Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Daftar Direksi & Komisaris BUMN Tambang Berlatar Jenderal TNI-Polri

    Daftar Direksi & Komisaris BUMN Tambang Berlatar Jenderal TNI-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wajah jenderal TNI – Polri mewarnai jajaran direksi maupun komisaris perusahaan pertambangan di Indonesia. 

    Para sosok dengan latar militer itu umumnya menempati jabatan pada perusahaan pertambangan pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN) atau anak usaha maupun entitas asosiasi BUMN tambang.   

    Fenomena anggota TNI dan Polri, baik yang aktif maupun purnawirawan, menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN menjadi sorotan publik. Beberapa pihak menilai hal ini sebagai langkah strategis yang memanfaatkan pengalaman mereka, sementara yang lain menyoroti potensi konflik kepentingan dan pelanggaran hukum. 

    Adapun, penunjukan para jenderal itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa waktu belakangan. Lantas, siapa saja mereka?

    Berikut daftar komisaris dan direksi perusahaan tambang berlatar belakang TNI-Polri:

    PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), entitas asosiasi Holding BUMN tambang MIND ID, pada 28 Juli 2025, memutuskan mengangkat Fauzambi Syahrul Multhazar sebagai Presiden Komisaris baru perseroan. Fauzambi Syahrul merupakan purnawirawan TNI yang memiliki rekam jejak panjang di dunia militer.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Fauzambi terakhir berpangkat Mayor Jenderal TNI pada 2020. Selama berkarir di militer, Fauzambi pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, seperti Kepala Satuan Pengawas Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI serta Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

    Sejak lulus dari Akademi Militer pada 1988, Fauzambi memulai karirnya sebagai Komandan Unit di Kopassus. Setelahnya, dia juga tercatat memimpin berbagai satuan elit Kopassus, termasuk Dandenma Grup 4 dan Danyon 2/42 Grup 4.

    Fauzambi kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 2003.  Rekam jejaknya di dunia militer juga mencakup penugasan sebagai Dandim 0719/Jepara dan Kasrem 173/PVB Kodam XVII/Cenderawasih.

    Sosok Fauzambi juga dikenal luas oleh publik dalam jabatannya di dalam Tim Mawar, sebuah unit khusus di tubuh Kopassus yang dibentuk pada 1997. Fauzambi ketika itu menjabat sebagai Wakil Komandan Tim Mawar.

    Selain itu, Fauzambi juga tercatat pernah menduduki jabatan strategis di lingkup Kementerian Pertahanan. Dalam laman resmi Kementerian Pertahanan, Fauzambi pernah menjabat sebagai Direktur Veteran Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan. Pada 23 Desember 2016, jabatan Fauzambi itu usai dan digantikan oleh Herman Djatmiko.

    PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID

    Pada holding BUMN tambang ini, para pemegang saham menunjuk Marsekal Muda TNI (Purn.) Maroef Sjamsoeddin sebagai direktur utama pada Maret 2025 lalu. Maroef merupakan lulusan akademi Angkatan Udara (AAU) dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari tahun 2011 hingga 2014.

    Dalam karir profesionalnya sebelum bergabung dengan MIND ID, Maroef menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dari 2015 hingga 2016. Maroef merupakan adik dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

    Selain Maroef, pemegang saham juga menunjuk Firman Santyabudi sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE MIND ID pada Selasa (10/6/2025). Firman merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. 

    Sebelum bergabung dengan MIND ID, Firman menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Sebelumnya, Firman juga pernah menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri dan Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Firman pensiun pada tahun 2023.

    Tak hanya itu, pada Juni 2025, pemegang saham juga menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran sebagai komisaris MIND ID. Fadil merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Fadil Imran merupakan polisi aktif dan masih menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Bahkan, Fadil Imran juga sempat disebut-sebut bakal menjadi kandidat Kapolri yang berikutnya menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

    Dalam karir profesionalnya sebelum bergabung dengan MIND ID, Fadil pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dari 16 November 2020 hingga 27 Maret 2023. Fadil juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur pada Mei 2020.

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

    Sosok dengan latar belakang TNI juga masuk jajaran komisaris di PTBA. Sosok itu yakni Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan. Dia ditunjuk sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen PTBA dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA, Kamis (12/6/2025).

    Bambang merupakan lulusan Akademi Militer 1988. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) (2023-2024) dan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI (2021-2023). 

    Pria kelahiran 1 Agustus 1966 itu lama berkarir di dunia militer dengan jabatan penting, seperti Komandan Korem 012/Teuku Umar pada 2016–2017, Kepala Staf Kodam Brawijaya pada 2018-2020, dan Wakil Komandan Pusterad pada 2020-2021.

    Dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kasad pada 2021, juga di tahun yang sama sebagai Panglima Kodam XVI/Pattimura. Pada 2021-2023 dia menempati posisi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

  • Seskab: Presiden beri arahan ke Kemhan, TNI antisipasi gejolak global

    Seskab: Presiden beri arahan ke Kemhan, TNI antisipasi gejolak global

    “Masalah pertahanan adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memanggil petinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk memberikan arahan-arahan secara langsung mengenai gejolak global dan langkah-langkah antisipasinya.

    “Masalah pertahanan adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, membagikan salah satu isi arahan Presiden dalam rapat terbatas soal pertahanan dan keamanan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).

    Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang tepat duduk di sebelah kanan Presiden, kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang duduk tepat di sebelah kiri Presiden.

    Panglima TNI, sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, terlihat mencatat poin-poin arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Kemudian, rapat itu juga dihadiri oleh pimpinan TNI dan petinggi Kementerian Pertahanan lainnya, yang duduk bersama-sama dalam format meja bundar. Di samping Panglima TNI, ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

    Di sebelah Menhan Sjafrie, ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, kemudian ada Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

    Di seberang kursi Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti rapat dan mendengar langsung arahan-arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pimpinan TNI, Kemhan, dan BIN.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dalam rapat tersebut juga menjelaskan arti kemerdekaan sejati, khususnya menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan pimpinan Kemhan, TNI, dan BIN itu. Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.

    “Jika sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, jika sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, termasuk untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada,” kata Seskab Teddy membagikan pesan Presiden Prabowo kepada pejabat negara bidang pertahanan dan keamanan saat rapat di Hambalang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Barang Ilegal Masuk Indonesia, Menko Polkam: Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci – Page 3

    Cegah Barang Ilegal Masuk Indonesia, Menko Polkam: Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan memastikan, melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan komoditas apapin ke tanah air.

    “Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan berkerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” kata Budi Gunawan dalam keterangan resminya, seperti dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Menurut dia, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dalam penindakan penyelundupan yang kompleks dan terorganisir.

    “Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” tegas mantan kepala BIN ini.

    Sebelumnya, lanjut Budi, hasil kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan.

    Dalam acara tersebut, hasil Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, menindak total 16 hal terhadap upaya penyelundupan pelbahai komdotas.

    “Barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok (diselundupkan),” beber Budi.

     

  • Lolos dari Hukuman Mati, Ratu Narkoba Helen Divonis Penjara Seumur Hidup

    Lolos dari Hukuman Mati, Ratu Narkoba Helen Divonis Penjara Seumur Hidup

    Liputan6.com, Jakarta Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Helen Dian Krisnawati dengan penjara seumur hidup, dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Jambi, Jumat (1/8). Vonis yang dijatuhkan kepada ratu narkoba di Jambi itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut hukuman mati.

    Dalam amar putusannya, Majelis hakim diketuai Dominggus Silaban menyatakan bahwa Helen terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pengendali utama peredaran narkoba bersama dua rekannya, Harifani alias Ari Ambok dan Didin alias Diding Bin Tember.

    “Terdakwa adalah otak dari jaringan ini. Ia tidak hanya terlibat, tetapi mengatur, mengendalikan, dan menutup-nutupi peranannya. Tidak ada sedikitpun penyesalan,” ujar Dominggus saat membacakan putusan.

    Vonis yang dijatuhkan hakim ini sesuai dengan fakta selama berlangsungnya persidangan. Namun Helen dalam pedoi sebelumnya tetap bersikukuh membantah. Dia menyebut dirinya hanya korban.

    Namun, majelis hakim menolak semua pembelaan Helen. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sikap Helen yang tidak kooperatif, berbelit-belit, dan tak menunjukkan penyesalan, sebagai alasan tidak adanya hal yang meringankan.

    Helen dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer.

    Dua terdakwa lain, yakni Ari Ambok telah divonis 9 tahun penjara dan Diding 18 tahun penjara. Helen menjadi terdakwa yang dijatuhi hukuman terberat.

  • ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    ASN Mulai Angkat Koper ke IKN, Pemerintah Bereskan Hunian dan Kantor

    Jakarta –

    Wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali bergulir. Pemerintah tengah mematangkan skenario strategis pemindahan ASN dari 15 kementerian ke ibu kota baru tersebut. Prosesnya dipercepat seiring rampungnya infrastruktur tahap awal di IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap II akan segera dimulai dan pemindahan ASN menjadi bagian utama dari agenda prioritas. “Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan sedang berlangsung. Skema awalnya sudah dirancang sejak Februari 2023 dan mencakup total 38 kementerian/lembaga yang akan dipindah secara bertahap hingga 2029.

    “Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian,” kata Averrouce saat dihubungi detikcom, Jumat (1/8/2025).

    Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen untuk ASN, masing-masing berisi 60 unit hunian berukuran 98 m². Setiap unit dilengkapi tiga kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah dibangun sebagai lokasi awal operasional kementerian yang dipindah.

    Tidak hanya hunian dan kantor, infrastruktur penunjang lain seperti fasilitas pendidikan dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia di kawasan IKN.

    Namun, masuknya pemerintahan baru dengan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian-naik dari sebelumnya 34 kementerian-membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali daftar prioritas pemindahan.

    “Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama,” jelas Averrouce.

    Sementara itu, ASN dari sejumlah lembaga sudah lebih dulu berpindah ke IKN. Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah menempati hunian ASN dan aktif bertugas. Selain itu, 109 pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah tinggal dan bekerja di lokasi.

    Sejumlah instansi lainnya seperti Bank Indonesia, BIN, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mulai menempatkan pegawai di IKN, termasuk balai-balai teknis yang berada di bawah Kementerian PUPR.

    Dengan pemindahan ini, pemerintah menargetkan ekosistem layanan publik bisa mulai berjalan penuh di ibu kota baru seiring pembangunan berkelanjutan tahap selanjutnya.

    (shc/rrd)

  • Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

    “Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

    Selain itu, Basuki menyebut bahwa terdapat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. 

    Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

    Dengan demikian, Basuki menegaskan pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah.

    Sebelumnya, KemenPAN-RB memastikan bakal memberikan tunjangan atau insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah perdana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Menteri PAN RB, Rini Widyanti menjelaskan bahwa wacana pemberian insentif itu diperlukan guna mendorong minat para ASN lain untuk turut pindah ke IKN. 

    “Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN,” kata Rini dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025). 

    Namun demikian, Rini belum dapat merinci kapan tepatnya pemindahan ASN gelombang perdana tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi ulang lantaran terdapat perubahan Kementerian dan Lembaga (K/L) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

    Rini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah melakukan pendataan ulang dan menyeleksi kembali jajaran ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Menurutnya, proses ini selambat-lambatnya bakal rampung 2026. 

  • Kepala OIKN sebut perpindahan ASN ke IKN terus berlanjut

    Kepala OIKN sebut perpindahan ASN ke IKN terus berlanjut

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan proses perpindahan aparatur sipil negara ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah disusun pemerintah pusat.

    “Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat,” ujar Basuki kepada awak media di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis, ketika ditanya mengenai kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.

    Ia menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Kota Nusantara.

    “Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN,” kata Basuki.

    Selain itu, terdata 109 orang pegawai dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

    Kehadiran ASN tersebut diperkuat dengan perpindahan pegawai dari berbagai lembaga negara dan kementerian, seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN,” jelas Basuki.

    Perpindahan ASN secara bertahap ke IKN itu seiring seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah rampung, termasuk aspek penganggaran.

    Basuki menambahkan pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.

    “Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR Ri,” tambahnya.

    Menurut ia, Bandara Nusantara akan mengakomodasi kebutuhan penumpang dari wilayah Kalimantan bagian barat, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Paser.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Danantara Bakal Beli Tanah di Makkah untuk Kampung Haji Indonesia, Ini Detilnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara akan memimpin proses pembelian tanah di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia. 

    Hal itu diungkap oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Dia menyebut tanah yang rencananya akan dibeli pemerintah Indonesia melalui Danantara akan sangat dekat dengan salah satu Haramain itu. 

    “Ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission [for Makkah City and Holy Sites, red]. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah,” ungkapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Rosan menjelaskan pembelian tanah di Makkah akan dikombinasikan baik secara komersial maupun oleh pemerintah. Hal itu lantaran akan ada area komersial yang turut dibangun d Kampung Haji itu. Akan tetapi, dia memastikan Danantara akan memimpin proses tersebut. 

    Tujuannya, agar nantinya Kampung Indonesia yang dibangun bisa menjaga para peserta ibadah haji dan umrah. 

    Secara lokasi, terang Rosan, titik letak tanah yang akan dibangun Kampung Haji bakal sangat dekat dengan Kota Makkah. 

    “Itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km, ada yang nempel,” ungkap pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Untuk diketahui, rencana pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat Indonesia di dekat Makkah itu merupakan hasil tindak lanjut pertemuan antara Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman al Saud atau Crown Prince MBS. 

    Bahkan, Rosan menyebut pihak Arab Saudi bakal mengubah aturan untuk memperbolehkan kepemilikan tanah di Makkah oleh pihak asing guna pembangunan Kampung Haji itu. 

    “Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak pilih. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya,” ungkapnya. 

    Pria yang pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu lalu menuturkan, pemerintah Indonesia sudah diminta untuk mengajukan rancangan infrastruktur Kampung Haji. Desain lokasi tersebut sudah harus dilakukan pada Oktober 2025 ini. 

  • Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah Nasional 30 Juli 2025

    Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah Nasional 30 Juli 2025

    Arab Saudi Disebut Ubah Aturan, Pihak Asing Boleh Punya Lahan di Mekkah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    CEO Danantara
    Rosan Roeslani
    mengungkapkan, pemerintah
    Arab Saudi
    sedang mengubah aturan agar pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di
    Mekkah
    .
    “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu
    freehold
    , hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Rosan menuturkan, perubahan undang-undang itu ditargetkan bakal selesai pada Januari 2026 mendatang.
    Setelah undang-undang itu diubah, pemerintah Indonesia akan segera membeli lahan di Mekkah untuk dibangun
    kampung haji Indonesia
    .
    “Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Mekah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi,” kata dia.
    Rosan mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi juga sudah menawarkan sejumlah lahan di Mekkah yang dapat menjadi lokasi berdirinya kampung haji Indonesia.
     
    Lokasi dan karakteristik lahan itu pun beragam, ada yang jaraknya begitu dekat dengan Mekkah, ada pula yang jaraknya cukup jauh tapi lebih luas dibandingkan dengan yang dekat.
    “Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektar gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ‘oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram’, ada memang, tapi masih ada penduduknya,” kata Rosan.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi juga bersedia untuk merelokasi para penduduk yang lahan tempat tinggalnya dijadikan lokasi kampung haji Indonesia.
    Rosan menegaskan tidak ada barter antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dengan kemudahan yang diberikan untuk membangun kampung haji tersebut.
    Ia menyatakan, hal ini merupakan buah dari pertemuan antara Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman pada beberapa waktu lalu.
    “Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke
    Crown Prince
    MBS dan disetujui sehingga prosesnya ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden insya Allah bisa terlaksa,” kata Rosan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa M8,7 Guncang Rusia, Pemerintah Antisipasi Tsunami di Pesisir RI

    Gempa M8,7 Guncang Rusia, Pemerintah Antisipasi Tsunami di Pesisir RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan pemerintah telah mempersiapkan langkah evakuasi untuk mengantisipasi terjadinya tsunami pascagempa di semenanjung Rusia dengan kekuatan 8,7 magnitudo (M8,8).

    “Pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, TNI/Polri Basarnas dan BMKG menyiapkan Posko Tanggap Darurat, menyiapkan personel di lapangan untuk siap dalam mendukung dan melaksanakan evakuasi termasuk dengan pengamanan jalur evakuasi, pengendalian massa, menjaga fasilitas vital di pesisir,” kata Budi Gunawan dikutip dari Antara, Rabu (30/7/2025). 

    Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah pesisir Indonesia berpotensi mengalami kenaikan air laut hingga 0,5 meter akibat gempa tersebut.

    Wilayah yang kemungkinan terdampak yakni Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara. BMKG pun telah mengaktifkan peringatan dini tsunami dengan level Waspada atau Siaga untuk beberapa wilayah tersebut.

    Karenanya, lanjut BG, pemerintah daerah harus berupaya mengurangi aktivitas masyarakat di pantai, pelabuhan, dan memutakhirkan peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan berakhirnya ancaman tsunami.

    “Seluruh komponen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah siap untuk antisipasi dengan bergerak cepat dan tepat,” kata BG.

    “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tambah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

    Sebelumnya diberitakan, BMKG meminta pantai di Indonesia segera dikosongkan lantaran bakal terdampak tsunami akibat gempa Rusia M8,7 yang terjadi hari ini, Rabu (30/7/2025). 

    Dalam catatan BMKG, setidaknya ada 10 wilayah yang bakal terimbas gempa ini Talaud, Gorontalo, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, hingga Jayapura.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta agar seluruh pantai di lokasi tersebut agar dikosongkan menjelang datangnya tsunami yang diprediksi tiba di wilayah tengah 02.00 WITA dan timur 04.00 WIT.

    “Itu mohon sebelum waktunya datang itu pantai sudah dikosongkan,” ujar Dwikorita dalam konferensi pers di BMKG, Rabu (30/7/2025).

    Dia juga meminta agar masyarakat segera menjauh dari pantai menuju tempat lebih tinggi. Menurutnya, saat ini masih ada cukup waktu untuk melakukan evakuasi.