Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Modal Asing Rp16,85 Triliun Kabur usai Gejolak Politik di RI

    Modal Asing Rp16,85 Triliun Kabur usai Gejolak Politik di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp16,85 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 1—3 September 2025 atau usai aksi demonstrasi di berbagai daerah, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kecaman aksi aparat.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat investor asing ramai-ramai menjual aset di pasar saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Berdasarkan data transaksi 1—3 September 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp16,85 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp3,87 triliun di pasar saham, Rp7,69 triliun di pasar SBN dan Rp5,29 triliun di SRBI,” rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—3 September 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau minus Rp90,14 triliun. Perinciannya, jual neto sebesar Rp51,78 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp106,38 triliun di SRBI, dan beli neto Rp68,02 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 71,57 basis poin (bps) per 3 September, naik dibandingkan 69,52 bps pada 29 Agustus.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun sedikit ke 6,35% pada Kamis (4/9/2025) dari level 6,38% pada Rabu (3/9/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,217% pada Rabu (3/9/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.430 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/9/2025) dari posisi Rp16.410 per dolar AS pada penutupan Rabu (3/9/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Pengumuman! BI Buka Lowongan PCPM, Ini Jurusan yang Bisa Daftar

    Pengumuman! BI Buka Lowongan PCPM, Ini Jurusan yang Bisa Daftar

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) membuka seleksi penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) angkatan 40. Melalui seleksi ini, BI mengajak masyarakat berkontribusi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin masa depan untuk berkontribusi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mengundang putra/putri terbaik bangsa yang memiliki integritas, dedikasi tinggi, semangat berinovasi, dan komitmen bekerja profesional untuk bergabung bersama Bank Indonesia melalui jalur PCPM,” ujar BI dalam unggahan di Instagram @bank_indonesia, Sabtu (6/9/2025).

    Syarat PCPM 40 BI

    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Sehat jasmani dan rohani
    – Usia maksimal 26 tahun (S1) dan 28 tahun (S2) per tanggal 7 September 2025
    – Telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan minimal S1
    – IPK minimal 3,00 dari skala 4,00
    – Diutamakan aktif berorganisasi
    – Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia melepaskan ikatan dinas dengan institusi lain
    – Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia

    Jurusan yang Bisa Melamar PCPM 40 BI

    – Matematika, Aktuaria
    – Statistika
    – Teknik Industri
    – Prodi Teknik lainnya (Sipil, Arsitektur, Kimia, Lingkungan, Mesin, Elektro, Fisika)
    – Teknik Informatika
    – Ilmu Komputer
    – Sistem Informasi
    – Teknologi Informasi
    – Ilmu Ekonomi
    – Studi Pembangunan
    – Ilmu Ekonomi Syariah
    – Agribisnis / Sosial Ekonomi
    – Manajemen
    – Bisnis
    – Akuntansi
    – Keuangan
    – Ilmu Hukum
    – Ilmu Komunikasi
    – Hubungan Internasional
    – Psikologi
    – Ilmu Administrasi

    Persyaratan lebih detail dapat dilihat di website pendaftaran, termasuk tata cara online test. Periode pendaftaran dibuka 7-12 September 2025. Website pendaftaran www.pcpm40rekrutmenbi.id/ bisa diakses mulai 7 September 2025.

    “Keputusan BI dalam menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi bersifat final. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun selama pelaksanaan seleksi,” jelas BI.

    (ily/ara)

  • Indonesia Mau Kemana? Antara Korupsi dan Mimpi Indonesia Emas

    Indonesia Mau Kemana? Antara Korupsi dan Mimpi Indonesia Emas

    OLEH: CHAPPY HAKIM*

       

    INDONESIA adalah sebuah bangsa dengan segala peluang untuk menjadi negara besar. Letaknya yang strategis di jalur silang perdagangan dunia, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta keberadaan banyak orang pintar dengan potensi intelektual luar biasa, menjadikan negeri ini dipandang sebagai salah satu calon kekuatan utama di abad ke-21. 

    Dengan posisi geopolitik yang berada di jantung Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sentral dalam dinamika global. 

    Dengan sumber daya alam mulai dari energi, hasil hutan, hingga cadangan gas dan mineral yang menjadi rebutan dunia, ditambah bonus demografi berupa populasi muda yang produktif, seharusnya jalan menuju kemakmuran terbuka lebar.  

    Potensi besar ini sebenarnya telah lama menjadi narasi utama pembangunan nasional. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa menekankan pentingnya memanfaatkan kekayaan alam sekaligus membangun manusia Indonesia sebagai modal utama menuju kejayaan. 

    Dalam kerangka itu, berbagai visi jangka panjang, termasuk gagasan Indonesia Emas 2045, hadir sebagai simbol harapan akan lahirnya sebuah negara yang maju, berdaulat, dan berdaya saing tinggi di tengah pergaulan internasional.

    Harapan ini bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah tujuan yang realistis bila potensi yang dimiliki bangsa ini dapat dikelola dengan baik, adil, dan berkesinambungan.

    Kenyataannya, Indonesia saat ini berada dalam pusaran peristiwa politik yang mengguncang dunia. Penetapan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan pendiri Gojek, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai hampir Rp2 triliun telah memicu kehebohan publik. 

    Kasus ini tidak hanya menyangkut figur populer yang sempat dielu-elukan sebagai simbol inovasi dan modernitas, tetapi juga memperlihatkan betapa praktik-praktik koruptif masih berakar kuat dalam tata kelola negara. 

    Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama karena janji reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi selama ini seakan tidak pernah terealisasi secara konsisten.  

    Di sisi lain, muncul sinyalemen mengenai “Geng Solo”, sebuah jejaring kekuasaan informal yang diduga memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkar inti pemerintahan. 

    Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena loyalitas ganda yang lahir dari jejaring tersebut berpotensi merusak prinsip tata kelola demokrasi.  

    Hubungan kekuasaan bayangan yang berkelindan dengan kepentingan personal, keluarga, dan politik nasional membuka ruang benturan kepentingan sekaligus melemahkan mekanisme check and balance. 

    Kedua isu ini hadir bersamaan dengan gelombang protes besar-besaran yang dipicu gaya hidup mewah anggota DPR serta ketimpangan ekonomi yang semakin terasa. 

    Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, ketidakpercayaan publik terhadap elit politik dan kegagalan institusi negara dalam menegakkan supremasi hukum.

    Analisis Keadaan Terkini

    Demonstrasi yang melanda Jakarta dan sejumlah kota besar telah menelan korban jiwa. Aksi protes yang dipicu ketidakpuasan rakyat atas perilaku elite politik semakin mengingatkan pada trauma kerusuhan 1998, ketika ketidakadilan sosial dan ekonomi memuncak menjadi krisis multidimensi. 

    Meskipun pemerintah berulang kali menekankan bahwa fundamental ekonomi tetap kuat dengan pertumbuhan 5,12 persen di triwulan kedua 2025, inflasi terkendali, serta PMI manufaktur yang masih ekspansif, kenyataan politik dan sosial memperlihatkan hal yang sebaliknya.  

    Pasar keuangan mencatat gejolak besar. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga lebih dari tiga persen, sementara rupiah tertekan meskipun Bank Indonesia melakukan intervensi langsung.^5 Situasi ini membuktikan bahwa kepercayaan investor lebih dipengaruhi stabilitas politik ketimbang angka-angka makroekonomi. 

    Sementara itu, masyarakat mencari perlindungan lewat instrumen alternatif seperti emas dan kripto. Harga emas perhiasan melampaui Rp2 juta per gram, sedangkan transaksi kripto melonjak drastis hingga ratusan triliun rupiah, menandakan tingginya keresahan publik terhadap masa depan ekonomi nasional.

    Perkiraan 1-2 Minggu ke Depan

    Dalam waktu dekat, arah politik Indonesia akan ditentukan oleh dua hal: proses hukum terhadap Nadiem Makarim dan sikap pemerintah dalam menghadapi isu “Geng Solo”. 

    Apabila hukum ditegakkan secara transparan dan tidak tebang pilih, kepercayaan publik dapat sedikit pulih. Namun, bila ada intervensi politik atau kompromi kekuasaan, gejolak sosial akan semakin sulit dikendalikan. 

    Demonstrasi berpotensi tetap berlangsung dengan intensitas yang naik turun. Bila ruang dialog dibuka dan langkah konkret diperlihatkan, protes bisa mereda. Namun bila aspirasi publik terus diabaikan, aksi dapat menyebar ke lebih banyak wilayah dan memperbesar risiko instabilitas sosial. 

    Pasar keuangan kemungkinan masih bergejolak, dengan pemulihan yang sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap krisis politik.

    Seluruh dinamika politik, hukum, dan sosial yang berlangsung saat ini merupakan peringatan keras bahwa bangsa ini sedang menghadapi ujian serius. 

    Kasus korupsi yang menjerat figur publik, bayangan jejaring kekuasaan informal yang melemahkan legitimasi, serta gelombang ketidakpuasan rakyat yang meluas adalah tanda rapuhnya fondasi demokrasi Indonesia. 

    Bila dalam waktu dekat tidak ada perbaikan nyata yang ditopang oleh keberanian politik, komitmen hukum, dan keteguhan moral, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 benar-benar hanya akan menjadi mimpi belaka sebuah slogan kosong yang kandas di tengah jalan sejarah.  

    Di atas segalanya, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia hari ini adalah soal Kepemimpinan Nasional.  

    Berdasar pada struktur sosial yang masih kental dengan pemahaman paternalistik yang sangat feodalistis, tampaknya dengan situasi seperti ini, maka hanya kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan visioner yang akan mampu membawa bangsa ini keluar dari pusaran krisis. 

    Kepemimpinan yang berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menjaga marwah demokrasi, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan sempit golongan adalah prasyarat mutlak. 

    Tanpa hadirnya kepemimpinan semacam itu, potensi besar Indonesia tidak akan pernah terwujud menjadi kenyataan, dan visi Indonesia Emas sekali lagi akan hanya tinggal sebagai utopia yang tak pernah teraih. 

    Bagaikan pungguk yang sedang merindukan sang rembulan.rmol.id

    Daftar Pustaka

    •    Hadiz, Vedi R. Reformasi: Indonesia’s Missing Middle-Class Movement. Journal of Contemporary Asia, Vol. 33, No. 3, 2003.

    •    Reuters. Indonesia detains former minister and Gojek founder as suspect in graft case. 4 September 2025.

    •    RMOL. Geng Solo diduga jadi shadow connection di balik situasi chaos. 1 September 2025.

    •    Financial Times. Indonesian markets roiled by political turmoil. 2 September 2025.

    •    CNBC Indonesia. Diguncang Demo, Begini Kondisi Terbaru 7 Indikator Ekonomi RI. 1 September 2025.

    •    Liputan6. Harga Emas Perhiasan 5 September 2025: Cek Rinciannya di Sini. 5 September 2025.

    •    BeInCrypto. Juli Nilai Transaksi Kripto Indonesia Tumbuh 62%. 2025.

  • Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jadi Pembiayaan Program Prabowo, Burden Sharing Dapat Sentimen Negatif Ekonom

    Jakarta –

    Skema burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menuai kritik. Burden sharing sendiri dilakukan untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Dukungan melalui burden sharing diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun. Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut menyoroti burden sharing yang dilakukan tidak pada saat krisis.

    “Burden sharing dilakukan tidak pada saat krisis (kecuali memang pemerintah dan BI menganggap saat ini kondisi krisis),” ujarnya dalam keterangan kepada detikcom, Jumat (5/9/2025).

    Bhima juga menilai independensi BI semakin tidak ada dan lebih mirip seperti Dewan Moneter pada masa Orde Baru. Dewan Moneter adalah lembaga negara yang mengendalikan kebijakan moneter, kredit, dan perbankan, dengan Menteri Keuangan sebagai ketua serta Gubernur BI sebagai anggota.

    Lembaga ini membuat Bank Indonesia tidak independen karena keputusan moneter harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. BI sendiri sudah menjadi independen mulai 1999.

    Bhima juga mewanti-wanti ancaman inflasi akibat uang beredar naik tanpa disertai kenaikan permintaan riil. Selain itu, beban fiskal dilimpahkan ke moneter yang bisa mengganggu stabilitas keuangan hingga neraca BI jangka panjang.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap reputasi fiskal Indonesia. Kredibilitas pemerintah berpotensi tertekan apabila skema ini terus dipakai untuk membiayai program yang bermasalah.

    “Rating utang pemerintah (sovereign bond rating) terancam downgrade karena BI membiayai program yang bermasalah terutama Kopdes MP (Merah Putih),” tegas Bhima.

    Independensi BI

    Senada, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyebut kebijakan burden sharing akan melunturkan independensi BI yang seharusnya menjaga kebijakan moneter Indonesia.

    “Dengan melakukan burden sharing, kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal akan semakin luntur dan dibebankan kepada BI. Harusnya sektor moneter yang dikelola oleh BI tidak boleh melonggarkan kebijakan fiskal,” sebut Nailul.

    Ia menilai fiskal harus bisa berhemat dengan cara kebijakan fiskal seperti realisasi anggaran dan sebagainya. Kondisi tersebut bisa dikecualikan ketika terjadi ancaman krisis ataupun untuk memberi bantuan langsung ke masyarakat.

    “Saat Covid, sektor swasta tidak bisa bergerak lebih cepat, sehingga bantuan ke masyarakat dibutuhkan secara langsung dan cepat. Saat ini, kondisi tersebut tidak terjadi dimana sektor ekonomi masih banyak yang bergerak, pemerintah memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal. Bukan meminta BI untuk menanggung utang secara bersama,” bebernya.

    Terlebih utang yang beban bunganya ditanggung oleh BI dan pemerintah, digunakan untuk program yang menurut Nailul akan rugi besar. Ia menyebut pemerintah sebenarnya tahu bahwa program KMP dan perumahan ini risikonya tinggi sehingga meminta BI menanggung risikonya.

    Ketika program dengan risiko tinggi ini dibiayai dengan utang, maka risikonya bukan hanya saat ini, tapi risiko fiskalnya akan besar ke depan. Pembayaran untuk bunga utang akan semakin besar, kapasitas fiskal pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi pro rakyat akan semakin sempit.

    “Strategi ini nampaknya BI mungkin akan memanfaatkan kas yang ada terlebih dahulu, baru ketika tidak mencukupi pasti akan cetak uang. Jadi BI membeli SBN dengan kas yang ada atau mencetak uang, sehingga likuiditas di masyarakat bisa terjaga. Tapi cara membeli SBN-nya ini nampaknya dengan mencetak uang baru setelah kas BI habis. Nampaknya sih akan mencetak uang ya,” jelas Nailul.

    Sebagai informasi, skema burden-sharing pernah dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Dalam skema ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dengan acuan suku bunga reverse repo.

    “Pemerintah membayar bunga/yield sesuai jatuh tempo, tapi di hari yang sama BI mengembalikan bunga itu ke pemerintah sebagai bentuk kontribusi sesuai skema. Sederhananya, ini adalah cara mencetak uang yang kemudian disalurkan ke Kemenkeu untuk mendukung belanja fiskal,” jelas publikasi Asian Development Bank, dikutip Jumat (5/9/2025)

    Halaman 2 dari 2

    (ily/eds)

  • Airlangga Klaim Deregulasi Industri di Jawa Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja

    Airlangga Klaim Deregulasi Industri di Jawa Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim deregulasi kebijakan untuk industri bisa menambah penciptaan lapangan kerja di tengah upaya pemerintah mencegah PHK massal. 

    Hal itu disampaikan Airlangga saat merespons pertanyaan wartawan terkait dengan tuntutan masyarakat atas kondisi perekonomian belakangan ini, Kamis (4/9/2025). 

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mencegah PHK massal, yang notabene menjadi salah satu tuntutan dan keresahan masyarakat belakangan ini.

    Sejalan dengan itu, pemerintah pun mendorong upaya deregulasi kebijakan di tingkat industri yang diperkirakan bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja. 

    “Itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Ini sedang kita siapkan,” paparnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025). 

    Secara umum, Airlangga mengatakan bahwa perekonomian secara makro menunjukkan indikator yang baik. 

    Sementara itu, secara mikro perekonomian sempat terdampak sedikit akibat eskalasi unjuk rasa. Hal itu terlihat dari pasar saham yang melemah pada awal pekan ini, namun kini telah mengalami rebound. 

    Nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga masih menguat di level Rp16.400 setelah sebelumnya sempat melemah di hadapan dolar AS. 

    “Senin [IHSG] turun sekitar 1,2%, tapi Selasa, Rabu relatif normal ya kemudian juga rupiah juga terjaga. Jadi hal itu menunjukan resiliensi ekonomi secara nasional,” terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu. 

    Sebelum itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. 

    Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin, Senin (1/9/2025). Dia mengatakan hari ini sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS. 

    “Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

  • 7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 3 September 2025 menghasilkan pembahasan sejumlah kerja sama dengan Presiden Xi Jinping.

    Perjalanan kenegaraan yang berdurasi singkat, atau sekitar 8 jam itu, terjadi di tengah maraknya aksi unjuk rasa atau Agustus 2025, yang banyak memakan korban jiwa.

    Awalnya, Prabowo batal memenuhi undangan Xi Jinping karena gejolak demonstrasi. Ia bahkan batal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September, walaupun pada akhirnya tetap menghadiri undangan peringatan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025.

    Di luar itu, setidaknya terdapat XX fakta perjalan mendesak Prabowo untuk bertemu dengan Xi Jinping dan beberapa kepala negara lainnya ke China pada awal bulan ini.

    Berikut ini rangkumannya:

    1. Xi Jinping Mohon Prabowo Datang

    Perjalanan Prabowo dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa malam (2/9/2025) ke China merupakan hasil undangan dan permohonan langsung Xi Jinping.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo berangkat ke Beijing karena adanya permintaan khusus dari pemerintah China untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapat Bapak Presiden menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok,” ujarnya dalam siaran pers.

    Sebelum keberangkatan pada Selasa itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto secara langsung kepada Presiden China Xi Jinping. Permintaan maaf itu karena Prabowo tidak dapat datang ke China untuk menghadiri dua acara besar.

    Acara tersebut yakni Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September. Selain itu, ada parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, meskipun pada akhirnya ia hadir dalam agenda itu.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf juga karena Presiden Prabowo tidak bisa hadir pada ‘SCO Summit Plus’ pada sore hari ini dan tadi juga saya menyampaikan langsung kepada Presiden Xi Jinping,” kata Menlu Sugiono di Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, Kota Tianjin, China dilansir Antara, Senin (1/9/2025)

    2. Cuma 8 Jam di China

    Prabowo hanya 8 jam saja di China sejak ketibaannya pada 2 September 2025. Prabowo diagendakan kembali di Indonesia pada Rabu malam, seusai acara peringatan 80 tahun kemenangan China melawan Jepang dan Perang Dunia. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet.

    “Hari ini, hanya dalam waktu kurang dari 8 jam, Presiden Prabowo Subianto berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk menghadiri rangkaian acara Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok,” tulis akun resmi itu dilihat CNBC Indonesia

    Ditegaskan pula bahwa Prabowo seyogyanya datang 31 Agustus. Namun memutuskan menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri.

    “Dalam acara parade yang digelar hari ini, hadir sebanyak 26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan dari berbagai penjuru dunia. Indonesia mendapatkan kehormatan khusus untuk berada di kursi utama bersama tuan rumah,” ujarnya.

    “Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti & memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” katanya.

    3. Sejajar dengan Putin, Xi Jinping & Kim Jong Un

    Saat momen Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok yang berisi parade militer pemerintahan Xi Jinping, Prabowo mendapatkan perlakuan khusus dari Xi Jinping untuk berdiri sejajar dan berdekatan di barisan tengah bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    Saat momen foto bersama seluruh pemimpin negara lain di dunia yang menjadi undangan Xi Jinping, Prabowo juga tetap diberikan posisi strategis di sisi paling depan, bersebelahan di arah kirinya secara beruntun, Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un.

    Posisi itu pun membuat kagum mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Ketua Komisi IV DPR RI itu mengunggah postingan di media sosial Instagramnya @titieksoeharto, memuat gambar Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    “Sebagai orang Indonesia aku bangga Presidenku berdiri sejajar dengan Macan-macan Dunia..,” tulis Titiek dalam unggahannya lagi sambil memuat sejumlah emoticon hebat hingga bendera merah putih.

    4. Dua Mata dengan Xi Jinping Bahas Giant Sea Wall

    Foto: (Dok. BPMI)
    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan itu di bahas mengenai proyek tanggul raksasa di pesisir Utara Jawa. (Dok. BPMI)

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China. Komitmen itu diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

    Prabowo bersama Xi juga membahas proyek giant sea wall (tanggul laut raksasa) yang direncanakan membentang di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa.

    5. Bikin Gerah Trump

    Perayaan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025 membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump gerah.

    Ia menyindir keras Presiden China Xi Jinping setelah ia tampil bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dalam parade militer akbar di Beijing, Rabu (3/9/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya di media sosial, Trump menuduh pertemuan ketiga pemimpin itu “berkonspirasi melawan Amerika Serikat”. Ini terlihat di laman Truth Social yang deposting Selasa pukul 09:15 malam waktu AS.

    “Semoga Presiden Xi dan rakyat China yang luar biasa merayakan hari perayaan yang agung dan abadi. Mohon sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump

    Trump juga mengingatkan peran besar negaranya dalam membantu China melawan penjajah asing saat Perang Dunia II. Bagaimana saat perang terjadi AS membantu mengamankan China.

    “Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah Presiden Xi akan menyebutkan besarnya dukungan dan darah yang diberikan Amerika Serikat untuk membantunya mengamankan kebebasan,” tanyanya masih di unggahan yang sama.

    “Banyak orang Amerika gugur dalam perjuangan itu. Saya harap mereka dihormati atas keberanian dan pengorbanannya,” ujar Trump lagi.

    Meski secara langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Trump tercatat belum memberikan komentar terkait itu.

    6. Pertemuan Penguasa Separuh Nuklir Dunia

    Foto: Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (via REUTERS/Sergey Bobylev)
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

    Kehadiran Prabowo untuk memenuhi undangan Xi Jinping dalam acara perayaan militer China itu terbilang strategis. Sebab, berisi pemimpin dunia dengan kekuatan nuklir yang besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) Pakistan, Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, serta Presiden China sendiri, Xi Jinping.

    Bila digabungkan, keempat negara ini memiliki 46,22% kekuatan nuklir dunia. Rusia sendiri mempertahankan posisinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

    Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI memperkirakan Rusia memiliki sekitar 4.309 hingga 5.449 hulu ledak nuklir, termasuk hulu ledak yang siap dikerahkan, disimpan, dan sudah dipensiunkan. Rusia dan Amerika Serikat (AS) bersama-sama menguasai lebih dari 80% total hulu ledak nuklir global.

    China sedang melakukan modernisasi dan ekspansi kekuatan nuklirnya dengan sangat cepat. Pada awal 2025, diperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir. Jumlah ini meningkat pesat dan Beijing diperkirakan akan memiliki jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang setara dengan Rusia atau AS pada akhir dekade ini.

    7. Bukti Ekonomi RI-China Saling Ketergantungan

    Kunjungan Kenegaraan Prabowo pada 3 September 2025 ini hanya berselang sembilan bulan sejak kunjungan pertamanya pada November 2024. China adalah negara pertama yang dikunjunginya setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.

    Kunjungan tersebut semakin menegaskan posisi Beijing dalam landskap ekonomi dan politik kedua negara, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia.

    Dalam 20 tahun terakhir, hubungan China dan Indonesia makin erat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Nilai perdagangan Indonesia dengan China pada 2000 hanya tercatat US$ 7,464 miliar tetapi kemudian melesat 1.882,65% pada 2024 menjadi US$ 147,99 miliar.

    Sebelum dekade 2010-an, Jepang merupakan menjadi tujuan ekspor utama ataupun mitra dagang terbesar bagi Indonesia.Perubahan besar terjadi sejak diluncurkannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 2004. Kesepakatan tersebut menghapus tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Jepang pada 2004 tercatat US$ 18,62 miliar di mana ekspor Indonesia mencapai US$ 15,96 miliar. Sementara itu, nilai perdagangan dengan China baru menembus US$ 12,24 miliar dengan nilai ekspor US$ 4,6 miliar.

    Setelah ACFTA berlaku 10 tahun atau pada 2014 atau bertepatan dengan tahun terakhir kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nilai perdagangan Indonesia dan China melonjak menjadi US$ 48,23 miliar dengan ekspor sebesar US$ 17,61 miliar.

    China menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia sejak 2011. Pada 2021, nilai perdagangan kedua negara bahkan menembus US$ 100 miliar untuk kali pertama dalam sejarah.

    Besarnya peranan China dalam peta perdagangan Indonesia juga tergambar dari pangsa ekspor dan impor. Pada Januari-Juli 2025, ekspor Indonesia ke China menembus US$ 35,9 miliar atau 22,4% dari total.

    Sementara itu, nilai impor dari China menembus US$ 47,97 atau sekitar 35% dari total impor. Bilai hanya dilihat dari impor non-migas, kontribusi impor China bahkan menembus 40,4%.

    Nilai investasi China ke RI Juga tak main-main. Pada 2013, total investasi China hanya menembus US$ 297 juta yang menempatkan mereka pada posisi 12 investor terbesar di Indonesia. Pada 2015, China naik ke peringkat ke-9 dengan investasi US$ 628 juta hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017.

    Investasi Negeri Panda sudah menembus US$ 8,2 miliar pada 2024 dengan jumlah proyek mencapai 9.916. Jumlah tersebut hanya kalah dari Singapura. China kini menempati posisi kedua dari segi jumlah investasi. Data terbaru menunjukkan investasi China pada Januari-Juni 2025 mencapai US$ 1,8 miliar dan hanya kalah dari Singapura dan Hong Kong.

    Di sisi lain, Indonesia pun makin sering ngutang ke China. Data Bank Indonesia pada 2010-Juni 2025 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada 2010, Jepang adalah pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai US$ 40,47 miliar tetapi angkanya terus turun. Jepang kini hanya menempati urutan ke empat dalam daftar pemberi utang terbesar.

    Selain Jepang, Belanda yang pernah menjajah Indonesia seperti Jepang juga terus menurunkan jumlah pinjaman. Bila pada 2010, pinjaman dari Belanda mencapai US$15,37 miliar maka angkanya kini hanya US$4,19 miliar per Juni 2025.

    Singapura menempati urutan teratas sejak 2012 dan nilainya juga terus melonjak hingga menembus US$ 56,8 miliar per Juni 2025.

    China juga terus mensuplai utang ke Indonesia. Agresivitas China bahkan luar biasa. Bila pada 2010, pinjaman dari China baru mencapai US$2,49 miliar maka per Juni angkanya melesat menjadi US$21,05 miliar pada Juni 2025. Posisi China melesat dari posisi 8 kini menempati posisi 3.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani Ungkap Titah Prabowo Pasca Demo Agustus

    Sri Mulyani Ungkap Titah Prabowo Pasca Demo Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo mengundang rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka pada Kamis (4/9) sore. Ratas tersebut digelar setelah Prabowo menghadiri undangan parade militer besar-besaran di Beijing pada Rabu (3/9), atas undangan Presiden China Xi Jinping.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ratas yang digelar Prabowo membahas tentang kondisi terkini. Prabogo juga mendapat laporan beberapa Menteri bidang Ekonomi Pangan dan Sosial, serta Gubernur Bank Indonesia Indonesia tentang situasi perekonomian dan kondisi sosial terkini.

    Sri Mulyani membeberkan pesan dari Prabowo pasca demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Antara lain terkait perbaikan fasilitas umum dan Program Prioritas negara.

    “Presiden meminta perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak dalam aksi seminggu lalu segera diperbaiki. Program Prioritas yang memberikan manfaat rakyat langsung seperti Sekolah Rakyat, Program Ketahanan Pangan dan Energi harus berjalan efektif. Agar rakyat merasakan manfaat langsung,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Tak cuma itu, Sri Mulyani mengatakan Prabowo juga menjelaskan soal konstelasi persaingan global yang dinamis dan harus diwaspadai.

    “[Presiden] menekankan Transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet. Proses akan sulit dan panjang. Namun kita harus konsisten; memperbaiki kondisi rakyat terutama yang paling miskin, membangun pemerintah yang bersih dan efisien, memberantas korupsi dan pe

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • SIM Mati Hari Ini Bisa Diperpanjang Tanpa Bikin Baru, Catat Syaratnya

    SIM Mati Hari Ini Bisa Diperpanjang Tanpa Bikin Baru, Catat Syaratnya

    Jakarta –

    Surat izin mengemudi (SIM) memiliki masa berlaku selama lima tahun. Sebelum masa berlakunya terlewat, SIM harus diperpanjang masa berlakunya. Sebab, kalau lewat satu hari saja, maka SIM tidak berlaku dan pemiliknya harus membuat baru.

    Tapi, kini ada pengecualian. SIM yang mati hari ini tetap bisa diperpanjang tanpa harus bikin baru.

    Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 4 ayat 3, sejatinya jika SIM lewat dari masa berlakunya, maka harus diajukan penerbitan SIM baru. Itu berarti pemilik SIM harus ikut ujian teori dan praktik lagi.

    Namun, dilanjutkan pada pasal 4 ayat 4, SIM yang lewat dari masa berlakunya karena kahar dapat dikecualikan terhadap ketentuan tersebut dan bisa dilakukan perpanjangan SIM berdasarkan Keputusan Kakorlantas Polri atas laporan dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah.

    Lebih lanjut pada pasal 4 ayat 5, perpanjangan SIM yang sudah lewat masa berlaku itu dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelayanan pada Satpas yang ditetapkan Kakorlantas Polri.

    Pada hari ini, Jumat (5/9/2025), pelayanan SIM tutup dalam rangka libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya, pelayanan Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gerai SIM DKI Jakarta dan Unit SIM Keliling diliburkan hari ini. Pelayanan penerbitan SIM dibuka kembali pada tanggal 6 September 2025.

    “Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 September 2025, dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tanggal 6 September 2025 dengan mekanisme perpanjangan,” demikian dikutip dari akun media sosial TMC Polda Metro Jaya.

    Jadi perlu dicatat, tidak semua SIM mati bisa diperpanjang tanpa harus bikin baru. Syarat utamanya adalah SIM tersebut masa berlakunya habis di hari ini, 5 September 2025, tepat saat pelayanan penerbitan SIM diliburkan. Kemudian, SIM tersebut harus diperpanjang besok, 6 September 2025. Di luar tanggal-tanggal itu, perpanjangan SIM mati tidak bisa dilakukan, alias harus bikin SIM baru dengan mekanisme ujian teori dan praktik lagi.

    Syarat Perpanjang SIM

    Adapun perpanjang SIM harus melampirkan syarat-syarat berikut:

    KTP asli dan dua lembar fotokopi.SIM asli yang hendak diperpanjang dan 2 lembar fotokopi.Surat keterangan kesehatan. Bisa dibuat di lokasi perpanjang SIMHasil keterangan lulus tes psikologi. Tes ini juga bisa dilakukan secara online melalui situs ePPsi SIM atau aplikasi ePPSi SIMFormulir pengajuan perpanjangan SIM yang telah diisi lengkap.Biaya Perpanjang SIM

    Untuk biaya perpanjang SIM tak ada perbedaan dengan perpanjangan SIM pada umumnya. Khusus untuk perpanjang SIM, biaya per penerbitannya paling mahal Rp 80 ribu untuk SIM A, SIM B I, dan SIM BII. Untuk tahu lebih rinci, berikut biaya penerbitan perpanjangan SIM:

    SIM A, SIM BI, SIM BII: Rp 80 ribu per penerbitanSIM C, SIM CI, dan SIM CII: Rp 75 ribu per penerbitanSIM D, SIM DI: Rp 30 ribu per penerbitan

    Biaya di atas bukan merupakan biaya final dari proses pengurusan perpanjang SIM. Untuk mengurus perpanjang SIM, ada biaya lain yang juga harus dikeluarkan yaitu tes kesehatan, tes psikologi, dan asuransi.

    (rgr/lth)

  • JP Morgan Ramal BI Rate Berpeluang Dipangkas 3 Kali Lagi pada 2025

    JP Morgan Ramal BI Rate Berpeluang Dipangkas 3 Kali Lagi pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat (AS), JP Morgan Sekuritas Indonesia memprediksi bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali lagi hingga akhir 2025. 

    Sebelumnya, sejak September 2024 BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis points (bps). Bank sentral pun sebelumnya juga sudah membuka peluang penurunan kembali suku bunga ke depannya. Terakhir, BI menurunkan suku bunga acuan dari 5,25% menjadi 5% pada Agustus 2025. 

    “Setelah pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) menjadi 5%, J.P. Morgan memperkirakan ada ruang untuk tiga kali pemotongan tambahan sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun, yang akan menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25%,” jelas CEO & Senior Country Officer JP Morgan Indonesia Gloshia Ralie dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025). 

    Menurut JP Morgan, pemotongan suku bunga terbaru menandakan kebijakan moneter yang lebih akomodatif (dovish) serta berpotensi meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

    Hal itu sejalan dengan dinamika pertumbuhan inflasi yang melemah, sebagaimana pengamatan J.P.Morgan. Adapun pada bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatatkan terjadinya deflasi sebesar 0,08% dari bulan sebelumnya atau month-to-month (mtm). 

    Sementara itu, secara tahunan terjadi sebesar 2,31% atau year-on-year (yoy) dan secara tahun kalender inflasi 1,6% year-to-date (ytd). 

    Di tengah kondisi tersebut, BI dinilai mampu untuk memperpanjang siklus pemotongan suku bunga dengan tetap bergantung pada stabilitas valuta asing. 

    JP Morgan berpandangan bahwa kondisi eksternal yang kondusif menyebabkan aliran modal asing yang kuat. Hal tersebut sangat membantu dalam menanggulangi kelemahan di bagian lain neraca pembayaran Indonesia. Kelemahan tersebut a.l. berasal dari tekanan dari sisi penurunan harga komoditas dan dolarisasi domestik yang persisten.

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral terus mencermati dan terbuka untuk ruang penurunan BI Rate ke depan sejalan dengan inflasi yang rendah. 

    “Kami masih terus mencermati terbuka ruang penurunan suku bunga ke depan dengan inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar yang terjaga dan perlunya kami bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut ke depan,” terangnya. 

  • Minuman Berpemanis Hasil Pabrikan akan Kena Cukai: Chatime, Sirop hingga Bubuk Saset Aman?

    Minuman Berpemanis Hasil Pabrikan akan Kena Cukai: Chatime, Sirop hingga Bubuk Saset Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026. 

    Produk MBDK yang berpeluang dikenakan pita cukai adalah minuman yang diproduksi dalam pabrik (pabrikasi), kendati saat ini kepastian tarifnya masih belum jelas.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) Kemenkeu menyatakan bahwa produk MBDK yang akan diatur dalam RAPBN 2026 itu adalah yang merupakan hasil pabrikasi. 

    Sementara itu, minuman dalam kemasan yang dijual melalui gerai-gerai terpisah dan dipesan terlebih dahulu oleh konsumen tidak terkena cukai. 

    “Kalau yang kayak, apa itu Chatime segala macam itu [enggak],” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto kepada awak media di kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Kamis (4/9/2025). 

    Kemudian, minuman-minuman berpemanis pabrikasi dalam bentuk sirop kental maupun bubuk saset disebut bakal dikenakan cukai apabila nantinya diputuskan masuk dalam UU APBN 2026 dan disahkan di DPR.

    Cara mengukur kadar pemanisnya tetap merujuk pada kandungan gula dalam mililiter ketika sirup kental atau bubuk itu dilarutkan dalam air. 

    “Kadarnya ya nanti kalau dia diencerkan sesuai dengan takaran, berapa? Itu loh. Ya itu itu kalau jadi [disahkan dalam UU APBN], bisa dikenakan,” paparnya. 

    Meski demikian, Nirwala menyebut regulasi terkait dengan pengenaan cukai MBDK belum siap. Dia mengatakan, pemerintah ingin nantinya pengenaan cukai MBDK yang sejatinya sudah diusulkan sekitar delapan tahun lalu itu bisa diaplikasikan di lapangan. 

    Pengaturan terkait dengan ambang batas [threshold] kadar gula tambahannya objek cukainya harus dibahas dengan matang. Bahkan, kendati nantinya sudah disahkan dalam bentuk UU APBN, pengenaan cukai MBDK itu harus dituangkan lagi ke dalam aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

    “Jadi kan definisi cukainya itu apa harus jelas, objeknya, terus ada yang dibebaskan [dari pita cukai], ada yang tidak dipungut,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati asumsi dasar makro dan postur RAPBN 2026, Jumat (22/8/2025). Pada rancangan yang disetujui pihak eksekutif dan legislatif itu, penerimaan negara ditargetkan juga berasal dari cukai MBDK. 

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai. 

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR. 

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun. 

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun. 

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar. 

    Kemudian, Misbakhun selalu Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya. 

    Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

    “Setuju pak,” terang Sri Mulyani. 

    “Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui,” terang Misbakhun.