Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Israel Serang Pemimpin Hamas di Qatar, Jerman-AS Bereaksi

    Israel Serang Pemimpin Hamas di Qatar, Jerman-AS Bereaksi

    Jakarta –

    Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menggelar konferensi pers, Selasa (09/09).

    Ketika ditanya apakah pembicaraan damai Gaza akan berlanjut, Sheikh Mohammed mengatakan bahwa ia tidak melihat ada hal yang valid dalam pembicaraan saat ini setelah Doha diserang. Namun, ia menegaskan, “Qatar telah mengerahkan segala upaya dan akan melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang di Gaza.”

    Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat (AS), telah menjadi mediator utama antara Israel dan Hamas selama konflik di Gaza.

    Sheikh Mohammed menyalahkan Israel atas gagalnya negosiasi damai dan melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Ia menyebut Netanyahu melakukan “terorisme negara” dan “membawa kondisi negara ke titik yang tidak dapat diperbaiki.”

    Netanyahu menyebut serangan tersebut sebagai “sepenuhnya dibenarkan,” yang dilakukan setelah serangan di Yerusalem dan tewasnya empat tentara Israel di Gaza.

    Perdana Menteri Qatar juga mengatakan bahwa pejabat AS baru memberi peringatan kepada pemerintahnya 10 menit setelah serangan dimulai, dan menyebut serangan itu sebagai “100% pengkhianatan.”

    Kementerian Luar Negeri Qatar sebelumnya menyatakan bahwa klaim bahwa Qatar telah diberi tahu sebelumnya tentang serangan itu adalah “tidak berdasar.”

    “Panggilan dari pejabat AS muncul saat suara ledakan akibat serangan Israel terdengar di Doha,” tulis juru bicara kementerian, Majed al-Ansari, lewat platform X.

    Lewat unggahan di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya telah berupaya memperingatkan Doha, tetapi peringatan tersebut “sayangnya terlambat untuk menghentikan serangan.”

    Sheikh Mohammed menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah bersatu untuk mengendalikan serangan Israel.

    “Hari ini, kita telah mencapai titik balik yang menuntut adanya respons dari seluruh kawasan terhadap perilaku yang sangat brutal,” kata Mohammed sebagaimana dikutip oleh lembaga Al Jazeera.

    Trump: Serangan Israel ke Qatar “bukan keputusan saya”

    Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa keputusan menyerang pemimpin Hamas di Qatar sepenuhnya berasal dari Israel. Ia mengatakan telah mencoba memberi peringatan kepada Doha, tetapi waktunya tidak cukup.

    “Ini adalah keputusan Perdana Menteri Netanyahu, bukan keputusan saya,” tulis Trump di platform Truth Social.

    Trump mengatakan bahwa pemerintahannya menerima informasi mengenai serangan tersebut dari militer AS.

    “Saya segera menginstruksikan Utusan Khusus, Steve Witkoff, untuk memberi tahu pihak Qatar tentang serangan yang akan terjadi. Ia lantas melakukannya, tapi sayangnya terlalu terlambat untuk menghentikan serangan itu,” kata Trump. “Saya memandang Qatar sebagai sekutu dan sahabat kuat Amerika Serikat, dan sangat menyesalkan lokasi serangan tersebut.”

    Meski begitu, Trump juga menegaskan bahwa “menghancurkan Hamas, yang telah mengambil keuntungan dari penderitaan warga Gaza, adalah tujuan yang layak.”

    Trump menyatakan bahwa ia telah meyakinkan Emir dan Perdana Menteri Qatar bahwa “hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di wilayah mereka.”

    “Saya telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Qatar,” tambahnya.

    Jerman: Serangan Israel di Qatar “tidak bisa diterima”

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menelepon Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dan menyatakan bahwa pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Qatar oleh serangan Israel adalah “tidak dapat diterima”.

    Merz memuji upaya mediasi Qatar dalam konflik Gaza untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera, serta memperingatkan potensi meluasnya perang di kawasan.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah merilis pernyataan resmi pemerintah Jerman sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

    “Serangan Israel di Doha tidak hanya melanggar kedaulatan teritorial Qatar, tetapi juga membahayakan seluruh upaya kami dalam membebaskan para sandera,” ujar Wadephul.

    Ia juga menyatakan sangat prihatin terhadap keselamatan para sandera yang masih berada di tangan Hamas, termasuk warga negara Jerman.

    Wadephul menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan “meninggalkan aksi teror terhadap Negara Israel.”

    “Eskalasi saat ini juga merupakan akibat dari serangan teroris Hamas yang mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023,” tambahnya.

    Meski Jerman merupakan sekutu kuat Israel, belakangan negara tersebut mulai mempertanyakan tindakan Israel di Gaza, terutama terkait krisis kemanusiaan yang dialami warga sipil di wilayah tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar” di sini:

    (ita/ita)

  • Hamas Bilang 6 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Qatar

    Hamas Bilang 6 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Qatar

    Doha –

    Kelompok Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas.

    Hamas, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), menambahkan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.

    Otoritas Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan kelompok tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan “kegagalan musuh untuk membunuh saudara-saudara kita dari delegasi negosiasi”.

    Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.

    Serangan Israel itu menuai kritikan langka dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekatnya, dengan Presiden Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Gedung Putih mengatakan bahwa Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut, dan telah memberikan peringatan dini untuk Qatar soal serangan yang akan datang.

    Namun Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang besar, mengakui belum menerima peringatan apa pun dari AS hingga serangan Israel berlangsung di wilayahnya.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan kepada Trump saat keduanya berbicara via telepon bahwa Doha akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan menjaga kedaulatannya.

    Tonton juga video “Hamas: Para Pemimpin Senior Selamat dari Serangan Israel ke Doha” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Putra Mahkota Arab Saudi Kutuk Serangan Israel di Qatar: Aksi Kriminal!

    Riyadh –

    Putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengutuk keras serangan Israel terhadap Qatar. MBS menyebut serangan tersebut sebagai “aksi kriminal”.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), disampaikan MBS saat berbicara via telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada Selasa (9/9) waktu setempat.

    Militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin senior kelompok Hamas yang ada di Doha, ibu kota Qatar, pada Selasa (9/9).

    “Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan solidaritas penuh Kerajaan (Saudi) dengan … Qatar dan menegaskan kecaman atas serangan secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara Qatar, yang merupakan aksi kriminal dan pelanggaran berat terhadap hukum dan norma internasional,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    MBS, menurut SPA, juga menekankan bahwa “Kerajaan (Saudi) mengerahkan seluruh kemampuannya” untuk mendukung Qatar dan langkah-langkah yang diambilnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, secara terpisah, juga menyatakan kecaman untuk serangan Israel terhadap Qatar.

    Otoritas Qatar sebelumnya mengatakan bahwa Israel melancarkan serangan udara terhadap wilayahnya, terutama menargetkan gedung-gedung permukiman yang menjadi tempat tinggal sejumlah anggota biro politik Hamas di ibu kota Doha.

    Belum ada pernyataan resmi dari otoritas Qatar mengenai korban jiwa akibat serangan itu, dan seberapa besar dampak kerusakan yang terjadi.

    Meskipun seorang pejabat senior Hamas, Suhail al-Hindi, menyebut putra dan ajudan negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, tewas akibat serangan Israel tersebut. Suhail memastikan para pemimpin senior Hamas selamat.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya, menegaskan serangan tersebut sebagai operasi independen dan mengatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab penuh.

    “Tindakan hari ini terhadap para pemimpin Hamas adalah operasi Israel yang sepenuhnya independen,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah unggahan media sosial, dilansir Al Jazeera.

    “Israel yang memulainya, Israel yang melaksanakannya, dan Israel bertanggung jawab penuh,” lanjut Netanyahu.

    Serangan Israel itu menuai kritikan negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis. Sedangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv dilaporkan telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Tonton juga video “Inggris dan Prancis Kompak Mengecam Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengocokan ulang atau reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

    Pengganti Menpora

    Dilansir dari Antara, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.

    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Pengganti Menko Polkam

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

     PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

     

  • BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Ramai info yang berkembang yang berasal dari anak Menkeu anyar Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Sri Mulyani adalah agen CIA   

    Info itu muncul di media sosial instagram milik anak Sang Menteri yang bernama Yudo Sadewa, narasi postingannya tertulis dengan kalimat “Alhamdulillah ayah ku berhasil melengserkan Sri Mulyani agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Lalu apakah Pengakuan anak menteri ini sudah diketahui oleh Sri Mulyani?

    Tentunya dari sisi hukum pidana, isi postingan ini merupakan tuduhan serius, bahwasanya “selama ini Sri eks menteri keuangan ternyata adalah agen CIA,” artinya Sri merupakan sosok pejabat penyelenggara negara yang menjadi agen asing atau KOMPRADOR, akhirnya bukan tidak mungkin publik bakal berasumsi tendensius, bahwa ‘Sri selama ini telah membocorkan rahasia Negara RI, kepada pihak asing Amerika’ terkait pendapatan keuangan negara dan kebutuhan belanja negara ? 

    Andai benar pernyataan anak menteri keuangan yang baru ini, maka perbuatan Sri bisa dikategorikan “identik” sebagai agen asing. Dan tentunya ancaman hukuman terhadap spionase cukup berat.

    Oleh karenanya hal ini butuh pendalaman oleh BIN melalui investigasi yang intensif tentang kebenarannya atau sebaliknya, tidak dibiarkan menjadi pertanyaan yang ‘tak berkejelasan’ sehingga dapat menimbulkan fitnah serta high risk berlanjut menjadi konsumsi pihak pihak provokator yang ingin mendiskreditkan penguasa pemerintahan yang sah saat ini, dengan tuduhan lembek atau bahkan dituduh ‘sengaja melindungi agen asing.’ 

    Atau andai benar info anak sang menteri, maka publik patut mempertanyakan pola kinerja BIN selama ini dan tentunya disertai rasa kekhawatiran adanya kebocoran kebocoran rahasia negara disektor penting lainnya.   

    Untuk itu publik berharap agar Sri segera mengkonfirmasi secara elegan dan transparan atas kebenaran atau ketidakbenaran berita ini. 

    Selebihnya selain Yuda Sadewa butuh dimintai klarifikasi apakah akun instagram tersebut benar miliknya berikut postingannya? Tentu orangtuanya Purbaya Sadewa juga perlu dimintakan klarifikasi terhadap kebenaran substansi narasi postingan di instagram dimaksud, walau postingan dan akunnya sudah terhapus atau sengaja dihapus, dikarenakan sudah sempat dibaca dan tersebar, namun nyatanya sudah menjadi warta konsumsi publik dan dokumentasi publik.

    Dan secara tanggungjawab moralitas orang tua, andai benar sumber berita ini datangnya dari akun dan postingan anak sang menteri diluar pertanggungjawaban hukum diri Si Anak (Yuda) tentang ‘kebenaran atau tidaknya isi postingan, maka sebaiknya Presiden Prabowo mencopot Purbaya dari jabatan Menkeu dan menggantikannya dengan yang baru dan qualified dan tidak menerbitkan kerusuhan pubik  yang bisa mengacaukan konsentrasi kinerja KMP.  

  • RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029 Nasional 9 September 2025

    RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029 Nasional 9 September 2025

    RUU Polri Diusulkan Masuk Prolegnas 2025-2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.
    Informasi ini disampaikan Bob saat memimpin Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 yang digelar Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).
    “Kami informasikan bahwa Badan Legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU tahun 2025-2029,” kata Bob, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Baleg juga mengusulkan sejumlah RUU lain untuk masuk dalam Prolegnas 2025-2029, yakni RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin), RUU Kawasan Industri, RUU Patriot Bond, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Satu Data Indonesia, RUU Pekerja Lepas Indonesia, RUU Pekerja Platform Indonesia, dan RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
    “Ada satu lagi ini BUMD ya, sudah masuk di
    long list
    ya,” kata Bob.
    Bob menyebut, Baleg DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset, RUU Kawasan Industri, dan RUU Kadin untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025.
    Dengan demikian, kata dia, tidak lagi perlu ada perdebatan terkait siapa pihak yang mengusulkan RUU Perampasan Aset.
    “Ini tetap sebagai inisiatif DPR. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025,” tutur Bob.
    Diketahui, RUU Polri sempat menjadi sorotan dan menuai kritik dari masyarakat sipil karena dinilai membuat kewenangan Polri tumpang tindih dengan lembaga lain.
    Di antara pasal yang dipersoalkan meliputi perluasan kewenangan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam penyadapan yang tumpang tindih dengan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN).
    Kemudian, ada juga pasal yang mengatur kewenangan polisi dalam mengawasi dan mengamankan ruang siber yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Respons PDIP Usai Prabowo Reshuffle Budi Gunawan dari Menkopolkam

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pencopotan BG telah sesuai Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo, Senin (8/9/2025)

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • 2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kaget Presiden Prabowo Subianto turut me-
    reshuffle
     Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.
    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya,” katanya dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Mahfud tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Prabowo mengganti Budi Gunawan.
    Namun dia menilai penggantian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam kemungkinan besar tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
    “Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya,” tuturnya.
    Karena menurut Mahfud, seorang pemimpin tidak harus selalu tampil dan bisa berkoordinasi dalam senyap.
    Terlebih, latar belakang Budi Gunawan adalah intelijen yang biasa bergerak dalam senyap.
    Dia meyakini ada pertimbangan lain di balik pergantian Budi Gunawan yang lebih mengarah pada pertimbangan politis.
    “Saya kira pertimbangan politis lain,” katanya.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) imbas demo ricuh akhir Agustus 2025 lalu.
    Ia menyatakan, tidak ada hal yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo me-reshuffle Budi Gunawan.
    “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” kata Prasetyo Hadi usai pelantikan menteri baru dan menteri pengganti di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Prasetyo menyatakan, reshuffle menteri adalah bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden.
    “Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh,” ucap dia.
    Sebagai informasi, Prabowo mereshuffle lima menterinya pada Senin (8/9/2025) sore.
    Lima menteri yang diganti yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
    Sedangkan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya.
    Budi Gunawan sendiri lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1959. Kariernya dimulai dari jabatan Kapolsekta Tanjung Karang Barat, Poltabes Bandar Lampung, pada 1986.
    Setelah itu, Budi banyak berkecimpung di bidang lalu lintas, di antaranya Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992) dan Kabag Lantas Polwil Lampung (1995).
    Nama Budi Gunawan sendiri dikenal setelah menjadi ajudan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004.
    Selepas itu, ia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi (2008-2009), Kapolda Bali (2012), hingga Wakapolri (2015-2016).
    Puncak kariernya datang ketika ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016.
    Jabatan ini diembannya hingga 2024 sebelum akhirnya dipercaya Presiden Prabowo menjadi Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.

    Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.

    Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.

    Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.

    Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.

    “KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

    Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]