Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Sosok Abu Kuta Krueng, Ulama Kharismatik Aceh yang Meninggal Dunia

    Sosok Abu Kuta Krueng, Ulama Kharismatik Aceh yang Meninggal Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ulama kharismatik Aceh Teungku H Usman Bin Ali atau Abu Kuta Krueng meninggal di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh, Kamis (13/2/2025) sekitar pukul 04.30 WIB. Abu Kuta Krueng wafat dalam usia 84 tahun.

    Kabar meninggalnya Abu Kuta Krueng yang merupakan pemimpin Dayah (Pondok Pesantren) Darul Munawwarah, Gampong (Desa) Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya itu tersebar luas melalui berbagai platform media sosial.

    Masyarakat Aceh menyampaikan duka mendalam atas kepergian tokoh ulama paling masyhur di Bumi Serambi Makkah tersebut.

    “Masyarakat Pidie Jaya sangat merasa kehilangan,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dari PPP Munawar kepada Beritasatu.com.

    Menurutnya Abu Kuta Krueng pernah menjalani perawatan di Singapura dan Malaysia beberapa bulan lalu, sebelum dirawat di RSUD Zainoel Abidin. 

    Jenazah Abu Kuta Krueng akan dimakamkan di kompleks Dayah Darul Munawwarah. Ribuan warga sekarang sudah berkumpul di kompleks pesantren tersebut.

    Profil Abu Kuta Krueng

    Abu Kuta Krueng lahir dengan nama Usman di Gampong Kuta Krueng pada 31 Desember 1940 dari pasangan Teungku M Ali dan Umi Khadijah. Sejak kecil, ia sudah belajar ilmu agama dari orang tuanya. Ia belajar mengaji kitab kuning kepada ulama-ulama di sekitar kampungnya.  

    Abu Kuta Krueng pernah mengenyam Pendidikan di Sekolah Rakyat Indonesia (SRI) Desa Tanjungan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Islam (SMI) Samalanga.

    Pada 1949, Abu Kuta Krueng mondok di Dayah Ma’hadal Ulum Diniyyah Islamiyyah (MUDI), Mesjid Raya (Mesra), Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Abu Kuta Krueng belajar langsung pada Teungku Abi Hanafiah, pimpinan Dayah MUDI Mesra yang merupakan ulama berpengaruh di masanya dan pernah mengenyam pendidikan di Makkah. Dari gurunya itu, Abu Kuta Krueng menerima ijazah tarekat syattariyah dan diangkat sebagai mursyid setelah Abi Hanafiah wafat.

    Setelah Abi Hanafiah wafat, Abu Kuta Krueng belajar pada Teungku Abdul Aziz atau Abon Samalanga, ulama lulusan Dayah Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan asuhan Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidy. Muda Wali dikenal guru yang banyak melahirkan ulama-ulama besar.

    Setelah belasan tahun belajar dan mengajar di Dayah MUDI Mesra, Abu Kuta Krueng meminta izin kepada gurunya untuk mendirikan Dayah Darul Munawwarah di Kuta Krueng pada 1964. Setelah pesantrennya berdiri, Abu Kuta Krueng menikah dengan Ummi Khairiah, anak seorang gurunya dan dianugerahi delapan anak. Semuanya kini sudah menjadi guru di Dayah Darul Munawwarah.

    Dayah Darul Munawwarah terus berkembang dan kini menjadi salah satu pesantren rujukan di Aceh. Jumlah santrinya sekarang lebih 5.000 orang berasal dari Aceh, luar daerah hingga negara tetangga.

    Sebagai ulama paling berpengaruh di Aceh, Abu Kuta Krueng sering disambangi berbagai tokoh lokal, nasional, bahkan internasional. Ia juga sering diminta pendapat oleh pemimpin pemerintahan di Aceh.

    Semasa hidupnya, Abu Kuta Krueng pernah menjadi anggota Partai Persatuan Pembanggunan (PPP). Ia juga aktif di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan menjabat sebagai pembina Dewan Syuyuh Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).

    Abu Kuta Krueng juga aktif mengisi pengajian atau kajian kitab di berbagai tempat sebelum meninggal dunia.

  • Bacaan Niat Puasa Ganti Ramadhan, Berikut Niatnya dengan Puasa Nisfu Syaban

    Bacaan Niat Puasa Ganti Ramadhan, Berikut Niatnya dengan Puasa Nisfu Syaban

    Melansir dari kalender Hijriah dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, 1 Syaban 1446 Hijriah jatuh pada 31 Januari 2025. Adapun Nisfu Syaban 1446 H jatuh pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi dari Nu Online menggabungkan puasa wajib atau qadha Ramadan dan sunnah di beberapa ulama diperbolehkan seperti salah satunya penjelasan dari Imam As-Suyuti berikut:

    صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَة ; وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة، فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا،

    Artinya: “Berpuasa di hari Arafah seperti puasa Qadha, Nadzar, atau Kafarat, dan berniat puasa Sunnah Arafah, maka Imam Al-Barizi menyatakan sah dan mendapatkan keduanya” (Imam As-Suyuti, Al-Asbah wa Al-Nadzair, (Beriut, Dar El-Kotob: 1983), halaman 22).

    Kemudian diperkuat oleh beberapa pendapat ulama lainnya yaitu Imam Syamsuddin Al-Ramli, Al-Asfuni, An-Nasyiri, dan Al-Faqih Ali bin Shaleh Al-Hadrami sebagaimana penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Haitami berikut:

    وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا.

    Artinya: “Seandainya seseorang berpuasa Qadha, Nadzar atau lainnya di bulan Syawal atau di hari Assyura, maka ia tetap mendapatkan pahala sunnah” (Ibn Hajar Al Haitami, Hawasyi Asy-Syarwani Al-Abadi ala Tufatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, (Cairo, Darul Hadits: 2016 M), Juz IV, halaman 457).

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta –

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    Kades Kohod Disebut Beli Tanah dari Warga Rp50 Ribu Lalu Jual ke Pengembang Rp1,5 Juta, Said Didu Ungkap Fakta Lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Asip disebut membeli dana dari warga dengan harga yang tidak masuk akal.

    Kades Kohod Arsin hanya membeli tanah dari warga dengan harga Rp 50 ribu.

    Lanjut, dana untuk pembelian tanah dari Agung Sedayu Group senilai Rp1.500.000. Arsin disebut untung banyak.

    Mantan eks Sekertaris BUMN, Said Didu kemudian menimpali terkait pernyataan tersebut.

    Said Didu mengatakan hal ini hanya pengalihan isu yang coba dilakukan oleh pengembang.

    Dan hal ini disebut hanya mencoba untuk menyudutkan kepala desa. Padahal faktanya tidak seperti itu.

    “Pengalihan isu pengembang untuk seakan menyalahkan kepala Desa saja,” tulis Said Didu di akun X pribadinya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Faktanya Kepala Desa adalah pelaksana keinginan pengembang,” ujarnya.

    Ia mengungkap sudah bertemu dengan rakyat diberbagai desa. Dan terugkap untuk pembayaran pembelian tanah belangsung di kantor pengembang.

    Dan untuk harga yang dibayarkan oleh pengembang sebesar Rp 50 ribu per meternya.

    “Saya ketemu rakyat diberbagai desa, pembayaran mereka banyak dilakukan di Kantor pengembang dengan harga Rp 50.000 per meter,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kepala Daerah Haram Angkat Stafsus Saat Menteri Ramai Pelantikan, Pilih Kasih Efisiensi Anggaran?

    Kepala Daerah Haram Angkat Stafsus Saat Menteri Ramai Pelantikan, Pilih Kasih Efisiensi Anggaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah dilarang mengangkat staf khusus (stafsus) oleh negara. Hal ini dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Apakah hal ini terkait efisiensi anggaran?

    Jika demikian, menjadi ironi sekaligus pemantik tanya publik. Pasalnya, di sisi lain, para Menteri Kabinet Merah Putih beramai-ramai melantik staf khusus, di antara banyaknya pemangkasan dan pengurangan anggaran.

    Saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025, Zudan menegaskan bahwa kebijakan ini tak ada hubungannya dengan efisiensi anggaran.

    “Enggak ada kaitan dengan itu karena waktu itu kan belum ada arahan efisiensi,” kata Zudan, dikutip Kamis, 13 Februari 2025.

    Ia menambahkan, waktu yang dimaksud adalah saat berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Itu kaitannya dengan pengangkatan honorer, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Nah banyak kepala daerah di Sulsel itu yang menyampaikan tidak punya uang untuk mengangkat honorernya menjadi ASN (aparatur sipil negeri) penuh waktu. Mereka banyak menyampaikan keluhan, kekurangan anggaran, ya belum masuk di dalam APBD gitu,” ucap dia.

    Karena itu, dia menanggapi keluhan dari para kepala daerah di Sulsel yang meminta agar penyelesaian PPPK menjadi prioritas, sehingga BKN melarang pengangkatan stafsus untuk kepala daerah.

    “Jangan mengangkat staf khusus, karena uangnya diarahkan semua untuk PPPK, untuk menyelesaikan yang honorer, yang untuk diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu, semuanya fokus ke sana. Nah gitu konteksnya,” tutur dia.

    Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa akibat kebijakan pelarangan pengangkatan stafsus, banyak kepala daerah yang menghubunginya.

    “Banyak yang ke saya. Para kepala daerah itu mengatakan, ‘Benar juga Pak, saya senang kalau ada pernyataan Bapak seperti ini, sehingga saya tidak dikejar-kejar oleh orang yang ingin diangkat menjadi staf khusus’,” katanya.

    Kementerian Pertahanan Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    Pengangkatan Staf Khusus Menteri, termasuk Deddy Corbuzier, disorot publik lantaran saat ini negara tengah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Rupanya, Kemhan masuk ke kategori kementerian yang tidak dipotong anggaran, lantaran bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak terganggu, termasuk Polri dan BIN juga tidak kena efisiensi anggaran.

    Sebagaimana diketaui, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melantik staf khusus dan asisten khusus di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025 kemarin.

    Mereka yang dilantik adalah Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan; Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara.

    Lalu, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik; Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kemudian, Indra Irawan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan; dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 10 Solusi Sultan dan Polisi soal Surat Tantangan "Carok" di Yogyakarta Yogyakarta

    10 Solusi Sultan dan Polisi soal Surat Tantangan "Carok" di Yogyakarta Yogyakarta

    Solusi Sultan dan Polisi soal Surat Tantangan “Carok” di Yogyakarta
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com 
    – Unggahan soal surat tantangan “carok” baru-baru ini ramai di media sosial. 
    Surat tersebut muncul karena adanya insiden seseorang yang tidak membayar saat belanja di
    warung kelontong Madura
    yang berada di Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY).
    Menanggapi situasi ini,
    Pemerintah DIY
    , Kepolisian, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan untuk menjaga kondusifitas wilayah.
    Pada Rabu (12/2/2025), Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.
    Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyampaikan bahwa dialog telah dilakukan antara Pemerintah DIY, kepolisian, TNI, dan unsur keamanan lainnya untuk menanggapi situasi yang berkembang.
    “Semua unsur yang berkait sudah melakukan dialog-dialog pertemuan dan
    report
    itu saya terima semua. Sehingga kami tadi pertemuan kita tidak baca proses-proses seperti ini, tapi kesimpulan sudah ada dari pimpinan Madura yang punya hasil rapat Forkopimda dan mereka sudah berproses,” ungkap Sultan.


    Dua poin penting disepakati dalam pertemuan tersebut.
    Pertama
    , warung Madura diwajibkan untuk menempelkan tulisan “bayar tunai” di tempat usaha mereka.
    “Kesimpulannya hanya dua kesimpulan jangka pendek, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai. Perkara mau dibantu gratis itu urusan individu dengan tunai secara hukum punya posisi,” jelas Sultan.
    Kedua
    , Sultan menegaskan pentingnya
    penegakan hukum
    jika terjadi pemaksaan atau kasus tidak membayar.
    “Kami minta proses hukum,” imbuhnya.
    Sultan berharap langkah ini dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
    “Itu saja keputusannya yang bisa dilakukan segera untuk mendinginkan kesalahpahaman. Proses surat menyurat sudah selesai,” tegasnya.
    Sementara itu, Juru Bicara Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi.
    “Sudah ada usulan yang sangat praktis dari Sultan, misalnya teman-teman kami dari Madura yang jualan atau kelontong, itu ya, ditulislah misalnya, dibayar tunai,” ungkapnya.
    Mahrus juga menjelaskan bahwa unggahan surat yang viral di media sosial tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perseteruan antarkelompok.
    Ia mencatat bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat 15 kejadian tidak menyenangkan yang dialami pengusaha warung kelontong Madura.
    “Itu warung Madura itu jadi subyeknya bisa bermacam-macam, tapi obyeknya akan satu, tetap kami. Makanya, untuk mencegah agar ke depan tidak terjadi lagi, ya kita ketemu ini,” tuturnya.
    Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, menegaskan bahwa permasalahan ini murni permasalahan individu, bukan permasalahan etnis.
    “Ini bukan persoalan etnis, tapi masalah individu melakukan tindak pidana,” ujarnya.
    Suwondo menambahkan bahwa pertemuan antara Polda DIY, Gubernur DIY, dan perwakilan Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertujuan untuk silaturahmi dan meluruskan isu yang muncul terkait surat tantangan “carok”.
    Ia menegaskan bahwa fokus pertemuan ini adalah menjaga keamanan Yogyakarta serta menyelesaikan masalah yang muncul dari surat tantangan tersebut secara dialog.
    “Kami dari Kepolisian, Pemda, Bais, TNI, dan BIN datang ke setiap kelompok masyarakat untuk duduk bersama dan membahas permasalahan yang ada, sehingga masing-masing pihak memahami situasi kasus per kasus,” tambahnya.
    Suwondo juga mengungkapkan bahwa Polisi akan mengubah gaya berpatroli untuk meningkatkan keamanan di DIY.
    Selain berpatroli keliling, anggota Polisi juga akan ditugaskan untuk patroli dengan duduk-duduk di warung.
    “Kami ubah patrolinya, itu bersifat nantinya stasioner mungkin di warung kelontongnya, duduk di warmindonya, seperti itu,” ucapnya.
    Ia menjelaskan bahwa metode patroli sebelumnya yang bersifat berkeliling kini akan digantikan dengan pendekatan yang lebih bertahan di satu tempat.
    “Kalau dulu patroli
    around
    kita pergi sekarang berposisi seperti itu (bertahan di satu tempat),” jelasnya.
    Suwondo meminta masyarakat tidak beranggapan bahwa petugas hanya duduk-duduk di warung, melainkan ini adalah bagian dari metode patroli baru yang diterapkan.
    “Mengubah metode akan melapis patroli dan preventif kita kedepankan. Kalau harus menegakkan hukum kami tegakkan hukum sesuai rasa keadilan dari semua pihak,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Pagar Laut Tangerang, Ini Kata Bareskrim Polri – Halaman all

    Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Pagar Laut Tangerang, Ini Kata Bareskrim Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip dan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta telah mengakui bahwa sejumlah barang yang disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri digunakan untuk membuat surat izin palsu. 

    Namun, pengakuan tersebut dinilai belum cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penyidik tetap perlu melakukan pembuktian atas fakta-fakta yang mereka temukan.

    “Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa jadi tersangka atau tidak, karena hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka, kata Djuhandani kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025), dilansir Tribun Tangerang.

    “Artinya, terbuka dengan internal, pengawas internal, dan sebagainya. Pengakuan tersangka, itu juga bukan mutlak. Karena semuanya terkait dengan pembuktian.” 

    “Kan kami berprinsip pada pembuktian. Terpenuhi alat bukti. Alat bukti itu berkaitan atau tidak. Inilah nanti yang akan kami gelarkan (untuk penetapan tersangka),” sambungnya.

    Djuhandani menyebut, penyidik bakal melakukan gelar perkara dalam waktu dekat untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat.

    “Mohon doanya, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan perkara ini,” ucap Djuhandani.

    Sampai saat ini, penyidik sudah memeriksa 44 saksi dan melakukan penggeledahan di kantor kelurahan serta rumah kepala desa.

    Dari penggeledahan itu, polisi menyita beberapa barang bukti, antara lain satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, sisa kertas yang diduga digunakan untuk memalsukan dokumen fisik tanah atau warkah.

    Kemudian tiga lembar surat keputusan kepala desa, rekapitulasi permohonan dana Desa Kohod, hingga beberapa rekening yang masih dalam proses analisis.

    Barang-barang bukti tersebut telah diajukan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Sementara, kami ajukan ke Labfor untuk diuji guna memastikan keterkaitan barang bukti dengan dugaan pemalsuan,” papar Djuhandhani.

    Keberadaan Arsin

    Keberadaan Arsin kin menjadi buruan 400 warga yang tergabung dalam Laskar Jiban.

    Setelah kasus pagar laut viral, mereka membentuk gerakan yang dinamakan “Gerakan Tangkap Arsin”.

    Merespons gerakan itu, kuasa hukum Arsin, Yunihar Asyad, berujar bahwa kliennya tidak menghilang dan selalu berada di rumah.

    “Beliau ada di rumah sebenarnya, cuma kemarin (saat penggeledahan) sedang ada di luar. Beliau tidak tahu, saya juga tidak tahu karena sedang fokus di Pakuhaji,” ujar Yunihar kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu.

    Yunihar memastikan, jika Arsin berada di rumah, ia pasti akan menghadiri penggeledahan yang berlangsung.

    “Beliau juga menanyakan, kenapa dia tidak diberitahu terkait penggeledahan tersebut. Saya bilang enggak, namanya juga penggeledahan,” tuturnya. 

    Menirukan pernyataan Arsin, Yunihar mengatakan, “Kalau dikasih tahu, saya pasti ada di rumah,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan terkait kasus pagar laut dan penggeledahan yang dilakukan sebelumnya.  

    Yuniar juga menyatakan, Arsin masih menjalankan tugasnya sebagai kepala desa seperti biasa, meskipun mungkin intensitasnya berkurang. 

    Mengenai isu yang beredar di kalangan warga Kohod yang menyatakan Arsin kabur dan menghilang, Yunihar menekankan bahwa informasi tersebut tidak benar.

    “Itu warga sumber hoaks berarti. Lagian saya pulang pergi dari sana sampai jam 12, kadang jam 1 malam. Saya tahu persis walaupun saya bukan warga Kohod,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul Ini Alasan Bareskrim Polri Belum Tetapkan Tersangka Kasus Pagar Laut di Tangerang.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunTangerang.com/Ramadhan L Q)

  • Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 2025, Siapa Saja?

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 2025, Siapa Saja?

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Brigjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Sebanyak 15 Pati TNI AD yang dimutasi merupakan bagian dari mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra.

    “Mutasi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Kamis (13/2/2025).

    Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Jenderal Agus Subiyanto Geser 15 Brigjen TNI pada Mutasi 31 Januari 20251. Brigjen TNI Kun Wardana, dari Sekretaris Deputi Bid Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    2. Brigjen TNI Fritz Gerald Manuzun Tua Pasaribu, dari Wadan Seskoad dimutasi menjadi Deputi Bid Intelijen Luar Negeri BIN.

    3. Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, dari Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB dimutasi menjadi Wadan Seskoad.

    4. Brigjen TNI Mahfud, dari Staf Khusus KSAD dimutasi menjadi Danrem 032/WBR Padang Kodam I/BB.

    5. Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra dari Widyaiswara Bid Wilhan Seskoad dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

    6. Brigjen TNI Tatang Budiman, dari Danpusdikkav Pussenkav dimutasi menjadi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad.

    7. Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing, dari Ir Secapaad dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

  • Doa Ketika Mimpi Buruk di Malam Hari Agar Hati Tidak Merasa Cemas

    Doa Ketika Mimpi Buruk di Malam Hari Agar Hati Tidak Merasa Cemas

    TRIBUNJATENG.COM – Doa ketika mengalami mimpi buruk.

    Mimpi atau bunga tidur mungkin pernah dialami oleh semua orang.

    Mimpi biasanya datang secara tiba-tiba.

    Terkadang ada mimpi baik, kadang juga mengalami mimpi buruk.

    Ketika mengalami mimpi buruk, tentu kita panik dan cemas sekaligus khawatir mimpi itu menjadi nyata.

    Dalam Shahih Muslim juga terdapat riwayat dari Jabir bin Abdullah RA, dari Rasulullah SAW, dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali jika mengalami mimpi buruk.

    Tak hanya itu, sebaiknya mimpi itu juga tidak diceritakan kepada siapapun.

    Berikut bacaan doa ketika mendapat mimpi buruk:

    اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ

    Arab latin: Allaahumma innii a’uudzubika min ‘amalisy syaithaani wa sayyi- aatil ahlaami.

    Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syaitan dan keburukan mimpi.” (*)

  • Kenapa Kades Kohod Tak Muncul ke Publik? Pengacara: Hitung-hitung Beri Rezeki… Regional 12 Februari 2025

    Kenapa Kades Kohod Tak Muncul ke Publik? Pengacara: Hitung-hitung Beri Rezeki… Regional 12 Februari 2025

    Kenapa Kades Kohod Tak Muncul ke Publik? Pengacara: Hitung-hitung Beri Rezeki…
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    –
    Arsin bin Asip
    ,
    Kepala Desa Kohod
    , menghilang setelah kasus
    pagar laut
    di Tangerang viral.
    Arsin sulit untuk diwawancara, bahkan saat didatangi ke rumahnya, Arsin tidak ada di tempat.
    Pengacara Arsin,
    Yunihar Arsyad
    , mengatakan, Arsin memilih untuk diam dalam menghadapi situasi viralnya pagar laut yang juga menyeret namanya.
    “Pak Arsin sendirilah yang melarang kami, enggak usah ditanggapi,
    biarin
    saja, kenapa? Karena sebaik apa pun kebenaran itu, atau cerita itu disampaikan, selama masih ada kebencian, maka tidak ada yang memengaruhi atau mengubah situasi,” kata Yunihar kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (12/2/2025).
    Padahal, sebagai kuasa hukum Arsin, Yunihar mengaku gereget dengan berita-berita yang beredar terkait Arsin, yang menurutnya banyak yang tidak sesuai fakta.
    Yunihar menambahkan, banyak berita yang mengangkat isu pagar laut dan Arsin hanya untuk pansos atau panjat sosial.
    “Hitung-hitung isu ini memberi rezeki buat mereka. Saya mendengar betapa bijaknya beliau, akhirnya kami tidak mengomentari apa pun ya,” ujar dia.
    Sebelumnya, Arsin menghilang sejak debat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.
    Arsin disebut oleh Nusron, ngotot jika lahan pagar laut di Kohod dulunya merupakan daratan empang yang kini kena abrasi.
    Namun, pernyataan Nusron tersebut belum terkonfirmasi oleh Arsin hingga saat ini lantaran sulitnya menemui Arsin untuk mengonfirmasi terkait hal tersebut.
    Upaya untuk mendapat konfirmasi dari Arsin dilakukan beberapa kali dengan sejumlah cara, tetapi hingga saat ini belum berhasil.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.