Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Keluarga Terkaya di Dunia Punya Kekayaan Fantastis, Nilainya 16 Kali Lipat dari Kerajaan Inggris

    Keluarga Terkaya di Dunia Punya Kekayaan Fantastis, Nilainya 16 Kali Lipat dari Kerajaan Inggris

    GELORA.CO – Status keluarga terkaya di dunia ternyata milik keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi, Keluarga Saud. Diperkirakan kekayaan tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 1,4 triliun dolar AS atau setara Rp22,63 kuadriliun (kurs Rp16.165 per dolar).

    Angka tersebut bahkan melampaui kekayaan yang dimiliki keluarga kerajaan Inggris yang diperkirakan memiliki harta mencapai 88 miliar dolar AS atau setara Rp1,42 kuadriliun.

    Kekayaan mereka terutama berasal dari kepemilikan real estate dan merek keluarga. Aset berharga mereka meliputi Kadipaten Cornwall dan Lancaster yang sangat menguntungkan, Hotel Savoy yang bergengsi, dan Somerset House senilai 755,4 juta dolar AS atau setara Rp12,21 triliun.

    Adapun, kekayaan pribadi Raja Charles III diperkirakan mendekati 772 juta dolar AS setara Rp12,47 triliun, menjadikannya orang terkaya ke-258 di Britania Raya.

    Melansir Sarajevo Times, harta yang dimiliki keluarga kerajaan terkaya di dunia, Keluarga Saud juga bahkan melampaui orang-orang terkaya di dunia, termasuk Elon Musk, Larry Ellison hingga Mark Zuckerberg. 

    Orang terkaya di dunia, Elon Musk memiliki kekayaan bersih sebesar 416 miliar dolar AS atau setara Rp6.724 triliun, pundi-pundi Larry Ellison mencapai 291 miliar dolar AS atau setara Rp4.704 triliun, serta harta Mark Zuckerberg senilai 269 miliar dolar AS atau setara Rp4.348 triliun, menurut data Forbes.

    Kekayaan Keluarga Saud yang luar biasa sebagian besar berasal dari cadangan minyak yang melimpah, kumpulan istana megah, jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan koleksi seni yang sangat berharga.

    Monarki Timur Tengah tersebut mengalami peningkatan kekuasaan dan kekayaan yang eksponensial selama 50 tahun terakhir.

    Keluarga kerajaan Saudi diperkirakan memiliki hampir 15.000 anggota, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di antara 2.000 kerabat. Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, yang telah memerintah sejak 2015, merupakan kepala resmi keluarga kerajaan. 

    Putra dan pewarisnya yang paling terkemuka, Mohammed bin Salman Al Saud, menjabat sebagai penguasa de facto Arab Saudi.

    Menurut laporan, Saudi telah sangat aktif dalam beberapa tahun terakhir dalam memperluas aset mereka. Mereka mengakuisisi Chateau Louis XIV Prancis senilai 300 juta dolar AS, lukisan Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, seharga 450 juta dolar AS, dan beberapa kapal pesiar senilai 500 juta dolar AS. Angka tersebut tampak kecil mengingat total kekayaan keluarga kerajaan yang melimpah.

  • Ketum PDIP Saat Ini Diwakili Saya

    Ketum PDIP Saat Ini Diwakili Saya

    GELORA.CO -Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2025 di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Puan mengawali pidatonya dengan menyebut sejumlah nama-nama pejabat dan elite politik sebagai bentuk penghormatan dalam sidang tahunan ini.

    Sambil tersenyum, Puan Maharani mengatakan dirinya mewakili Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak hadir.

    “Ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan dalam sidang.

    Ucapan Puan itu mendapatkan sambutan dan tepuk tangan seluruh anggota dewan dan pejabat yang hadir dalam sidang tahunan 2025 ini.

    Tampak hadir dalam barisan tamu kehormatan yakni Presiden AIPA sekaligus Ketua DPR Malaysia, Tan Sri Dato’ (Dr.) Johari bin Abdul, Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Maria Fernanda Lay.

    Kemudian, Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng dan Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam E. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama antarlembaga legislatif ASEAN dan mencerminkan peran aktif Indonesia dalam mempererat diplomasi parlemen kawasan

  • JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menyatakan tujuan akhir dari perdamaian di Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Proses perdamaian Aceh tidak mudah dan telah melalui perjalanan panjang. Ada tiga kali upaya perundingan sebelum akhirnya berhasil. Tahun 2002, inisiatif perdamaian mulai dijalankan dan Tsunami tahun 2004 mempercepat proses tersebut,” kata Jusuf Kalla secara daring dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh di UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

    Dalam pidato perdamaian dan penyerahan penghargaan kepada tokoh terlibat perdamaian Aceh oleh UIN Ar Raniry yang disampaikan secara daring tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi dorongan utama dalam rekonstruksi dan jaminan kehidupan masyarakat yakni tercapainya perdamaian.

    Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan permintaan maaf tidak bisa hadir secara fisik karena pesawat yang ditumpanginya menuju Aceh harus kembali usai lepas landas sepuluh menit karena permasalahan mesin akibat burung.

    Menurut dia tanpa terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca luluh lantak akibat musibah besar pada penghujung tahun 2004 itu.

    Ia menuturkan konflik yang mendera Aceh kala itu menimbulkan korban besar, baik dari masyarakat maupun aparat. Pada masa itu, siang hari operasi TNI, malam hari operasi GAM. Di mana masyarakat tidak menikmati kebebasan secara utuh.

    Dalam pidato perdamaian itu, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pihak, mempelajari semua akar permasalahan guna menyelesaikan permasalahan di Aceh serta melibatkan tim yang baik, dirinya mengutuskan tim untuk perundingan dengan target selesai dalam enam bulan pasca musibah besar melanda Aceh, karena rekonstruksi pasca tsunami akan dimulai pada bulan ke-6.

    Menurut dia tanpa perdamaian, pembangunan tidak mungkin berjalan. Masyarakat di daerah itu sudah lelah, malam tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan.

    “Kita sangat bersyukur akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui dialog. Dialog adalah bentuk kehormatan bagi semua pihak. Semua merasa dihormati dan dihargai. Alhamdulillah Aceh kini masyarakat bisa menikmati kopi hingga larut malam, di mana dulu toko-toko lebih cepat tutup,” katanya.

    Ia mengatakan dengan perdamaian tersebut rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan maksimal sebanyak 50 negara di dunia membantu pemulihan kembali Aceh termasuk dari dana Pemerintah Pusat.

    Karena itu ia mengajak seluruh komponen untuk mengisi perdamaian Aceh yang kini telah memasuki dua dekade dengan berbagai upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita harus bergerak cepat, masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan maju. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan terlena dengan masa lalu,” katanya.

    Menurut dia Aceh harus terus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yakni sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri agar seimbang dengan daerah lainnya.

    “Semangat Aceh sangat luar biasa sejak ratusan tahun untuk pembangunan. Esensi penting dari perdamaian adalah meningkatkan kesejahteraan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

    Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan pihaknya memberikan penghargaan tokoh perdamaian kepada M Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh terlibat dalam perdamaian Aceh.

    “Penghargaan yang kita berikan kepada para tokoh perdamaian Aceh sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat perdamaian,” katanya.

    Ia mengatakan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh kunci yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan perundingan dan perdamaian di Aceh.

    Adapun penerima penghargaan perdamaian dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, Malik Mahmud Al-Haythar (Wali Nanggroe Aceh dan Ketua Juru Runding GAM di Helsinki, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Prof. Hamid Awaluddin, (Ketua Juru Runding RI di Helsinki & Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia (2008);

    Kemudian Mr. Juha Christensen (Negosiator dari Finlandia yang memainkan peran penting dalam perdamaian Aceh), Sofyan A Djalil (Anggota Tim Perunding RI di Helsinki dan Tokoh Aceh Jakarta), Nur Djuli (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Zaini Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Bakhtiar Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki) dan Nurdin Abdurrahman (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki)

    Selanjutnya Irwandi Yusuf (Kepala Perwakilan GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) dan Mantan Gubernur Aceh), Zakaria Saman, Shadia Marhaban (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Teuku Hadi (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Tengku Nasruddin Bin Ahmad, Perunding GAM CoHA;, Teuku Kamaruzzaman, Perunding GAM CoHA, Amni Ahmad Marzuki, Perunding GAM CoHA, Cut Farah Meutia (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo) dan Erwanto (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo).

    Kemudian almarhum Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe, almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Cut Nur Asikin, Tokoh Perempuan Aceh Pejuang Referendum Aceh, Alm. Jafar Siddik Hamzah dan Munawar Liza Zainal.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Bea Cukai bersama unsur gabungan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan koli barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Operasi ini menjadi bukti nyata efektivitas pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan dalam memperkuat pengawasan perbatasan dan jalur laut rawan penyelundupan.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi erat antarinstansi.

    “Pencegahan penyelundupan ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bea Cukai, BIN, BAIS, TNI, dan Polri berjalan efektif. Satgas Pemberantasan Penyelundupan menjadi payung koordinasi yang memperkuat langkah bersama dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara,” ujarnya.

    Kronologi Penindakan

    Penggagalan penyelundupan yang disebut terbesar ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai akan adanya penyelundupan barang impor ilegal melalui jalur laut di wilayah Jambi. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai melakukan pendalaman informasi bersama tim gabungan BIN, BAIS, TNI dan Polri sejak awal bulan Agustus 2025.

    Pada Minggu (10/8/2025), tim gabungan mendapati dua kapal kayu asal Port Klang, Malaysia, yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Kapal pertama, KLM. Airlangga (GT 168), melaporkan membawa berbagai barang seperti fishing equipment, penyemprot insektisida, dan barang lainnya. Kapal kedua, KLM. Arya Dwipa Arama (GT 469), melaporkan muatan seperti PVC wallpaper, filling cabinet, dan barang lainnya. Tim gabungan pun segera menuju lokasi sandar kapal dan melakukan pengawasan bongkar barang.

     

  • Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Beda dari Seleksi Umum, Ini Tahapan CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 hanya membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan.

    Pada tahun ini, seleksi CPNS tidak dibuka untuk masyarakat umum. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya yang direkrut memiliki kompetensi spesifik di bidangnya.

    “Pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM aparatur negara yang unggul. Dengan sinergi antar instansi dan partisipasi masyarakat, seleksi Sekolah Kedinasan TA 2025 diharapkan mampu mencetak generasi pelayan publik yang profesional dan berintegritas,” kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif dalam siaran pers resmi yang dikutip dari situs BKN, Kamis (14/8).

    Tahapan seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan ini juga dilakukan berbeda dengan seleksi umum.

    Biasanya seleksi umum meliputi Administrasi, SKD, SKB, dan wawancara. Namun untuk jalur sekolah kedinasan tahapannya meliputi seleksi administrasi, SKD, tes CAT dan Non CAT oleh BKN.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan saat ini telah sampai pada pelaksanaan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

    Berikut ini jadwal lengkap pelaksanaan CPNS jalur sekolah kedinasan yang dibuka pada 2025:

  • Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 yang Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dibuka oleh pemerintah sejak 29 Juni 2025.

    Sayangnya, seleksi CPNS tahun ini tidak dibuka untuk umum. Pemerintah fokus membuka lowongan CPNS melalui jalur sekolah kedinasan.

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    MenpanRB Jamin Seleksi Transparan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Jadwal CPNS 2025

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

  • Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    Prabowo Rapat Isu Keamanan, Ketahanan Pangan dengan BIN-BGN

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara untuk rapat membahas isu-isu strategis, termasuk di antaranya situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan rapat terbatas itu berlangsung tertutup diikuti oleh sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam rapat yang sama, Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengikuti rapat terbatas tersebut.

    Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, mendengarkan laporan dari jajarannya mengenai situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional, serta isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” kata Seskab Teddy dilansir ANTARA, Selasa, 12 Agustus.

    Selepas rapat bersama Presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut dirinya melaporkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis per 11 Agustus 2025. Dadan menyebut realisasi APBN untuk MBG per hari ini mencapai Rp8,2 triliun.

    Dari realisasi anggaran untuk MBG itu, BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan.

    Dadan kemudian menjelaskan Rp8,2 triliun yang digelontorkan untuk MBG itu difokuskan untuk mengintervensi asupan gizi kepada anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.

    BGN sendiri menargetkan hingga akhir Agustus 2025 ada 8.000 SPPG beroperasi, terutama yang dibiayai oleh APBN, dengan target penerima sampai dengan mendekati 20 juta.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan mengungkap strateginya untuk mencapai target mendekati 20 juta penerima MBG pada akhir Agustus 2025.

  • BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selama ini, Dadan mengamini bahwa seluruh SPPG yang beroperasi masih dibangun melalui pendanaan mitra.

    “Ya, untuk dana APBN memang kami sedang berusaha secepat mungkin melakukannya,” kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

    Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG dari APBN akan dilakukan melalui dua mekanisme. Sehingga memang ada prosedur cermat yang harus dilalui oleh lembaganya.

    Apalagi, kata Dadan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya untuk mendukung target nasional pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    “Ada nanti yang melalui e-katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan,” pungkas Dadan.

    Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

    SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

    Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

    Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

    “Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tandas Dadan.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dirinya turut hadir dalam rapat dengan Perum Bulog bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas strategi pemerintah terkait distribusi beras.

    “Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Namun, Dadan menegaskan bahwa teknis distribusi beras bukan menjadi ranah kewenangan BGN.

    “Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandas Dadan.

    Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

  • Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Singgung Niat Awal Jokowi

    Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Singgung Niat Awal Jokowi

    GELORA.CO – Pembagian kuota tambahan haji 2024 dianggap tidak sesuai dengan niat awal Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi ketika meminta tambahan kepada pemerintah Arab Saudi. 

    Niat awalnya untuk mengurangi masa tunggu haji reguler, namun nyatanya dibagi ke haji khusus.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa perkara ini diawali adanya kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2023 lalu.

    “Itu Presiden (Jokowi) kan meminta tambahan kuota, dengan alasan bahwa antrian, antrian itu maksudnya yang di reguler ya, antrian itu sudah mencapai 15 tahun lebih ini. Nah, maka Pak Presiden meminta kuota ke pemerintah Arab Saudi. Dan dikabulkan atau diberikan yaitu sebanyak 20 ribu kuotanya,” kata Asep seperti dikutip RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.

    Sehingga kata Asep, kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dipergunakan seluruhnya untuk haji reguler.

    “Seharusnya yang 20 ribu itu kan semuanya dimasukkan ke reguler. Supaya waktu tunggunya menjadi lebih pendek. Tetapi yang terjadi tidak demikian,” terang Asep.

    Pada kenyataannya, kuota tambahan itu dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    “Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal, seperti itu. Kalaupun mau dibagi sudah ada UU 8/2019. Itu pembagiannya untuk yang kuota reguler 92 persen, untuk kuota yang khusus 8 persen. Jadi kira-kira 8 persen itu 8 x 20 ribu, 1.600. Jadi yang kuota regulernya berarti 18.400, harusnya seperti itu,” jelas Asep.

    Asep menyebut, travel haji yang tergabung dalam asosiasi yang mengetahui adanya kuota tambahan itu juga menghubungi Kementerian Agama (Kemenag), mengusulkan agar kuota tambahan dibagi proporsional.

    “Nah ini mereka ini asosiasi ini berpikirnya berpikir ekonomis. Artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau hanya dibagi sekarang 92 persen dengan 8 persen, mereka hanya akan dapat 1.600 kuota. Nah nilainya akan lebih kecil. Apalagi kalau 20 ribu itu semuanya digunakan atau dijadikan kuota yang reguler, mereka bahkan tidak akan dapat tambahan kuotanya atau zonk. Nah makanya mereka berupaya supaya bisa nambah gitu dari 8 persen ini,” terang Asep.

    Hasil keputusan dari asosiasi pun akhirnya diadakan rapat dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenag. Hasil keputusannya pun sesuai dengan keinginan para asosiasi travel dimaksud.

    “Setelah disepakati 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kita dalami. Di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK dari menteri adalah 50-50 itu. Cuman kita sedang mendalaminya. Apakah ini memang bottom up atau top down. Atau memang dua-duanya ketemu di frekuensi yang sama. Yang dari bawah inginnya begitu, yang dari atas juga inginnya begitu. Jadi sama-sama ketemu gitu,” beber Asep.

    Pada Sabtu dinihari, 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kemenag era Yaqut Cholil Qoumas.

    Dalam perkara ini, KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

    Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.

    Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah