Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memastikan bahwa gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir tidak mengganggu kondisi pariwisata dalam negeri. 

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memastikan bahwa Indonesia tetap menyambut kehadiran wisatawan mancanegara, seraya menjamin seluruh destinasi wisata tetap dapat dikunjungi seperti biasa.

    “Kami sangat memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan agar memiliki kenangan indah berwisata di Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Dia menjelaskan, sektor pariwisata berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 yang sebesar 5,12%.

    Menurutnya, rasa aman dan nyaman menjadi faktor yang dibutuhkan dalam kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

    Oleh karena itu, Widiyanti mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat destinasi pariwisata yang ada.

    “Mari kita jaga dan rawat pariwisata Indonesia, karena pariwisata yang tumbuh adalah pariwisata yang dikelola bersama, dengan semangat gotong royong dan kepedulian,” tuturnya.

    Sementara itu dari sektor keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. 

    Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (1/9/2025). Dia mengatakan nilai tukar rupiah sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS. 

    “Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual kemarin.

    Dari sektor pangan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa ketahanan pangan nasional masih tetap terjaga di tengah gelombang demonstrasi masyarakat beberapa waktu terakhir.

    Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, yang turut membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat usai rangkaian unjuk rasa tersebut.

    “Nanti kita lihat [dampaknya]. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

  • Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bukan Rp16 Triliun, Sri Mulyani Suntik Himbara Rp83 Triliun untuk Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan menempatkan dana saldo lebih anggaran (SAL) APBN 2025 ke bank Himbara untuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

    Sri Mulyani menuturkan bahwa penempatan dana itu dilakukan supaya tidak ada lagi alasan keterbatasan likuiditas dari Himbara. “Itu adalah dananya pemerintah yang tadinya ada di Bank Indonesia. Kami ambil, kami taruh di Himbara. Sehingga Himbara tidak ada alasan likuiditas yang tidak ada, mereka bisa menyalurkan ke koperasi,” jelasnya pada rapat bersama DPD, Selasa (2/9/2025). 

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa dana Rp83 triliun akan ditempatkan ke Himbara untuk disalurkan ke Kopdes dengan suku bunga kecil sekitar 2%. Sri Mulyani, menuturkan bahwa suntikan modal ke Kopdes akan memunculkan entrepreneur. Dia juga berharap para kepala desa yang dalam hal ini adalah sebagai pengampu juga memiliki perhatian dan juga komitmen serta kepemilikan terhadap program tersebut.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Menteri Desa terkait dengan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan. Pada tahun depan, Dana Desa dianggarkan Rp60 triliun. “Untuk tadi dana desa kami juga bekerja sama dengan Menteri Desa. Untuk menjelaskan kalau dana desanya sekian X rupiah, jangan sampai nanti kalau sampai koperasinya enggak bisa nyicil,” paparnya. 

    Sementara itu, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan melaksanakan rapat koordinasi usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 kepada himbara untuk pembiayaan program tersebut. 

    Ketua Satgas Kopdes Merah Putih yang dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan disebut akan memimpin rapat tersebut. “Besok akan ada rapat satgas. Betul Pak Menko yang pimpin,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Tatang juga mengamini bahwa rapat tersebur akan membahas soal penggunaan dana SAL APBN 2025 untuk Himbara itu. Namun, Tatang enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana SAL itu. “Lebih baik ke Kemenkeu, ya,” katanya. 

    Adapun, Bisnis telah meminta respons kepada Kementerian Keuangan mengenai penggunaan dana SAL yang tertuang pada PMK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Upaya konfmasi disampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kabiro KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Hanya Deni yang memberikan respons. “Kita cek ke unit terkait dulu,” terang Deni kepada Bisnis. 

    Risiko Tinggi

    Adapun ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai alokasi SAL untuk pembiayaan KopDes melalui himbara tampak ambisius sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Namun, dia menilai timing dan risikonya justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

    “Di tengah kondisi  perekonomian yang tidak baik-baik saja, serta defisit APBN yang sudah membengkak, penggunaan SAL untuk program berisiko tinggi berarti mengorbankan ruang fiskal yang semestinya bisa diarahkan ke subsidi energi, bantuan sosial, atau program lain yang lebih mendesak,” terang Yusuf kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025). 

    Yusuf bahkan menilai potensi gagal bayar aau default KopDes bisa memperburuk defisit APBN, apabila tata kelolanya lemah. Akibatnya, pemerintah bisa menambah utang dan memperlemah stabilitas sistem keuangan. 

    Dia menyoroti juga kondisi sosial politik Indonesia yang saat ini panas akibat gelombang demo besar-besaran. “Kebijakan ini rawan dipersepsikan sebagai proyek mercusuar yang menghambur-hamburkan dana negara, alih-alih solusi nyata untuk menjaga daya beli rakyat,” ujarnya.

  • 15 Mobil Disita dari Anggota DPR Satori Masih Dititipkan di Cirebon

    15 Mobil Disita dari Anggota DPR Satori Masih Dititipkan di Cirebon

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 15 unit mobil milik anggota DPR RI Satori terkait kasus penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPK menyebut 15 mobil itu masih dititipkan di kawasan Cirebon, Jawa Barat.

    “Saat ini (15 mobil) masih dititipkan di Cirebon,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/8/2025).

    KPK sendiri selama 2 hari kemarin telah melakukan penyitaan terhadap 15 mobil tersebut. Dalam perkara ini, Budi menyebut aliran dana untuk Satori digunakan untuk membuat showroom.

    “Jadi kalau kita kembali melihat konstruksi perkaranya bahwa aliran dana program sosial ini kemudian dialihkan salah satunya adalah untuk membuat showroom begitu ya oleh saudara tersangka ST ini,” sebutnya.

    Berikut rincian mobil yang disita KPK:

    KPK telah mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

    KPK mengatakan Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. Dia menyebut BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.

    Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan dana itu diberikan kepada anggota Komisi XI DPR untuk dikelola lewat yayasan tiap anggota Komisi XI DPR saat itu. Penyaluran dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli masing-masing anggota Komisi XI DPR dan pelaksana dari OJK dan BI.

    Singkat cerita, uang tersebut dicairkan. KPK menduga Heri Gunawan dan Satori tidak menggunakan uang itu sesuai dengan ketentuan.

    (ial/lir)

  • 15 Mobil Disita dari Anggota DPR Satori Masih Dititipkan di Cirebon

    KPK Sita 15 Mobil Milik Anggota DPR Satori, Intip Isi Garasinya

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Satori telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebanyak 15 unit mobil milik Anggota DPR RI itu disita.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 unit mobil milik satori. Mobil itu disita di kawasan Cirebon, Jawa Barat.

    “Bahwa sejak hari kemarin dan hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 15 kendaraan roda empat berbagai jenis milik saudara S (Satori). Penyitaan dilakukan di beberapa lokasi, sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dikutip detikNews.

    “Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,” sebutnya.

    Adapun 15 mobil yang disita KPK antara lain:

    – Fortuner 3 unit
    – Pajero 2 unit
    – Camry 1 unit
    – Brio 2 unit
    – Innova 3 unit
    – Yaris 1 unit
    – Expander 1 unit
    – HR-V 1 unit
    – Alphard 1 unit

    Isi Garasi Satori

    Di sisi lain, isi garasi Satori yang disampaikan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak sampai 15 unit. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Satori terakhir kali pada 19 Maret 2025 untuk laporan periodik 2024, Satori hanya memiliki dua unit mobil.

    LHKPN Satori hanya mendata dua mobil, yaitu Innova dan Pajero. Nilainya tercatat hanya Rp 525 juta. Berikut isi garasi Satori berdasarkan LHKPN:

    Toyota Innova Tahun 2016, hasil sendiri senilai Rp 200 jutaMitsubishi Pajero Tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 325 juta.

    Total harta kekayaan Satori mencapai Rp 9.424.064.612 (Rp 9 miliaran). Itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta kas dan setara kas.

    Kasus Penyaluran Dana CSR BI dan OJK

    KPK mengumumkan tersangka dalam kasus penyaluran dana CSR BI dan (OJK). Anggota DPR RI Satori menjadi salah satu tersangka.

    Disebutkan, Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.

    Kesepakatan itu disebut dibuat seusai rapat kerja Komisi XI DPR bersama pimpinan BI dan OJK pada November 2020, 2021, dan 2022. Rapat itu digelar tertutup.

    Dana itu diberikan kepada anggota Komisi XI DPR untuk dikelola lewat yayasan masing-masing anggota Komisi XI DPR saat itu. Penyaluran itu dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli masing-masing anggota Komisi XI DPR dan pelaksana dari OJK dan BI.

    Singkat cerita, uang tersebut dicairkan. KPK menduga Heri Gunawan dan Satori tidak menggunakan uang itu sesuai ketentuan.

    (rgr/din)

  • Serangan Siber Makin Ganas, Keamanan Digital Perlu Diperkuat

    Serangan Siber Makin Ganas, Keamanan Digital Perlu Diperkuat

    Jakarta –

    Ancaman siber di Indonesia terus meningkat, mulai dari serangan ransomware, phising, serangan DDoS, hingga kebocoran data yang jadi sorotan bahwa keamanan digital menjadi sektor yang krusial di era digital saat ini.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan bahwa perlunya perubahan cara pandang terhadap keamanan siber. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyebut bahwa keamanan siber harus diposisikan sebagai investasi, bukan sekadar pusat biaya atau cost center.

    Menurutnya, banyak sektor infrastruktur informasi vital di luar keuangan masih menganggap keamanan digital hanya menghabiskan biaya tanpa memberikan nilai tambah.

    “Harapan kami adalah marilah kita bersama-sama mengimplementasikan paradigma keamanan siber sebagai investasi, bukan lagi keamanan siber sebagai cost center,” ujar Slamet seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

    Ia memberikan analogi sederhana, di mana sebuah pabrik sepatu mungkin tidak akan menambah jumlah produksi hanya karena memiliki lebih banyak satpam. Namun tanpa satpam, mesin produksi bisa hilang dicuri sehingga produksi justru berhenti total.

    Demikian pula dengan keamanan siber, yang meski tidak tampak secara langsung meningkatkan keuntungan, tetapi menjadi penentu keberlangsungan operasional organisasi.

    Keamanan siber, imbuh dia, sebaiknya sudah diterapkan sejak penyusunan suatu sistem, baik aplikasi, perangkat keras, maupun perangkat lunak. Dalam hal ini, BSSN mendorong keamanan siber tidak dianggap penting hanya setelah terjadinya insiden.

    Untuk mendorong terciptanya kesadaran publik akan pentingnya keamanan siber, BSSN menggencarkan literasi digital ke berbagai pihak. Slamet Aji menyebut lembaganya juga menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk membangun kesadaran kolektif.

    Langkah konkret untuk mendukung paradigma ini mulai terlihat dari sektor swasta. PT Mega Global Solusindo (MGS), misalnya, yang baru saja meraih akreditasi internasional CREST Pathway+ menunjukkan bahwa perusahaan lokal mampu menjembatani standar global dengan kebutuhan domestik.

    Direktur Utama PT MGS, Sri Hardianti Abdullah, mengatakan bahwa pengakuan tersebut bukan sekadar prestasi, tetapi juga bentuk komitmen untuk membantu perusahaan Indonesia membangun ketahanan digital yang berkelanjutan.

    “CREST Pathway+ menjadi validasi global atas kompetensi teknis kami. Lebih dari itu, kami hadir untuk memperkuat resiliensi digital organisasi di Indonesia,” ujarnya.

    MGS selama ini dikenal dengan layanan yang mencakup uji penetrasi, pengujian aplikasi, audit sistem informasi, asesmen risiko keamanan IT, hingga pendampingan sertifikasi internasional seperti ISO 27001 dan PCI DSS. Perusahaan juga mendukung industri fintech dan sistem pembayaran dengan pendekatan secure by design sekaligus memastikan kepatuhan pada lisensi Bank Indonesia dan OJK.

    Sinergi antara dorongan regulasi dari BSSN dan langkah nyata sektor swasta seperti MGS menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman.

    Dengan kolaborasi pemerintah, regulator, dan pelaku industri, keamanan siber tidak lagi dilihat sebagai pengeluaran tambahan, melainkan investasi strategis yang menentukan kepercayaan publik dan keberlangsungan ekonomi digital nasional.

    “Melalui solusi end-to-end, PT Mega Global Solusindo berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, terpercaya, dan diakui di kancah internasional,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • BI Suntik Dana ke Program Perumahan & Kopdes Lewat Pembelian SBN Rp 200 T

    BI Suntik Dana ke Program Perumahan & Kopdes Lewat Pembelian SBN Rp 200 T

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan sepakat berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan itu diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, dana hasil pembelian SBN tersebut sebagian digunakan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp 200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

    Perry mengungkapkan, skema burden sharing ini juga berlaku untuk bunga. BI dan Kementerian Keuangan sepakat menanggung beban bunga secara bersama.

    “Kami juga sepakat pembagian beban burden sharing untuk bunganya. Misalnya untuk pendanaan Perumahan Rakyat itu bebannya Bu Menteri Keuangan dan kami BI sama-sama 2,9%. Untuk Kopdes Merah Putih 2,15%,” jelas Perry.

    Ia menambahkan, formula perhitungan bunga dilakukan dengan menghitung selisih bunga SBN tenor 10 tahun dengan hasil penempatan dana pemerintah di perbankan. Sisa selisih tersebut kemudian dibagi dua antara BI dan Kemenkeu.

    Perry menegaskan, burden sharing ini menjadi bukti sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Kami terus sinergi, itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI. BI komitmen untuk koordinasi erat dengan kebijakan pemerintah, dukung Asta Cita, jaga stabilitas ekonomi, dan dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

    (aid/rrd)

  • KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 mobil milik Satori, tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mobil-mobil milik Satori, yang merupakan anggota DPR RI Komisi XI, tersebut disita KPK di Cirebon, Jawa Barat.

    “Bahwa sejak hari ini kemarin dan hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 15 kendaraan roda empat berbagai jenis milik saudara S [Satori]. Penyitaan dilakukan di beberapa lokasi, sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” katanya, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Penyidik, kata Budi, terus menelusuri aset lainnya yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengumpulkan barang bukti.

    “Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,” jelas Budi.

    Diketahui, selain Satori, KPK telah menetapkan tersangka lainnya bernama Heri Gunawan (HG) yang merupakan mantan anggota DPR sama seperti Satori. 

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST [Satori] anggota Komisi XI periode 2019-2024,” Kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menjelaskan HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai. 

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti HG, ST menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.  

    ST melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran. 

    Adapun, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. 

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

    Beberapa dari 15 unit kendaraan roda empat atau mobil milik anggota DPR RI Satori yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Cirebon, Jawa Barat, Senin dan Selasa (1-2/9/2025). (ANTARA/HO-KPK)

    Rincian 15 unit mobil milik Satori yang disita KPK

    3 unit Fortuner

    2 unit Pajero 

    1 unit Camry

    2 unit Brio

    3 unit Innova

    1 unit Yaris

    1 unit Expander

    1 unit HRV

    1 unit Alphard 

  • CASA Naik Signifikan, Dirut BRI Hery Gunardi Beberkan Kunci Pertumbuhan Dana Murah – Page 3

    CASA Naik Signifikan, Dirut BRI Hery Gunardi Beberkan Kunci Pertumbuhan Dana Murah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – BRI mencatat kinerja positif sepanjang semester I 2025 dengan strategi fokus pada penghimpunan dana murah (CASA). Langkah ini dinilai menjadi kunci menjaga biaya dana tetap efisien sekaligus memperbesar ruang profitabilitas perseroan di masa depan.

    Dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan pertumbuhan dana murah perseroan tumbuh kuat hingga dua digit.

    “Komposisi ini menunjukkan strategi BRI yang konsisten dalam mendorong penghimpunan dana murah melalui optimalisasi alat transaksi atau transaction banking. Dengan CASA yang semakin dominan, biaya dana atau Cost of Fund (CoF) BRI dapat ditekan sehingga mendukung profitabilitas jangka panjang yang lebih baik,” jelasnya.

    Hingga Juni 2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tumbuh 6,7% yoy menjadi Rp1.482,12 triliun. Dari jumlah itu, CASA mendominasi 65,5% atau naik 10,6% yoy.

    Pertumbuhan ini salah satunya dipicu oleh ekosistem digital BRI. BRImo mencatat 42,7 juta pengguna atau tumbuh 21,2% yoy, dengan volume transaksi meningkat 25,5% yoy menjadi Rp3.231,7 triliun. Dari sisi merchant, penjualan lewat BRI naik 27,2% yoy menjadi Rp105,5 triliun dengan total transaksi mencapai 308 juta atau tumbuh 50,2%.

    Kinerja QRIS BRI juga mencatat lonjakan luar biasa. Volume transaksi naik 142,9% yoy menjadi Rp37,2 triliun dengan jumlah transaksi 162,5% yoy menjadi 313,7 juta.

    “Capaian ini menegaskan bahwa transformasi digital BRI tidak hanya memperkuat basis dana murah, tetapi juga memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” kata Hery.

    Hery menambahkan, tren penurunan suku bunga sejak Januari 2025 turut mendukung strategi ini. Dengan BI Rate turun 100 basis poin ke level 5% per Agustus 2025, serta penurunan bunga antar bank menjadi 4,68%, ruang ekspansi kredit semakin terbuka.

    “Penurunan suku bunga juga turut menekan biaya dana perbankan, mendukung efisiensi dan membuka ruang untuk ekspansi kredit,” tegasnya.

  • Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    Pemerintah Tegaskan Komitmen APBN untuk Daerah Tak Hanya lewat TKD

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis tudingan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mementingkan pembangunan daerah.

    Dia menekankan APBN tetap berkomitmen dalam pembangunan daerah dan tidak semata-mata tercermin dari nilai transfer ke daerah (TKD).

    Sri Mulyani menjelaskan berbagai belanja pemerintah pusat juga langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di berbagai wilayah.

    “Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah. Masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya, karena ini adalah program-program penting di daerah untuk bisa melayani dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite IV Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa, 2 September.

    Dia menjelaskan, sejumlah program besar yang langsung menyasar masyarakat daerah seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun yang menjangkau 10 juta keluarga miskin.

    Berikutnya bantuan pendidikan juga tak kalah besar, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah dengan anggaran Rp63,6 triliun, serta bantuan sembako senilai Rp43,8 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat.

    Selanjutnya di bidang kesehatan, anggaran APBN sebesar Rp69 triliun digunakan untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pekerja penerima upah, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp7,3 triliun.

    Pemerintah juga mengalokasikan Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah, serta Rp27,9 triliun bagi program sekolah rakyat dan sekolah unggulan.

    Selain bantuan sosial dan pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah juga menjadi prioritas.

    Dana sebesar Rp24,3 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Rp48,7 triliun untuk pembangunan perumahan, Rp12 triliun untuk bendungan dan irigasi, serta Rp6,6 triliun bagi pengembangan kampung nelayan dan industri pergaraman nasional.

    Selanjutnya, program kesehatan ibu dan anak melalui MBG mendapatkan alokasi Rp335 triliun.

    Di sisi lain, tunjangan profesi untuk guru dan dosen non-PNS diberikan sebesar Rp63,5 triliun, serta dukungan ketahanan pangan melalui Bulog mencapai Rp28,5 triliun.

    Sementara untuk subsidi, pemerintah menyiapkan Rp381,3 triliun untuk energi dan kompensasi, serta tetap memberikan subsidi non-energi seperti pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku UMKM di daerah.

    Sri Mulyani juga menambahkan penguatan pembangunan daerah dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025–2026, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,6 triliun.

    Program tersebut mencakup pengoptimalan lahan di 13 provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan daerah dengan anggaran Rp10,2 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

    “Nanti pelaksanaannya pasti kementerian lembaga sesuai instruksi presiden harus terus bersinergi koordinasi komunikasi dengan daerah. Ini supaya tidak menikmati persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong atau diturunkan karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat,” pungkasnya.

  • BI Rate Turun, Suku Bunga Kredit Kapan? – Page 3

    BI Rate Turun, Suku Bunga Kredit Kapan? – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah strategis dengan menurunkan suku bunga acuan atau bi rate menjadi 5%. Keputusan ini diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2025. 

    Penurunan suku bunga acuan ini sebesar 25 basis poin (bps) dari level sebelumnya, 5,25 persen.Penurunan sebesar 25 basis poin ini merupakan langkah lanjutan sehingga pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh BI sebanyak empat kali.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen,” ujar  Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Ia menuturkan, keputusan ini didasarkan pada perkiraan inflasi yang rendah  pada 2025-2026. Perry mengatakan, inflasi pada kisaran sasaran 2,5±1%. Selain itu, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Kebijakan moneter akomodatif ini diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    “Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap pertahankan stabilitas rupiah,” kata Perry.