Kementrian Lembaga: BI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan stabilitas politik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang kini sudah bereskalasi hingga menjadi kericuhan sampai dengan penjarahan. Apabila tidak, hal itu dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif terhadap investor.

Aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) telah menyebar ke Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa titik di daerah di Ibu Kota. Bahkan aksi unjuk rasa semakin meluas hingga luar Pulau Jawa.

Sampai dengan beberapa malam belakangan, terjadi aksi kericuhan dan penjarahan oleh massa tak dikenal sehingga membuat aparat turun ke lapangan. Baru hari ini, Minggu (31/8/2025), aktivitas perlahan kembali normal seperti pengoperasin moda transportasi umum Transjakarta dan MRT. 

Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat.

Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai Indonesia belakangan ini sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir. Dia menilai publik disuguhi oleh minim etikanya pejabat di Republik Indonesia.

“Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

Seperti diketahui, aksi yang berawal dari kelompok buruh Kamis lalu berujung fatal ketika pada malam harinya kendaraan taktis (rantis) polisi melindas seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21). Demo meluas hingga Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa kota besar di Indonesia.

Nailul memandang bahwa kondisi Indonesia saat ini berangkat dari kesulitan ekonomi, kendati pertumbuhan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi melesat hingga 5,12% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. 

Padahal, terang Nailul, di lapangan semakin banyak PHK, melejitnya harga barang dan lain-lain.

Kondisi ini dinilai akan memicu sentimen negatif. Nailul mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipastikan merah akibat aliran modal asing keluar (capital outflow).

“Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” tuturnya.

Tidak hanya di pasar saham maupun keuangan, penanam modal riil dinilai bakal mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Nailul meyakini investor tidak akan percaya lagi apabila melihat sikap pemerintah yang seperti tak acuh bahkan setelah eskalasi beberapa hari belakangan.

“Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ujarnya.

Risiko Kerugian Ekonomi

Di sisi lain, Nailul memperkirakan kerugian ekonomi khususnya Jabodetabek bisa membengkak akibat di antaranya sektor jasa dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa, terangnya, berkontribusi sekitar 45% dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun.

“Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10% saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” tuturnya.

Selain itu, waswas dunia usaha bakal menyebabkan penurunan investasi sehingga menyebabkan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Imbasnya, penerimaan pajak bakal tergerus sejalan dengan lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Belum lagi, pemerintah dinilai harus mengantisipasi panic buying di beberapa titik terkait lantaran demo yang berlangsung tiga hari terakhir.

“Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam. Panic buying bisa terjadi di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Terutama di Jakarta yang memang epicentrum demo. Pemerintah harus memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk bisa memperlancar arus barang. Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” tuturnya.

Capital Outflow pada Pekan Demo

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp0,25 triliun pada transaksi 25—28 Agustus 2025. Pada 28 Agustus, demo terjadi pertama kali ketika demo buruh menuntut kesejahteraan pekerja. 

Berdasarkan data BI, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,25 triliun, terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp10,79 triliun, serta beli neto sebesar Rp2,62 triliun di pasar saham dan Rp7,93 triliun di pasar SBN.

Kemudian, selama 2025, berdasarkan data setelmen hingga 28 Agustus 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,01 triliun di pasar saham dan Rp94,28 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp76,44 triliun di pasar SBN. 

Selanjutnya, Rupiah pada Kamis lalu ditutup pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS, sedangkan imbal hasil atau Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,30%.

Adapun, pada Jumat 29 Agustus, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS atau tidak bergerak, sedangkan Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,29%.

Sementara itu, bank sentral mencatat premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 28 Agustus 2025 sebesar 66,90 bps, atau naik dibanding dengan 22 Agustus 2025 sebesar 66,15 bps. 

Premi CDS mengukur persepsi risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin kecil risiko gagal bayar utang (default) dan menandakan persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan.