Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • BI Rate Turun, Bagaimana Bunga Tabungan Digital Bank Raya? – Page 3

    BI Rate Turun, Bagaimana Bunga Tabungan Digital Bank Raya? – Page 3

    Pada periode sebelumnya, nasabah hanya bisa mendapatkan poin dengan membuka rekening Bank Raya, menambah saldo, dan melakukan transaksi. Sementara pada periode ini, tersedia cara tambahan untuk memperoleh poin, yakni dengan membagikan kode referal kepada teman atau keluarga.

    “Tahun ini, dengan adanya Raya Poin, teman-teman bisa mengumpulkan poin mulai dari buka rekening. Kemudian juga dengan mereferalkan, ya, mungkin teman-teman punya pacar, punya teman, atau punya keluarga, silakan ditawarin untuk buka Tabungan Raya atau Saku Utama Raya. Nanti, teman-teman yang mereferalkan akan mendapat poin juga. Selain itu, setiap transaksi juga akan menghasilkan poin,” kata kicky.

    Nasabah berkesempatan meraih berbagai hadiah menarik, mulai dari logam mulia, smartphone dan tablet, gadget serta aksesori, hingga peralatan rumah tangga melalui penukaran poin di aplikasi Bank Raya.

    Selain itu, tersedia juga hadiah utama berupa 1 unit BYD Seal, 2 motor listrik Alva Cervo, 3 unit Samsung S25 Ultra, serta saldo tabungan senilai Rp1 juta untuk 100 pemenang yang akan diundi pada periode akhir program yakni pada Februari 2026. Setiap nasabah hanya berhak mendapatkan satu kategori hadiah.

  • BI meyakini kinerja ekspor tetap positif di tengah dinamika tarif AS

    BI meyakini kinerja ekspor tetap positif di tengah dinamika tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI meyakini kinerja ekspor tetap positif di tengah dinamika tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa ke depan, kinerja ekspor Indonesia tetap positif di tengah dinamika pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Kondisi tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas eksternal dan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga investasi dapat tumbuh kuat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Secara umum, karena tarifnya (pengenaan tarif untuk Indonesia) lebih rendah (dibandingkan negara-negara lain), confidence-nya (kepercayaan pasar) lebih tinggi, tentunya kita harapkan ekspor ke depan juga meningkat,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam diskusi bersama media di Yogyakarta, Jumat.

    Juli mencatat sejak 7 Agustus 2025 tarif resiprokal AS diperluas dari 44 menjadi 70 negara. Beberapa negara seperti India dan Swiss bahkan dikenakan tarif lebih tinggi dari pengumuman awal.

    Sebaliknya, tarif untuk Indonesia justru turun menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, juga mendapat tarif yang lebih rendah.

    Meski masih ada risiko tambahan tarif untuk transhipment, secara keseluruhan kondisi ini diyakini mampu menjaga kinerja ekspor Indonesia tetap positif.

    Meski demikian, Juli memperkirakan bahwa transaksi berjalan masih akan mencatatkan defisit namun dalam level rendah yakni kisaran 0,5-1,3 persen dari PDB. Defisit tersebut dinilai tetap sehat dan tidak mengganggu stabilitas eksternal.

    Sebagai catatan, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3,0 miliar dolar AS (0,8 persen dari PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada triwulan I 2025.

    “Ekspor-impor barang dan jasa di transaksi berjalan, ini kami perkirakan masih akan defisit, tapi defisit masih akan rendah. Masih dalam level yang sehat,” ujar Juli.

    Selain dari sisi eksternal, permintaan domestik juga diproyeksikan meningkat seiring belanja pemerintah terkait berbagai program, yang menjadi penopang tambahan bagi pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025.

    Di samping belanja rutin, pemerintah juga memberikan dorongan fiskal tambahan berupa stimulus, yang diharapkan semakin mendorong konsumsi domestik dan aktivitas ekonomi.

    Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia juga telah menyesuaikan suku bunga acuan sebanyak lima kali sejak September 2024 hingga Agustus 2025, masing-masing sebesar 25 basis poin (bps), serta menambah likuiditas salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    Kombinasi langkah fiskal dan moneter ini diperkirakan akan menjaga pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tetap berada di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

    “Itu yang juga diharapkan akan lebih mendorong ekonomi lebih baik di semester II. Sehingga seluruh tahun akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6 persen sampai 5,4 persen,” kata Juli.

    Sumber : Antara

  • Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Sumber: Radio Elshinta/ BAI

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – 

    Dorong penerapan transaksi non-tunai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, Bank Jakarta raihpenghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank LiterasiKeuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang turutdiikuti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

    Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratifantara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untukmendorong pasar tradisional beralih ke sistempembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebihcepat, aman, dan transparan.

     

    Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola PerumdaPasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasipercontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acakdengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaingdalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses KeuanganTermasif. 

     

    Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaansekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan TerbaikKategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi KeuanganTerbaik Kedua. 

     

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung kepada DirekturUtama Bank Jakarta, Agus H. Widodo yang disaksikanoleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiJakarta, Yosamartha; Kepala Otoritas Jasa KeuanganJabodebek, Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). 

     

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya usaimemberikan penghargaan mengatakan, “Karena sayaberpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisadihindarkan. Tetapi, kalau proses literasinya tidakdilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnyatidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisasangat signifikan. Pemakaian QRIS, termasuktransaksinya, ini menunjukkan apa yang kita lakukanbersama ini, menunjukkan kemajuan yang luar biasa.”

     

    Ia menambahkan, “Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebihtinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Artinya Jakarta tumbuh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalahdigitalisasi. Dengan digitalisasi, copet berkurang, primanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagaisentra pasar ASEAN bisa kembali hidup. Karena itu sayamengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%, NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%.”

     

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih ataspenghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorongliterasi dan inklusi keuangan.  

     

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagaibagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksimelalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalamsistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmenmenjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaanekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

     

    Kepala Pasar Mayestik, Dewi Ratna Furi, turut bersyukurbahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori“Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar serta menyambut baik berbagai upayaliterasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utamaPasar mayestik dalam melakukan digitalisasi. 

     

    “Kolaborasiantara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajangLomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuahkebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetaprelevan dan berdaya saing di tengah era ekonomidigital,” Ungkap Dewi.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi,menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terusmeningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya sertamendorong digitalisasi pasar ke depannya. 

     

    Ia bahkanmenyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagiBank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta. “Kami meyakini digitalisasi pasar akanberdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuntasnya. (BAI).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama menyebut pemerintah akan merapatkan lebih lanjut soal kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam RAPBN 2026.

    Adapun, pemerintah dan DPR telah menyepakati pemberlakuan cukai MBDK tahun depan sejalan dengan kenaikan target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai RAPBN 2026 sebesar Rp334,3 triliun.

    “Udah, entar aja, belum,” ujar Djaka sambil bergegas menuju kendaraannya usai rapat bersama Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kemudian, purnawirawan TNI berpangkat terakhir Letnan Jenderal itu lalu menyebut pihak pemerintah masih akan merapatkan lagi soal kesepakatan dengan DPR pada RAPBN 2026 itu.

    “Ah nanti bakalan rapat-rapat lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain Bea Cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Kemudian, Misbakhun selaku Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani.

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.

  • Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Penurunan BI-Rate demi dukung kebijakan pemerintah jaga stabilitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 16:48 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) salah satunya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Sejak September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total sebesar 125 basis poin (bps) menjadi ke level 5 persen, yang menjadi level terendah sejak tahun 2022.

    “Kami terus mencermati penurunan suku bunga acuan ke depan,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, BI juga terus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, dari sebelumnya di level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April 2025 menjadi senilai Rp16.300 per dolar AS pada Agustus 2025.

    BI memastikan akan terus menjaga nilai tukar rupiah stabil di level Rp16.300 per dolar AS, dengan melakukan intervensi di offshore non-delivery forward (NDF) maupun secara spot domestic non-delivery forward (NDF) di dalam negeri.

    Kemudian, Ia mengungkapkan BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp186 triliun, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk ekspansi likuiditas.

    Seiring langkah ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, demi sinergisitas kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

    “Tentu saja, bagaimana SBN ini dapat juga mendukung program-program ekonomi kerakyatan pemerintah,” ujar Perry.

    Lebih lanjut, BI juga memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makropudensial (KLM) kepada perbankan senilai Rp384 triliun, agar menyalurkan kredit dan pembiayaan ke sektor- sektor prioritas dalam program Asta Cita.

    Dalam program ini, BI melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit.

    Selanjutnya, BI terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

    “Dapat kami sampaikan, sejauh ini QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan juga 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” ujar Perry.

    Ia mengungkapkan layanan QRIS telah dapat digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, serta Jepang, yang juga akan dicoba di China, dan Arab Saudi untuk mendukung juga QRIS bagi jamaah umroh dan haji.

    Sumber : Antara

  • Minuman Berpemanis Kena Cukai Tahun Depan!

    Minuman Berpemanis Kena Cukai Tahun Depan!

    Jakarta –

    Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan berlaku pada 2026. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam penyampaian kesimpulan rapat kerja (raker) Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Dalam RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Rapat itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Sektor kepabeanan dan cukai ekstensifikasi BKC (barang kena cukai) antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk diterapkan dalam APBN 2026,” kata dia dalam raker Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Dalam RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Misbakhun menjelaskan, terkait penetapan tarif akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPR. “Di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” tambahnya.

    Kemudian, akan ditetapkan kebijakan cukai hasil tembakau, intensifikasi bea masuk perdagangan internasional, lalu ditetapkan kebijakan penerapan biaya keluar untuk hasil SDA berupa batu bara dan emas.

    Lebih lanjut, pada 2026 juga akan diterapkan penegakan hukum pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal dan penyelundupan, lalu peningkatan pengawasan nilai barang impor tiga.

    Lebih lanjut, dalam rapat telah disepakati total penerimaan negara menjadi Rp 3.147,7 triliun, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.692 triliun. Secara rinci, pajak terdiri dari pajak Rp 2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 334,3 triliun PNBP sebesar Rp 455 triliun dan hibah sebesar Rp 0,7 triliun.

    Dalam catatan detikcom, rencana penerapan cukai MBDK telah diusulkan pemerintah sejak 2020. Kala itu, tarif cukai yang diusulkan Sri Mulyani pada produk minuman berpemanis saat itu adalah Rp 1.500 per liter untuk teh kemasan. Produksi teh kemasan ini mencapai 2.191 juta liter per tahun, dari total produksi itu potensi penerimaannya mencapai Rp 2,7 triliun.

    Untuk produk karbonasi, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukainya sebesar Rp 2.500 per liter. Tercatat produksi minuman karbonasi ini mencapai 747 juta liter sehingga potensi penerimaan negara mencapai Rp 1,7 triliun.

    Usulan selanjutnya adalah tarif cukai untuk produk minuman berpemanis lainnya seperti minuman energy drink, kopi, konsentrat dan lainnya sebesar Rp 2.500 per liter. Total produksi minuman ini sebesar 808 juta liter dengan potensi penerimaan sebesar Rp 1,85 triliun.

    Kemudian pada 2025, rencana penerapan itu muncul lagi. Namun, di tengah jalan batal berlaku.

    “Terkait pemberlakuan MBDK sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai 2025 sementara tidak akan diterapkan. Mungkin ke depannya akan diterapkan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

    Penerapan cukai MBDK sudah lama direncanakan, namun tak kunjung terwujud. Di 2025 sendiri pemerintah sudah menargetkan pendapatan dari cukai MBDK sebesar Rp 3,8 triliun.

    (kil/kil)

  • DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

    “Disepakati biaya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui,” ujar Misbakhun.

  • Sekolah Rakyat Jadi Momentum Kemkomdigi Dorong Inklusivitas Digital

    Sekolah Rakyat Jadi Momentum Kemkomdigi Dorong Inklusivitas Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan dan diangap menjadi ruang sosial yang inklusif dalam mendorong masa depan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Sehingga tidak heran jika pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategisnya.

    Kendati demikian, kehadiran Sekolah Rakyat ujar Ekonom, Gundi Cahyadi perlu diperkuat dengan implementasi teknologi digital, sehingga berdampak positif terhadap kualitas para pelajar Indonesia.

    Ia mengatakan, pada dasarnya ada banyak program dan tools digital yang bisa digunakan oleh para pelajar maupun guru untuk menunjang aktivitas belajar-mengajar di sekolah, termasuk di Sekolah Rakyat.

    Sebagai contoh, aplikasi Microsoft Office yang saat ini sudah banyak digunakan di sekolah untuk kebutuhan berbagai mata pelajaran. Bahkan, aplikasi seperti Canva juga memegang peran penting dalam menunjang aktivitas pendidikan. Keberadaan aplikasi seperti ini diharapkan akan membuat proses belajar-mengajar menjadi lebih efisien, sehingga skill dan kompetensi para pelajar juga bakal meningkat.

    Tak hanya itu, berbagai aplikasi digital yang relevan dengan bidang pendidikan juga akan membantu para pelajar ketika melaksanakan proses pembelajaran dari rumah atau Home Based Learning.

    “Jadi itu semua skill-skill yang perlu untuk ditingkatkan, karena ke depannya nanti itu merupakan salah satu modal juga buat mereka bisa berkontribusi di sektor ini,” ujarnya dikutip Senin, (18/8/2025).

    Gundi juga menyebut, sistem pembayaran digital juga sangat memungkinkan diterapkan di bidang pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat. Dia pun tidak khawatir dengan kehadiran Payment ID atau sistem identitas transaksi keuangan terpusat yang hendak diterapkan pemerintah untuk kegiatan transaksi di berbagai sektor.

    Hal ini dengan catatan bahwa pengawasan dan tata kelola sistem transaksi tersebut bisa dijaga dengan baik.

    “Saya rasa as long as governance-nya jelas ya dan gak mungkin kayaknya kalau dari segi BI (Bank Indonesia) mereka akan lalai terhadap governance (tata kelola). Kan itu sih yang paling penting,” pungkas dia.

    Senada dengan Gundi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai fondasi inklusivitas digital di Indonesia menganggap akses terhadap teknologi digital di bidang pendidikan Tanah Air sangat diperlukan di Sekolah Rakyat.

    Apalagi program Sekolah Rakyat dianggap menjadi terobosan penting bagi pemerintah untuk menjangkau kelompok marjinal dan membekali generasi muda dengan pendidikan dan keterampilan digital.

    “Sekolah ini selain memberikan ilmu dan karakter, juga membekali keterampilan. Kami tidak ingin ada yang tertinggal dalam transformasi digital ini,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria beberapa waktu lalu.

    Hanya saja, penerapan teknologi digital di bidang pendidikan Indonesia bukan perkara mudah. Belum meratanya persebaran akses internet, terutama di wilayah terpencil, membuat transformasi digital di sektor pendidikan Tanah Air tampak lebih menantang.

    Namun, hal itu bukan menjadi alasan bagi Kemkomdigi. Beberapa langkah strategis disiapkan Kemkomdigi dalam rangka meningkatkan digitalisasi di bidang pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat. Di antaranya adalah penyediaan koneksi internet berkecepatan tinggi hingga 200 Mbps dan kurikulum keterampilan digital, seperti pengenalan perangkat, coding, etika digital, hingga pemanfaatan platform media sosial untuk Sekolah Rakyat.

    Nezar Patria juga menambahkan, proses pembelajaran juga akan diperkuat dengan sistem Learning Management System (LMS) yang memungkinkan para pelajar dapat belajar mandiri secara daring.

    “Bagaimana menggunakan piranti-piranti digital untuk belajar coding, belajar bahasa komputer, dan kita juga memastikan di dalam proses belajar-mengajar, anak-anak ini bisa masuk memperdalam pengetahuannya melalui satu platform digital yang bisa terus berinteraksi dengan mereka,” ungkap dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga

    Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring banyak pejabat Fed tetap kekeh tahan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap banyak pejabat Federal Reserve (The Fed) tetap kekeh mempertahankan suku bunga.

    Di sisi lain, banyak pihak pula yang memprediksi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September 2025.

    “Banyak pejabat gubernur Bank Sentral Amerika yang masih tetap kekeh mempertahankan suku bunga karena kondisi inflasi yang masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, disebutkan bahwa Gubernur The Fed Jerome Powell sedang menghadap tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk memangkas suku bunga.

    Powell sendiri beranggapan bahwa belum ada keputusan yang dibuat terkait pemangkasan suku bunga pada September.

    Gubernur The Fed menekankan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan semua informasi dan data yang tersedia saat ini ketika membuat keputusan saat pertemuan FOMC bulan depan.

    “Saat banyak Gubernur Bank Sentral yang mempertahankan suku bunga untuk bulan September ini, Trump pun juga kembali memberikan satu ancaman untuk melakukan pemecatan terhadap Gubernur Bank Sentral Amerika. Ini yang sebenarnya membuat dolar Amerika ini kembali lagi mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Kendati jabatan Powell baru akan berakhir pada Mei 2026, Anadolu mengungkapkan, tetapi Pemerintah AS berupaya mempercepat proses tersebut karena Trump yakin penurunan suku bunga sangat dibutuhkan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 63 poin atau 0,38 persen menjadi Rp16.351 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.288 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.340 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • BI Ungkap Alasan Turunkan Outstanding SRBI Jadi Rp720,61 Triliun

    BI Ungkap Alasan Turunkan Outstanding SRBI Jadi Rp720,61 Triliun

    Bisnis.com, YOGYAKARTA — Bank Indonesia menurunkan penerbitan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara terukur sepanjang 2025 sebagai salah satu upaya menjaga likuiditas perbankan. 

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Ronald D. Parluhutan menyampaikan outstanding SRBI menurun menjadi Rp720,61 triliun per 19 Agustus 2025, dari Rp923,53 triliun per 31 Desember 2024.

    “Upaya ini dilakukan untuk mendukung kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ronald dalam agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

    Penurunan outstanding SRBI juga diikuti dengan turunnya yield atau imbal hasil, khususnya pada tenor 12 bulan yang menjadi acuan utama. SRBI saat ini ditawarkan dalam tiga tenor, yaitu 6, 9, dan 12 bulan.

    Pada 19—20 Agustus 2025, rapat dewan gubernur (RDG) BI, bank sentral memutuskan untuk memangkas BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%.

    Otoritas moneter telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 5 kali, masing-masing 25 bps pada September 2024, Januari, Mei, Juli dan Agustus 2025.

    Tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral pada Agustus 2025 merupakan yang terendah sejak November 2022. Lelang SRBI mingguan sebelumnya tercatat pada level 5,34%.

    Kendati outstanding SRBI menurun signifikan, Ronald mengatakan aktivitas di pasar sekunder masih terjaga dengan baik.

    Dia menjelaskan, kepemilikan SRBI oleh nonresiden atau asing tercatat sebesar Rp146,78 triliun per 31 Juli 2025. Jumlah itu setara 19,81% dari total outstanding Rp740,78 triliun, menunjukkan minat investor asing masih cukup terjaga terhadap instrumen BI.

    Menurutnya, penurunan outstanding SRBI membuka ruang lebih besar bagi likuiditas di pasar uang. Dia mengatakan, komposisi instrumen operasi moneter pun disesuaikan dengan lebih banyak porsi pada tenor pendek untuk mendukung ekspansi likuiditas.

    “Dengan penurunan komposisi SRBI ke Rp720 triliun, komponen tenor yang lebih pendek kami tingkatkan agar likuiditas perbankan lebih longgar dan ekonomi dapat terus tumbuh,” pungkasnya.