Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • IHSG BEI rebound di tengah pasar “wait and see” data inflasi AS

    IHSG BEI rebound di tengah pasar “wait and see” data inflasi AS

    Namun, apabila inflasi AS mencatatkan kenaikan di luar dugaan, ekspektasi tersebut bisa melemah.

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, berbalik menguat (rebound) di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data inflasi Amerika Serikat (AS).

    IHSG dibuka menguat 53,81 poin atau 0,71 persen ke posisi 7.682,42. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,07 poin atau 0,53 persen ke posisi 774,00.

    “Data ketenagakerjaan AS yang melemah sempat memperkuat harapan pemangkasan suku bunga The Fed. Namun, apabila inflasi AS mencatatkan kenaikan di luar dugaan, ekspektasi tersebut bisa melemah,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya, di Jakarta, Rabu.

    Dari mancanegara, pelaku pasar tengah menantikan rilis dua data inflasi AS, yaitu Indeks Harga Produsen (PPI) periode Agustus 2025 yang dijadwalkan rilis Rabu, dan Indeks Harga Konsumen (CPI) pada Kamis (11/9).

    Kedua data tersebut akan menjadi penentu arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada pertemuan pekan depan.

    Dari kawasan Asia, China akan merilis inflasi Agustus 2025, yang mencakup IHK dan PPI. Goldman Sachs memproyeksikan PPI China turun 2,9 persen year on year (yoy) meski bulanan bisa positif, sementara IHK diperkirakan melemah 0,2 persen (yoy).

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan data Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) periode Agustus 2025 yang akan dirilis oleh Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya naik tipis ke 118,1 pada Juli 2025, atau tertinggi sejak April 2025.

    Kenaikan IKK Juli 2025 ditopang oleh membaiknya prospek ekonomi, harapan pendapatan, serta ketersediaan pekerjaan.

    Pada perdagangan Selasa (9/9), investor asing keluar (outflow) cukup deras dengan net sell Rp4,55 triliun di pasar saham Indonesia. Seiring dengan itu, pasar nilai tukar juga melemah signifikan 1,04 persen ke posisi Rp16.470 per dolar AS.

    Pada perdagangan kemarin, pasar saham domestik masih dipengaruhi dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya penggantian Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Pada perdagangan Selasa (9/9), bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,09 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,23 persen, indeks DAX Jerman melemah 0,37 persen, serta indeks CAC Prancis naik 0,19 persen.

    Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup menguat perdagangan Selasa (9/9), di antaranya indeks S&P 500 naik 0,27 persen ke level 6.512,61, indeks Nasdaq Composite menguat 0,37 persen ke 21.879,49, dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 196,39 poin atau 0,43 persen ke 45.711,34.

    Sementara itu, bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 196,21 poin atau 0,45 persen ke 43.655,00, indeks Shanghai melemah 1,96 poin atau 0,04 persen ke 3.805,87, indeks Hang Seng menguat 199,87 poin atau 0,76 persen ke 26.128,55, dan indeks Strait Times menguat 41,74 poin atau 0,97 persen ke 4.339,45.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Purbaya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya menilai inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan dipicu dari burden sharing BI dan pemerintah.

    “Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. (Ekonomi) Kita (bisa) 6,5% sampai 6,7%. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi,” ungkapnya

    “Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi,” paparnya.

    Sebelumnya, BI telah menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, burden sharing ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan dengan cara pembagian beban bunga dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban kata Denny dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” kata Denny dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Besaran pembelian SBN yang dilakukan BI sejak awal tahun ini hingga Agustus 2025 untuk membantu pembiayaan program-program Asta Cita mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PIK 2 Pede Bisa Kantongi Pra-Penjualan Rp 5,3 T Tahun Ini

    PIK 2 Pede Bisa Kantongi Pra-Penjualan Rp 5,3 T Tahun Ini

    Jakarta –

    PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2 menetapkan marketing sales atau pra-penjualan sebesar Rp 5,3 triliun di tahun 2025. Namun hingga semester I 2025, perseroan baru mengantongi pra-penjualan sebesar Rp 1,2 triliun.

    Direktur Pantai Indah Kapuk Dua, Yohanes Edmond Budiman, mengaku optimis target tersebut dapat tercapai. Di sisi lain, perseroan juga masih akan meninjau pertumbuhan pra-penjualan PANI di kuartal III mendatang.

    “Kami masih akan melihat pencapaian 9 bulan 2025 nanti akan diumumkan pada bulan Oktober. Sampai saat ini dari sisi manajemen masih terus berusaha untuk bisa mencapai target yang telah kami tetapkan sebesar Rp 5,3 triliun,” ungkap Yohanes dalam acara Public Expose Live secara virtual, Selasa (9/9/2025).

    Yohanes menjelaskan, pra-penjualan masih dapat ditingkatkan mengingat pemerintah telah memberikan sinyal positif untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di semester II 2025 hingga Rp 2.121 triliun.

    “Hal yang menjadi pertimbangan kami adalah karena pemerintah akan menggenjot pengeluaran APBN semester II 2025 sekitar Rp 2.121 triliun yang kami harapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga menjadi katalis positif bagi sektor properti. Alhasil, cost of funding dapat ditarik turun untuk pembiayaan di bidang properti.

    “Tren penurunan suku bunga BI yang telah dua kali turun dari 5,5% menjadi 5% diharapkan menunjukkan tren positif terhadap ekonomi nasional, di mana cost of funding akan ditarik turun dan sebagian besar pembiayaan bidang properti juga turun terutama pembelian rumah dan rumah,” tutupnya.

    Untuk diketahui, kinerja PANI di semester I 2025 menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan. Hingga Juni 2025, PANI berhasil mencatatkan kinerja yang solid di tengah dinamika pasar properti nasional dengan pendapatan usaha mencapai Rp 1,6 triliun atau tumbuh 22% YoY.

    Capaian ini didorong oleh serah terima unit hunian dan komersial pada kuartal II dan tren penurunan suku bunga acuan yang mendorong minat beli masyarakat terhadap properti. Sementara pra-penjualan, tercatat mencapai Rp 1,2 triliun sepanjang paruh pertama 2025, dengan lonjakan 50% secara kuartalan pada kuartal II.

    (rrd/rrd)

  • Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak akan membuat kebijakan fiskal yang mengganggu likuiditas perbankan.

    Purbaya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah-langkah agar likuiditas perbankan meningkat. Terkait hal ini juga sudah atas izin Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya yang sering masyarakat likuiditas kita akan meningkat signifikan ke depan,” tambahnya.

    BI sebelumnya sudah mulai melakukan pelonggaran dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate hingga mencapai 5%. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat pencairan anggaran sehingga diyakini dapat menghidupkan sektor swasta dan mendorong perekonomian lebih cepat.

    “Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

    Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensinya sehingga langkah agresif dalam meningkatkan likuiditas tidak akan sampai mendorong inflasi terlalu tinggi. Inflasi Indonesia tercatat 2,31% secara year on year per Agustus 2025.

    “Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi,” terang Purbaya.

    (hns/hns)

  • Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 39%.  

    Dia menyebut bahwa sejauh ini rasio utang masih terjaga di level aman. Namun menurutnya pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Apalagi, kata Purbaya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    Hal ini dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Jadi begini, lets say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun. Kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,”  tuturnya.

    Terkait kebutuhan dukungan dari sisi moneter, Purbaya menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar tidak menekan sistem perbankan.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya likuiditas kita akan meningkat signifikan,” jelasnya.

    Purbaya menambahkan bahwa arah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan perekonomian sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dalam jangka menengah.

    Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3%. Menurutnya, hal ini merupakan titah Undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikutin UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” imbuhnya.

    Saat ditanya terkait adanya arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu.

    Purbaya menekankan bahwa secara jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%. “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

  • Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk patuh pada ketentuan undang-undang mengenai batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan fiskal bukan keputusan individu, melainkan hasil keputusan bersama pemerintah.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, tapi keputusan pemerintah secara keseluruhan,” katanya menjawab keingintahuan pelaku pasar atas komitmen itu.

    Batas defisit anggaran Indonesia sebesar 3 persen dari PDB ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tujuan menjaga disiplin fiskal, mengendalikan risiko utang, serta memastikan stabilitas makroekonomi.

    Terkait rasio utang terhadap PDB yang kini berada di kisaran 40 persen, Purbaya menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

    Dengan begitu, kata Purbaya, meski utang berada di level saat ini, rasio utang terhadap PDB dapat cenderung menurun secara alami.

    “Kuncinya optimalkan dana dan program yang ada agar pertumbuhan bisa lebih cepat, sehingga debt to GDP stabil, tetapi kemakmuran masyarakat meningkat signifikan,” katanya.

    Purbaya juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan membuat kebijakan yang justru memperketat likuiditas perbankan.

    “Saya sudah bicara dengan Deputi Senior BI dengan izin Presiden, kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan agar likuiditas meningkat signifikan ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    Usai ganti Menkeu, Prabowo-Burhanuddin Abdullah bahas arah ekonomi

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi panjang mengenai arah ekonomi nasional dengan ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, seusai pergantian menteri keuangan.

    Dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Burhanuddin memberikan pandangan terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Agak luas ya. Tadi, kita bicara fiskal, kita bicara moneter, bahkan bicara hilirisasi,” katanya seusai rapat, saat ditanya topik dialog bersama Presiden.

    Saat ditanya terkait reshuffle di Kementerian Keuangan, Burhanuddin menilai momentum pergantian pucuk pimpinan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa memang sudah saatnya untuk dilakukan.

    Meski enggan merinci lebih jauh alasan spesifiknya, ia menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat.

    “Tapi soal kebijakan baru, tidak ada yang spesifik. Penekanannya lebih pada pelaksanaan,” ujar Burhanuddin seusai rapat.

    Terkait isu burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, Burhanuddin menyebut tidak dibahas secara khusus. Tapi, ia menekankan pentingnya koordinasi dalam merumuskan arah kebijakan.

    “Kebijakan moneter harus seperti apa, perbankan bagaimana, fiskal seperti apa, supaya perekonomian bisa menggulir lebih cepat,” katanya.

    Burhanuddin dan Presiden juga mengulas topik seputar likuiditas dan peredaran uang di dalam negeri.

    Menurutnya, jumlah uang beredar selama ini cenderung ketat, sehingga perlu dikaji kembali ruang-ruang kebijakan yang memungkinkan pembiayaan pembangunan lebih lapang.

    “Supaya pembangunannya, putarannya lebih cepat,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG BEI rebound di tengah pasar “wait and see” data inflasi AS

    Analis nilai program stimulus dan cut-rate BI bisa angkat IHSG

    Jakarta (ANTARA) – Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan program stimulus baru oleh pemerintah dan sinyal pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) dapat mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat (rebound).

    IHSG tercatat mengalami pelemahan selama dua hari terakhir, imbas sentimen jangka pendek yaitu adanya reshuffle jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk posisi Menteri Keuangan.

    “IHSG akan rebound, kalau udah mencapai support yang kuat atau sentimen baru seperti sinyal dari BI ada potensi pemangkasan BI-Rate lebih lanjut bulan ini, serta pengumuman stimulus baru dan lainnya. Sentimen baru bisa datang dari mana aja dan tak terduga,” ujar Arjun saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Arjun mengatakan arus keluar modal asing (capital outflow) merupakan hal wajar yang terjadi di tengah adanya reshuffle menteri di pemerintahan, apalagi adanya pergantian posisi Menteri Keuangan.

    Ditambah, Menteri Keuangan sebelumnya memiliki reputasi tinggi terkait disiplin fiskal dan pelaksanaan kebijakan yang prudent, serta pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) dan Managing Director World Bank.

    Capital outflow tercatat sebesar Rp525,94 miliar pada perdagangan Senin (8/9/2025) di pasar saham Indonesia, dan masih berlanjut pada perdagangan Selasa ini.

    “Dalam waktu jangka pendek itu wajar, penggantian Sri Mulyani dapat memicu arus keluar modal (capital outflow) lebih lanjut, karena investor internasional kemungkinan akan khawatir terhadap prospek fiskal Indonesia ke depan,” ujar Arjun.

    Ia memproyeksikan volatilitas di pasar saham Indonesia akan terjadi dalam jangka pendek dan mengalami tren pelemahan selama pekan ini.

    “Kemungkinan volatilitas yang masih relatif tinggi akibat kejadian tersebut bisa berlanjut dalam jangka waktu pendek. Karena itu, tren pekan ini kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujar Arjun.

    Seiring dengan itu, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan volatilitas IHSG akan berada dalam tren melemah sepanjang pekan ini, dengan sentimen utama yaitu adanya reshuffle posisi menteri keuangan.

    “Saya rasa akan melemah trennya pada pekan ini,” ujar Rully.

    Seiring adanya reshuffle jajaran menteri Kabinet Merah Putih, IHSG bergerak melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025).

    IHSG berlanjut melemah 136,71 poin atau 1,76 persen ke posisi 7.630,13 pada perdagangan Selasa pukul 14.40 WIB.

    BI dijadwalkan akan menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan pada Selasa (16/7/2025) dan Rabu (17/9/2025) pekan depan.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun demi menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian selama libur sekolah yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

    Kemudian, pemerintah akan melanjutkan stimulus ekonomi pada semester II 2025, melalui sejumlah program yang telah berjalan, seperti subsidi gaji hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu

    “Yang sekarang ada kan stimulus seperti (subsidi) gaji yang di bawah Rp10 juta itu sudah berjalan, gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menjelaskan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta yang sebelumnya sudah terealisasi, akan dilanjutkan pada semester II. Kemudian, terdapat program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja, serta dukungan perumahan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siasat Sopir Bank Bawa Kabur Rp 10 Miliar: Tancap Gas saat Polisi Pengawal ke Toilet

    Siasat Sopir Bank Bawa Kabur Rp 10 Miliar: Tancap Gas saat Polisi Pengawal ke Toilet

    Tujuan pertama, mobil mengambil uang Rp6 miliar di kantor Bank Indonesia Surakarta. Lalu, melanjutkan pengambilan uang di Bank Jateng Cabang Surakarta.

    Saat pengambilan uang di Bank Jateng Cabang Surakarta, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, itulah, pelaku memanfaatkan kelengahan petugas pengawal mobil uang tersebut.

    “Pelaku membawa kabur mobil pengangkut uang itu saat petugas pengawal dari kepolisian pergi ke kamar mandi,” kata AKBP Sigit. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (9/9/2025).