Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Pemprov Bali dan BI kenalkan QRIS tap di transportasi umum

    Pemprov Bali dan BI kenalkan QRIS tap di transportasi umum

    Ini untuk mendukung transportasi di Bali melalui bus Trans Metro Dewata, semoga memberikan kemudahan kepada masyarakat

    Denpasar (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia (BI) mengenalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tap atau tanpa pindai memanfaatkan telepon pintar untuk layanan transportasi umum.

    “Ini untuk mendukung sarana transportasi di Bali melalui bus Trans Metro Dewata dan mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Lapangan Renon Denpasar, Bali, Kamis.

    Selain memudahkan transaksi pembayaran konsumen, penggunaan aplikasi digital itu juga diharapkan menumbuhkan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi publik.

    Pada peluncuran tersebut, ditandai dengan transaksi secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan Bank Indonesia Bali, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, DPRD Bali serta disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) lainnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta menjelaskan seluruh bus Trans Metro Dewata (TMD) yang mencapai 75 unit berukuran sedang, termasuk seluruh rutenya saat ini sudah dilengkapi alat pembayaran untuk QRIS pindai, uang elektronik dan QRIS tap (tanpa pindai).

    Layanan tersebut juga mengintegrasikan bus TMD dan bus Trans Sarbagita sehingga konsumen cukup membayar satu kali jika menggunakan dua moda tersebut.

    “Sekarang kalau tap di TMD kemudian bisa tap berikutnya di Trans Sarbagita itu gratis, begitu juga sebaliknya. Sekarang bisa jadi satu kali jalan 90 menit itu hanya membayar Rp4.400 per penumpang,” ucapnya.

    Peluncuran aplikasi itu juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Pemerintah Provinsi Bali dengan promo harga khusus Rp1.000 per penumpang menggunakan QRIS Tap mulai 14-31 Agustus 2025.

    Untuk menggunakan metode pembayaran baru tersebut, pengguna harus menggunakan telepon pintar yang sudah dilengkapi teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek atau near field communication (NFC).

    Teknologi NFC memungkinkan dua perangkat elektronik dapat terkoneksi dalam jarak dekat.

    Hadirnya inovasi itu mengakomodasi transaksi yang lebih cepat salah satunya untuk kebutuhan transportasi umum di Bali seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata (TMD).

    Perwakilan bank sentral di Bali itu mencatat data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, volume transaksi di Trans Sarbagita mencapai 51.588 kali transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp147,8 juta.

    Sedangkan volume transaksi di TMD mencapai 116.985 kali transaksi dengan nominal mencapai Rp644,9 juta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, bus TMD dilayani dalam enam koridor dengan rute pergi-pulang (PP) dan beroperasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan (wilayah Sarbagita/Bali Selatan).

    Adapun koridor pertama TMD menghubungkan Sentral Parkir Kuta-Terminal Pesiapan Kabupaten Tabanan.

    Koridor kedua yakni Terminal Ubung-Halte Kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian koridor ketiga menghubungkan Terminal Ubung-Icon Mal Bali Sanur Denpasar.

    Selanjutnya koridor empat menyambungkan Terminal Ubung-Sentral Parkir Monkey Forest di Ubud Gianyar, koridor kelima yakni Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali Kabupaten Badung, dan koridor keenam Sentral Parkir Kuta-Sentral Parkir Nusa Dua Kabupaten Badung.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Refleksi HUT RI: delapan dekade membangun ekonomi negeri

    Refleksi HUT RI: delapan dekade membangun ekonomi negeri

    Perjalanan ekonomi Indonesia selama 80 tahun adalah kisah tentang daya tahan, adaptasi, dan tekad untuk terus maju

    Jakarta (ANTARA) – Delapan dekade sudah Indonesia merdeka, dan perjalanan panjang dalam membangun ekonomi negeri pun telah dilalui.

    Indonesia yang yang lahir di tengah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik, kini bertransformasi menuju salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah pembangunan fisik, tetapi juga transformasi struktur ekonomi, kebijakan strategis, dan daya juang masyarakat yang membentuk fondasi menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045

    Berdasarkan data dari World Bank, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada tahun 1967 hanya sekitar 7,7 miliar dolar AS, telah melampaui 1,5 triliun dolar AS pada 2024. Tingkat kemiskinan yang pada awal kemerdekaan diperkirakan di atas 70 persen populasi, turun menjadi sekitar 9,36 persen per Maret 2024 (BPS).

    Perjalanan ini menunjukkan transformasi besar dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah, meski tantangan middle income trap masih membayangi.

    Untuk itu tahun 2025 menjadi momentum refleksi nasional yang penting: delapan dekade perjalanan Indonesia merdeka. Perjalanan panjang ini bukan hanya kisah politik dan sosial, tetapi juga perjalanan ekonomi yang berliku, penuh tantangan, tetapi sarat capaian.

    Selama 80 tahun Indonesia telah melewati fase-fase krusial, dari perekonomian yang porak-poranda akibat perang, menuju tahap pembangunan, krisis, reformasi, hingga era digital dan hilirisasi sumber daya alam.

    Era Pembangunan Ekonomi

    Era fondasi ekonomi (1945–1965) merupakan masa awal kemerdekaan yang diwarnai oleh instabilitas politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia saat itu masih berbasis agraris, dengan infrastruktur terbatas dan inflasi yang sangat tinggi.

    Pada 1965, inflasi bahkan mencapai 650 persen (BPS), akibat dari defisit fiskal besar, pembiayaan melalui pencetakan uang, dan situasi politik yang memanas. Pemerintah pada saat itu fokus pada pembangunan fondasi ekonomi yang terdiri dari nasionalisasi aset-aset Belanda pada awal 1950-an, pembentukan bank sentral (Bank Indonesia pada 1953), dan perencanaan pembangunan lima tahun pertama. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal dan lemahnya basis industri membuat pembangunan berjalan lambat. Meski demikian, pada periode ini lahir kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian integral dari kedaulatan nasional.

    Setelah itu dilanjutkan era Pembangunan Orde Baru (1966–1998) di bawah Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Langkah awalnya adalah mengendalikan inflasi, yang berhasil ditekan dari 650 persen pada 1965 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an.

    Pemerintah membuka pintu investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing 1967 dan memanfaatkan boom minyak 1970-an untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Pada dekade 1980-an, diversifikasi ekonomi mulai dilakukan seiring jatuhnya harga minyak dunia. Industrialisasi menjadi agenda utama, termasuk pengembangan industri manufaktur dan ekspor non-migas. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1989–1996 rata-rata mencapai 7 persen per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu “macan Asia” baru. Tingkat kemiskinan turun signifikan dari 40 persen pada 1976 menjadi sekitar 11 persen pada 1996 (BPS).

    Namun, fondasi ekonomi yang rapuh, terutama ketergantungan pada utang luar negeri dan lemahnya regulasi perbankan membuat Indonesia terpukul hebat oleh krisis moneter Asia 1997–1998. Nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.300 per dolar AS menjadi lebih dari Rp 15.000, PDB mengalami kontraksi hingga -13,1 persen pada 1998, dan kemiskinan melonjak menjadi 24 persen.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sistem Payment ID Diklaim Bukan Untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Sistem Payment ID Diklaim Bukan Untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, menegaskan sistem Payment ID tunduk pada aturan perlindungan data pribadi (PDP) dan bukan untuk memantau transaksi masyarakat.

    Menurutnya, pengawasan melalui Payment ID dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mendeteksi warga prasejahtera yang belum menerima bantuan, atau memantau transaksi yang mengarah pada tindak pidana, termasuk judi online.

    “Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai, itu kan agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya. Segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor bahwa hasil monitornya itu peruntukkannya untuk apa itulah yang kemudian diatur,” ujar Prasetyo di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Ia menegaskan, tidak semua data akan diawasi, apalagi yang menyangkut informasi pribadi.

    “Tentunya kan tidak sembarang data atau sembarang transaksi (diawasi), apalagi yang berkenaan dengan misalnya data-data pribadi, itu kan sudah ada aturannya,” ucapnya.

    Prasetyo menjelaskan, Payment ID buatan Bank Indonesia (BI) digunakan karena sistem pengawasan lama sulit mendeteksi sejumlah transaksi yang mengarah pada tindak pidana. Hasil pemantauan sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.

    Ia mencontohkan, ada penerima bansos yang seharusnya sudah tidak layak, namun masih menerima bantuan. Bahkan, ada bantuan yang dipakai untuk aktivitas terlarang.

  • Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia terus memperluas sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke berbagai negara. Salah satunya Jepang.

    Mulai 17 Agustus mendatang atau tepatnya saat HUT RI, QRIS sudah bisa digunakan di Jepang dan akan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital Jepang, yakni JPQR.

    “Pada 17 Agustus 2025, kita juga akan memulai implementasi dengan Jepang melalui JPQR, QRIS yang aman dan efisien akan mencerminkan semangat solidaritas yang sudah terjalin dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan ke depan Jepang yang lebih terhubung dan inklusif,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, di sela acara pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (7/8/2025).

    Filianingsih menilai hal ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan karena pihaknya berhasil mengintegrasikan sistem pembayaran QR dengan beberapa mitra regional. Secara rinci, Filianingsih mengatakan Thailand telah diimplementasikan sejak Agustus 2022. Kemudian dengan Malaysia, yang telah diimplementasikan sejak Mei 2023. Selanjutnya dengan Singapura, yang telah diimplementasikan sejak November 2023.

    “Hal ini tentu saja tidak hanya memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku bisnis lintas batas,” ungkap Filianingsih.

    Namun demikian, pembayaran bisa dilakukan menggunakan aplikasi lembaga jasa keuangan yang ada di masing-masing negara. Contohnya, untuk tahap awal uji coba, sistem pembayaran QRIS di Jepang baru bisa dilakukan melalui BCA dan Gopay.

    QRIS tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Inisiatif ini adalah bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk meningkatkan konektivitas keuangan di kawasan,” paparnya.

    Duta Besar Thailand, Prapan Disyatat mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan QRIS dan mendemonstrasikannya di Indonesia. Ia berharap hal ini bisa mendorong transaksi keuangan di kedua negara.

    “Saya harap QRIS akan memudahkan transaksi ekonomi dan juga pariwisata antara kedua negara,” jelas Prapan.

    Dia bahkan mempersilakan masyarakat Indonesia yang liburan ke Thailand untuk berbelanja dengan QRIS, termasuk juga beragam akomodasi di sana. Sedangkan Financial Attache Jepang, Sakurai Kenji sudah tidak sabar untuk menggunakan QRIS di Jepang.

    “Hal ini sangat penting baik Indonesia dan Jepang, ke depan saya harap ini bukan hanya untuk pariwisata namun juga pendidikan karena ini sangat mudah dan berguna,” jelas dia.

    Dari sisi pengguna, sudah banyak orang yang merasakan kemudahan dari QRIS Antar Negara di luar negeri. Aziza pengguna QRIS Antarnegara di Malaysia mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya QRIS, apalagi jika dana cash terbatas.

    “Menggunakan di pasar malam di Malaysia, tidak ada kendala, sangat terbantu, apalagi sudah banyak tenant yang cashless,” tegas dia.

    Aziza berharap penggunaan QRIS bisa terus diperluas ke negara lain, karena nilai tukar sudah pasti tidak seperti Money Changer.

    Selain itu, Tiara yang baru saja dari Thailand pada Juli lalu juga sangat terbantu dengan adanya QRIS antar-negara. Hanya saja untuk Thailand, belum banyak tenant yang menggunakannya.

    “Sangat terbantu dengan QRIS Antarnegara, apalagi bank-bank di Indonesia, baik bank BUMN maupun swasta sudah siap dan jadi lebih simple,” jelas Tiara.

    Sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% di antaranya adalah UMKM. Transaksi mencapai 6,05 Miliar transaksi senilai Rp 579 triliun.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI Tegaskan Payment ID Tak Digunakan untuk Mata-matai Transaksi Warga

    BI Tegaskan Payment ID Tak Digunakan untuk Mata-matai Transaksi Warga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membantah kabar yang menyebut sistem Payment ID akan dipakai untuk memantau transaksi keuangan masyarakat secara individu.

    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan otoritas moneter tidak akan masuk ke ranah pribadi warga.

    “Yang kami lihat hanya pertumbuhan ekonomi sektoral. Kami tak akan masuk ke ruang privat satu per satu, tidak ada gunanya. Itu juga berpotensi melanggar (UU Perlindungan Data Pribadi),” ujar Dicky, dalam keterangannya dikutip Kamis (14/7/2025).

    Ia menambahkan, BI tidak memiliki kepentingan memantau detail transaksi masyarakat.

    “Selain itu kalau kita lakukan, BI berarti kurang kerjaan kalau sampai tracking siapa beli sepatu, siapa nongkrong di kafe, masa kami mau begitu,” sambungnya.

    Dicky menjelaskan, data yang diakses melalui Payment ID hanya bersifat makro.

    Misalnya, BI dapat mengetahui pertumbuhan transaksi sektor alas kaki di wilayah tertentu, namun informasi pembelian individu tidak akan terlihat.

    Untuk mengurangi keresahan publik, BI menggelar uji coba terbatas sistem ini.

    Salah satunya akan digunakan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.

    Uji coba ini bertujuan mengidentifikasi potensi masalah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi.

    “Jadi supaya tidak ada kekhawatiran lagi. Kami pastikan tidak akan dibuka data konsumen tanpa persetujuan pemilik data. Itu tolong digarisbawahi. Semua harus patuh ke UU yang berlaku,” tegas Dicky.

  • Kredibilitas Data Statistik Versus Kredibilitas Proyeksi Ekonom

    Kredibilitas Data Statistik Versus Kredibilitas Proyeksi Ekonom

    Jakarta –

    Perbedaan hasil proyeksi ekonom dengan realitas pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025 mengingatkan kembali pada pertanyaan ratu Inggris, Queen Elizabeth kepada para ekonom di London School of Economics (LSE), “The Queen asks why no one saw the credit crunch coming?” (The Telegraph, 05/11/2008).

    Salah satu bankir yang sekaligus ekonom terkemuka memberi tahu ratu Inggris bahwa krisis keuangan mirip dengan gempa bumi dan pandemi flu yang jarang terjadi dan sulit diprediksi. Ratu Inggris kemudian dengan bercanda, “apakah akan ada lagi krisis berikutnya?” Lalu ratu Inggris memperingatkan, “semoga tidak terulang lagi.”

    Hal ini senada dengan pandangan ekonom, Chatib Basri yang menyatakan “sebenarnya ketika para ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% hingga 5,5% menandakan bahwa mereka memiliki rasa humor tinggi.”

    Hal di atas menggambarkan betapa sulitnya untuk memproyeksi secara pasti realisasi angka pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perekonomian. Selama ini, para ekonom hanya dapat memproyeksi secara tepat arah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perekonomian, apakah akan mengalami ekspansi atau pelambatan.

    Sebagai contoh, pada kuartal kedua tahun 2025, arah pertumbuhan ekonomi nasional dalam proyeksi para ekonom adalah melambat, namun dengan realisasi pertumbuhan yang justru mengalami ekspansi berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Perbedaan di atas melahirkan polemik mengingat konsensus ekonom memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 hanya 4,8%, sementara realisasinya lebih besar, sekitar 5,12% (Trading Economics, 11/08/2025).

    Arah pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjukkan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada kuartal kedua 2025 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87%.

    Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 mengalami kenaikan, yaitu menjadi 5,12% (year-on-year). Angka ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal kedua tahun 2023.

    Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025, pada sisi eksternal, yaitu pertumbuhan ekspor sebesar 10,67% dari sebelumnya pada kuartal pertama 2025 hanya sebesar 6,46%.

    Hal ini didorong oleh sikap eksportir dalam menyiasati tarif resiprokal Trump yang merealisasikan ekspornya secara besar-besaran sebelum pemberlakuan tarif resiprokal Trump pada 1 Agustus 2025.

    Secara internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 juga didorong oleh pertumbuhan investasi sebesar 6,99%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada kuartal pertama tahun 2025 yang hanya 2,12%.

    Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh terhadap Gross Domestic Product (GDP) yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,97%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,95%%.

    Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2025 dianggap meragukan karena beberapa waktu sebelumnya International Monetary Fund (IMF) selama tahun 2025, dua kali dalam waktu yang berdekatan, melakukan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi global, yaitu proyeksi pertama pada bulan Januari dan proyeksi kedua pada April 2025 yang mengoreksi ke bawah proyeksi Januari 2025.

    Pada proyeksi Januari 2025, IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2% pada tahun 2025. Namun, akibat kebijakan tarif resiprokal Trump, IMF mengoreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,4%, yaitu lebih kecil 0,8% dibandingkan proyeksi Januari 2025.

    Kecenderungan yang sama terjadi dalam perekonomian Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025 yang diperkirakan tumbuh 2,4% berdasarkan proyeksi Januari 2025. Proyeksi ini kemudian direvisi menjadi 1,5%, turun 0,9% sebagai akibat dari perang tarif dengan China dan pemberlakuan tarif ekstra tinggi terhadap negara mitra dagang AS.

    IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada proyeksi April 2025 dibandingkan proyeksi Januari 2025, yaitu dari yang diperkirakan tumbuh 5,1% menjadi hanya 4,7% tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat 0,4% pada 2025.

    Trend pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan EMEs, yaitu mengalami ekspansi. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi AS mengalami rebound (pembalikan arah) dari terkontraksi 0,5% pada kuartal pertama 2025 menjadi ekspansi sebesar 3,0% pada kuartal kedua 2025.

    Realisasi pertumbuhan ekonomi AS tidak menimbulkan polemik karena masih sesuai dengan proyeksi ekonom mengenai arah pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan mengalami ekspansi. Di mana, ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS sebesar 2,4% pada kuartal kedua 2025.

    Dalam menjawab polemik data BPS, masyarakat Indonesia perlu penjelasan yang detail dari BPS mengenai perbedaan arah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu antara proyeksi ekonom dan pelaku pasar akan mengalami pelambatan menjadi 4,8% dengan realisasi yang justru mengalami ekspansi sebesar 5,12%.

    Sebagai penyedia data statistik yang kredibel, BPS harus membuktikan diri terlepas dari pengaruh politik dalam menyusun data statistik. BPS harus bersikap sama dengan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) di AS, yaitu konsisten pada platform kebijakan moneternya dan menjaga independensi kebijakan moneter AS dari intervensi presiden Trump yang berkali-kali mengancam memecat gubernur The Fed jika tidak menurunkan suku bunga acuan.

    Akhirnya, dalam rangka menjaga kredibilitas publikasi data BPS, salah satu agenda reformasi kelembagaan BPS yang dapat dilakukan adalah menjadikan BPS sebagai lembaga independen sama dengan Bank Indonesia (BI). Dimana, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BPS dilakukan sekali dalam lima tahun.

    Muhammad Syarkawi Rauf
    Dosen FEB Unhas
    Chairman ASEAN Competition Institute (ACI)

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BPS Dilaporkan ke PBB soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ang/ang)

  • QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    QRIS Meroket di Jakarta, Sumbang Hampir 50 Persen Transaksi Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Yosamartha mengatakan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta menyumbang hampir 50 persen dari total transaksi nasional. Data ini menempatkan DKI Jakarta sebagai pengguna QRIS terbesar di Tanah Air.

    “Ternyata transaksi QRIS di Jakarta itu hampir 50 persen nasional. Jakarta saja, hampir 50 persen, sekitar 43-45 persen. Jadi, kalau orang mengatakan betapa hebatnya QRIS, ya Jakarta, karena kita menyumbangkan hampir setengah Indonesia,” kata Yosamartha dalam Pekan QRIS Nasional (PQN) 2025 di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Menurut Yosamartha, Jakarta tak hanya menjadi pusat digitalisasi, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pasalnya, ada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    Selain itu, lanjutnya kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia tidak main-main. Yosamartha menegaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta menyumbang seperlima dari perekonomian nasional.

    “Kalau bicara kontribusi, inflasi Jakarta itu hampir seperlima dari nasional. Jadi kalau kitanya lemah lesu, Indonesianya batuk-batuk,” katanya.

  • Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) didukung antisipasi pasar terkait potensi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan.

    “Pasar mengantisipasi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) 19–20 Agustus 2025 pekan depan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 88 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.202 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.298 per dolar AS.

    Ekspektasi ini dinilai menjaga daya tarik imbal hasil rupiah, dan mendorong aliran dana asing ke pasar obligasi pemerintah.

    Optimisme tersebut turut diperkuat persepsi stabilitas kebijakan moneter BI di tengah ketidakpastian global.

    Melihat dari faktor global, kinerja rupiah diuntungkan pelemahan dolar AS pasca rilis data Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI) AS pada Juli 2025 yang melambat, yakni inflasi di angka 2,7 persen year on year (yoy) dari perkiraan 2,8 persen. Hal ini memicu ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada kuartal IV-2025.

    “Melemahnya CPI menandakan tekanan harga di AS mulai mereda, sehingga mengurangi tekanan terhadap mata uang negara berkembang,” ujar Taufan.

    Sentimen risk-on global juga meningkat setelah data manufaktur Tiongkok menunjukkan perbaikan, lanjutnya, sehingga mendorong arus modal masuk ke emerging markets.

    Kombinasi ekspektasi kebijakan moneter BI, pelemahan dolar, dan optimisme global ini dianggap menjadi katalis utama yang mengangkat kurs rupiah di tengah dinamika fluktuasi pasar.

    Senada, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah karena faktor CPI AS. Berdasarkan angka tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebutkan bahwa pemotongan 50 basis points (bps) oleh The Fed perlu dipertimbangkan, sejalan dengan tekanan Presiden AS Donald Trump agar pelonggaran lebih agresif.

    Efeknya, lanjut Josua, Asia-Pacific Currencies (Asia FX) serempak menguat dengan Rupiah dan Baht memimpin, sementara imbal hasil UST 10Y cenderung turun.

    Melihat dari sisi domestik, minat asing ke Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Lelang SBN terbaru membukukan penawaran Rp162 triliun, tertinggi sejak tahun 2016. Selain itu, yield Indo 10Y stabil turun, sehingga menambah pasokan valas dan menopang rupiah.

    Arus pada SBN pasca lelang dan antisipasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebut menjadi penentu tambahan. “Dampaknya ke rupiah akan terbatas selama disiplin fiskal (lebih kecil dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) terjaga,” ungkap Josua. 

    Sumber : Antara

  • Mensesneg Ungkap Tujuan Payment ID, Bantah Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Mensesneg Ungkap Tujuan Payment ID, Bantah Mata-matai Transaksi Masyarakat

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara terkait rencana pemerintah meluncurkan Payment ID. Payment ID merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi masyarakat.

    Prasetyo menilai istilah mematai-matai transaksi keuangan masyarakat melalui Payment ID tidak pas. Sebab, tujuan Payment ID diterapkan berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, seperti penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).

    “Karena banyak juga yang kemudian terjadi hal hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam penyaluran bansos. Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. Kita semangatnya kan untuk perbaikan. Bahwa ternyata setelah di-mapping, diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    “Saudara-saudara kita yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima. Ada yang menerima tapi setelah diidentifikasi atau bahasa kerennya, dimata-matai itu dipergunakan kegiatan lain kan itu tidak benar, maknanya di situ,” tambah dia.

    Berangkat dari situ, Prasetyo menegaskan pemerintah harus memonitor. Prasetyo memastikan bahwa dalam penerapannya tidak sembarangan, apalagi ini berkaitan dengan data pribadi.

    Prasetyo memastikan bahwa teknologi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi transaksi keuangan masyarakat ini mumpuni. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Prasetyo menilai segala kegiatan ekonomi dapat dilihat.

    “Jadi belanja bahan saja kita bisa hitung berapa kegiatan ekonomi berjalan, dan ini menghasilkan berapa yang kemudian ada kewajiban ke negara, untuk pajak yang diatur berapa,” terang dia.

    Prasetyo menjamin data-data masyarakat tidak akan disalahgunakan. “Ya iya dong, nggak boleh. Tapi yang untuk laporan terbuka, misalnya hasil produksi berapa, kan itu hal yang harus terbuka dan tak bisa disembunyikan,” jelas Prasetyo.

    Mulanya, Payment ID akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. Namun, Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan ini karena masih dalam tahap uji coba.

    “Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

    Dicky melanjutkan, sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Sedangkan penyaluran bansos nontunai sendiri merupakan kewenangan pemerintah.

    (rea/ara)

  • Deretan 6 Rukun Penggerak Ekonomi Syariah – Page 3

    Deretan 6 Rukun Penggerak Ekonomi Syariah – Page 3

    Program ketiga adalah Gema Halal, gerakan berjamaah akselerasi halal. Fokusnya adalah memperluas pasar produk halal dengan meningkatkan produksi bahan baku halal, mempercepat sertifikasi dari hulu, dan memperkuat peran halal center di berbagai daerah.

    Rukun keempat hingga keenam diarahkan untuk memperluas akses keuangan syariah dan memperkuat literasi masyarakat. Melalui Sapa Syariah, BI mendorong sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah, menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan dan regulator dalam satu ekosistem terintegrasi.

    Rukun kelima adalah Kanal Ziswaf, inisiatif nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. Dana sosial ini diharapkan menjadi pelengkap pembiayaan komersial, sehingga memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Yang terakhir di bidang literasi adalah Lentera Emas. Yaitu literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.