Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Lagi, KPK Bakal Panggil Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia atau CSR BI.

    “Ya [ada pemeriksaan Filianingsih] terkait dengan korelasinya bagaimana peristiwa sehingga adanya PSBI,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Dia menjelaskan dari pemeriksaan tersebut penyidik berupaya mengetahui bagaimana proses kong kalikong penyaluran dana PBSI ke yayasan milik Satori [S] dan Heri Gunawan [HG] yang merupakan tersangka atas kasus tersebut. Pemeriksaan akan dilakukan Kamis (11/9/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Nah itu. Kita menyusurinya dari itu. Kita menyusuri pertanyaan besarnya adalah mengapa sampai PSBI itu diberikan kepada anggota-anggota Komisi 11 ini.
    Dalam hal ini Pak S dengan Pak HG. Dan yang lainnya. Kenapa diberikan seperti itu? Apa alasannya? Itu yang akan kita gali dari yang bersangkutan,” jelasnya

    Diketahui, Satori dan Heri Gunawan merupakan anggota Komisi XI periode 2019-2024. Yayasan yang dimiliki keduanya menang tender sehingga mendapatkan suntikan dana program sosial dari. 

    Selain itu, mereka juga mendapatkan dana CSR dari OJK karena pada mulanya BI dan OJK memiliki program bantuan sosial yang kemudian dibahas bersama Komisi XI. KPK mendeteksi adanya dugaan penyelewengan dana PBSI dan OJK.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menyampaikan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 disebabkan oleh tekanan ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Yang kemarin demo itu karena tekanan ekonomi berkepanjangan,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, demonstrasi itu bisa dicegah bila kebijakan fiskal dan moneter bekerja dengan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi.

    Sementara, dia melihat penyaluran belanja pemerintah berjalan dengan lambat dan tidak ada intervensi dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI).

    Purbaya berpendapat hal itu membuat perputaran uang di sistem perekonomian berada dalam situasi ketat. Padahal, pertumbuhan uang yang negatif memicu kekeringan ekonomi meski suku bunga dijaga pada level rendah.

    “Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,” ujar Purbaya.

    Pertumbuhan uang sempat membaik saat memasuki 2025, dengan level tujuh persen pada April. Namun, lanjut Purbaya, pertumbuhannya kembali jatuh ke 0 persen pada Agustus.

    “Jadi, periode perlambatan ekonomi gara-gara uang ketat, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, sudah direm lagi ekonominya,” jelasnya.

    Maka dari itu, dia menyatakan fokusnya ke depan adalah memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dia akan memanfaatkan wewenang Menteri Keuangan untuk memindahkan dana pemerintah di BI guna mendongkrak kedua mesin tersebut. Purbaya berencana menarik dana senilai Rp200 triliun dari saldo Rp425 triliun d BI.

    Pada sisi moneter, dana pemerintah akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    Strategi itu dilakukan untuk menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara pada sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya pantau serapan MBG, minta BGN gelar jumpa pers tiap bulan

    Purbaya pantau serapan MBG, minta BGN gelar jumpa pers tiap bulan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggelar jumpa pers tiap bulan untuk melaporkan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu dilakukan untuk memastikan belanja pemerintah tersalurkan dengan optimal.

    “MBG dikomplain karena penyerapannya rendah. Saya tanya bagaimana monitoringnya? Katanya bagus, tapi ternyata jelek. Saya bilang, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam jumpa pers itu, dia meminta Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan proses penyerapan program MBG kepada publik. Purbaya pun menyatakan akan mendampingi Kepala BGN saat menyampaikan rilis pers.

    Selain MBG, Purbaya juga akan menyisir program-program lain yang penyerapannya bergerak lambat. Pasalnya dia meyakini salah satu yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran belanja pemerintah yang lambat.

    Maka dari itu, Purbaya menyatakan fokus dia ke depan adalah menghidupkan mesin fiskal dan moneter. Bila dari sisi fiskal dia akan mengakselerasi belanja pemerintah, dari sisi moneter dia akan menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) untuk menyuntik likuiditas perbankan.

    Harapannya, lanjutnya, bank dapat menyalurkan dananya untuk mendukung agen-agen ekonomi bertumbuh.

    Sebagai informasi, realisasi belanja program MBG per 11 Agustus 2025 mencapai Rp8,2 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa Deputi Gubernur BI Fillianingsih Terkait Korupsi Dana CSR Besok

    KPK Periksa Deputi Gubernur BI Fillianingsih Terkait Korupsi Dana CSR Besok

    Jakarta –

    KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPK menjadwalkan pemeriksaan Deputi Gubernur BI Fillianingsih Hendarta besok.

    “Besok ada pemeriksaan (Fillianingsih) jawabannya, ya,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Rabu (10/9/2025).

    Asep menyebut pemeriksaan itu terkait dengan korelasinya atas program CSR BI tersebut. Pemeriksaan bertujuan untuk mendalami proses bagaimana CSR BI ini bisa diberikan.

    “Terkait dengan korelasinya bagaimana peristiwa adanya PSBI kalau programnya namanya PSBI. Jadi CSR BI itu hanya istilah yang kita gunakan. Nama programnya PSBI. Jadi bagaimana korelasi sampai PSBI itu bisa diberikan,” katanya.

    Dalam kasus ini KPK juga mendalami mengapa CSR BI bisa diberikan kepada anggota DPR Satori dan Heri Gunawan. Hal itu juga yang akan didalami dalam pemeriksaan Fillianingsih.

    “Kita menyusurinya dari itu. Kita menyusuri pertanyaan besarnya adalah mengapa sampai PSBI itu diberikan kepada anggota-anggota Komisi 11 ini. Dalam hal ini Pak S dengan Pak HG,” ucapnya.

    KPK telah menetapkan Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua nama itu merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus terjadi, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

    KPK mengatakan Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. Dia menyebut BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.

    Setelah uang dicairkan, Satori dan Heri diduga tidak menggunakan uang sesuai dengan ketentuan. KPK menduga Satori menerima duit Rp 12,52 miliar dan Heri diduga menerima Rp 15,86 miliar dari perkara ini.

    Keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Satori diduga membangun showroom menggunakan duit CSR BI dan OJK.

    Sementara itu, Heri diduga membeli rumah dan mobil menggunakan uang tersebut. Keduanya belum ditahan hingga saat ini.

    (ial/eva)

  • Menkeu Purbaya nilai demo rakyat dipicu tekanan ekonomi berkepanjangan

    Purbaya bakal tarik dana pemerintah Rp200 triliun di BI suntik ekonomi

    Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya dalam wawancara cegat usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Hingga sejauh ini, Purbaya menilai faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi kering.

    “Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” katanya pula.

    Dalam konteks itu, Kemenkeu bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

    Dari sisi moneter, kata dia, dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” katanya lagi.

    Saat rapat, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa agen ekonomi memiliki ‘otak’ masing-masing, dengan pemerintah tidak bisa mengontrol seluruhnya. Maka dari itu, alih-alih berusaha memegang kendali, Purbaya lebih memilih menciptakan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh para agen ekonomi untuk berjalan dan tumbuh.

    Sementara dari sisi fiskal, Purbaya menyatakan bakal mengakselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Dia bakal meninjau proses penyaluran belanja program pada kementerian/lembaga (K/L) dan mengaku bakal turun tangan bila ada program yang realisasinya terhambat.

    Dengan begitu, dia yakin mesin moneter dan fiskal dapat berjalan dengan optimal secara bersamaan.

    Bila strategi itu berhasil, Purbaya bakal melanjutkannya sampai terlihat dampak yang signifikan pada sistem keuangan. Dia pun akan berkoordinasi dengan BI untuk mewujudkan strategi tersebut.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terjadi karena tekanan ekonomi yang berakar dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering sehingga menekan kinerja sektor riil.

    Dia mencatat sejak medio 2023, pertumbuhan uang primer alias base money terus menurun mencapai 0% pada medio 2024. Akhirnya perekonomian melambat.

    Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020.

    Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer justru tumbuh 100%.

    Akibatnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Saat itu, sambung Purbaya, pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

    Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

    Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam menghadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3%, apalagi pada Maret 2020.

    Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya sehingga diyakini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan sehingga pertumbuhan uang naik lagi ke 11% dan terus dijaga hingga bisa di atas 20%.

    Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk menjaga agar bauran kebijakan fiskal dan moneter bisa tetap mendukung likuiditas.

    Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

    Setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujar Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    “Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun saja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil’,” jelasnya.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

    Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti yang ditunjukkan era SBY dengan fiskal pemerintah seperti yang ditunjukkan era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” ujar Purbaya.

  • Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto bisa lebih buruk dari era dua presiden sebelumnya, apabila tidak mendorong perputaran uang lebih besar di sektor swasta (privat).

    Purbaya menjelaskan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mesin ekonomi pincang karena perekonomian lebih banyak dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, sektor swasta yang disebut berkontribusi hingga 90% berhenti atau diperlambat.

    Dia menyebut perputaran uang harus didorong melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

    “Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menceritakan bahwa pernah bekerja di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, dia menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6% sejalan dengan pertumbuhan peredaran uang tunai atau dikenal basis moneter.

    Pertumbuhan basis moneter atau M0 pada zaman SBY, terang Purbaya, rata-rata tumbuh 17%. Hal itu mendorong likuiditas di perbankan cukup sehingga kredit juga melesat.

    “Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” tuturnya.

    Sektor swasta yang hidup, jelasnya, turut berkontribusi terhadap rasio pajak. Hal itu karena kontribusi penerimaan pajak dari dunia usaha sehingga dia menyebut rasio pajak era SBY 0,5% lebih tinggi dari zaman Jokowi.

    Berbeda dengan SBY, lanjut Purbaya, pertumbuhan M0 era Jokowi hanya 7%. Bahkan, pertumbuhannya pernah 0% pada saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19. Dia mengaku pernah menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang karena hanya pemerintah yang jalan, sedangkan swasta berhenti maupun melambat.

    “Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% berhenti, atau diperlambat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi.

    “Di government side, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,

    Jakarta (ANTARA) – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

    “Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global,” ucapnya.

    Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi mengubah arah sentimen global.

    Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,” kata Taufan.

    Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

    Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.

    Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia selama beberapa tahun terakhir.

    Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

    Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

    Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan

    “Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujar Yusuf.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    BTN telah menurunkan bunga KPR non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menurunkan bunga kreditnya, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN telah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen.

    “Kalau KPR non-subsidi, ya lima tahun pertama, tiga tahun pertama, memang bunganya kan rendah. Bahkan kita ada program hari ini 2,65 persen setelah pake bunga baru, fixed rate tiga tahun,” ujar Nixon dalam Public Expose Live di Jakarta, Rabu.

    Sementara untuk KPR subsidi, Ia mengatakan bunga kreditnya tidak dapat diturunkan, karena mengikuti ketetapan pemerintah sebesar 5 persen.

    “Kalau KPR subsidi kan tidak bisa dipangkas, sudah 5 persen ketentuannya. Dan BTN paling besar di sana (kreditnya),” ujar Nixon.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengatakan perseroan telah menurunkan bunga dana (cost of fund) sebanyak dua kali sepanjang tahun ini, yang mana bunga kredit komersial dan korporasi saat ini telah berada di level single digit.

    “Yang pasti sudah mulai turun, terus kita dorong turun sampai akhir tahun. Kami sudah memutuskan dua kali ALCO (Assets and Liabilities Committee), memutuskan penurunan bunga dana rate,” ujar Nixon.

    Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony mengatakan perseroan telah melakukan penyesuaian bunga kredit, seiring dengan BI-Rate yang telah diturunkan oleh BI hingga berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    “Bunga-bunga promote sudah kita adjust. Sekarang 2,65 persen dari sebelumnya masih di atas 3 persen,” ujar Nofry.

    Selain BI-Rate, Ia menjelaskan hal yang diperhatikan oleh perseroan dalam menurunkan bunga kredit, di antaranya strategi perseroan untuk mendorong pertumbuhan kredit, strategi menghadapi persaingan, serta struktur biaya dana perseroan.

    “Karena suku bunga acuan turun, tentu harapan kita bunga DPK (Dana Pihak Ketiga) juga turun, sehingga kita bisa menurunkan suku bunga kredit,” ujar Nofry.

    Pada semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp376,11 triliun, dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan, yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun pada semester I-2025, dan sektor non-perumahan yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan tumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Pada semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar persen 2,3 (yoy) berkat upaya mengatur ulang struktur pendanaan.

    Seiring dengan itu, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    Atas capaian tersebut, BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, atau tumbuh double digit 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    AI Bawa Petaka atau Berkah di RI, Ini Penjelasan Pakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Artificial Intelligence (AI), teknologi kuantum, keamanan siber, dan data privasi dipandang sebagai empat elemen utama yang tak bisa dipisahkan dalam membangun ketahanan digital Indonesia.

    Keempatnya harus terintegrasi agar bangsa ini punya kedaulatan dan ketahanan digital yang baik.

    “Tadi dari AI, quantum, security, kemudian juga data privasi, ini empat elemen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus terintegrasi, karena apa? Karena tadi kalau kita mau punya pendaulatan atau ketahanan digital yang baik, semua ini harus terintegrasi,” ujar CEO PT Xynexis International Eva Noor dalam acara Digital Resilience Summit 2025 yang berlangsung di Kantor Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Ia menjelaskan, inisiatif membangun ketahanan digital nasional menjadi alasan lahirnya forum Digital Resilience Summit 2025.

    Forum ini digelar selama dua hari, menghadirkan regulator, akademisi, komunitas, dan pakar industri untuk mengukur kesiapan Indonesia menghadapi tantangan teknologi terbaru.

    “Kenapa Peruri? Karena DNA bisnis kita mirip. Kalau di Xynexis pengalaman kami di keamanan siber sudah lama, sementara Peruri juga dari printing sampai digital. Karena itu, kita membentuk forum ini untuk menjadikan ketahanan digital Indonesia sebagai tujuan agar bisa berkompetisi secara global,” jelasnya.

    Hari pertama forum berfokus pada diskusi strategis, sementara hari kedua diisi masterclass series yang bersifat teknis dan praktikal.

    Peserta tidak hanya mendapat wawasan strategi, tetapi juga pemahaman teknologi AI, quantum, hingga demo teknis.

    Menurut Eva, AI memang mampu mempercepat bisnis, namun juga membawa risiko seperti misinformasi hingga serangan mesin otomatis.

    Sementara itu, quantum computing berpotensi mematahkan sistem enkripsi, sedangkan isu privasi data berkaitan dengan kepercayaan publik.

    “Jika teknologi-teknologi ini tidak kita pelajari dari sekarang, kita lihat celah-celahnya apa saja, supaya kita juga bisa bagaimana memitigasinya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menegaskan forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan strategi keamanan digital.

    “Yang melandaskan kami mengambil tema digital resilience summit pada tahun ini yang dilaksanakan dalam rangkaian ulang tahun Peruri ke 54 pada bulan September ini dimana resilience memang menjadi tema besar kita pada tahun ini dan kami rasa ini juga sangat relevan untuk kita semua pada saat ini,” ujar Dwina.

    Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dan quantum memang membawa peluang besar, namun sekaligus tantangan serius bagi keamanan informasi dan privasi data.

    Karena itu, Peruri bersama Xynexis menginisiasi forum ini untuk mempertemukan regulator, industri, akademisi, hingga komunitas.

    “Dengan transformasi kami ke era digital hal terkait kepada bagaimana kita mengembangkan teknologi feature security tinggi itu tetap menjadi suatu hal yang menjadi core competence dan fokus daripada Peruri,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun ekosistem digital nasional. Ia mencontohkan keberhasilan Bank Indonesia mengorkestrasi sistem pembayaran yang melibatkan banyak aktor.

    “Saya rasa sistem pemerintahan digitalnya juga harus diorkestrasi dengan sangat lengkap seluruh aktornya,” ujar Tiko.

    “Kemudian bagaimana membangun regulasi yang membangun satu etikat dan tata kelola digital yang baik, termasuk bagaimana meregulasi dan memberikan ethical boundaries untuk penggunaan AI dan sebagainya,” imbuhnya

    Ia berharap Digital Resilience Summit 2025 tidak hanya sebatas forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah.

    “Kita ingin ada hasil yang konkret dari diskusi kali ini sehingga memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang future proof,” kata dia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]