala UPZ sekaligus Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum.

    Daftar Korban

    Korban Meninggal Dunia

    Muhammad Idi Iqbal bin Bahrani (Pendidikan Agama Islam).
    Agus Salim bin Sarwono (Manajemen Pendidikan Islam).
    M Ayatturahim Rijalullah bin Juhriansah (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah).

    Korban Luka-luka

    Ananda Purnama Dery (Manajemen Pendidikan Islam).
    Sukma (Tadris Fisika).
    Fajar Firdaus (Manajemen Pendidikan Islam).
    Ahmad Sodiq Hidayatullah (Pendidikan Agama Islam).
    Sabda Nur Alim (Perbandingan Mazhab).

    Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Kisah Mahasiswa UIN Antasari yang Selamat di Kecelakaan Gunkay, Buka Mata Lihat Teman Tergeletak.

    (Tribunnews.com/Deni)(BanjarmasinPost.co.id/Saiful Rahman)