Kementrian Lembaga: BIN

Amnesty International menyebut eksekusi ‘hukuman mati’ yang tercatat di kerajaan itu meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2023, sebagian besar untuk pelanggaran terorisme dan narkoba.

“Pemerintah Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk membungkam perbedaan pendapat politik dan menghukum warga negara dari minoritas Syiah di negara itu yang mendukung protes ‘anti-pemerintah’ antara tahun 2011 dan 2013,” demikian laporan Amnesty International, seperti dikutip Newsweek pada Rabu (9/4/2025).

Arab Saudi melaksanakan sedikitnya 345 eksekusi hukuman mati pada tahun 2024, dibandingkan dengan 172 pada tahun sebelumnya, menandai jumlah tertinggi yang tercatat oleh kelompok pemantau dalam satu tahun tertentu.

Hanya dua negara yang mengeksekusi lebih banyak orang adalah China dan Iran. Dikatakan Iran telah mengeksekusi sedikitnya 972 orang dan China diyakini telah mengeksekusi ribuan orang, tetapi tidak menyebutkan angka pastinya.

Negara-negara Timur Tengah lainnya termasuk Irak, Yaman, dan Mesir juga mengalami peningkatan jumlah eksekusi, menurut laporan Amnesty. Laporan itu mencatat peningkatan sebesar 32% dari tahun 2023, menjadikan tahun 2024 sebagai angka tahunan tertinggi sejak tahun 2015. Di Irak, eksekusi hampir meningkat empat kali lipat dalam setahun.

Di bawah tekanan atas hak asasi manusia, Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah berjanji untuk mengurangi penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari reformasinya terhadap pemerintahan Islam garis keras selama puluhan tahun.

Pemantau hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir tren eksekusi akan terus berlanjut hingga 2025, dengan Saudi Press Agency melaporkan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengonfirmasi eksekusi telah dilakukan baru-baru ini pada Senin. Ini termasuk warga negara Saudi tetapi juga orang asing dengan tuduhan pembunuhan, perdagangan narkoba, dan terorisme.

Para pengamat memperkirakan bahwa lebih dari 60 orang telah dieksekusi oleh otoritas Saudi sejak awal tahun, menurut Taha Al-Hajji, direktur hukum Organisasi Hak Asasi Manusia Saudi Eropa yang berpusat di London.

Sebagian besar eksekusi di Arab Saudi dilakukan dengan pemenggalan kepala, dengan tuduhan mulai dari pembunuhan hingga terorisme tetapi juga untuk kejahatan tanpa kekerasan seperti penyelundupan narkoba.

Para kritikus telah lama menuduh pengadilan Saudi mengandalkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dan menolak akses terdakwa ke perwakilan hukum, selain melaksanakan hukuman mati terhadap anak di bawah umur dan pembangkang politik.

Pada Maret, pemerintah Saudi memberikan “undangan terbuka” bagi para pembangkang di luar negeri untuk kembali ke kerajaan dengan janji bahwa mereka tidak akan dituntut, yang mengundang skeptisisme dari para pembela hak asasi manusia.

Ketegangan AS-Saudi meningkat pada tahun 2018 setelah jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul. Intelijen AS kemudian menyimpulkan bahwa MbS menyetujui pembunuhan tersebut-tuduhan yang dibantah oleh Arab Saudi.

Presiden AS Donald Trump memandang putra mahkota sebagai sekutu utama Timur Tengah dan telah memprioritaskan hubungan AS-Saudi yang kuat selama masa jabatan pertama dan keduanya.

(haa/haa)