Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Dipimpin Wapres Gibran, Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata Berlangsung Khidmat

    Dipimpin Wapres Gibran, Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata Berlangsung Khidmat

    Jakarta, Beritasatu.com – Upacara Hari Pahlawan 2024 digelar dengan khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/11/2024) pagi. Upacara ziarah nasional ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Upacara yang dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Suryadarma Kolonel Penerbang Lucky Indrawan dimulai tepat pukul 07.50 WIB. Wapres Gibran memasuki lapangan upacara sebagai inspektur, didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Rangkaian upacara diawali dengan sirene yang berbunyi selama 60 detik, sebagai penghormatan atas pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Selanjutnya, Gibran meletakkan karangan bunga di tugu TMP Kalibata, dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

    Prosesi upacara Hari Pahlawan kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan. Wakil Presiden Gibran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan sejumlah tamu undangan memulai prosesi ini dengan menaburkan bunga di makam Presiden ke-3 BJ Habibie.

    Setelah itu, dengan diiringi lagu Gugur Bunga, Gibran melanjutkan prosesi tabur bunga di makam Wakil Presiden ke-3 Adam Malik, Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden ke-5 Soedharmono, Hasri Ainun Habibie, dan Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono).

    Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga turut serta dalam prosesi tabur bunga di makam pahlawan lainnya. Para tamu undangan, termasuk anggota Kabinet Merah Putih dan keluarga para pahlawan, secara bergantian menghormati jasa para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa.

    Hadir dalam upacara tersebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah menteri seperti Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Selain itu, turut hadir juga sejumlah wakil menteri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin.

    Upacara Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh putri pertama Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum peringatan Hari Pahlawan 2024.

  • Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara Regional 10 November 2024

    Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara Regional 10 November 2024

    Lecehkan Gadis Pemohon KTP, Pejabat Nunukan Dituntut 5 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Abdul Hapid Bin Syafarudin, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, Kalimantan Utara, dituntut
    hukuman penjara
    selama 5 tahun atas dugaan
    pelecehan seksual
    terhadap seorang gadis yang sedang mengajukan
    permohonan KTP
    .
    Sidang ini berlangsung pada Rabu, 8 Mei 2024, dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Andreas Sihite secara tertutup.
    Selain itu, JPU juga meminta Hakim untuk menetapkan barang bukti berupa 
    baju wanita lengan panjang warna coklat, 
    baju manset lengan panjang coklat dan celana panjang wanita coklat. Lalu Jilbab pashmina bermotif dengan warna coklat kombinasi abu-abu.
    Barang bukti tersebut diminta untuk dirampas dan dimusnahkan.
    Sebelumnya, seorang gadis berinisial SF (21), warga Jalan Muhammad Hatta, Nunukan, mengaku telah dilecehkan oleh Abdul Hapid saat mengurus KTP.
    SF menceritakan bahwa perlakuan tidak senonoh tersebut terjadi pada 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA.
    SF datang ke Disdukcapil tanpa membawa dokumen persyaratan pembuatan KTP, karena sejak usia 6 tahun ia tinggal di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
    Ia diminta masuk ke ruangan oknum ASN yang menjabat sebagai kepala bidang.
    Di dalam ruangan, Abdul Hapid menanyakan apakah SF memiliki tato dan meminta SF untuk menunjukkan kedua lengannya.
    “Saya terpaksa kasih lihat dia. Saya naikkan lengan baju sampai bahu. Masih lagi dia tanya apakah rambut saya pirang. Karena kalau pirang tidak bisa dibuatkan KTP. Dia ancam robek berkas saya kalau tidak mau kasih tampak rambut,” ungkap SF.
    Lebih lanjut, oknum ASN tersebut meminta SF untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai syarat untuk mendapatkan KTP.
    SF yang tidak hafal lagu tersebut meminta waktu tiga hari untuk menghafalnya.
    Dalam situasi yang menegangkan, SF hanya bisa diam ketika Abdul Hapid menutup pintu ruangan dan menarik paksa kepalanya.
    “Sambil memegang pegangan daun pintu, kepala saya ditarik paksa. Selanjutnya, dia mendaratkan ciuman di wajah sampai bibir saya, dan menggerayangi tubuh saya,” cerita SF.
    SF berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri, kemudian keluar dari ruangan dalam keadaan menangis.
    “Sempat ada yang tanya mengapa saya menangis, saya sangat malu bicara kalau saya dilecehkan. Saya hanya jawab kalau saya tidak hafal lagu Indonesia Raya,” tuturnya sembari menahan tangis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Isu Kencan, Agensi Klarifikasi Hubungan Jung Woo-sung dan Shin Hyun-bin

    Bantah Isu Kencan, Agensi Klarifikasi Hubungan Jung Woo-sung dan Shin Hyun-bin

    Jakarta, Beritasatu.com – Agensi kedua artis Korea Selatan, Jung Woo-sung dan Shin Hyu-bin mengklarifikasi rumor yang beredar mengenai hubungan romantis yang terjadi antara kedua aktor tersebut. Mereka membantah pemeran utama dalam serial drama Korea Tell Me That You Love Me yang tayang pada 2023 itu berkencan. 

    Dilansir dari Soompi, pada Sabtu (9/11/2024), agensi yang menaungi Jung Woo-sung dan Shin Hyun-bin membantah keras rumor yang mengeklaim keduanya sedang menjalin hubungan asmara.

    Agensi Artist Company, yang mewakili Jung Woo-sung, menyatakan rumor tentang hubungan kencan antara keduanya sepenuhnya tidak benar.

    “Berita yang beredar tidak benar, mereka tidak sedang berkencan,” kata agensi.

    Mereka juga menyebut, rumor yang beredar mengenai barang-barang yang dikaitkan dengan kedua aktor sebagai dugaan yang tidak pernah terbukti kebenarannya.

    Sementara itu, Yooborn Company, agensi yang menaungi Shin Hyun-bin, juga menegaskan gosip yang menghubungkan Shin Hyun-bin dengan Jung Woo-sung tidaklah benar.

    Jung Woo-sung dikenal melalui berbagai peran ikoniknya, seperti dalam film A Man of Reason (2023), The Good, The Bad, The Weird (2008), dan A Moment to Remember (2004). 

    Selain itu, ia juga berperan dalam serial drama seperti Padam Padam (2011-2012), Delayed Justice (2020-2021), dan Tell Me That You Love Me (2023). Jung Woo-sung akan menjadi pemeran utama dalam serial Made in Korea, yang dijadwalkan tayang pada 2025 mendatang.

    Sementara itu, Shin Hyun-bin juga terkenal melalui perannya dalam Tell Me That You Love Me (2023), Cinderella at 2AM (2024), dan Hospital Playlist (2020). Ia juga tampil dalam berbagai film, seperti Cheer Up, Mr Lee (2019), Sunset in My Hometown (2018), dan Confidential Assignment (2017).

    Jung Woo-sung dan Shin Hyun-bin hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi mengenai isu kencan tersebut.

  • Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Desk Pilkada Berperan Penting Wujudkan Stabilitas Politik di Awal Pemerintahan

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.

    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.

    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.

    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.

    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.

    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.

    Jakarta: Inisiatif Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pilkada mendapatkan dukungan kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desk Pilkada dinilai memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim politik damai dan stabil, terutama menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
     
    Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Desk Pilkada menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga stabilitas politik di masa transisi pemerintahan.
     
    “Pilkada serentak ini berlangsung pada waktu yang cukup sensitif, di mana kita baru saja memasuki awal pemerintahan yang baru. Desk Pilkada diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung stabilitas politik nasional,” kata Zulfikar.
    Desk Pilkada didukung oleh sinergi 17 kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Zulfikar melihat kolaborasi antar lembaga ini sebagai langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan adil. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan potensi konflik, terutama di 21 provinsi yang diidentifikasi rawan, dapat diminimalisir.
     
    “Desk Pilkada adalah bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mengawal proses demokrasi yang damai. Ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru,” tambah anggota DPR Fraksi Partai Golkar tersebut.
     
    Selain menjaga ketenangan selama proses Pilkada, Desk Pilkada juga dinilai dapat berkontribusi pada pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di angka 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025. Menurutnya upaya ini akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat.
     
    Dalam pandangan Zulfikar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Pilkada yang damai. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal menjadi kunci keberhasilan Desk Pilkada dalam menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan Prabowo.
     
    “Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk Desk Pilkada. Kini saatnya kita, sebagai masyarakat, turut mendukung upaya tersebut dengan menjaga ketertiban dan kedamaian di lingkungan masing-masing dan tentunya Pilkada berlangsung jujur, adil tanpa kecurangan dan kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat,” tutup Zulfikar Wakil Rakyat asal Dapil Jatim III tersebut.
     
    Dengan adanya Desk Pilkada, harapannya pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar dan bebas dari konflik, sehingga pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan dan pencapaian target-target nasional di masa depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar 9 Kepala Negara yang Untung-Rugi Trump Jadi Presiden AS Lagi

    Daftar Isi

    Mereka yang Untung

    Mereka yang Dirugikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kembalinya Donald Trump untuk duduk sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membawa ramalan baru terkait arah geopolitik Negeri Paman Sam. Pasalnya, kemenangannya mungkin akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara dunia, namun juga dapat menjadi bumerang bagi sebagian negara.

    Berikut daftar pemimpin yang diuntungkan dan dirugikan oleh kemenangan Trump dikutip Hindustan Times, Sabtu (9/11/2024):

    Mereka yang Untung

    1. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Kembalinya Trump dipandang sebagai perkembangan positif bagi Modi, yang telah menjalin hubungan yang kuat dengan mantan presiden AS tersebut. Kedua pemimpin saling memuji di depan umum dan membangun hubungan pribadi selama bertahun-tahun.

    Dengan kembalinya Modi menjadi PM, kemungkinan besar Modi akan terus diuntungkan dari posisi yang menguntungkan, karena fokus pada hubungan bilateral yang kuat akan sejalan dengan kebijakan Trump.

    Sikap Trump dalam merundingkan perdamaian dengan Rusia dapat memungkinkan Modi untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Moskow, yang merupakan mitra utama bagi India dalam hal energi dan pertahanan.

    2. Putra Mahkota Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS).

    Penguasa de facto Saudi MBS itu akan melihat peluang untuk menghidupkan kembali upaya pakta keamanan dengan AS. Trump, yang memainkan peran kunci dalam Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, diperkirakan akan fokus pada perluasan kerangka kerja ini untuk mencakup Arab Saudi.

    Jika Trump berhasil menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel dan kerajaan, hal itu dapat membuka jalan bagi AS untuk memperluas dukungan keamanannya ke Arab Saudi. Hal ini akan memungkinkan kerajaan untuk mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi dan mengurangi kekhawatiran atas potensi ancaman dari Iran.

    3. PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia memiliki hubungan yang tegang dengan Presiden Joe Biden yang akan lengser, tetapi diperkirakan akan menyambut kedatangan sekutu lama di Gedung Putih.

    Donald Trump kemungkinan akan memperkuat dukungan AS untuk Israel. Ini berbeda dengan Biden, yang menghentikan sebagian bantuan militer karena kekhawatiran tentang penderitaan warga sipil Palestina dalam konteks perang Israel terhadap Hamas.

    Trump diperkirakan akan lebih bersimpati terhadap sikap Netanyahu dalam memerangi proksi Iran dan menentang pembentukan negara Palestina, meskipun ada risiko memicu konflik regional yang lebih besar.

    Foto: Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)
    Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump muncul di papan iklan ucapan selamat atas Pemilihan Presiden AS 2024, di Tel Aviv, Israel, 6 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)

    4. Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Putin melihat kembalinya Donald Trump sebagai kesempatan untuk memanfaatkan perpecahan di Barat dan meraup keuntungan lebih lanjut di Ukraina. Presiden AS yang baru diharapkan akan melemahkan persatuan sekutu NATO dan membuat masa depan bantuan untuk Ukraina diragukan dengan kebijakannya yang mengutamakan Amerika.

    Namun, ketidakpastiannya telah menimbulkan kekhawatiran di Kremlin bahwa Trump dapat, dalam jangka pendek, meningkatkan konflik untuk memaksakan penyelesaian pada Putin, dengan konsekuensi yang berpotensi membawa bencana, termasuk konfrontasi nuklir.

    5. PM Italia Giorgia Meloni.

    Meloni telah memposisikan dirinya dengan kuat sebagai pemimpin pro-Atlantik, namun ia tetap menjadi politikus sayap kanan. Meskipun ia telah berjanji untuk bekerja sama dengan kandidat mana pun yang memenangkan pemilihan AS, hubungan dekatnya dengan Elon Musk diharapkan akan memberinya pengaruh terhadap presiden AS yang baru.

    Meloni kemungkinan akan melihat dirinya sebagai jembatan antara NATO, UE, dan Gedung Putih.

    6. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Turki mungkin berharap hubungan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Erdogan dan Trump telah menjaga hubungan yang baik, sering berkomunikasi melalui telepon, dan Erdogan bahkan memanggilnya ‘sahabatku’.Tidak seperti pemerintahan Biden, kembalinya Trump dapat memberi Erdogan akses yang lebih langsung ke Washington.

    Sikap anti perang Trump dan fokus pada perdagangan dapat menguntungkan Erdogan, tetapi kritiknya terhadap Israel dapat menciptakan ketegangan. Selain itu, langkah-langkah terbaru Turki untuk memperkuat hubungan dengan China dapat menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan hubungannya dengan AS.

    7. Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un.

    Selama masa jabatan pertama Trump, Kim dan Trump mengembangkan hubungan yang baik, ditandai dengan surat-surat dan dua pertemuan puncak. Meski begitu, belum ada kesepakatan yang dibuat untuk menghentikan program rudal nuklir Pyongyang.

    Sejak saat itu, Kim telah menolak upaya AS untuk berdialog dan malah memperkuat hubungan dengan Putin, sambil memperluas persenjataan Korut. Dengan kembalinya Trump ke jabatannya, Kim mungkin berharap untuk mengurangi kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut dan melemahkan kerja sama militer yang sedang berkembang antara AS, Jepang, dan Korea Selatan.

    8. PM Hungaria Viktor Orban.

    Sebagai pemimpin nasionalis selama lima periode, Orban telah menjadi salah satu sekutu Trump yang paling setia di Eropa. Orban bahkan memuji Trump saat figur 78 tahun itu terpilih kembali saat dirinya terkena kasus-kasus kriminal yang sedang berlangsung di AS.

    Sekarang, Orban memposisikan dirinya sebagai perwakilan Trump di Eropa, berharap bahwa hubungan pribadinya yang kuat dengan presiden AS yang akan datang akan meningkatkan posisinya di dalam UE.

    Orban telah menghadapi kritik atas kecenderungan otokratisnya dan sikap pro-Rusia. Dia berharap Trump akan segera mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan mengurangi tekanan AS terhadap Hungaria terkait kemunduran demokrasinya.

    9. Presiden Argentina Javier Millei.

    Millei mengambil resiko besar atas kemenangan Trump dan berhasil. Selama pertemuan pertama mereka di bulan Februari, Millei memuji Trump sebagai ‘presiden yang sangat hebat’ dan menyampaikan harapannya agar ia terpilih kembali.

    Milei kini berharap masa jabatan kedua Trump dapat membantu Argentina mengamankan kesepakatan yang lebih baik di Dana Moneter Internasional (IMF), terutama karena negara tersebut berupaya mengganti programnya yang saat ini bernilai US$ 44 miliar (Rp 685 triliun).

    Pemimpin Argentina tersebut juga telah memperkuat hubungan dengan Elon Musk, bertemu dengannya beberapa kali tahun ini, saat miliarder tersebut menjajaki peluang investasi di Argentina.

    Mereka yang Dirugikan

    1. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Meskipun Zelensky termasuk di antara para pemimpin dunia pertama yang memberi selamat kepada Trump, ada kekhawatiran yang berkembang di Kyiv atas kemenangan kader Republikan tersebut. Ukraina khawatir Trump mungkin mendorong konsesi lahan dalam perundingan damai dengan Rusia dan mengurangi dukungan finansial dan militer.

    Pergeseran kepemimpinan AS ini terjadi saat Rusia terus maju dalam kampanyenya untuk mendapatkan lebih banyak wilayah Ukraina di empat wilayah yang telah dianeksasinya. Sementara Biden berhati-hati dalam mendukung aspirasi Ukraina untuk bergabung ke NATO, Trump berjanji untuk mengakhiri perang dalam “24 jam” menunjukkan prioritasnya untuk menyelesaikan krisis dengan cepat.

    2. Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Iran sejauh ini meremehkan dampak kembalinya Trump. Namun kepresidenan Trump telah menutup pintu bagi diplomasi mengenai program nuklir Teheran, yang diharapkan Negeri Persia dapat meringankan ekonominya yang dilanda sanksi.

    Sebagai pendukung kuat Israel, Trump menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran selama masa jabatan pertamanya. Ia mungkin akan semakin mengisolasi Iran dengan memperketat sanksi AS yang sebelumnya ia kenakan.

    Namun, Trump akan menghadapi kawasan yang berubah, karena Iran baru-baru ini memperkuat hubungan dengan Arab Saudi dan UEA.

    Foto: Pertemuan G-20 Trump-Xi (REUTERS/Kevin Lamarque)
    U.S. President Donald Trump poses for a photo with China’s President Xi Jinping before their bilateral meeting during the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    3. Presiden China Xi Jinping.

    Kemenangan Trump datang di saat yang sulit bagi Xi. Ancaman tarif menyeluruh sebesar 60% terhadap barang-barang China dapat menghancurkan perdagangan dengan AS, sehingga merugikan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

    Hal ini menambah ketidakpastian karena pemerintah Xi meluncurkan stimulus besar untuk meningkatkan pertumbuhan dan kepercayaan diri.

    Namun, ada beberapa hal positif. Elon Musk, yang memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan China, dikatakan menarik perhatian Trump. Selain itu, Trump mempertanyakan komitmen AS untuk membela Taiwan, yang dapat sejalan dengan kepentingan China.

    4. PM Jepang Shigeru Ishiba.

    Kemenangan Trump menambah tekanan baru pada pemimpin Jepang, terutama setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dalam pemilihan umum baru-baru ini. Trump sering mengkritik surplus perdagangan Jepang dengan AS dan mendesak Jepang untuk membayar lebih untuk kehadiran militer AS yang berjumlah sekitar 55.000 tentara.

    Jepang sebelumnya menolak tuntutan tersebut, tetapi perjanjian saat ini akan berakhir pada tahun 2026, masa di mana Trump masih menjadi presiden. Selain itu, Jepang mungkin menghadapi tekanan atas ekspor peralatan pembuatan chip ke China, yang ingin dibatasi oleh AS.

    5. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

    Meksiko sedang mengambil persiapan untuk melihat bagaimana Trump akan melaksanakan rencana tarifnya, yang dapat menjadi hambatan bagi Mexico City untuk meningkatkan ekspor ke negara tetangganya di Utara itu melalui nearshoring.

    Sumber kecemasan lainnya adalah tinjauan yang diharapkan pada tahun 2026 atas perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Amerika Utara. Imigrasi juga merupakan isu yang hangat, dengan Trump mengancam akan memberikan tekanan finansial pada Meksiko meskipun tindakan kerasnya telah membantu AS mengurangi migrasi perbatasan menjelang pemilihan.

    6. PM Inggris Keir Starmer.

    Hanya sedikit sekutu Barat tradisional Amerika yang memulai hubungan dari posisi yang lebih sulit dengan Trump daripada Starmer. Baru empat bulan menjabat, Starmer sudah berselisih paham dengan Trump, setelah tim kampanye Republik menuduh partainya yang condong ke kiri mengirim relawan untuk berkampanye bagi kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Starmer menyebut penyerbuan Gedung Capitol AS yang dilakukan pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu sebagai ‘serangan langsung terhadap demokrasi’. Menteri Luar Negerinya, David Lammy, pada tahun 2017 menyebut presiden AS saat itu sebagai ‘sosiopat pembenci wanita dan bersimpati pada neo-Nazi’.

    Baru-baru ini, ia terlibat perseteruan publik dengan Musk, setelah miliarder industri itu mengatakan di Twitter bahwa kerusuhan sayap kanan di Inggris akan menyebabkan perang saudara.

    7. Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Macron sudah memiliki pengalaman bekerja dengan Trump, yang memberinya pengalaman berharga dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa.

    Memang, selama masa jabatan pertama Trump, kedua pemimpin tersebut memproyeksikan aliansi yang mencolok, termasuk dengan makan malam di atas menara Eiffel.

    “Siap bekerja sama seperti yang telah kami lakukan selama empat tahun,” tulis Macron di X.

    Foto: Emmanuel Macron bertemu Trump (AP Photo/ Evan Vucci)
    An interpreter translates for President Donald Trump as French President Emmanuel Macron speaks during a meeting at Winfield House during the NATO summit, Tuesday, Dec. 3, 2019, in London. (AP Photo/ Evan Vucci)

    8. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sekutu Trump di Brasil adalah mantan Presiden Jair Bolsonaro, pesaing politik utama Lula. Lula khawatir bahwa kembalinya Trump dapat memperkuat gerakan politik konservatif yang dipimpin Bolsonaro, yang para pendukungnya berupaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya hanya satu minggu setelah pelantikannya tahun lalu.

    Menjelang pemilu AS, Lula mengatakan dia berdoa untuk kemenangan Harris, seraya menambahkan bahwa Trump telah mendorong kerusuhan antidemokrasi di Capitol setelah kalah dalam pemilihan ulang pada tahun 2021.

    9. Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    Kebencian Trump terhadap pendahulu Scholz, Angela Merkel, memberikan tekanan besar pada hubungan AS-Jerman. Saat itu, Scholz adalah Menteri Keuangan di era Merkel, sehingga akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari hubungan itu.

    Jerman telah menjadi sasaran obsesi Trump selama puluhan tahun dengan mobil dan surplus perdagangannya dan akan kembali menjadi sasaran. Sektor otomotif Jerman adalah industri terbesar di ekonomi terbesar Eropa dan sangat rentan terhadap tarif impor AS yang tinggi, yang saat ini direncanakan Trump.

    (dce/dce)

  • Menko Polkam Budi Gunawan: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan IQ Anak hingga 15 Poin

    Menko Polkam Budi Gunawan: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan IQ Anak hingga 15 Poin

    Bogor, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan hasil riset mengenai pentingnya makan bergizi gratis yang dapat meningkatkan IQ anak hingga 15 poin. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

    Dalam pemaparannya, Budi Gunawan mengacu pada riset yang dilakukan James R Flynn di 72 negara sepanjang 1948-2022. Menurut penelitian tersebut, rata-rata IQ global mengalami peningkatan sebesar 2,2 poin berkat perbaikan asupan gizi.

    “Hasil yang sejalan juga dipublikasikan dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ anak hingga 15 poin,” ungkap Budi Gunawan.

    Untuk mendukung program ini, Budi Gunawan menekankan pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi secara merata. Ia mengingatkan, tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat dan hanya mencapai 1,8 persen.

    Budi Gunawan memaparkan materi dengan tema “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menjadi narasumber dalam panel I rakornas pemerintah pusat dan daerah 2024, yang mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Budi Gunawan juga mengulas pelajaran dari Piagam Madinah, yang mencerminkan pentingnya kerukunan dan stabilitas politik sebagai landasan pembangunan nasional.

    “Menjaga stabilitas membutuhkan kerja sama kita semua. Tidak mungkin satu institusi saja yang menangani stabilitas ini. Semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama,” tegasnya.

    Budi Gunawan menekankan bahwa stabilitas di setiap daerah merupakan tanggung jawab bersama, agar visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat (PHTC atau quick win) dapat berjalan optimal. Program-program tersebut, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta pemberantasan korupsi.

    “Sebagai pimpinan di daerah, peran bapak dan ibu sangatlah penting dalam menyukseskan program-program prioritas ini,” tutupnya.

  • Menko Polkam: Kolaborasi kunci wujudkan Astacita Indonesia Emas 2045

    Menko Polkam: Kolaborasi kunci wujudkan Astacita Indonesia Emas 2045

    “Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,”Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan penguatan kolaborasi dan stabilitas menjadi poin kunci untuk mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

    Hal tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber pada Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan materi berjudul “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Dia menguraikan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah.

    Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

    “Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Astacita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal.

    Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

    “Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

    Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme.

    Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan.

    Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.

    Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

    Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

    “Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” ungkap Budi.

    Selaras dengan Budi Gunawan, narasumber berikutnya Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan program Astacita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki empat peran utama dalam mendukung Astacita.

    Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    Ketiga, memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

    “Yang paling penting adalah, membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” tambah Yusril.

    Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan di perbatasan serta Pos Lintas Batas Negara (PBLN), yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang maupun barang.

    Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya akan memperkuat pengamanan di perbatasan, dengan memastikan pelayanan yang optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024 yang mengusung tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Astacita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah

    Rakornas ini juga dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

    “Untuk itu izinkan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada kepala daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, sekaligus pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain berisi arahan Presiden Prabowo, Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel.

    Masing-masing panel membahas isu strategis, misalnya pada panel pertama yang membahas “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien”.

    Pembicara pada sesi ini, yaitu Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kemudian panel kedua membahas “Kebijakan Nasional Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”. Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Selanjutnya panel ketiga membahas “Program Unggulan Pemerintah Pusat” dengan narasumber, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

    Lalu, untuk panel keempat yaitu membahas “Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai”. Adapun pembicara pada sesi ini, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi,” ujarnya.

    Pada acara Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024
    Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Polkam: Kenaikan UMP harus diperhitungkan dengan tepat

    Menko Polkam: Kenaikan UMP harus diperhitungkan dengan tepat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) dengan tepat demi kebaikan masyarakat.

    “Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” kata Budi Gunawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya yakni dampak jika UMP terlalu tinggi.

    “UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Budi.

    Dia melanjutkan UMP yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu membuat masyarakat perlahan beralih ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

    Situasi ini, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan namun dengan pemberian upah di bawah UMP.

    “Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” jelas dia.

    Karenanya, Budi berharap para kepala daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat, swasta dan instansi terkait untuk menentukan kenaikan UMP yang tepat.

    Di saat yang sama, Budi juga meminta para kepala daerah terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama Pilkada 2024 berlangsung.
    Baca juga: Menko: Kepala daerah jaga stabilitas politik dan keamanan wilayah
    Baca juga: Budi Gunawan ajak kepala daerah jalankan Astacita di setiap wilayah
    Baca juga: Menko Polkam pastikan telusuri akses judi online dari VPN dan non-VPN

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Putra Mahkota Saudi Telepon Trump, Ucapkan Selamat-Ingin Perkuat Hubungan

    Putra Mahkota Saudi Telepon Trump, Ucapkan Selamat-Ingin Perkuat Hubungan

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menelepon Donald Trump untuk memberi selamat kepadanya atas kemenangannya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

    Dilansir Al Arabiya, Kamis (7/11/2024), kantor berita pemerintah Saudi, SPA melaporkan bahwa percakapan telepon tersebut dilakukan pada hari Rabu (6/11).

    Selama panggilan telepon tersebut, MBS “menyatakan aspirasi Kerajaan untuk memperkuat hubungan historis dan strategis antara kedua negara, mendoakan kemajuan dan kemakmuran rakyat Amerika yang bersahabat di bawah kepemimpinan (Trump),” lapor SPA.

    Sebagai tanggapan, Trump “menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada Yang Mulia Putra Mahkota atas ucapan selamat dan perasaannya terhadap rakyat Amerika,” demikian laporan SPA.

    Sebelumnya, juga pada hari Rabu, baik MBS maupun Raja Salman telah mengirimkan pesan ucapan selamat secara terpisah kepada Trump, yang kembali ke Gedung Putih setelah mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris.

    Dalam pidatonya di depan para pendukungnya, Harris menyatakan bahwa dirinya menerima kekalahan di pilpres. Dia pun mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya.

    “Kita harus menerima hasil pemilu ini. Sebelumnya hari ini, saya berbicara dengan Presiden terpilih Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya,” kata Harris dalam pidatonya di Howard University, Washington, dilansir AFP, Kamis (7/11/2024).

    Lihat Video ‘Donald Trump Menangi Pilpres AS 2024!’: