Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • KPK Panggil Pegawai BI,OJK, DPR terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    KPK Panggil Pegawai BI,OJK, DPR terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil pegawai Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Otoritas Jasa Keuangan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi CSR BI-OJK.

    Pasalnya, penyaluran dana CSR merupakan program sosial yang diinisiasi DPR, OJK dan BI.

    “Hari ini Rabu (10/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (10/9/2025)

    Budi mengatakan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun dia belum dapat merincikan secara rinci materi pemeriksaan.

    Adapun 16 pegawai dijadwalkan di periksa hari ini, yakni:

    1. Eka Kartika Bendahara Yayasan Harapan Putra Mandiri

    2. Ageng Wardoyo Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR RI

    3. Andri Sopian Ketua Yayasan Giri Raharja dan Yayasan Guna Semesta Persada

    4. Anita Handayani Putri Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI

    5. Dhira Krisna Jayanegara Analis Junior Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 s.d. sekarang

    6. Enrico Hariantoro Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK (Oktober 2022 s.d. Februari 2024)

    7. Ferddy Rahmadi Kepala Sekretariat Badan Supervisi OJK

    8. Ferial Ahmad Alhoraibi Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK

    9. Sarilan Putri Khairunnisa Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR

    10. Hery Indratno Kepala Divisi PSBI – DKom Bank Indonesia

    11. Helen Maniktenaga Ahli Anggota DPR RI sdr. Heri Gunawan periode 2019 s.d. 2024

    12. Hanafi Pensiunan Bank Indonesia (tenaga honorer individu bank indonesia)

    13. Nita Ariesta Muelgini Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial

    14. Indarto Budiwitono Karyawan Bumn (deputi komisioner pengawas bank swasta pada OJK dan Mantan Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan periode 1 maret 2024 s/d 12 september 2024)

    15. Martonotenaga Ahli Anggota DPR RI sdr. Heri Gunawan periode 2019 s.d. 2024

    16. Hestu Wibowo Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Tahun Feb 2024

    Diketahui, KPK telah menetapkan Heri Gunawan, anggota Komisi XI periode 2019-2024 dan kemudian Satori, anggota Komisi XI periode 2019-2024.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer.

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

     

  • Purbaya Ungkap Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap biang kerok krisis moneter 1997-1998 yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Indonesia belum berpengalaman menghadapi situasi serupa kala itu.

    Purbaya mulanya bercerita bahwa dirinya telah berkecimpung di ranah ekonomi cukup lama, sejak tahun 2000 silam. Lalu sejak 1995 iya mulai intens mempelajari ekonomi, namun sebelum lulus sekolah, terjadi krisis

    “Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara sudah berantakan pada waktu itu. Pada 2000 pertumbuhan mendekati 0 rendah kan, habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6%,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

    Biang Kerok Krisis Moneter 1997-1998

    Purbaya menjelaskan, terjadinya krisis moneter dimulai dari beberapa negara di Asia, sehingga pada kala itu muncul istilah yang dikenal sebagai Krisis Keuangan Asia 1997. Pada kala itu, negara-negara yang lebih dulu kena seperti Thailand hingga Korea, namun yang terkena dampak paling buruk Indonesia.

    Atas kondisi tersebut, Purbaya melakukan pendalaman untuk menemukan penyebab dari kondisi yang dialami Indonesia saat itu. Analisis dilakukannya mengacu pada pengalaman krisis di Amerika Serikat (AS) pada 1930 yang juga telah dianalisis oleh berbagai ekonom peraih Nobel.

    “Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis mereka debat bunga dinolkan, kok masih krisis? Rupanya pada waktu itu, walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif, jadi ekonominya dicekik,” jelasnya.

    Saat krisis melanda AS, suku bunga sudah mencapai titik terendahnya di kisaran 0%. Namun ekonomi tidak mampu bergerak akibat peredaran uang primer (base money) justru sedikit.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Didampingi tiga Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, Purbaya memaparkan rencana kerja serta anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Foto: Grandyos Zafna

    Suku Bunga Naik

    Indonesia pun melakukan kebijakan serupa pada periode krisis 1997-1998. Purbaya mengatakan, kala itu suku bunga di Indonesia telah dinaikkan untuk meredam tekanan kurs, namun peredaran uang primer malah diperbanyak hingga menyebabkan tekanan inflasi secara signifikan.

    “Tahun 1997, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu Bank Indonesia menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, bunga tinggi mana ada yang pinjam,” ujar Purbaya.

    “Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi kita mencetak uang itu tumbuhnya 100%, jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau longgar?,” sambungnya.

    Menurutnya, kebijakan itu menjadi awal mula kehancuran perekonomian Indonesia pada 1998. Bahkan Purbaya menyebut, Indonesia membiayai kehancuran ekonomi sendiri pada kala itu tanpa sadar.

    “Kalau kita melahirkan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan riil sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar,” kata dia.

    Namun demikian, Purbaya menegaskan, kekacauan yang terjadi bukan disebabkan karena kelalaian para ekonom pada kala itu, melainkan karena Indonesia belum pernah menghadapi kondisi serupa, seperti yang sempat terjadi di AS pada 1930.

    “Ini bukan karena ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau bagaimana, tapi kita memang belum pernah menghadapi keadaan seperti itu. Jadi, kita belum tahu seperti apa dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi, pada waktu 2008 ada Global Financial Meltdown, kebijakan kita ubah,” ujar Purbaya.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Purbaya Sebut Demo Sempat Ricuh Gegara Kesalahan Kebijakan Fiskal & Moneter

    Purbaya Sebut Demo Sempat Ricuh Gegara Kesalahan Kebijakan Fiskal & Moneter

    Jakarta –

    Indonesia sempat dihadapkan pada aksi demonstrasi selama berturut-turut hingga ricuh dan memakan korban jiwa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hal itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, kondisi yang terjadi saat ini adalah ekonomi masyarakat tercekik karena pemerintah lambat membelanjakan anggaran dan memilih menaruh uangnya di Bank Indonesia (BI). Meskipun suku bunga rendah, pertumbuhan uang sebagai vitamin di sistem perekonomian menjadi ketat hingga negatif.

    “Sejak 2023 pertengahan itu uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi melambat dengan signifikan, riil sektor susah, semuanya susah, keluar tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga yang utamanya mengganggu kita,” ungkapnya.

    Purbaya menyebut pada 2025 hingga April pertumbuhan uang sebenarnya sempat mencapai 7%, namun jatuh lagi dari Mei-Agustus. “Jadi periode perlambatan ekonomi 2024 yang gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya,” tambahnya.

    Purbaya pun mempertanyakan Komisi XI DPR RI yang diam saja melihat kebijakan itu diambil Kementerian Keuangan dan BI. “Kan di sini komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu. Sekarang saya datang ke sini tiba-tiba pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu, tapi nggak apa,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Purbaya mengaku dalam waktu dekat akan memperbaiki itu utamanya dalam hal percepatan belanja dan menempatkan sejumlah uang dari bank sentral ke perbankan akan sistem perekonomian berjalan.

    “Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah sendiri. Gimana? Paling bagus kan percepat belanja anggaran. Kemudian balikin ke sistem perekonomian ke bank, ke Himbara misalnya,” paparnya.

    (kil/kil)

  • Pameran Skala Internasional Bali Interfood 2025 Resmi Dibuka

    Pameran Skala Internasional Bali Interfood 2025 Resmi Dibuka

    Jakarta –

    Pameran berskala internasional, Bali Interfood 2025, resmi digelar hari ini, di Bali Nusa Dua Convention Center. Pameran ini menjadi wadah bagi pelaku usaha makanan, minuman, horeca (hotel, restoran, kafe), bakery, teknologi pengolahan, dan kemasan untuk memperkenalkan produk, menjalin kemitraan, serta mengeksplorasi inovasi terbaru.

    Diselenggarakan oleh Krista Exhibitions, Bali Interfood menghadirkan 110 peserta dari 17 negara, termasuk 40 UMKM unggulan Indonesia, dengan target lebih dari 15.000 pengunjung di tahun 2025. Pameran ini bertujuan untuk memperkuat posisi Bali sebagai pusat inovasi kuliner sekaligus meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman Indonesia di pasar global.

    Digelar untuk keenam kalinya pada 10-12 September 2025 di BNDCC, Bali Interfood juga berlangsung bersamaan dengan Bali Hotel & Tourism, Bali Coffee Expo, Bali Wine & Spirit, dan Bakery Indonesia Expo 2025 yang semakin memperluas jangkauan serta peluang kolaborasi lintas sektor.

    CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menyampaikan Pameran Bali Interfood 2025 merupakan wadah untuk berjejaring berskala internasional di setiap rangkaiannya, dengan mengundang dari berbagai stakeholder.

    “Bali Interfood sebagai pameran internasional makanan dan minuman dua tahunan hadir sebagai bagian dari rangkaian pameran Krista Exhibitions di tiga kota besar: Surabaya melalui East Food Indonesia, Bali dengan Bali Interfood, dan puncaknya pada 12-15 November 2025 di JIExpo Kemayoran Jakarta melalui SIAL Interfood. Pameran ini mempertemukan pelaku usaha global dengan jaringan hotel, restoran, serta importir utama di kawasan ini,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    “Bali Interfood menjadi pameran strategis untuk menggali inspirasi, memperluas koneksi bisnis, dan menjalin kolaborasi internasional. Kami mengundang seluruh pelaku industri makanan dan minuman untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah nyata memperkuat posisi Bali sebagai pusat inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di Pulau Dewata,” imbuhnya.

    Bali Interfood 2025 akan menyajikan rangkaian program istimewa selama tiga hari penyelenggaraan dan pengalaman inspiratif bagi para pelaku industri makanan dan minuman. Sebagai salah satu agenda utamanya adalah Business Matching yang mempertemukan pelaku usaha lokal maupun internasional dengan calon mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama bisnis yang lebih luas.

    Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai demo memasak dan workshop interaktif bersama chef ternama seperti Chef Achen, Chef Ugay, Chef Muto, dan Chef Merry. Dengan menghidangkan kreasi kuliner khas Asia, mulai dari sushi, ramen, dan dimsum hingga aneka kue tradisional dan dessert modern. Sejumlah sesi edukatif dan seminar seperti ‘Catcher Gourmet – Flavor Forum’, ‘Sustain the Sources: Exploring Certification Initiatives and Sustainable Sourcing for the Hospitality Sector’ dari CSP, serta demo produk ‘Elevating Guest Experience: Healthy Breakfast with Hurom’ juga turut dihadirkan untuk menginspirasi inovasi menu sehat dan berkelanjutan.

    Berbagai brand showcase dan demo produk dari Catcher Gourmet, KEWPIE, hingga GEA GETRA & Pondan juga akan menampilkan inovasi bahan baku, peralatan dapur, dan teknik kuliner terbaru. Dengan beragam agenda yang inspiratif yang akan dilaksanakan, Bali Interfood 2025 siap menjadi pusat kolaborasi, peluang bisnis, sekaligus wadah edukasi bagi industri makanan dan minuman di tingkat nasional maupun internasional.

    Pengunjung dapat melakukan secara langsung di lokasi pameran dengan biaya masuk Rp100.000 yang berlaku untuk tiga hari penuh pameran. Jangan lewatkan kesempatan untuk hadir di Bali Interfood 2025!

    Untuk diketahui, menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal IV tahun 2024 menempatkan peringkat kesepuluh dari 38 provinsi di Indonesia, dengan pencapaian yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Pencapaian ini sekaligus mencerminkan pesatnya perkembangan ekosistem ekonomi di Bali, dengan sektor makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan tersebut.

    (prf/ega)

  • Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Transaksi Business Matching UMKM hingga Agustus 2025 Capai US$ 90,90 Juta

    Jakarta –

    Kegiatan business matching pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan buyer luar negeri selama periode Januari-Agustus 2025 berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$ 90,90 juta (setara Rp 1,49 triliun).

    Total nilai transaksi tersebut berasal dari purchase order (PO) sebesar US$ 55,95 juta dan potensi transaksi sebesar US$ 34,95 juta. Capaian tersebut adalah bagian dari Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang diinisiasi Kementerian Perdagangan RI (Kemendag).

    Kemendag, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), konsisten mendorong pelaku UMKM menembus pasar global dengan menjadi eksportir.

    “Hasil transaksi UMKM senilai US$ 90,90 juta hingga Agustus ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa produk UMKM kita mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketika UMKM diberi akses, pendampingan, dan peluang bertemu buyer global, mereka mampu bersaing sejajar dengan pemain besar,” ujar Mendag RI Budi Santoso (Busan), dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

    Sementara itu, transaksi khusus pada Agustus 2025 adalah US$ 861 ribu dalam bentuk PO (purchase order). Menurut Busan, capaian bulanan dan kumulatif ini menunjukkan optimisme yang besar sekaligus bukti bahwa produk UMKM Indonesia semakin diminati di pasar global.

    Busan memaparkan selama delapan bulan (Januari-Agustus 2025), Kemendag telah menyelenggarakan 462 kegiatan business matching yang terdiri atas 312 sesi presentasi UMKM dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri (pitching) dan 150 sesi pertemuan langsung dengan calon buyer internasional. Selama periode tersebut, telah ikut serta 110 UMKM Indonesia dari berbagai sektor unggulan, mulai dari fashion, kerajinan, dekorasi rumah, furnitur, kopi, bambu, rempah-rempah, hingga makanan dan minuman olahan.

    Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menyatakan capaian business matching Januari-Agustus 2025 merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Sebanyak 15 lembaga pembina UMKM turut mendukung terlaksananya program ini.

    Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia; Bank Negara Indonesia; Bank Rakyat Indonesia; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; PT Asuransi ASEI Indonesia; Pertamina; Bank Jatim; jaringan Export Center di Surabaya, Batam, dan Balikpapan; serta Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Capaian ini membuktikan sinergi pemerintah dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, lembaga pembina UMKM, dan pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing UMKM di kancah internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar dan memperkuat pendampingan agar semakin banyak UMKM siap menembus pasar ekspor,” ujar Puntodewi.

    Puntodewi menjelaskan Kemendag akan memperkuat dukungan berbasis kebutuhan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari sertifikasi, logistik, hingga akses pembiayaan.

    “Pendampingan yang berkesinambungan akan terus menjadi prioritas kami. Kami berharap, transaksi yang semula bernilai ribuan dolar terus berkembang hingga puluhan juta dolar dalam beberapa tahun ke depan,” ucap Puntodewi.

    Kemendag juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha lewat business matching yang menyediakan ruang khusus bagi eksportir wanita, seperti business matching dengan perwakilan perdagangan RI di Swiss, Hungaria, Inggris, dan Malaysia yang melibatkan 14 pelaku usaha dengan produk makanan dan minuman, batik, dan produk tekstil.

    “Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan Kemendag terhadap peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional. Kegiatan ini rutin dijadwalkan setiap akhir bulan,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Wamen BUMN: Transformasi digital wujudkan pembayaran nasional mandiri

    Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmojo menyampaikan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia telah menunjukkan capaian penting, yakni keberhasilan membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), QRIS, dan BI-Fast.

    Menurut Wamen BUMN yang akrab disapa Tiko ini, langkah tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan global seperti Visa dan Mastercard, sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional.

    “Kita tahu waktu itu diputuskan bahwa kita harus lepas secara bertahap ketergantungan kita kepada Visa dan Mastercard dengan membangun GPN, QRIS, dan BI-Fast,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025, di Gedung Peruri, Jakarta, Rabu.

    Tiko menjelaskan Kementerian BUMN bersama-sama dengan Bank Indonesia serta seluruh perbankan Indonesia membangun ekosistem pembayaran dari awal mulai dari infrastruktur, hardware, software, API integration, serta dari sisi keamanan.

    Dengan adanya sistem pembayaran nasional, Indonesia kini menjadi lebih mandiri dan tidak lagi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri.

    “Sekarang kita bisa lihat bahwa sistem pembayaran Indonesia cukup mandiri, tidak tergantung kepada sistem pembayaran luar negeri, dan keamanannya juga tidak jelek,” katanya lagi.

    Tiko menekankan pembangunan infrastruktur digital harus dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dan mementingkan aspek keamanan, mulai dari enkripsi, sistem autentifikasi multifaktor, hingga tata kelola pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai Tiko dapat meminimalisir terjadinya peretasan ataupun phising.

    Ia juga menyoroti isu perlindungan data pribadi. Menurutnya, insiden kebocoran data harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Kita bersama-sama pemerintah dan seluruh pelaku swasta, lembaga pemerintah, memastikan bahwa kepercayaan publik kepada perlindungan data harus berjalan dengan efektif, termasuk dengan digital consent dan sebagainya,” ujar Tiko pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Panggil Pegawai DPR, BI hingga OJK Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana CSR

    KPK Panggil Pegawai DPR, BI hingga OJK Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana CSR

    Jakarta –

    KPK memanggil 16 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para saksi itu terdiri dari pegawai di DPR, BI hingga OJK.

    Salah satunya yang dipanggil KPK ialah Hery Indratno (HI). KPK memanggil Hery dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Selain itu, KPK juga memanggil dua mantan tenaga ahli Heri Gunawan yaitu Helen Manik (HM) dan Martono (MT). Heri Gunawan sendiri merupakan tersangka dalam kasus ini.

    Berikut nama 13 saksi lain yang dipanggil hari ini:

    1. Eka Kartika selaku Bendahara Yayasan Harapan Putra Mandir
    2. Ageng Wardoyo selaku Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR RI
    3. Andri Sopiandi selaku Ketua Yayasan Giri Raharja dan Yayasan Giri Raharja dan Yayasan Guna Semesta Persada.
    4. Anita Handayani Putri selaku eks Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI
    5. Dhira Krisna Jayanegara selaku Analis Junior Hubungan Kelembagaan OJK

    6. Enrico Hariantoro selaku eks Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK
    7. Ferddy Rahmadi selaku Kepala Sekretariat Badan Supervisi OJK
    8. Ferial Ahmad Alhoreibi selaku Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK
    9. Sarlian Putri Khairunnisa selaku eks Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI
    10. Hanafi selaku Pensiunan Bank Indonesia
    11. Nita Ariesta Moelgeni selaku Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial
    12. Indarto Budiwitono selaku Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta pada OJK dan mantan Kepala Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan
    13. Hestu Wibowo selaku Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI 2024

    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Anggota DPR Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka. Kedua nama itu merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus terjadi, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

    KPK mengatakan Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. Dia menyebut BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.

    Setelah uang dicairkan, Satori dan Heri diduga tidak menggunakan uang sesuai dengan ketentuan. KPK menduga Satori menerima duit Rp 12,52 miliar dan Heri diduga menerima Rp 15,86 miliar dari perkara ini.

    Keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Satori diduga membangun showroom menggunakan duit CSR BI dan OJK.

    Sementara itu, Heri diduga membeli rumah dan mobil menggunakan uang tersebut. Keduanya belum ditahan hingga saat ini.

    Halaman 2 dari 3

    (ial/haf)

  • Keyakinan konsumen terhadap ekonomi RI tetap terjaga pada Agustus

    Keyakinan konsumen terhadap ekonomi RI tetap terjaga pada Agustus

    ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis

    Jakarta (ANTARA) – Survei Konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 117,2.

    IKK pada Agustus 2025 tersebut sedikit lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 118,1.

    “Terjaganya keyakinan konsumen pada Agustus 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis,” kata Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    IKE Agustus 2025 tercatat sebesar 105,1, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,6.

    Dalam hasil survei, BI mencatat terjaganya IKE bersumber dari komponen Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat di level optimis masing-masing sebesar 116,9 dan 105,1.

    Sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di level pesimis sebesar 93,2.

    Selanjutnya, IEK pada periode yang sama tercatat sebesar 129,2, relatif stabil dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6.

    IEK Agustus 2025 didukung oleh Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) tercatat masing-masing sebesar 136,7 dan 128,2, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 136,4 dan 127,5.

    Sementara itu, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) tetap di level optimis sebesar 122,8, meski lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 125,0

    Survei BI yang sama juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 74,8 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 75,4 persen.

    Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) pada Agustus 2025 sebesar 11,4 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar sebesar 10,9 persen.

    Adapun proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) pada Agustus 2025 relatif stabil sebesar 13,7 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah optimistis FESyar 2025 akselerasi ekonomi syariah nasional

    Khofifah optimistis FESyar 2025 akselerasi ekonomi syariah nasional

    FESyar ini gelaran event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia.

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa optimistis Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025 di Surabaya 12-15 September akan mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi syariah, tidak hanya di Jatim tetapi juga Indonesia.

    “Kami menyambut optimis FESyar ini dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur maupun Regional Jawa,” kata Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ibrahim, seperti keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

    FESyar 2025 mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Regional” yang menjadi momentum penting mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jatim sekaligus Regional Jawa.

    “FESyar ini gelaran event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Tingginya animo masyarakat pada keuangan syariah mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menekankan FESyar bukan hanya ajang pameran, melainkan juga ruang kolaborasi.

    Dengan dukungan BI, agenda ini menjadi sarana memperkuat sinergi antar-stakeholder dalam memperluas program pengembangan ekonomi syariah.

    “Berkat dukungan BI, FESyar bisa mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah. Ini juga bisa menjaring agen-agen potensial pengembangan ekonomi syariah ke depannya, serta memajukan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia,” ujarnya.

    Menurut Khofifah, Jatim memiliki modal kuat berupa infrastruktur halal dan keberadaan Kawasan Industri Halal yang berperan besar mempercepat tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah.

    “Insya Allah ini akan semakin memantapkan peran Jatim sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di nasional,” katanya pula.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom ingatkan kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing

    Ekonom ingatkan kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing

    Ini (risiko) adalah sesuatu yang saya rasa pemerintah harus antisipasi. Apakah burden sharing ini harus diakhiri? Tidak. Kita jalankan, tapi dengan hati-hati. Gradual.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan skema burden sharing oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), guna mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini (risiko) adalah sesuatu yang saya rasa pemerintah harus antisipasi. Apakah burden sharing ini harus diakhiri? Tidak. Kita jalankan, tapi dengan hati-hati. Gradual,” kata Wijayanto dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.

    Adapun kesepakatan antara Kemenkeu dan BI tersebut bertujuan menekan beban fiskal pemerintah, agar pendanaan program perumahan rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat terealisasi.

    Skema tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter ekspansif, dengan BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Dana dari pembelian itu kemudian dialokasikan Kemenkeu untuk mendanai program ekonomi kerakyatan.

    Beban bunga SBN ditanggung bersama oleh BI dan Kemenkeu melalui mekanisme burden sharing, masing-masing separuh.

    Lebih lanjut, Wijayanto mengatakan pemerintah juga harus melihat apakah skema burden sharing ini merupakan langkah strategis yang sudah dipikirkan sejak lama atau karena “terpojok” untuk mencari solusi tercepat.

    Untuk itu, melakukannya secara bertahap pada program strategis perlu dilakukan perlahan dan tidak terburu-buru.

    “Program 3 Juta Rumah juga dilakukan gradual, mulai dari kecil dulu nanti ramp up naik. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga begitu,” ujar dia lagi.

    Sependapat, Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini juga menekankan independensi dan mencermati risiko dalam penerapan skema burden sharing.

    “Selain memegang independensi, juga harus mencermati beberapa risiko terkait stimulus dari kebijakan moneter ini,” kata Eisha.

    Eisha menilai, kebijakan moneter modern ini memang dapat membantu dalam percepatan target pertumbuhan ekonomi, tapi juga ada sejumlah risiko seperti potensi inflasi hingga antisipasi jika ada program yang tidak berhasil implementasinya.

    “Risiko yang perlu dicermati, apakah stimulus dari kebijakan moneter ini bisa mendorong produktivitas pada Kopdes Merah Putih dan perumahan rakyat. Kalau programnya berjalan dan targetnya tepat sasaran, idealnya sesuai dengan yang tadi diharapkan bahwa kebijakan moneter bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Eisha pula.

    “Namun, jika pada pelaksanaannya, misalnya risiko kegagalan seperti proyek mangkrak di perumahan rakyat, itu (dampak buruk) tidak dapat dihindari. Jika pengelolaannya tidak baik, maka ini bisa menimbulkan efek yang berlawanan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.