Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Bos Ciputra Harap Bunga KPR Turun Mengikuti BI Rate Pacu Penjualan Properti

    Bos Ciputra Harap Bunga KPR Turun Mengikuti BI Rate Pacu Penjualan Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berharap kembali dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5% membawa angin segar bagi sektor properti. 

    Untuk diketahui, berdasarkan Survei Harga Properti Residensial yang diterbitkan Bank Indonesia,  penjualan unit properti residensial di pasar primer tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,80% (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II dari kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,73% YoY. 

    Adapun penjualan rumah tipe kecil yang tumbuh 6,70% (YoY), melambat dari 23,75% (YoY) pada kuartal sebelumnya. Selain itu, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (YoY), lebih dalam dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,69% (YoY). Penjualan rumah tipe menengah terkontraksi sebesar 17,69% (YoY) mengalami perbaikan dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 35,76% (YoY). 

    Mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 73,06% dari total pembiayaan,, sedangkan pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17,75% dan 9,19%. 

    Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata berharap penurunan suku bunga acuan BI rate dapat diiringi dengan bunga KPR perbankan. Hal ini untuk menstimulus pasar properti. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2025, penjualan properti tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

    “Harapan kami segera diikuti dengan turunnya bunga KPR sehingga bisa menggairahkan lagi, karena kondisi penjualan properti di tahun ini tidak semeriah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya saat menghubungi Bisnis, Jumat (22/8/2025). 

    Menurutnya, kondisi daya beli dan ekonomi saat ini sangat berdampak pada penjualan rumah kelas menengah. Adapun rumah kelas menengah dan menengah bawah memiliki porsi besar dalam penjualan. 

    “Untuk kelas atas memang ada penjualan. Insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) ini sangat berguna karena kalau tidak ada insentif itu properti sudah babak belur. Jadi adanya insentif PPN DTP untuk rumah hingga Rp2 miliar ini sangat membantu sektor properti bertahan dan bergerak, karena secara ekonomi ada 178 industri turunan di sektor properti sehingga positif,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Ciputra Group juga berkomitmen berkontribusi dalam program Presiden Probowo membangun 3 juta rumah. Hal itu dilakukan dengan terus membangun pasokan rumah subsidi diantaranya di kawasan Maja dan Jambi. Namun demikian, pihaknya tak menampik permintaan rumah subsidi belum begitu besar. Hal dikarenakan kondisi daya beli dan perekonomian saat ini.

    “Kalau permintaan rumah subsidi ada, kami akan terus bangun karena punya stok tanah besar yang bisa dibangun dan dikembangkan,” katanya.

    Budiarsa mengapresiasi langkah pemerintah untuk menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini mencapai 350.000 unit dari sebelumnya dan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dimana pengembang bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga 5% untuk membantu pengembang menambah pasokan rumah subsidi. 

    “Porsi FLPP kan dinaikkan menjadi 350.000 unit, ditambah lagi ada alokasi KUR untuk pengembang, kontraktor, supplier UMKM perumahan sehingga menambah pasokan rumah. Di sisi demand, telah diperluas kategori MBR untuk bisa beli rumah subsidi dengan gaji maksimal Rp14 juta di Jabodetabek. Jadi ini harus diperhatikan supply dan demand rumah subsidi, dari 2 sisi,” terangnya.

    Kendati demikian, dia berharap pemerintah juga memperhatikan persyaratan pembelian rumah subsidi. Pasalnya, pembelian rumah subsidi kerap kali terkendala dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut. 

    “Saya yakin dengan penambahan kuota dan adanya KUR bagi pengembang, lalu diperluas penerima FLPP dan juga pemerintah akan atasi masalah SLIK ini berdampak pada pasar rumah subsidi dan program 3 juta rumah,” tutur Budiarsa. 

    Untuk diketahui, pada semester I/2025, emiten berkode CTRA membukukan marketing sales atau prapenjualan senilai Rp5,73 triliun dari target di tahun ini mencapai Rp11 triliun.

  • OJK Minta Perbankan Sesuaikan Suku Bunga Kredit

    OJK Minta Perbankan Sesuaikan Suku Bunga Kredit

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga kredit secara bertahap. Hal ini sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan imbauan ini agar suku bunga kredit sejalan dengan kondisi pasar, rasio keuangan yang sehat, serta menghindari persaingan bunga yang kurang sehat. Diketahui, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5% pada Agustus 2025. Ini menjadi yang ketiga kalinya usai BI juga menurunkan suku bunga di Mei turun menjadi 5,50% dan Juli kembali turun 5,25%.

    “OJK terus mengimbau agar bank dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Menurut Dian, suku bunga kredit perbankan telah menunjukkan tren penurunan seiring dengan menurunnya BI rate. Pada Juli 2025, OJK mencatat rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 7 bps dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif. Umumnya, penurunan BI Rate akan diikuti penurunan bunga kredit dengan jeda waktu tertentu, sehingga diperkirakan tren penurunan masih berlanjut sepanjang 2025.

    Dian menilai masih terdapat ruang penurunan suku bunga kredit lebih lanjut, sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga global di paruh kedua 2025 dan penurunan BI Rate menjadi 5% per 20 Agustus 2025. Namun, penurunan suku bunga bergantung pada struktur biaya dana (Cost of Fund/CoF) tiap bank, karena sebagian masih mengandalkan dana mahal (time deposit) dalam komposisi DPK.

    “Oleh karena itu, bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah, untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan,” imbuh Dian.

    Selain itu, Dian juga meminta industri perbankan nasional untuk tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan.

    Berdasarkan hasil revisi Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) pada paruh pertama 2025 menunjukkan adanya penyesuaian target menjadi lebih konservatif akibat perubahan kondisi makroekonomi dan dinamika global. Kendati demikian, Dian memperkirakan kinerja perbankan 2025 tetap stabil dengan pertumbuhan kredit yang sedikit termoderasi target.

    (kil/kil)

  • OJK Ramal Kinerja Perbankan di 2025 Stabil Meski Laju Kredit Lambat

    OJK Ramal Kinerja Perbankan di 2025 Stabil Meski Laju Kredit Lambat

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kinerja perbankan sepanjang 2025 tetap stabil, meskipun terdapat perlambatan pertumbuhan kredit sejalan dengan siklus ekonomi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global. Industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat dengan kinerja yang positif terhadap dinamika global yang terjadi.

    Pada Juli 2025, kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03% secara tahunan (yoy), didukung oleh kualitas aset yang tetap baik dengan NPL terjaga di level 2,28% dan Loan at Risk (LaR) menurun menjadi sebesar 9,68%. Pertumbuhan kredit juga masih dibarengi dengan pertumbuhan kredit investasi yang meningkat 12,42% yoy dengan didorong oleh sektor berbasis ekspor pertambangan dan perkebunan, serta transportasi, industri, dan jasa sosial.

    “Pertumbuhan kredit tersebut masih sejalan dengan sektor yang menjadi penopang pertumbuhan di kuartal-II 2025,” ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

    Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 7% yoy sehingga turut menjadi salah satu faktor pendorong penguatan likuiditas perbankan. Selanjutnya, kondisi likuiditas perbankan terpantau memadai diperkuat dengan kondisi permodalan yang solid serta risiko kredit yang terjaga.

    Ia menjelaskan kondisi tersebut tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 119,43% dan 27,08%, masih di atas threshold masing-masing 50% dan 10%.

    Kondisi likuiditas yang membaik juga menunjukkan bahwa kinerja perbankan tetap kuat dengan ditopang implementasi tata kelola yang baik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi intermediasi yang diproyeksikan dapat tetap mencatatkan pertumbuhan didukung dengan beragam sentimen positif.

    Berdasarkan data Juni 2025, permodalan perbankan juga masih solid dengan CAR yang terjaga tinggi sebesar 25,81%, menunjukkan kesiapan perbankan dalam menyerap potensi risiko yang muncul ke depannya, terutama di tengah kondisi global yang volatile.

    “Ekspektasi kinerja perbankan pada triwulan III-2025 tetap optimistis, melanjutkan tren positif dari triwulan sebelumnya. Optimisme ini ditopang oleh proyeksi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang mendorong peningkatan laba serta permodalan bank,” imbuh Dian.

    Menurut Dian, keyakinan tersebut juga sejalan dengan membaiknya kondisi makroekonomi domestik dan langkah bank dalam memperluas ekspansi kredit sesuai target rencana bisnis bank (RBB). Selain itu, penurunan BI Rate pada Mei dan Juli 2025 menjadi 5,25% turut menurunkan biaya kredit sehingga berpotensi meningkatkan permintaan debitur.

    Dari sisi penghimpunan dana, DPK diperkirakan tumbuh sejalan dengan upaya bank memperkuat sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit dan menjaga likuiditas. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan dana dari nasabah korporasi, strategi peningkatan dana murah, serta masuknya dana pemerintah pusat ke bank daerah pada triwulan III-2025.

    “OJK meminta perbankan untuk senantiasa menerapkan strategi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi makroekonomi. Hal tersebut bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan namun juga menggerakkan roda perekonomian dan menjadi pilar penting untuk terus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkesinambungan,” jelas Dian.

    Dian memastikan OJK selaku otoritas perbankan akan terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai potensi gangguan terhadap kinerja bank, gangguan terhadap stabilitas sistem perbankan, dan kepercayaan publik untuk terus memastikan kontribusi sektor perbankan terhadap ekonomi Indonesia yang semakin meningkat. Selain itu, OJK juga terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

    (kil/kil)

  • BSI Siap Dukung Rencana Pemerintah Implementasikan Penjamin Simpanan Emas

    BSI Siap Dukung Rencana Pemerintah Implementasikan Penjamin Simpanan Emas

    JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) akan memberikan dampak positif terhadap portofolio pembiayaan perseroan.

    Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Wisnu Sunandar dalam keterangan diterima di Yogyakarta, Jumat, memandang bahwa kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan berdampak positif pada kinerja bank.

    Sebagai bank syariah, mayoritas pembiayaan BSI menggunakan skema berbasis fixed rate. Dengan didukung oleh basis dana murah yang kuat serta produk wadiah, kondisi ini memberikan potensi peningkatan pada Net Imbalan (NIM) sehingga meningkatkan potensi profitabilitas.

    Di sisi lain, sejalan penurunan BI-Rate, BSI akan mengkaji margin pembiayaan agar dapat lebih kompetitif di market.

    Wisnu mengungkapkan bahwa perseroan masih dapat mempertahankan pertumbuhan positif.

    Sebelumnya pada Maret 2025, aset BSI tercatat naik 12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pembiayaan tumbuh 16,21 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) naik 7,40 persen.

    BSI menyampaikan, pihaknya optimistis kebijakan penurunan suku bunga ini akan sekaligus memperluas peran perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Di samping itu, perseroan juga masih akan fokus pada bisnis yang memiliki keunikan (uniqueness) syariah seperti ekosistem halal, terutama haji, serta terus memperkuat bisnis emas.

    Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Agustus 2025, suku bunga acuan diputuskan turun 25 basis poin (bps) sehingga kini berada pada level 5 persen.

    Secara total, BI sudah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali sebesar 125 bps yang dimulai pada September 2024 serta berlanjut pada Januari, Mei, Juli, dan Agustus 2025.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (20/8), Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat pasca BI-Rate dipangkas 100 bps sejak September 2024 hingga Juli 2025.

    Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen atau masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    Namun demikian, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan bahwa transmisi penurunan BI-Rate ke suku bunga perbankan mulai menunjukkan tanda-tanda positif meskipun pengaruhnya masih relatif terbatas atau belum terlalu kuat.

    Secara rinci, Juda mencatat suku bunga dana pihak ketiga (DPK) turun sebesar 10bps dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025.

    Sementara suku bunga kredit baru, yakni kredit yang benar-benar baru diberikan oleh bank, juga mengalami penurunan, khususnya suku bunga kredit korporasi, komersial dan UMKM. Adapun suku bunga kredit konsumsi masih belum mengalami penurunan.

    “(Suku bunga) kredit korporasi itu turun 27bps dari 7,58 persen ke 7,31 persen. Kredit komersial itu turun dari 8,35 persen ke 8,26 persen atau 9bps dari bulan Juni ke Juli. UMKM turun 15bps dari 11,01 persen menjadi 10,86 persen,” kata Juda.

    Bank Indonesia pun memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

  • Manfaat Digitalisasi Pasar Tradisional: Copet Berkurang, Primanisme Menyusut – Page 3

    Manfaat Digitalisasi Pasar Tradisional: Copet Berkurang, Primanisme Menyusut – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 tetap mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

    Dari seluruh instrumen pembayaran digital, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi yang paling menonjol dengan lonjakan volume transaksi hingga 162,77 persen secara tahunan (yoy).

    “Volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS yang tumbuh tinggi 162,77% (yoy),” kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Agustus 2025, Rabu (20/8/2025).

    Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin masifnya adopsi QRIS di masyarakat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun merchant. Dengan ekosistem yang terus berkembang, QRIS berhasil menjadi tulang punggung transformasi pembayaran digital yang inklusif dan mudah diakses.

    Selain QRIS, peningkatan juga terjadi pada aplikasi mobile banking dan internet banking, dengan kenaikan volume transaksi masing-masing 26,07 persen (yoy) dan 12,68 persen (yoy).

    Secara keseluruhan, pembayaran digital sepanjang Juli 2025 naik 45,30 persen (yoy) hingga mencapai 4,44 miliar transaksi.

     

  • Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Eks Penyidik KPK Dukung Prabowo Tolak Amnesti Noel: Jadi Efek Jera

    Jakarta –

    Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak akan melindungi anggota kabinetnya yang terlibat korupsi. Yudi mengatakan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti yang disampaikan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel saat akan ditahan KPK.

    “Presiden dan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Noel walaupun yang bersangkutan pernah menjadi anggota kabinet. Hal itu sebagai efek jera agar tidak ada lagi Tindakan (pejabat) seperti Noel yang terkena OTT oleh KPK,” kata Yudi saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel ditangkap KPK pada Rabu (20/8) dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia lalu diumumkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker pada Jumat (22/8).

    “Hal yang dilakukan Noel berbanding terbalik dengan upaya Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi yang selalu didengungkan di pidato-pidato beliau,” ujar Yudi.

    Yudi juga mengapresiasi kerja KPK yang kembali berhasil menangkap pejabat setingkat Menteri dalam kegiatan OTT. Menurut Yudi, kerja penindakan KPK saat ini telah berada di jalur yang tepat.

    “Tentu semakin meningkat dan berprestasinya KPK harus diapresiasi dalam wujud KPK kembali pulih akibat kontroversi di kepemimpinan masa lalu. Sekarang KPK sudah kembali on the track. Tapi juga kita harus kritisi dan jangan euforia karena ini baru satu OTT yang membuat publik bergairah terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tutur Yudi.

    Dia berharap KPK tidak berpuas diri. Yudi menyebut masih banyak kasus dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan oleh KPK.

    “Kita berharap ini bukan pertama dan terakhir, semoga ke depan ada lagi OTT atau pengungkapan kasus besar. Termasuk PR-PR KPK yang harus diselesaikan seperti kasus kuota tambahan haji, CSR BI, termasuk juga BJB dan kasus-kasus lain harus dituntaskan sebagai PR KPK,” katanya.

    Sebelumnya, Noel sempat berharap diberi amnesti oleh Prabowo. Namun, baru harapan itu diucap, Prabowo justru mencopot Noel dari jabatannya.

    “Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” kata Noel di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/8).

    Pernyataan itu disampaikan Noel saat digiring ke mobil tahanan. Permintaan amnesti itu telah dilontarkan Noel saat ia belum memasuki sel tahanan. Noel dan 10 orang tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini telah menjalani penahanan di Rutan KPK.

    Istana juga telah menegaskan Presiden Prabowo tidak akan memberi amnesti terkait OTT Noel. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buah yang terlibat korupsi.

    “Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8).

    Dia mengatakan Prabowo sering mengingatkan bawahannya untuk bekerja keras dan tidak melakukan korupsi. Menurutnya, peringatan itu sering diucap Prabowo.

    Hasan pun memastikan Prabowo tidak akan membela siapa pun anak buahnya yang terlibat korupsi. Prabowo, katanya, menyerahkan sepenuhnya ke KPK.

    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Dieng Culture Festival 2025 Diserbu 20.000 Wisatawan, 900 Homestay Penuh Regional 24 Agustus 2025

    Dieng Culture Festival 2025 Diserbu 20.000 Wisatawan, 900 Homestay Penuh Regional 24 Agustus 2025

    Dieng Culture Festival 2025 Diserbu 20.000 Wisatawan, 900 Homestay Penuh
    Tim Redaksi
    BANJARNEGARA, KOMPAS.com –
    Perekonomian masyarakat di dataran tinggi Dieng menggeliat seiring dengan dibukanya Dieng Culture Festival (DCF) 2025 pada Sabtu (23/8/2025).
    Diperkirakan 20.000 wisatawan memadati kawasan wisata tersebut, membuat 900 homestay yang tersedia penuh dipesan dan 200 UMKM lokal kebanjiran pembeli.
    Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, resmi dibuka, Sabtu (23/8/2025) sore.
    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Tursiman mengatakan, tujuan utama DCF yaitu untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal di dataran tinggi Dieng sekaligus meningkatkan pariwisata.
    “Tujuan DCF ini melestarikan dan memajukam kebudayaaan dserah, khususnya tradisi pemotongan rambut gimbal dan memperkuat pariwisata budaya,” kata Tursiman, Minggu (24/8/2025).
    Selain itu, DCF juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar dataran tinggi Dieng.
    “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku usaha pariwisata,” ujar Tursiman.
    Tursiman menyebut, selama dua hari pelaksanaan DCF 2025 diperkirakan tidak kurang dari 20.000 wisatawan datang ke dataran tinggi Dieng.
    “Kurang lebih 20.000 wisatawan datang, baik lokal maupun mancanegara,” kata Tursiman.
    DCF ini juga melibatkan kurang lebih 200 UMKM.
    Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa Alif Faozi mengungkapkan, hampir seluruh homestay yang berjumlah 900 unit penuh terisi.
    “Kami bersyukur ketika mendengar dari pengusaha dan masyarakat, seperti akomodasi hampir semua penuh,” ujar Alif.
    Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan, berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata melalui ajang DCF.
    “Dalam kegiatan DCF kami rutin berkolaborasi dengan teman-teman Pokdarwis dan Pemkab Banjarnegara,” kata Mahdi.
    BI bersama Pemkab Banjarnegara menghadirkan bazar UMKM yang berisi berbagai macam kuliner dan kerajinan tangan lokal.
    Seperti diketahui, DCF 2025 digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu. Hari pertama, dibuka dengan aksi Dieng bersih, kemudian kongkow budaya pada sore hari dan Symphony Dieng pada malam harinya.
    Hari kedua, digelar cukur rambut gimbal di kompleks Candi Arjuna yang diikuti delapan anak dari beberapa daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi Konsisten Tumbuh 5%, Indonesia Kalahkan Amerika Serikat-Eropa – Page 3

    Ekonomi Konsisten Tumbuh 5%, Indonesia Kalahkan Amerika Serikat-Eropa – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas titik tengah kisaran 4,6 hingga 5,4 persen pada tahun 2025.

    “Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai 5,4 persen,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI Agustus 2025, Rabu (20/8/2025).

    Optimisme tersebut muncul dilihat dari realisasi pertumbuhan pada triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen year on year (yoy). Selain itu kinerja ekonomi yang lebih baik dari perkiraan terutama ditopang oleh investasi dan konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh positif.

     

  • CFX Crypto Conference 2025 Jawab Tantangan Pasar Aset Kripto

    CFX Crypto Conference 2025 Jawab Tantangan Pasar Aset Kripto

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mengusung tema “Crypto’s Role in Indonesia Innovation, Market Resilience, and Collaborative Regulation”, CFX Crypto Conference 2025 resmi digelar di Social House, Nuanu City, Tabanan, Bali pada 21 Agustus 2025.

    Konferensi aset kripto nasional yang diselenggarakan oleh Bursa CFX ini berhasil mempertemukan pemerintah, regulator, legislator, dan pelaku pasar untuk berkolaborasi dan menjadi momentum penting lahirnya gagasan-gagasan konkret guna menjawab berbagai tantangan yang ada dalam menciptakan masa depan industri yang tangguh dan inovatif.

    Direktur Utama CFX, Subani, menyampaikan bahwa CFX Crypto Conference 2025 menjadi wujud komitmen bagi Bursa CFX untuk menciptakan industri dan ekosistem aset kripto yang berkualitas dan berintegritas.

    Menurut Subani, untuk meningkatkan daya saing, industri aset kripto Indonesia harus melampaui aktivitas perdagangan dan fokus pada pendalaman pasar melalui pengembangan produk inovatif yang memiliki nilai tambah tinggi.

    “CFX Crypto Conference 2025 menjadi ruang bagi seluruh pelaku industri untuk berkumpul bersama dan membahas berbagai topik strategis. Di sinilah kita akan berdialog dan berkolaborasi untuk merumuskan langkah ke depan, guna mendorong peran aset kripto tidak hanya sebagai perdagangan semata, namun bisa mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional,” kata Subani dikutip Jumat (22/8/2025).

    Adapun, sesi panel diskusi pada acara ini dihadiri oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Bursa CFX sebagai tuan rumah sekaligus perwakilan pelaku industri aset kripto. Pemerintah menyambut baik upaya pendalaman pasar tersebut karena akan menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi asing yang berkualitas.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, dalam diskusinya memaparkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah secara aktif mengkaji bagaimana regulasi investasi yang tepat, seperti insentif pajak dan skema kemitraan strategis, dapat membuat pasar aset kripto Indonesia memiliki daya tarik di mata investor.

    “Industri aset kripto memungkinkan fundraising yang tidak se-rigid dibandingkan sektor lain. Harapannya, fundraising dari aset kripto bisa menjadi investasi riil. Kita perlu dorong kepercayaan terhadap negara ini agar bisa menjadi destinasi investasi dari investor asing yang berkualitas,” kata Todotua.

    Dukungan pemerintah dalam menarik investasi, khususnya dari investor institusional, perlu diikuti dengan kerangka kerja yang jelas dari regulator.

    Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, OJK berupaya untuk menghadirkan regulasi yang ramah terhadap aset kripto mengingat karakteristiknya sebagai instrumen global.

    “Jadi kita perlu memastikan industri ini ini nyaman bagi konsumen maupun investor. Kalau tidak nyaman, mereka akan keluar dan mencari pasar lain yang lebih nyaman. Pendekatan kami adalah menjaga titik keseimbangan antara regulasi yang melindungi konsumen, tapi tidak membatasi inovasi produk,” jelas Hasan.

    Dalam skala yang lebih luas, kebijakan nasional juga harus mampu beradaptasi dengan tren global untuk menjaga relevansi dan daya saing industri aset kripto. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan perspektif legislatif mengenai bagaimana Indonesia dapat merespons perkembangan regulasi aset kripto di panggung dunia, seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Uni Eropa dan GENIUS Act di Amerika Serikat, untuk memastikan arah kebijakan dalam negeri tetap kompetitif sekaligus melindungi kepentingan nasional.

    “Di Indonesia sendiri sudah ada POJK 3 Tahun 2024 dan POJK 27 Tahun 2024 yang membuka ruang inovasi dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan konsumen atas pasar aset kripto lokal dengan hadirnya kelembagaan aset kripto. Namun demikian, masih ada ruang untuk menjadi lebih baik,” imbuh Misbakhun.

    Misbakhun menyebut, faktor seperti penguatan kerangka regulasi lintas sektor, dukungan terhadap infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi dan edukasi diharapkan dapat membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang kompetitif, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kepercayaan bagi pelaku industri kripto.

    Sementara itu, Andrew Hidayat, sebagai salah satu pemegang saham mayoritas PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) yang hadir di fireside chat menyebut bahwa pasar kripto di Indonesia perlu pendalaman pasar.

    “Kita dukung dan dongkrak seperti yang disampaikan tadi oleh para panelis untuk remittance maupun crypto base lending pinjaman berdasarkan kripto, ini perlu kita dorong. Memang salah satu tugasnya CFX untuk lebih sering komunikasi dengan regulator untuk mendorong use case-use case ini sehingga bisa berhasil untuk diimplementasikan di Indonesia,” jelas dia.

    Dia mencontohkan, ambil contoh remittance, dia mengatakan remittance ini mungkin salah satu aspirasi dirinya sebagai investor. Menurutnya, bisa digunakan remittance teman-teman TKI, TKW yang bekerja di luar dengan biaya yang jauh lebih murah.

    “Saya pernah lihat studi salah satu pedagang kita, dia itu mungkin bisa mengiritkan teman-teman yang kerja di luar dalam segi cost remittance 2-3 triliun per tahun. Bayangkan kalau 2-3 triliun ini kita kembalikan kepada pekerja-pekerja kita untuk mereka remitt kembali kepada saudara-saudara atau anak-anak mereka di kampung, apakah bukan sesuatu yang baik, itu yang mungkin salah satu aspirasilah,” tegas dia.

    Kedua untuk urusan yang crypto base lending, menurutnya perlu berkonsultasi dengan regulator-regulator untuk mengkaji ulang beberapa aturan sehingga kita bisa menggunakan kripto ini sebagai instrumen pinjaman. Menurutnya, ini yang sudah terjadi, seperti yang disampaikan teman-teman panelis tadi, coinbase.com sudah melakukan yang sama.

    Apalagi di Amerika sudah dilakukan oleh bank-bank besar, seperti Citibank dan juga JP Morgan. Apalagi sebenarnya regulasi soal kripto di Indonesia sebenarnya sudah lebih dahulu bahkan dibandingkan AS.

    “Indonesia sudah punya UU P2SK dan kita juga sudah duluan punya POJK. Justru sekarang kita fokusnya adalah untuk bagaimana bisa bekerja untuk aturan ini untuk mengembangkan use case-use case kripto di Indonesia sehingga teman-teman kita yang investasi di kripto nggak usah memilih antara saya mau investasi kripto atau mau bangun rumah kan,” tegas dia.

    Di sisi lain, Andrew juga mendorong inisiatif menciptakan satu stablecoin yang bisa diterima oleh regional, Asia Tenggara.

    “Ini kita perlu memohon kerjasamanya dari OJK dan Bank Indonesia, regulator kitalah untuk bisa menerima kripto ini dan stablecoin ini sebagai salah satu alat pembayaran di Indonesia sehingga bisa lintas negara sebagai transaksi dan kita bisa tidak menggunakan siwft atau tidak menggunakan cara remittance lain kita bisa transaksi lintas negara sehingga bisa menjadi pemain regional. Itu yang mungkin kita bisa memohon kepada regulator kita seperti OJK atau BI untuk bisa mengkaji ulang bisa menimbang dan bisa menerima. Jangan kita pendahulu dalam aturan tapi kita juga ingin pendahulu dalam pasar dan perdagangan aset kripto di regional,” pungkas dia.

    Penyelenggaraan CCC 2025 menandai langkah awal dalam perumusan peta jalan kolaboratif yang akan memandu pertumbuhan industri aset kripto Indonesia ke depan. Bursa CFX berharap upaya ini mampu membantu mewujudkan ekosistem keuangan digital yang adaptif, berdaya saing, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dieng Culture Festival 2025, 8 Anak Ikuti Ritual Cukur Rambut Gimbal Regional 23 Agustus 2025

    Dieng Culture Festival 2025, 8 Anak Ikuti Ritual Cukur Rambut Gimbal Regional 23 Agustus 2025

    Dieng Culture Festival 2025, 8 Anak Ikuti Ritual Cukur Rambut Gimbal
    Tim Redaksi
    BANJARNEGARA, KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan anak akan menjalani ritual cukur rambut gimbal dalam Dieng Culture Festival (DCF) VX Tahun 2025.
    Puncak rangkaian acara ini akan digelar di kompleks Candi Arjuna, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Minggu (24/8/2025).
    Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, Alif Faozi, mengatakan prosesi cukur rambut tidak hanya diikuti oleh warga lokal, tetapi juga dari luar kota.
    “Peserta ruwatan tahun ini tidak hanya dari sekitar Dieng, tetapi juga ada yang berasal dari Batang, Yogyakarta, dan Jakarta,” kata Alif kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut Alif, kedelapan anak tersebut telah melalui proses asesmen dan ditetapkan oleh pemangku adat sebagai peserta ritual cukur rambut gimbal.
    Seperti diketahui, DCF tahun ini yang mengusung tema “Back To The Culture” digelar selama dua hari, yaitu pada Sabtu dan Minggu.
    Rangkaian acara hari pertama dimulai dengan Aksi Dieng Bersih, dilanjutkan dengan berbagai pentas seni tradisional di venue Arjuna dan Gatotkaca.
    Kemudian, pada malam harinya, digelar Orchestra Symphony Dieng dan dilanjutkan dengan penerbangan lampion di lapangan Pandawa.
    Adapun pada hari kedua akan digelar puncak acara ritual cukur rambut gimbal.
    Pada hari kedua juga akan diadakan pentas seni tradisi dan panggung budaya pada malam harinya.
    Alif mengatakan, DCF 2025 ini agak berbeda dengan gelaran tahun-tahun sebelumnya.
    Tahun ini tidak lagi menyuguhkan pertunjukan Jazz Atas Awan dan diganti dengan pertunjukan musik Orchestra Symphony Dieng.
    Selama gelaran DCF 2025, para pengunjung juga dapat menikmati kuliner lokal di bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Purwokerto bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Banjarnegara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.