Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Bantu Hilangkan Jejak Pencurian Rp 10 Miliar, Teman Sopir Bank Jateng Ikut Jadi Tersangka Regional 11 September 2025

    Bantu Hilangkan Jejak Pencurian Rp 10 Miliar, Teman Sopir Bank Jateng Ikut Jadi Tersangka Regional 11 September 2025

    Bantu Hilangkan Jejak Pencurian Rp 10 Miliar, Teman Sopir Bank Jateng Ikut Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Polisi resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus raibnya uang senilai Rp 10 miliar milik Bank Jawa Tengah (Jateng).
    Mereka adalah Anggun Tyas, sang sopir pengantar uang yang menjadi pelaku utama, serta DS, teman lamanya yang diduga membantu Anggun menghilangkan jejak.
    Wakapolresta Surakarta, AKBP Sigit menjelaskan bahwa semula ada beberapa orang yang ikut diamankan.
    Namun setelah penyelidikan, hanya A dan DS yang dinyatakan sebagai tersangka.
    “Anggun dan DS ini teman lama. Mereka sudah saling kenal sejak tinggal di Jogja,” ujar Sigit di Mapolda Jateng, beberapa waktu lalu.
    Anggun diketahui sebagai sopir yang bertugas mengangkut uang dari Bank Indonesia Cabang Solo dan Bank Jateng Cabang Solo.
    Sementara DS, yang kini tinggal di Bantul, Yogyakarta, disebut berperan membantu Anggun menghilangkan jejak usai membawa kabur uang tersebut.
    Berkat bantuan DS, Anggun sempat lolos dari kejaran polisi selama sepekan sebelum akhirnya digerebek di rumah yang baru dibelinya di Gunungkidul.
    Sigit menambahkan, keduanya sudah saling mengenal sejak lama saat tinggal di Yogyakarta. Kini, DS diketahui berdomisili di Bantul.
    “Pelaku utama juga lahir di Jogja,” ujarnya.

    Peristiwa itu terjadi pada Senin (1/9/2025). Saat itu, Anggun menjalankan tugas rutin mengantar pegawai bank untuk mengambil uang tunai Rp 6 miliar di BI Solo, lalu Rp 4 miliar di Bank Jateng Solo Gladak.
    Seluruh uang dimasukkan ke dalam mobil operasional bank. Namun, ketika petugas lain lengah karena masuk ke toilet, Anggun melihat celah dan nekat membawa kabur mobil berisi total Rp 10 miliar tersebut.
    Menurut polisi, Anggun melakukan aksi ini karena terhimpit masalah ekonomi.
    “Motifnya ekonomi, pusing, dan ada kesempatan,” ungkap Sigit.
    Setelah membawa kabur uang tersebut, Anggun berusaha bersembunyi dengan membeli rumah di perkampungan terpencil di Padukuhan Pejaten, Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Sebelum membeli rumah tersebut, Anggun sempat ditawari hunian di pinggir jalan. Namun ia menolak dan lebih memilih rumah di dalam perkampungan seharga Rp 140 juta.
    Di sana, Anggun yang mengaku bernama Dwi ke warga juga sempat berencana membuka bisnis rental mobil. Dia mengatakan, memiliki 300 mobil.
    Setelah beberapa hari menjadi buron, Anggun Tyas ditangkap di sebuah rumah yang baru dibelinya di Pejaten, Giriwungu, Panggang, Gunungkidul, DIY.
    Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan menyatakan bahwa sisa uang yang belum digunakan masih sekitar Rp 9,6 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026 Nasional 11 September 2025

    Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026 Nasional 11 September 2025

    Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak lagi memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
    Sementara untuk penambahan transfer ke daerah, masih harus didiskusikan dengan DPR RI.
    Saat itu, proses pembahasan anggaran tahun depan masih terus berlangsung.
    “Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Purbaya menuturkan, pihaknya bakal cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewat pengalokasian transfer ke daerah.
    Begitu pun mendorong belanja pemerintah lebih banyak.
    “Bisa dua-duanya. Bisa itu dan yang penting adalah penyerapan anggarnya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik, sehingga tidak mengganggu kondisi limitasi sistem keuangan kita,” beber dia.
    Di sisi lain, ia mengungkapkan bakal mengalihkan dana sekitar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun milik pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) kepada perbankan.
    Adapun dana Rp 425 triliun itu merupakan hasil pungutan pajak dan sumber lainnya.
    Presiden Prabowo, kata dia, sudah menyetujui mekanisme itu agar bank mampu menyalurkan kredit sehingga ekonomi berjalan.
    “Sudah, sudah setuju. Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil,” ucap Purbaya.
    “Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” imbuh dia.
    Purbaya tidak memungkiri, pengalihan dana ke perbankan membuat bank terpaksa harus menyalurkan kredit.
    Ia pun tidak takut terhadap inflasi tinggi jika mekanisme ini dijalankan.
    “Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut
    demand for inflation
    ,” jelas Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    Purbaya juga menyiapkan langkah menarik dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun yang kini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian yang dinilainya melambat.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” tegasnya.

    Menurutnya, perlambatan ekonomi disebabkan lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi “kering”. Ia menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mempercepat belanja pemerintah.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelas Purbaya.

     

  • Ada Lowongan Kerja dan Kesempatan Magang di Kredivo, Cek Posisi dan Persyaratannya Sekarang! – Page 3

    Ada Lowongan Kerja dan Kesempatan Magang di Kredivo, Cek Posisi dan Persyaratannya Sekarang! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kredivo Group , perusahaan fintech terkemuka di Asia Tenggara, membuka peluang karir bagi talenta terbaik untuk bergabung melalui jalur kerja dan magang .

    Bagi individu yang memiliki semangat inovasi dan ingin berkontribusi dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang mudah diakses masyarakat, kesempatan ini menjadi langkah tepat untuk mengembangkan karir.

    Dikenal sebelumnya dengan nama FinAccel, Kredivo Group fokus pada penyediaan layanan keuangan digital yang cepat, transparan, dan terjangkau. Ekosistem produk yang dikembangkan meliputi:

    Kredivo – layanan kredit digital Buy Now, Pay Later (BNPL) serta pinjaman konsumen yang telah digunakan secara luas di Indonesia dan Vietnam.

    KrediFazz – platform pinjaman tunai instan dengan proses cepat dan bunga kompetitif.

    Krom Bank Indonesia (Krom) – bank digital modern yang menawarkan layanan perbankan sesuai kebutuhan generasi masa kini.

    Melalui produk-produk tersebut, Kredivo Group berperan dalam memperluas akses finansial dan mendorong inklusi keuangan di Asia Tenggara.

    Dengan dukungan pendanaan global serta inovasi berkelanjutan, perusahaan ini terus berkembang menjadi salah satu pemain utama di kawasan industri fintech.

    Saat ini, Kredivo membuka kesempatan berkarier melalui lowongan kerja  hingga magang. Bagi kamu yang tertarik bisa melihat detailnya di sini.

  • Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran.

    Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi rata-rata tumbuh mendekati 6% berkat rata-rata pertumbuhan uang primer atau base money di atas 17% dan lonjakan kredit hingga 22%. 

    Sebaliknya, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% seiring pertumbuhan base money yang melambat ke sekitar 7%, bahkan sempat stagnan 0% pada dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Menurutnya, lonjakan uang beredar dan kredit pada era pemerintahan SBY membuat sektor swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, era pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan uang beredar menurun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pembangunan dari belanja pemerintah.

    Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan apabila dua model era SBY dan Jokowi digabungkan. Artinya, sektor swasta dan fiskal pemerintah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Itu langkah simpel saja yang mungkin enggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya, mungkin [pertumbuhan ekonomi] 6,5% sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector [sektor swasta] bekerja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

    Dia mengungkapkan langkah awal yang sudah ditempuh adalah menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun kas pemerintah di BI, sebagian dialirkan agar bisa memperlonggar likuiditas dan memberi ruang tumbuh bagi sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.

  • Ekonomi syariah dorong sektor pariwisata Sulut ramah muslim

    Ekonomi syariah dorong sektor pariwisata Sulut ramah muslim

    Manado (ANTARA) – Ekonomi syariah bisa mendorong sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi ramah bagi kalangan Muslim.

    “Banyak sekali wisatawan domestik yang Muslim tertarik berwisata di Sulut,” kata Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto, di Manado, Rabu (10/9).

    Joko mengatakan, sehingga perlu dipersiapkan objek wisata yang ramah Muslim.

    Dia menjelaskan dengan tumbuhnya ekonomi syariah, berperan mendorong pariwisata ramah Muslim dengan menciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai Islam.

    Sehingga, katanya, akan mampu menarik pasar Muslim yang besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah secara timbal balik.

    Konsep ramah Muslim ini mencakup penyediaan fasilitas seperti makanan halal, tempat ibadah, dan kolam renang terpisah, yang menciptakan pengalaman wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim.

    Peran Ekonomi Syariah dalam pariwisata ramah Muslim mampu menciptakan pasar yang besar.

    Konsep pariwisata ramah Muslim atau ‘muslim friendly’ berpotensi menarik pasar yang sangat besar, baik di Indonesia maupun dunia, karena banyaknya populasi muslim global yang mencari destinasi yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka.

    Pengembangan pariwisata ramah Muslim, katanya, dapat berkontribusi pada laju ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

    Ekonomi syariah, katanya, membuka peluang bagi bisnis dan investasi di sektor pariwisata, seperti penyediaan hotel halal, restoran, dan layanan keuangan syariah.

    Pewarta: Hence Paat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dana pemerintah yang rencananya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan sebesar Rp200 triliun berdasarkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pihaknya saat ini masih menyiapkan skema penempatan dana pemerintah itu ke perbankan guna meningkatkan likuiditas. Belum ada perbankan maupun industri keuangan yang ditentukan bakal menerima guyuran likuiditas tersebut.

    Namun, skema penempatan dana itu rencananya bakal mengikuti skema penempatan SAL sebesar Rp83 triliun dari kas di BI untuk disalurkan ke perbankan guna pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Seperti misalnya kan kami sedang menyiapkan penempatan dana untuk KDMP [Koperasi Desa Merah Putih], nah itu peraturannya kan sedang difinalisasi. Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kami ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian, sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

    Febrio menyebut, penempatan dana pemerintah yang disimpan di BI ke perbankan adalah keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara Negara baru itu disebut memandang pemerintah masih memiliki likuiditas yang bisa disalurkan ke perbankan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya.

    Kemenkeu pun berencana untuk membuat aturan lebih lanjut agar dana tersebut disalurkan menjadi kredit, bukan ditempatkan perbankan kepada instrumen SBN. 

    “Itu nanti kami pastikan, tapi memang betul bahwa kalau kami melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kami ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kami enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya counter productive. kami siapkan peraturannya,” tegas pria yang dulu memegang jabatan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu. 

    Saat ditanya apabila Rp200 triliun dimaksud sama dengan Rp83 triliun untuk Kopdes, Febrio menyebut semuanya adalah untuk program pemerintah. Nantinya, penggunaan dana-dana yang ditempatkan itu bakal dilakukan secara pooling. 

    “Nanti kami detailkan. Tapi ini intinya adalah kami punya SAL dan juga SILPA  yang kami simpan di Bank Indonesia, tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Sadewa menyebut pemerintah akan menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). 

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,”  ungkapnya. 

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi. Lalu, dia juga akan mendorong belanja pemerintah agar bisa berjalan lebih baik. 

  • Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Alokasi ini bakal dilanjutkan pada 2026 sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

    “Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.

    Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

    “Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan agar penempatan dana itu tidak dimanfaatkan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegasnya.

    Adapun hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji bank penerima penempatan dana, baik dari Himbara maupun swasta serta besaran penempatan pada masing-masing bank.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Dirinya menilai lambatnya realisasi belanja pemerintah membuat sistem keuangan kering sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

    Ia menjelaskan, dana pemerintah bisa dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, percepatan belanja kementerian/lembaga juga perlu dilakukan guna menggerakkan roda ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    LPEM UI: Tantangan Kredit Ada di Sektor Riil Bukan Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA – LPEM UI menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp200 triliun kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky menyampaikan lesunya kredit perbankan saat ini terjadi lantaran lemahnya permintaan dari sektor riil, bukan karena kurangnya likuiditas.

    “Likuiditas sebetulnya cukup ample, tapi kredit yang tidak tumbuh bukan karena bank tidak ada likuiditas, tapi tidak ada demand untuk kredit,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, solusi menambah injeksi likuiditas kurang tepat dilakukan. Pasalnya jika tidak ada permintaan, hal ini justru akan menciptakan inflasi, tanpa menciptakan tambahan aktivitas ekonomi ataupun produktivitas.

    Selain itu, lanjut Teuku, solusi itu akan memengaruhi independensi BI dan memicu dampak yang lebih luas, tidak hanya terhadap tekanan inflasi, tapi juga kepada sovereign risk yang berujung pada menyempitnya ruang fiskal lebih lanjut ke depannya.

    Dia menilai, solusi terbaik adalah perbaikan di kementerian-kementerian yang menyangkut sektor riil. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perdagangan.

    “Ini isunya sebetulnya bukan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini kan hanya menavigasi belanja atau alokasi belanja,” ujarnya.

    Menurut Teuku, ketiga kementerian ini belum bisa menciptakan pertumbuhan sektor riil yang bagus, investasi yang cukup, penciptaan lapangan kerja, sehingga daya beli lemah, dan aktivitas ekonomi lemah.

    “Jadi, Kementerian Keuangan itu juga terbatas hanya di insentif dan stimulus. Tanpa adanya perbaikan iklim usaha, iklim investasi, juga stimulus ini nggak akan ada yang ambil,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan Rp200 triliun kas pemerintah di BI ke sistem perbankan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

  • Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Prabowo setuju rencana Menkeu tarik dana mengendap Rp200 triliun di BI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

    Purbaya, saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

    “Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Purbaya lanjut menjelaskan dana sebesar Rp200 triliun itu diberikan kepada perbankan agar bank-bank dapat meningkatkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat.

    “Tujuannya supaya bank punya duit, banyak cash tiba-tiba, dan dia (bank, red.) gak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi, kita memaksa market mekanisme berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan pemerintah juga akan mengupayakan dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak juga digunakan untuk instrumen Surat Utang Negara (SUN). Pasalnya, pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

    “Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tetapi, nanti diupayakan, nanti penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” kata Purbaya.

    “Kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi, uangnya betul-betul ada (dalam) sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” sambung dia.

    Purbaya mengungkap rencananya menarik uang menganggur di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun saat rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi. Dana yang disebut oleh Purbaya itu merujuk kepada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) sebesar Rp425 triliun, yang saat ini disimpan di Bank Indonesia sebagai rekening pemerintah.

    Dalam jumpa pers di Istana, Purbaya juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan langkahnya itu dapat memicu hiperinflasi. Purbaya menjelaskan inflasi dapat terjadi jika tingkat pertumbuhan berada di atas laju pertumbuhan potensial.

    “Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand-for-inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita gak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.