Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Menkum: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo

    Menkum: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai pelayanan berbasis elektronik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” ujarnya saat menghadiri pembukaan rapat kerja teknis layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Terkait hal itu, Agtas meminta Ditjen AHU segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

    “Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

    Menurut Agtas, saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

    “Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sedangkan yang masih belum optimal harus segera diperbaiki,” tegas dia.

    Terkait perizinan badan usaha, lanjut Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan berkolaborasi melalui sistem online single submission (OSS). Menurut dia, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung ter-connected. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi,” ungkap dia terkait Ditjen AHU.

    Agtas menegaskan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini, kata dia, pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besar.

    “Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Widodo menyatakan sepanjang 2024, Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis, baik internasional maupun regional.

    “Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, pada tingkat regional, Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari US$ 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

    “Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Widodo.

  • Menkum Supratman Dorong Digitalisasi Total di Ditjen AHU

    Menkum Supratman Dorong Digitalisasi Total di Ditjen AHU

    Jakarta: Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

    “Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan,” kata Supratman, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.  

    Supratmanmenjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

    “Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki,” ujarnya.

    Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    “Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.

    Terkait perijinan badan usaha, kata Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek,” kata dia.

    Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

    “Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional. 

    “Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo. 

    Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey. 

    “Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” ungkap Widodo.

    Jakarta: Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.
     
    “Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan,” kata Supratman, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.  
     
    Supratmanmenjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.
    “Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki,” ujarnya.
     
    Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
     
    “Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.
     
    Terkait perijinan badan usaha, kata Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
     
    “Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek,” kata dia.
     
    Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.
     
    “Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka,” ungkapnya.
     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional. 
     
    “Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo. 
     
    Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey. 
     
    “Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” ungkap Widodo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Menteri Hukum: Pelayanan Berbasis Elektronik Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo Subianto – Halaman all

    Menteri Hukum: Pelayanan Berbasis Elektronik Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. 

    Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

    “Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan,” kata Agtas, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. 

    Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.

    “Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki,” ujarnya.

    Menurut Agtas, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    “Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.

    Terkait perizinan badan usaha, Agtas mengatakan Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

    “Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek,” kata dia.

    Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. 

    Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). 

    Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

    “Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional. 

    “Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo. 

    Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, bahwa Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. 

    Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey. 

    “Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Widodo.

  • Basuki Ungkap Persiapan Jelang Prabowo Berkantor di IKN

    Basuki Ungkap Persiapan Jelang Prabowo Berkantor di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana IKN guna memenuhi rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan berkantor di IKN pada 2028 mendatang. Salah satunya adalah pembangunan 12 pos pengamanan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pembangunan 12 pos tersebut akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. “2025 kita akan bikin pos-pos, ada 12 pos (pengamanan) yang akan kita buat,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Basuki juga menyebutkan akan ada pembangunan gedung kantor Kementerian Pertahanan, kantor BIN, TNI dan Polri yang sudah memasuki tahap lelang. Dia mengatakan saat ini tengah menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hingga nantinya proses pembangunan.

    “Jadi sedang revisi DIPA. Kalau sudah revisi DIPA, terus tanda tangan kontrak, kemudian dilaksanakan (pembangunan),” katanya.

    Di samping itu, pihaknya juga akan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Pada tahun depan direncanakan akan ada proses lelang. Untuk pembangunan tersebut pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Selain itu, Basuki mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur untuk mengamankan sejumlah objek vital nasional seperti Istana Negara.

    “Kami sudah koordinasi dengan Kapolda, dan di sana sudah ada kantor BIN juga. Kantor satelit BIN, dan dengan Kapolda termasuk untuk pengamanan pam air minum,” ungakpnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal berkantor di IKN pada bulan Agustus 2028 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Begitu pula dengan perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ditargetkan bisa menghuni IKN di waktu tersebut. Artinya, pada tahun 2028 diharapkan pemerintahan mulai berjalan di IKN.

    “Eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Berserta seluruh ASN penunjangnya,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Profil Brigjen TNI Hendy Antariksa, Jadi Dankoopsus TNI yang Baru – Halaman all

    Profil Brigjen TNI Hendy Antariksa, Jadi Dankoopsus TNI yang Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutuskan untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, pada hari ini, Senin (9/12/2024).

    Diketahui, ada sebanyak 300 perwira tinggi (Pati) TNI terkena mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.
     
    Hal tersebut tertuang dalam dokumen Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1545/XII/2024.
     
    Salah satu yang dimutasi Panglima TNI Agus Subiyanto adalah Brigjen TNI Hendy Antariksa.
     
    Lantas siapakah sebenarnya Hendy Antariksa ini? 
     
    Berikut profil Hendy Antariksa yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

    Profil Hendy Antariksa

    Hendy Antariksa diketahui lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1971.

    Hendy merupakan lulusan Akademi Militer Magelang tahun 1993.

    Dilansir website resmi Kementerian Pertahanan, sebelumnya  Hendy menjabat sebagai Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

    Adapun proses serah terima jabatan Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan saat itu, dilakukan pada 2 Mei 2023.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Kapuskodalad ditugaskan menjadi Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

    Saat itu, ia menggantikan Brigjen TNI Manofarianto, S.E., M.A. yang mendapat jabatan baru sebagai Pati Mabes TNI.

    Kini, setelah adanya mutasi besar-besaran oleh Panglima TNI, Hendy pun dipercaya untuk menjadi Dankoopsus TNI.

    Panglima TNI Ganti Pangkostrad hingga Komandan Paspampres, 300 Perwira Dimutasi

    Beredar salinan dokumen Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1545/XII/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI pada Senin (9/12/2024).

    Dalam salinan dokumen tersebut termuat di bagian memperhatikan di antaranya sidang Wanjakti tanggal 6 Desember 2024 dan pertimbangan Pimpinan TNI.

    Di sana juga tertera dokumen ditetapkan pada 6 Desember 2024 dengan tanda tangan dan cap Kepala Sekretariat Umum TNI Brigjen TNI Riksani Gumay.

    Di dalam salinan tersebut termuat mutasi, rotasi, dan promosi sebanyak 300 Perwira TNI dan jabatan strategis yang didudukinya saat ini.

    Mereka di antaranya:

    Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas, kini ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.

    Mayjen TNI Iwan Setiawan menjabat Pangdam XII/Tpr, kini ditunjuk menjadi Danpussenif.

    Mayjen TNI Jamallulael menjabat Aslog Panglima TNI kini ditunjuk sebagai Pangdam XII/Tpr.

    Mayjen TNI Candra Wijayah yang sebelumnya menjabat Pangdam XIII/Mdk kini ditunjuk menjadi Aslog Panglima TNI.

    Mayjen TNI Suhardi yang sebelumnya menjabat Dankoopsus TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Mdk.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan, kini ditunjuk sebagai Dankoopsus TNI.

    Letjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, kini ditunjuk sebagai Dankodiklatad.

    Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad TNI, kini ditunjuk sebagai Pangkostrad.

    Mayjen TNI Windiyatno yang sebelumnya menjabat Dansecapaad, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIV/Hsn.

    Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Pangdam XIV/Hsn, kini ditunjuk sebagai Dankodiklat TNI.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjabat Inspektur Utama BIN, kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mlw, kini ditunjuk sebagai Danpaspampres.

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam VI/Mlw.

    Tribunnews.com telah mencoba mengkonfirmasi terkait hal tersebut kepada Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto pada Senin (9/12/2024) siang.

    Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban dari Hariyanto.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gita Irawan)

    Baca berita lainnya terkait Mutasi dan Promosi di TNI.

  • Panglima TNI tunjuk Letjen Nugroho Sulistyo Budi jadi Kepala BSSN

    Panglima TNI tunjuk Letjen Nugroho Sulistyo Budi jadi Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian yang telah menjabat sejak 21 Mei 2019.

    Penunjukan pimpinan baru BSSN itu tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024 dan dibenarkan Pusat Penerangan TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebelumnya menjabat Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Surat keputusan itu menyebutkan serah terima jabatan kepala BSSN dari pejabat lama ke pejabat baru menunggu keputusan presiden.

    Nugroho Sulistyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menghabiskan karier militernya di dunia intelijen dan lingkungan BIN.

    Dia lulus dari Akademi Militer pada tahun 1991, yang artinya satu angkatan dengan Jenderal Agus Subiyanto.

    Nugroho, saat masih menjadi perwira menengah berpangkat kapten, tergabung dalam Tim Mawar — tim bentukan Kopassus pada 1998. Terlepas dari kontroversi yang melekat pada Tim Mawar, karier militer Nugroho cukup cemerlang.

    Dia sempat menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 0733/Berdiri Sendiri yang bermarkas di Semarang, Jawa Tengah, pada 2009–2011.

    Kemudian, Nugroho juga pernah bertugas sebagai agen madya BIN di Jawa Tengah dan mendapat promosi menjadi Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Nugroho melanjutkan tugasnya membantu Presiden Prabowo Subianto semasa masih menjabat Menteri Pertahanan pada 2020–2024. Dia yang saat itu berpangkat mayor jenderal menempati posisi Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Kemudian, Nugroho kembali mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi bintang tiga saat menjabat sebagai Inspektur Utama BIN. Dia saat itu dilantik pada 29 November 2024.

    Namun, jabatannya di BIN itu dijalani tidak sampai dua pekan karena dia kemudian dipercaya menjadi Kepala BSSN.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku paham terhadap kesibukan Presiden Prabowo Subianto yang absen pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2024. 

    Untuk diketahui, Prabowo diundang ke Hakordia 2024 dan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato. Namun, sampai dengan acara dimulai, Presiden ke-8 itu tidak kunjung tiba. 

    Alhasil, Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk menggantikan dirinya di acara perayaan Hakordia 2024. 

    “Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini,” ujar Nawawi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Adapun, Menkopolkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi KPK atas kerja kerasnya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. 

    “Pertama-tama, saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan, hingga penindakan, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar pria yang akrab disapa BG itu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu lalu menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Selain menghambat pembangunan, korupsi turut merusak perekonomian dan menyengsarakan rakyat. 

    BG berpesan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Asta Cita.

    “Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” kata purnawirawan bintang empat Polri itu.

  • 6 Panglima Tunjuk 3 Jenderal untuk Jabatan Sipil di Kementerian, Ini Daftarnya Nasional

    6 Panglima Tunjuk 3 Jenderal untuk Jabatan Sipil di Kementerian, Ini Daftarnya Nasional

    Panglima Tunjuk 3 Jenderal untuk Jabatan Sipil di Kementerian, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima
    TNI

    Jenderal
    Agus Subiyanto telah menugaskan tiga
    jenderal
    TNI untuk menduduki
    jabatan sipil
    di Kementerian dan Lembaga.
    Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 yang diterima oleh
    Kompas.com
    pada Senin (9/12/2024).
    Tiga jenderal yang ditugaskan adalah Mayjen Maryono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Mayjen Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.
    Dalam dokumen tersebut, ketiga perwira tinggi TNI itu juga dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.
    Sebelum penugasan ini, Mayjen Maryono menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI, sedangkan Mayjen Irham Waroihan sebelumnya merupakan Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.
    Laksamana Pertama Ian Heriyawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Selain ketiga jenderal tersebut, Panglima TNI juga melakukan
    mutasi
    terhadap sejumlah perwira tinggi lainnya.
    Mayjen  Kunto Arief Wibowo kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, menggantikan Laksdya Rachmad Jayadi yang kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
    Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kembali dipegang oleh Mayjen Achiruddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman.
    Posisi Pangdam VI/Mulawarman kini diisi oleh Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.
    Letjen Mohammad Fadjar juga mendapatkan penugasan baru sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad), menggantikan Letjen Mohamad Hasan yang kini menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Dankodiklatad).
    Selanjutnya, Letjen  Nugroho Sulistyo Budi ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedangkan jabatan yang ditinggalkan Nugroho sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) diisi oleh Mayjen R. Sidharta Wisnu Graha.
    Keduanya masih menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Berperkara di KPK, Kini Budi Gunawan Apresiasi Kinerja KPK

    Dulu Berperkara di KPK, Kini Budi Gunawan Apresiasi Kinerja KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kerja kerasnya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. 

    Hal itu disampaikan Budi Gunawan, alias BG, pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Dia datang mewakili Presiden Prabowo Subianto yang absen memenuhi undangan KPK.

    “Pertama-tama, saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan, hingga penindakan, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar BG di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu lalu menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Selain menghambat pembangunan, korupsi turut merusak perekonomian dan menyengsarakan rakyat. 

    BG berpesan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Asta Cita.

    “Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” kata purnawirawan bintang empat Polri itu.

    Apresiasi dari BG kepada KPK itu menarik lantaran sebelumnya jenderal purnawirawan itu pernah ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah pada 2015 silam. BG pernah ditetapkan tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan. 

    Meski demikian, BG berhasil memenangkan praperadilan atas status tersangkanya. Hal itu kendati BG gagal menjadi Kapolri usai kasus tersebut diumumkan oleh KPK era Abraham Samad Cs. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sempat menetapkan BG yang saat itu berpangkat Komisaris Jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi‎ penerimaan hadiah dan kepemilikan rekening mencurigakan sewaktu menjabat sebagai Karobinkar SSDM di Mabes Polri tahun 2004-2006. 

  • 10 Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL Nasional

    10 Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL Nasional

    Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima
    TNI
    Jenderal TNI
    Agus Subiyanto
    mengganti perwira tinggi yang menduduki posisi Gubernur
    Akademi Militer
    (Akmil) dan Gubernur
    Akademi Angkatan Laut
    (AAL).
    Mutasi perwira tinggi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember, yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/12/2024).
    Berdasarkan surat tersebut,
    Gubernur Akmil
    yang sebelumnya dijabat Mayjen R. Sidharta Wisnu Graha bakal diduduki oleh Brigjen Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.
    Brigjen Arnold Aristoteles sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Akmil, sedangkan Mayjen Sidharta akan bertugas sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN). 
    Sementara itu, jabatan
    Gubernur AAL
    akan dijabat oleh Laksamana Muda Dato Rusman yang sebelumnya adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Laksda Dato Rusman menggantikan Laksda Supardi yang dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Ekkudag) Sahli Panglima TNI.
    Ada banyak jabatan yang dirotasi oleh Panglima Agus, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I kini diduduki oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
    Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
    Kemudian, jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kini kembali ke pangkuan Mayjen TNI Achiruddin.
    Jabatan itu pernah diduduki Achiruddin sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.
    Kini, posisi Pangdam VI/Mulawarman dijabat oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
    Penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).
    Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan yang ditugaskan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.