Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BIN

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Kairo –

    Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza untuk memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Langkah itu merupakan respons terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Palestina.

    Dalam usulannya, Mesir dan sejumlah negara Arab juga berencana membangun mekanisme pemerintahan di Jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindah ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain.

    Dia juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera of The Middle East” atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa setidaknya empat proposal sudah dirancang mengenai Gaza.

    Namun proposal yang dibuat Mesir saat ini tampaknya menjadi acuan bagi upaya dunia Arab dalam menawarkan alternatif terhadap rencana Trump.

    Seorang perempuan menjemur pakaian di rumahnya yang hancur di Kota Gaza, 17 Februari 2025 (Getty Images)

    Menurut sumber BBC, Kairo hampir menyelesaikan rincian teknis rencana tersebut yang mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali di Gaza.

    Mereka juga mempersiapkan rencana bagaimana warga Palestina akan hidup selama periode ini dan mekanisme pemerintahan setelah perang.

    Namun, masa depan gencatan bersenjata di Gaza, khususnya Hamas dan Jihad Islam, masih dalam diskusi.

    Mesir mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah AS.

    Baca juga:

    Tapi, sumber di Mesir mengatakan kapada BBC bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa akan berperan dalam rencana tersebut.

    Mesir sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara Arab, termasuk Yordania dan Arab Saudi, mengenai rincian rencana tersebut sebagai persiapan pertemuan regional di Riyadh pada Kamis (21/02), yang diperkirakan akan melibatkan Otoritas Palestina.

    Pertemuan ini akan disusul dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Kairo, Mesir, yang semula dijadwalkan pada 27 Februari, namun akhirnya ditunda karena alasan logistik dan hingga kini belum jelas kapan pertemuan itu akan digelar.

    Bagaimana rencana ini akan berjalan tanpa pemindahan massal?

    Warga Palestina kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza bagian utara pada Januari (Reuters)

    Sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa negara-negara Arab mulai mempersiapkan rencana rekonstruksi Gaza yang melibatkan negara-negara Eropa.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana Mesir terutama difokuskan pada pembangunan kembali Gaza dan pembagian Jalur Gaza menjadi tiga zona kemanusiaan.

    Masing-masing zona terdiri dari 20 kamp untuk hunian warga yang menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan listrik.

    Dalam rencana itu, puluhan ribu rumah mobil dan bangunan tenda akan ditempatkan di kawasan aman selama enam bulan, bersamaan dengan pemindahan puing-puing akibat perang.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun, saat ini hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Israel selama tahap awal gencatan senjata.

    Rencana tersebut juga akan menekankan perlunya mengizinkan pasokan bahan bakar dan bahan rekonstruksi masuk ke Gaza secara teratur.

    Menurut rencana Mesir, rekonstruksi akan didanai oleh donor Arab dan internasional. Rencananya sekitar 50 perusahaan multinasional di bidang konstruksi bakal menyediakan unit perumahan dalam waktu 18 bulan di tiga zona Gaza yang diusulkan.

    Pendanaan rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan Arab dan internasional.

    Proposal tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga dan penghalang untuk menghalau penggalian terowongan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Tingkat kerusakan di sebuah lingkungan di Gaza difoto pada Februari (EPA)

    Sejumlah besar truk yang membawa rumah kontainer dan peralatan konstruksi berat yang dikirim dari Mesir ke Gaza menunggu di sisi perbatasan Mesir (Getty)

    Selain itu, proposal itu mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan di 20 area perumahan sementara di bagian utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza.

    Dr Tarek al-Nabarawi, presiden Egyptian Engineers Syndicate, mengatakan kepada BBC bahwa rencana tersebut dapat memakan waktu tiga hingga lima tahun mengingat jumlah dana yang diperlukan dan banyaknya pihak yang terlibat.

    Namun, pada hari Sabtu (15/02) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia tidak akan mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi memasuki Jalur Gaza.

    Dia beralasan itu karena masalah keamanan, meskipun hal ini merupakan ketentuan dari perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.

    Baca juga:Bagaimana masa depan Hamas?

    Sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa topik paling penting dan belum terselesaikan adalah masa depan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menjelaskan bahwa salah satu usulan Kairo melibatkan pelucutan senjata kelompok-kelompok ini setelah negara Palestina dideklarasikan di dalam perbatasan sebelum Perang Enam Hari.

    Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota di negara tersebut dan akan ada zona penyangga yang lokasinya belum ditentukan untuk meyakinkan Israel bahwa tidak akan ada ancaman yang berasal dari Gaza.

    Sementara itu, usulan tersebut juga melibatkan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas.

    BBC

    Pasukan dari negara-negara Arab dan internasional akan membantu komite tersebut untuk sementara waktu dalam mengelola Jalur Gaza.

    Hamas sebelumnya menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite nasional tetapi ingin berperan dalam memilih anggotanya dan tidak memperbolehkan pengerahan pasukan darat apa pun tanpa persetujuannya.

    Sumber di Mesir tersebut juga menekankan bahwa negara-negara Arab akan mendukung Otoritas Palestina dalam melatih personelnya dan bekerja sama dengan Uni Eropa.

    Bagaimana dengan rencana Trump?

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza.

    Ia kerap menjustifikasi hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri, mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing.

    Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika mereka tidak menerima warga Palestina.

    Baca juga:

    Salah satu mantan editor Associated Press Timur Tengah di Kairo, Dan Perry, menulis dalam sebuah artikel untuk koran Israel, Jerusalem Post, bahwa rencana Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza adalah untuk menekan negara-negara Arab dan warga Palestina di Gaza agar menyingkirkan Hamas dari kekuasaan.

    Hal ini juga ditujukan untuk menghentikan dukungan finansial bagi Hamas dari negara-negara Arab, khususnya Qatar.

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters)

    Dalam sebuah pertemuan Trump dan Raja Abdullah II dari Yordania yang digelar baru-baru ini digelar di Washington, Raja Abdullah menegaskan kepada Trump bahwa dia lebih memilih Palestina tetap berada di Gaza selama proses rekonstruksi, menurut juru bicara presiden AS, Caroline Levitt.

    Namun secara resmi, Trump lebih memilih merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza.

    Perry meyakini Trump mungkin setuju agar warga Palestina tetap tinggal di Gaza dengan imbalan miliaran dolar untuk pembangunan kembali Gaza dan penyingkiran Hamas.

    Perry menambahkan bahwa pemerintahan sipil teknokrat dapat dibentuk di Gaza, yang terkait dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat bekerja sama dengan Mesir dan negara-negara Teluk.

    Apa pengaruh dunia Arab terhadap Trump?

    Dr Mubarak Al-Ati, seorang analis politik Saudi, meyakini bahwa keterlibatan AS akan mempertimbangkan kepentingan yang besar di kawasan tersebut, khususnya di Arab Saudi dan Mesir.

    Ia menambahkan bahwa hubungan pribadi antara para penguasa Mesir, AS, dan Arab Saudi akan memungkinkan mereka menemukan titik temu, khususnya kunjungan Trump mendatang ke Arab Saudi, yang akan membentuk hubungan Arab-Amerika di masa mendatang.

    Sementara Dr Hassan Mneimneh, analis politik dari Washington, meyakini jika Trump memangkas bantuan militer dan ekonomi ke Mesir dan Yordania sebagai tanggapan atas rencana Arab, negara-negara ini harus menanggapinya.

    Baca juga:

    Misalnya, Riyadh harus menghentikan investasinya di AS sehingga membuka pintu bagi keterlibatan ekonomi dengan China, Rusia, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

    Al-Ati menyoroti bahwa tawaran normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, yang menarik bagi AS, sebenarnya merupakan taktik negosiasi Riyadh untuk mendorong terwujudnya negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967.

    Sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya mencatat bahwa sindiran Kairo baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian damai Camp David dengan Israel, yang ditandatangani pada tahun 1979, juga bisa efektif melawan Washington jika Trump menolak rencana Arab apa pun di masa depan.

    Lihat juga Video Trump Mau Ambil Alih Gaza, Liga Arab: Siklus Baru Konflik Intens Arab-Israel

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 19 Februari 2025 petang, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Simak artikel untuk mengetahui siapa saja yang diberhentikan dan dilantik Prabowo sore hari ini!

    Salah satu perubahan paling menarik perhatian, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, seorang guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga menunjuk sejumlah pejabat negara lainnya.

    Berikut adalah daftar menteri dan pejabat yang dilantik:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugrogo Sulistyo Budi Wakil Kepala BPS: Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala BPKP: Agustina Arumsari Proses Pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Upacara pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kepala BSSN, serta sejumlah pejabat lainnya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri serta sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat baru yang dilantik pada sore tersebut.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang lalu diikuti oleh para pejabat tersebut.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat-pejabat baru tersebut, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara pelantikan ini.

    Beberapa di antaranya adalah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

    Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

     

     

     

    PIKIRAN RAKYAT – Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    Para Pejabat yang Ikut Hadiri Pelantikan

    Pelantikan para pejabat negara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah itu, Prabowo Subianto pun membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara lainnya, yakni
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Ada pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN M. Herindra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Puan bertemu ketua parlemen Belarusia-Bahrain di sela KTT Ke-15 APA

    Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarusia Natalia Koschanova dan Ketua Parlemen Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh di sela-sela menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan, Rabu.

    Dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, dia meyakini pertemuannya dengan Ketua Dewan Republik Majelis Nasional Republik Belarusia Natalia Koschanova dapat berkontribusi bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarusia, termasuk hubungan antarparlemen.

    Puan menilai hubungan bilateral RI-Belarusia yang telah berkembang pesat selama 3 dekade terakhir dapat menjajaki peningkatan di beberapa bidang kerja sama, termasuk kemitraan antarparlemen.

    “Hubungan antarparlemen memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara yang lebih kuat,” ucapnya.

    Menurut dia, dialog DPR RI dan parlemen Belarusia dapat membahas topik terkini terkait tantangan demokrasi dan pelaksanaan pemilu di berbagai negara pada tahun 2024.

    “Negara-negara demokrasi harus mendorong kerja sama internasional lebih luas, dan tidak terjebak pada nasionalisme sempit, kebijakan unilateral,” ujarnya.

    Wakil rakyat ini juga menyinggung pentingnya isu perempuan lantaran Indonesia dan Belarusia sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan.

    Ia menilai parlemen Indonesia dan Belarusia yang sama-sama memiliki ketua parlemen perempuan dapat mendiskusikan pula tentang cara memberdayakan perempuan di dunia politik.

    “Kepemimpinan kami berdua, yaitu perempuan sebagai pimpinan parlemen diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak perempuan untuk terjun ke dunia politik,” katanya.

    Puan lantas menyinggung soal kerja sama ekonomi kedua negara. Belarusia diketahui termasuk produsen besar produk olahan susu (dairy product).

    “Indonesia bermaksud mencapai ketahanan pangan, dan memberi pasokan makanan bergizi bagi anak Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan dilengkapi pasokan dairy product dari Belarusia,” tuturnya.

    Menurut dia, Indonesia bisa menjadi hub bagi produk Belarusia memasuki pasar Asia Tenggara. Di sisi lain, Belarusia juga bisa menjadi pintu masuk bagi komoditas Indonesia ke pasar Eropa Timur.

    Puan mendorong hubungan lebih erat antara pihak swasta kedua negara untuk lebih saling mengenal potensi antara Indonesia dan Bahrain.

    “Kita dapat mengadakan promosi bersama untuk peningkatan perdagangan dan investasi, dan saya juga mengundang pihak Bahrain untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya untuk sektor energi terbarukan,” kata dia.

    Menurut dia, Indonesia perlu untuk mengeksplorasi peluang kerja sama lain, seperti berinvestasi dengan mendirikan pabrik pengolahan makanan di Bahrain.

    Adapun komoditas ekspor utama Indonesia ke Bahrain, antara lain, kendaraan bermotor, produk kertas, produk kayu, makanan, alas kaki, suku cadang mobil, dan garmen.

    “Saya optimistis bahwa potensi kemitraan ekonomi dapat dikembangkan agar saling menguntungkan rakyat kedua negara,” katanya.

    Puan juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang hubungan sosial budaya dan sektor pariwisata, terlebih jumlah wisatawan Bahrain yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2024 meningkat 12 persen dari data pada tahun 2023.

    Untuk kerja sama pendidikan, Puan berharap makin lebih berkembang pada masa depan, menyusul beberapa kerja sama antarperguruan tinggi Indonesia dan Bahrain yang sudah berjalan saat ini adalah di bidang pertanian dan ekonomi syariah.

    “Tentu pada masa depan dapat dikembangkan untuk pertukaran dosen dan mahasiswa kedua negara, atau melakukan penelitian bersama,” ucapnya.

    Di sisi lain, dia menyinggung soal warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain, yang berjumlah 6.965 orang dan sebagian besar bekerja di sektor informal.

    “Kami juga mencatat bahwa sebagian dari pekerja migran ini adalah korban perdagangan orang (TPPO) sehingga membuat posisi mereka lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum,” urainya.

    Oleh karena itu, Puan meminta Bahrain untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

    “Kami ingin mengajak Pemerintah dan Shura Council Bahrain untuk memajukan perlindungan warga Indonesia di Bahrain dan untuk pemberantasan TPPO,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta: Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah Kunjungi Kraton Majapahit Jakarta: Semangat Wujudkan Gerbang Baru Nusantara

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelantikan kepala daerah, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Kraton Majapahit Jakarta yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 45, RT. 07/RW. 02, Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).

    Setibanya di Kraton Majapahit Jakarta, Khofifah dipakaikan tanda kehormatan berupa udeng oleh AM. Hendropriyono. Setelahnya, ia diajak berkeliling melihat replika dari sebagian Istana Kerajaan Majapahit.

    Mulai dari replika kereta kencana, seperangkat gamelan, patung Ratu Tribhwuana Tunggadewi, patung Raja Hayam Wuruk, patung Mahapatih Gajah Mada, replika mahkota Ratu Tribhwuana Tunggadewi, mahkota Raja Hayam Wuruk dan keris Majapahit.

    Kraton Majapahit Jakarta sendiri dibangun di atas lahan seluas 5.500 meter persegi, di mana pada masa silam istana asli dari Kraton Majapahit ini luasnya mencapai 6 hektare dan berada di wilayah Jawa Timur tepatnya di Dusun Bendo Desa Kumitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

    Khofifah tampak terkesan dan kagum atas replika dari sebagian Istana Kerajaan Majapahit yang digagas oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama di Indonesia ini. Ia pun menyebut Kraton Majapahit Jakarta mampu membangkitkan semangat kebesaran Kerajaan Majapahit untuk mewujudkan Jawa Timur Sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Kraton Majapahit Jakarta yang digagas Bapak Hendropriyono ini mampu merekonstruksi kebesaran kerajaan Majapahit, sehingga mampu memantik semangat dan merefleksikan bagaimana kebesaran Majapahit di masa kejayaannya dulu,” kata Khofifah.

    Kerajaan Majapahit dulu pernah menjadi imperium terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada 1293-1527 Masehi. Menurutnya hal ini harus menjadi semangat tersendiri untuk membangun Indonesia.

    “Majapahit ini ada di Jawa Timur, harapan saya kebesaran Majapahit dapat perlahan direfleksikan dan itu dimulai dari Jawa Timur,” terangnya.

    Bagi Khofifah, kunjungan ke Kraton Majapahit Jakarta sehari jelang pelantikannya adalah hal yang bukan kebetulan. Karena nuansanya yang mampu mengajak semua kembali ke masa kejayaan Majapahit, maka harus ada nilai yang diambil dari besarnya Majapahit.

    “Saya bersyukur mendapatkan kesempatan luar biasa mengunjungi Kraton Majapahit Jakarta sehari sebelum dilantik,” ucapnya.

    Tak berhenti di situ, pada sisi kanan pintu Balairung Gajah Mada terdapat kutipan dari Sumpah Amukti Palapa Mahapatih Gajah Mada yang mengingatkan tentang kegigihan seorang maha patih Gajah Mada untuk dapat menyatukan Nusantara.

    Menurutnya hal ini juga harus menjadi pengingat bagi semua agar selalu memiliki semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Ini harus kita jadikan pengingat untuk selalu punya semangat menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” tegasnya.

    Selain replika-replika yang berkaitan dengan Majapahit, di tempat ini juga ada Pohon Maja Pahit hingga Patung Pangeran Jaya Samudera, cucu kelima Raja Brawijaya yang kemudian beragama Islam dan bergelar Sultan Suriansyah.

    Tidak hanya itu, Kraton Majapahit Jakarta dilengkapi dengan Pendopo Hayam Wuruk, Balairung Gajah Mada yang dapat disewakan untuk berbagai acara istimewa.

    Di Kraton Majapahit Jakarta juga terdapat taman Madakaripura yang merupakan replika air terjun Madakaripura yang ada di Probolinggo. Air terjun ini pun tidak lepas dari kaitan Majapahit di mana air terjun Madakaripura adalah tempat pertapaan terakhir dari Maha Patih Gajah Mada. (tok/ian)

  • Sosok Nugroho Sulistyo Budi, Eks Anggota Tim Mawar yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Kepala BSSN

    Sosok Nugroho Sulistyo Budi, Eks Anggota Tim Mawar yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Kepala BSSN

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Letjen (Purn) TNI Nugroho Sulistyo Budi yang kini dilantik menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Nugroho Sulistyo Budi dilantik pada Rabu (19/2/2025).

    Ia dilantik untuk menggantikan Letjen (Purn) TNI Hinsa Siburian pada Rabu (19/2/2025).

    Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

    “Menetapkan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Drs. Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,” kata protokoler di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah dari Nugroho.

    “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.”

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Nugroho menirukan Prabowo.

    Setelah mengucapkan sumpah, Nugroho pun menandatangani berita acara terkait jabatan barunya sebagai Kepala BSSN baru.

    Lalu seperti apa profil dari Nugroho Sulistyo Budi? Berikut ulasannya.

    Profil Nugroho Sulistyo Budi

    Letjen (Purn) TNI Nugroho Sulistyo Budi merupakan pria kelahiran Januari tahun 1967 atau saat ini telah berusia 57 tahun.

    Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 dan satu angkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Letjen Purn Nugroho merupakan salah satu eks anggota Tim Mawar yang diduga menjadi dalang di balik operasi penculikan aktivis Reformasi tahun 1998.

    Saat menjadi Tim Mawar, dirinya diduga memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan yang bersifat radikal.

    Nugroho bersama Tim Mawar pun disebut-disebut yang menangkap sembilan aktivis yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Nezar Patria, Mugiyanto, Andi Arief, Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, dan Aan Rusdianto.

    Pada suatu hari, Nugroho dan anggota Tim Mawar lainnya mendapat perintah dari Kapten Fauzani untuk menangkap Desmond Mahesa, aktivis sekaligus pengacara Lembaga Bantuan Hukum Nasional.

    Dalam operasi itu, Desmond ditangkap saat sedang turun dari mikrolet.

    Dengan tangan terikat dan mata ditutup kain hitam, Desmond dibawa ke markas Kopassus di Cijantung.

    Setelah itu kariernya semakin moncer dan sempat menjadi anak buah Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dia sempat bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik Kemhan RI sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Kemudian, dia menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2024.

    Terkait jabatannya kini, ada fakta menarik di mana dirinya terlebih dahulu dimutasi sebelum dilantik menjadi Kepala BSSN.

    Adapun mutasi terhadap Nugroho menjadi Perwira Tinggi (pati) TNI lantaran akan masuk masa pensiun.

    Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025.

    Harta Nugroho Capai Rp7,5 M, Tak Punya Utang

    Menurut LHKPN KPK, harta kekayaan Nugroho mencapai Rp7,5 miliar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 26 Januari 2024.

    Mayoritas harta miliknya berasal dari lima unit tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Kabupaten Sleman, dan Bogor senilai Rp6 miliar.

    Lalu, dirinya juga memiliki dua kendaraan berupa mobil Toyota Corolla senilai Rp130 juta dan sepeda motor Verza senilai Rp10 juta.

    Nugroho juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya Rp153 juta, kas dan setara kas Rp739 juta, serta harta lainnya senilai Rp475 juta.

    Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Nugroho Sulistyo Budi:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.049.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 843 m2/305 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/55 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 271.500.000

    3. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 193.500.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 796 m2/645.3 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

    5. Tanah Seluas 1568 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 784.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

    1. MOTOR, HONDA VERZA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA COROLA ALTIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.000.000

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 739.283.828

    HARTA LAINNYA Rp. 475.000.000

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 7.556.283.828

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengadakan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina, di mana AS mendukung Kyiv dalam perang tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Pertemuan itu pun menghasilkan sejumlah kesepakatan. Meski begitu, belum ada tanda-tanda konkret bahwa dialog keduanya akan segera menghasilkan penghentian penuh perang di Ukraina.

    Berikut sejumlah hasil dan dinamika yang terjadi pasca pertemuan keduanya dikutip Associated Press dan Al Jazeera:

    1. Membangun kembali hubungan diplomatik yang rusak

    Hal pertama dalam daftar pencapaian kedua negara adalah kesepakatan untuk mengakhiri hubungan diplomatik yang telah memburuk. Lavrov mengatakan setelah pembicaraan hari Selasa bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat penunjukan duta besar baru.

    “Diplomat senior dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas hal-hal spesifik terkait dengan penghapusan hambatan buatan terhadap pekerjaan kedutaan besar AS dan Rusia serta misi lainnya,” ujarnya.

    Pemusnahan personel kedutaan besar AS dan Rusia dimulai jauh sebelum pasukan Rusia memasuki Ukraina pada tahun 2022, dimulai setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014. Hal itu dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia selama pemerintahan Obama, yang memerintahkan beberapa kantor Rusia di AS untuk ditutup.

    Hal ini semakin memanas setelah peristiwa peracunan mata-mata Rusia yang diasingkan dan putrinya di Inggris pada tahun 2018, yang oleh otoritas Inggris disalahkan pada Rusia. Ini mengakibatkan pengusiran massal diplomat dan penutupan sejumlah konsulat di kedua negara dan Eropa.

    Ketika ditanya oleh The Associated Press apakah AS kini menganggap kasus-kasus tersebut telah selesai, Rubio menolak untuk menjawab tetapi mengatakan bahwa mustahil untuk mendapatkan perjanjian damai Ukraina tanpa keterlibatan diplomatik.

    “Saya tidak akan bernegosiasi atau membahas setiap elemen gangguan yang ada atau telah ada dalam hubungan diplomatik kita, mengenai mekanismenya,” katanya.

    “Mengakhiri konflik tidak dapat terjadi kecuali kita memiliki setidaknya beberapa kenormalan dalam cara misi diplomatik kita beroperasi di Moskow dan di Washington, D.C.”

    2. Negosiasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina

    Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja tingkat tinggi guna mulai menjajaki penyelesaian konflik melalui negosiasi. Belum jelas kapan kedua tim ini akan bertemu pertama kali, tetapi keduanya mengatakan akan segera bertemu.

    Mengenai konsesi yang mungkin perlu dibuat oleh semua pihak, penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, yang berpartisipasi dalam pembicaraan hari Selasa, mengatakan masalah wilayah dan jaminan keamanan akan menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas.

    Rubio mengatakan tim tingkat tinggi, termasuk para ahli yang mengetahui detail teknis, akan mulai bekerja sama dengan pihak Rusia mengenai “parameter seperti apa akhir dari konflik ini.”

    Mengenai isu utama misi penjaga perdamaian prospektif untuk memantau potensi gencatan senjata di Ukraina, diplomat tinggi Rusia mengatakan Moskow tidak akan menerima pasukan dari anggota NATO, mengulangi pernyataannya bahwa upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer Barat menimbulkan masalah keamanan besar.

    “Kami menjelaskan bahwa pengerahan pasukan dari negara-negara anggota NATO, bahkan jika mereka ditempatkan di bawah bendera Uni Eropa atau bendera nasional, tidak akan mengubah apa pun dan tentu saja tidak dapat diterima oleh kami,” kata Lavrov.

    3. Pengecualian Ukraina dan Eropa dari perundingan

    Baik Ukraina maupun negara-negara Eropa tidak diundang ke perundingan hari Selasa di Riyadh. Namun pejabat AS mengatakan tidak ada niat untuk mengecualikan mereka dari perundingan perdamaian jika perundingan itu dimulai dengan sungguh-sungguh.

    “Tidak ada yang dikesampingkan di sini,” kata Rubio. “Jelas, akan ada keterlibatan dan konsultasi dengan Ukraina, dengan mitra kami di Eropa dan negara-negara lain. Namun pada akhirnya, pihak Rusia akan sangat diperlukan dalam upaya ini.”

    4. Zelensky kesal

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jelas kesal karena tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Ia bahkan menunda rencana untuk mengunjungi Arab Saudi pada hari Rabu untuk menghindari keterkaitan perjalanannya dengan perundingan AS-Rusia pada hari Selasa.

    Berbicara dari Ankara sebelumnya, Zelensky telah mengisyaratkan alasannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin memberikan “kesan yang salah”. Namun, pejabat Ukraina lain yang tidak disebutkan namanya, berbicara kepada kantor berita AFP bahwa Kyiv menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump “memuaskan keinginan Putin” dengan mengadakan pertemuan tersebut tanpa pemimpin Eropa atau Ukraina.

    “Sejak awal, seluruh negosiasi ini tampaknya sangat berpihak pada Rusia. Bahkan, muncul pertanyaan apakah negosiasi ini harus disebut sebagai negosiasi atau dalam beberapa hal, serangkaian kapitulasi Amerika,” kata Nigel Gould-Davies, peneliti senior untuk Eurasia dan Rusia di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London dan mantan duta besar Inggris untuk Belarus.

    5. Kemungkinan pencabutan sanksi AS terhadap Rusia

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Rubio menyatakan bahwa “untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak” dan “kami tidak akan menentukan sebelumnya apa saja konsesi tersebut.”

    Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan bahwa “kami belum sampai pada tingkat pembicaraan itu.”

    6. Potensi kerja sama AS-Rusia

    Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang bergabung dengan delegasi Rusia di Riyadh, mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia dan AS harus mengembangkan usaha patungan di bidang energi.

    “Kami membutuhkan proyek bersama, termasuk di Arktik dan wilayah lainnya,” katanya.

    Jika kedua belah pihak berhasil merundingkan akhir konflik Ukraina, Rubio mengatakan, hal itu dapat membuka “peluang luar biasa” untuk bermitra dengan Rusia “dalam berbagai isu yang diharapkan akan baik bagi dunia dan juga meningkatkan hubungan kita dalam jangka panjang.”

    7. Tetangga AS teriak

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan Ukraina membutuhkan jaminan keamanan yang ‘kuat’ sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang. Pasalnya, ia menyoroti langkah Rusia yang telah memotong batasan-batasan tertentu untuk menciptakan stabilitas kawasan.

    “Posisi Kanada adalah Ukraina harus ikut serta,” kata Joly dalam bahasa Prancis selama pengarahan virtual dengan wartawan.

    “Kami tahu betul bahwa Presiden (Rusia) Putin tidak memiliki batasan dan bahwa setelah Ukraina, serangan itu pasti dapat dilakukan terhadap wilayah NATO,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa penting bagi Kanada, AS, dan Eropa untuk menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina.

    “Kami tidak ingin berada dalam situasi di mana pada dasarnya ada gencatan senjata, ada perdamaian yang tidak bertahan lama, dan pasukan Rusia meninggalkan wilayah Ukraina, mengatur ulang diri mereka, dan kembali menyerang Ukraina. Kami akan menemukan diri kami dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada saat ini,” tambah Joly.

    8. Trump sindir Zelensky

    Trump tidak menunjukkan kesabaran terhadap keberatan Ukraina karena dikecualikan dari perundingan di Arab Saudi. Ia berulang kali mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    (pgr/pgr)

  • Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Ia melanjutkan kesadaran untuk berhati-hati itu juga dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital seperti phising—tindakan mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi mereka.

    “Yang mana (mencegah phising) tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” sambung Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho juga meminta bantuan jurnalis melalui kanal medianya masing-masing untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati saat membagikan data-data pribadinya di ruang-ruang digital.

    Nugroho pada Rabu sore resmi menjabat sebagai Kepala BSSN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Upacara pelantikan Nugroho bersamaan dengan kepala dan wakil kepala badan dari BPKP, BPS, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto.

    Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa dia masih aktif sebagai perwira tinggi TNI.

    Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 pada 3 Januari 2025.

    Posisi Kepala BSSN saat itu pun masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho, yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN karena punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer.

    Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Semasa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengungkap beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya terkait dengan perlindungan data pribadi dan menjaga data-data sensitif yang rahasia.

    Nugroho menyebut arahan-arahan Presiden itu juga menyangkut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan BPS tadi dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dihubungkan dengan era sekarang yang penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi,” kata Kepala BSSN yang baru saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, dilantik sebagai Kepala BSSN oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara sore ini. Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN juga ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    “BSSN ditekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” kata Nugroho menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho menyebut perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap laman-laman pemerintah juga menjadi perhatian BSSN.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras, dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, tetapi juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA.

    Nugroho, yang resmi menjabat Kepala BSSN, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa Nugroho masih aktif sebagai perwira tinggi TNI. Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada 3 Januari 2025. Posisi Kepala BSSN pun saat itu masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho Sulistyo yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer. Dia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Direktur Komunikasi Massa BIN, dan semasa Presiden menjabat menteri pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025