Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Purbaya Diminta Jaga Kredibilitas Fiskal agar Pasar Keuangan Tak Goyang

    Purbaya Diminta Jaga Kredibilitas Fiskal agar Pasar Keuangan Tak Goyang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk tetap menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal usai mengungkap rencana untuk merombak RAPBN 2026 yang telah disusun pendahulunya, yakni Sri Mulyani Indrawati. 

    Rencana untuk menyusun ulang RAPBN 2026 itu terungkap usai Purbaya menyatakan keinginan untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), yang saat ini sudah dirancang Rp650 triliun. Besaran anggaran itu turun dari outlook APBN 2025, yakni Rp864 triliun. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata (Tbk.) Josua Pardede menyebut keinginan untuk menaikkan TKD tidak boleh menggerus disiplin fiskal.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR Agustus 2025 lalu, bahwa target defisit APBN 2,48% terhadap PDB adalah bagian dari strategi pembiayaan yang hati-hati. 

    “Meski ada kemungkinan pelebaran defisit karena percepatan belanja, rancangan 2026 memiliki bantalan kontinjensi sehingga risiko melampaui batas 3% tidak mendesak. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga defisit rendah dalam pidato anggaran. Dengan kata lain, opsi menambah TKD tetap bisa dilakukan tanpa merusak kredibilitas fiskal,” terang Josua kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025). 

    Ada beberapa hal yang dinilai Josua bisa dilakukan oleh Menkeu baru itu untuk menjaga disiplin fiskal.

    Utamanya adalah optimalisasi pendapatan negara yang berkualitas, di tengah kemungkinan belanja yang melonjak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. 

    Cara menaikkan pendapatan negara itu mencakup ekstensifikasi penerimaan berbasis data terhadap sektor yang selama ini sulit diawasi, penguatan Coretax dan compliance risk management (CRM), perluasan pemajakan ekonomi digital, serta penerapan pajak minimum global yang mulai berlaku. 

    Di sisi lain, Menkeu Purbaya dinilai perlu mulai memberlakukan agenda untuk memetakan dan menertibkan ekonomi bayangan, integrasi NIK-NPWP, serta penagihan yang lebih tegas menjadi kunci menaikkan rasio pajak tanpa membebani pelaku usaha yang patuh.

    Sejalan dengan hal itu, Josua menilai PR Purbaya untuk belanja negara adalah dengan melakukan efisiensi pada pos anggaran lain yang tidak bersifat prioritas. 

    Adapun untuk belanja TKD yang akan dinaikkan, otoritas fiskal diminta untuk bisa memastikan sasaran yang jelas. Yaitu belanja anggaran daerah yang menyasar ke pangan, kesehatan dasar, pendidikan, perlindungan sosial, dan padat karya kecil-menengah yang cepat menyerap tenaga kerja. 

    “Keputusan menaikkan TKD bisa menjadi langkah yang tepat apabila belanja diarahkan untuk fungsi layanan dasar, stabilisasi harga pangan, dan penguatan jaring pengaman di daerah, bukan semata menutup celah kas pemda,” ungkapnya.

    Menurut Josua, target defisit yang naik dari rancangan sebelumnya yakni 2,48% terhadap PDB bisa berimplikasi pada sensitivitas pasar keuangan.

    Untuk itu, dia mendorong agar penyesuaian defisit dibingkai sebagai tindakan terukur, sementara sinyal kebijakan tetap konsisten dengan jangkar disiplin fiskal.

    Koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI) juga harus dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar. 

    “Pengumuman perombakan fiskal dan ketidakpastian desain kebijakan cenderung melemahkan rupiah, menahan arus portofolio, dan menekan imbal hasil SBN, terutama jika pasar menilai pelebaran defisit tidak dibarengi peta jalan konsolidasi,” terangnya.  

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tinggal menunggu keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memberikan restu dalam menaikkan anggaran TKD pada RAPBN 2026.

    Dengan begitu, dia memastikan ada perubahan postur hingga defisit APBN tahun depan.

    Purbaya sebelumnya telah mengatakan bahwa telah berdiskusi dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran TKD tahun depan usai penolakan dari banyak kepala daerah.

    Menkeu yang belum sepekan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya bisa meredam keresahan pemda sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit.

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

  • Ilmuwan Berhasil Ungkap Usia Telur Dinosaurus dengan Akurat

    Ilmuwan Berhasil Ungkap Usia Telur Dinosaurus dengan Akurat

    Jakarta –

    Tim ilmuwan menggunakan metode penanggalan baru, dikenal sebagai uranium-timbal karbonat in-situ (U-Pb), untuk mengetahui usia sekelompok telur dinosaurus yang ditemukan di China tengah.

    Secara tradisional, telur dinosaurus serta tulang dinosaurus dan fosil lainnya, diberi tanggal menggunakan metode tidak langsung. Ini melibatkan penanggalan batuan vulkanik, lapisan abu, atau mineral di sekitar fosil dan menggunakannya untuk menetapkan rentang waktunya.

    Untuk pertama kali, penanggalan U-Pb memungkinkan para ilmuwan menentukan umur telur dinosaurus secara langsung dan menetapkan usia akurat 85,91 juta tahun (plus atau minus 1,74 juta tahun).

    “Kami menunjukkan bahwa telur dinosaurus ini diendapkan sekitar 85 juta tahun lalu, pada periode Kapur Akhir,” kata Bi Zhao, peneliti di Institut Geosains Hubei.

    “Kami memberikan batasan kronologis pertama yang kuat untuk fosil-fosil ini, yang menyelesaikan ketidakpastian yang telah lama ada tentang usia mereka,” imbuhnya yang dikutip detikINET dari BBC, Minggu (14/9/2025).

    Telur dinosaurus ini ditemukan di situs Qinglongshan di Distrik Yunyang, Shiyan. Lebih dari 3.000 telur fosil ditemukan di situs ini, sebagian besar terawetkan secara utuh. Telur-telur ini diperkirakan milik satu spesies, Placoolithus tumiaolingensis.

    Untuk menentukan usia 28 telur yang menjadi fokus penelitian, tim Zhao menggunakan penanggalan U-Pb, metode yang telah lama dikenal, tapi baru diadaptasi untuk digunakan pada telur dinosaurus.

    Meskipun hanya sampel kecil yang diberi penanggalan, semua telur menunjukkan usia yang serupa, yaitu usia yang juga konsisten dengan usia batuan di sekitar telur. Penanggalan telur-telur ini penting karena menempatkannya pada masa pergolakan iklim global.

    Tepat sebelum pengendapannya, pada Zaman Turonia (sekitar 94 hingga 90 juta tahun), suhu dunia menurun. Transisi dari iklim hangat ke iklim lebih dingin diperkirakan berperan dalam tren penurunan keanekaragaman dinosaurus yang teramati menjelang akhir Zaman Kapur.

    Tim peneliti yakin telur dinosaurus yang telah diukur usianya mungkin dapat memberi tahu lebih banyak tentang bagaimana dinosaurus beradaptasi selama masa perubahan dramatis ini.

    “Pencapaian kami memiliki implikasi signifikan bagi penelitian tentang evolusi dan kepunahan dinosaurus, serta perubahan lingkungan di Bumi selama Zaman Kapur Akhir,” kata Zhao.

    (fyk/fyk)

  • Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Awas Modus Baru Maling Gasak Uang Lewat QRIS, Rekening Bisa Ludes

    Jakarta, CNBC Indonesia — Modus penipuan keuangan terus berkembang, salah satunya dengan penggunaan kode QR palsu. Ini merupakan modus penipuan terbaru untuk menjerat para korbannya.

    Korban biasanya tertipu saat memindai QR tersebut, karena tampilannya meniru identitas pedagang, jenis barang, hingga nominal transaksi asli. Akibatnya, rekening korban bisa terkuras habis tanpa disadari.

    Bank Indonesia (BI) menegaskan sistem QRIS telah dibangun dengan standar keamanan nasional yang merujuk praktik global. Namun, perlindungan transaksi butuh tanggung jawab bersama antara regulator, pelaku industri, pedagang, dan pembeli.

    “QRIS keamanannya tanggung jawab bersama. BI, ASPI, dan penyelenggara jasa pembayaran rutin melakukan sosialisasi kepada merchant,” kata Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Ia menekankan pedagang wajib menjaga QRIS tetap dalam pengawasan, memantau setiap transaksi, dan memastikan pembayaran sudah masuk lewat notifikasi. Di sisi lain, pembeli juga perlu memastikan QRIS yang dipindai sesuai dengan identitas merchant.

    “Namanya harus cocok. Jangan sampai terlihat untuk toko onderdil, tapi yang muncul justru yayasan. Itu tidak benar,” ujarnya.

    Menurutnya, BI bersama ASPI terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara QRIS dan perlindungan konsumen. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Filianingsih.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Deretan Gebrakan Purbaya Sadewa Usai Sepekan Dilantik Jadi Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah gebrakan kebijakan pada saat belum genap sepekan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Beberapa ada yang sudah langsung dilakukan dalam waktu hitungan hari, seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di himbara. 

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menkeu, Senin (8/9/2025). Dia menggantikan Sri Mulyani yang sudah memegang jabatan tersebut sejak 2016 pada pemerintahan periode pertama Joko Widodo, dan sebelumnya juga sudah menjadi Menkeu 2005-2010 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

    Menariknya, belum genap sepekan menjabat, Purbaya langsung mengeluarkan gebrakan yang di antaranya memutar balik arah kebijakan pendahulunya. Misalnya, dia mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026. 

    Bahkan, setelah dua hari menjabat Menkeu, Purbaya mengungkap di hadap Komisi Keuangan DPR bakal menyuntikkan dana pemerintah Rp200 triliun ke himbara untuk memacu kredit untuk sektor riil. Dana itu awalnya mengendap di bank Indonesia (BI). 

    Kini, lima bank himbara efektif menerima guyuran likuiditas itu per Jummat (12/9/2025). Bank penerima meliputi PT Bank Mendiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Berikut setidaknya tiga gebrakan Menkeu Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik:

    1. Tebar likuiditas Rp200 triliun ke Himbara

    Secara terperinci, pemerintah menempatkan Rp55 triliun ke Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp55 triliun ke BNI, Rp25 triliun ke BTN dan Rp10 triliun ke BSI. 

    Terkait besaran dana tersebut, Purbaya menyebut pertimbangannya berdasarkan kapitalisasi masing-masing bank. Oleh sebab itu, pembagian tidak sama rata.

    Adapun BSI menjadi satu-satu bank non BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ikut menerima dana segar dari pemerintah tersebut. Alasannya karena BSI bisa mengakses nasabah di Provinsi Aceh.

    “BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana,” ungkap Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

    Adapun Purbaya meralat pernyataan bahwa bank yang akan menerima dana Rp200 triliun ada enam bank—ditambah Bank Syariah Negara (BSN). Kini, dia menyatakan yang resmi menerima hanya lima bank. Dana tersebut sudah disalurkan per Jumat siang lalu, dan diyakini bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau dia enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan ada cost [of capital] sekitar 4% ya, dia harus bayar uang itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu,” ungkap Purbaya.

    2. Bentuk tim pantau penyerapan anggaran

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa banyak kementerian-kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran. Hal itu kendati ada beberapa kementerian baru yang dinilainya masih belum bisa mengakselerasi belanja. 

    Oleh sebab itu, Purbaya menyebut dalam jangka pendek akan membentuk tim di kementeriannya untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian/lembaga. Bahkan, beberapa orang disebut akan diperbantukan ke kementerian/lembaga yang ditemukan lambat menyerap anggaran.

    Saat menghadiri rapat perdana di DPR, Rabu (10/9/2025), Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis. Dia lalu tidak menutup kemungkinan bakal langsung mendatangi kementerian/lembaga tersebut.  

    “Nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangin dan meeting sama mereka dan jumpa pers di depan teman-teman semua kenapa lambat. Supaya semuanya bergerak lebih cepat,” terangnya saat menghadiri rapat lanjutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, Jumat (12/9/2025), Purbaya menyebut akan membentuk tim dengan Menko Perekonomian dan Menteri Investasi untuk memastikan penyerapan anggaran program-program prioritas. 

    3. Tambah anggaran TKD

    Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya mengungkap rencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN 2026. Kendati rancangan postur anggaran dan asumsi dasar makro sudah disepakati oleh Komisi XI DPR dan Sri Mulyani saat itu, dia mengatakan bakal menaikan khusus anggaran TKD. 

    Pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) itu menuturkan, alasan di balik keinginannya untuk kembali menaikkan TKD lantaran dampak terhadap pendapatan daerah. 

    Dia mengakui bahwa konsekuensi dari pemangkasan TKD tahun depan, dan yang sudah berjalan tahun ini imbas efisiensi, para pemda menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) secara besar-besaran. 

    “Nanti saya dengan Pak Misbakhun, dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah, tujuannya supaya tadi, keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” ujarnya pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Untuk diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. 

    Sebagai konsekuensi, Purbaya pun tak menampik bakal ada perubahan sedikit dari defisit APBN yang akan dipatok pemerintah tahun depan. Keputusan terakhir nantinya akan diketok saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

  • Ada Loker Jadi Data Analys untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Ada Loker Jadi Data Analys untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Jakarta –

    Multicipta Persada Rekasatya yang berlokasi Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat tengah membuka lowongan untuk posisi Data Analys. Lowongan kerja ini terbuka untuk lulusan mimal S1.

    Lowongan kerja ini disampaikan perusahaan dalam program “Cari(in) Kerja!” dari detikcom. Berikut rincian informasi lowongan dan syarat daftarnya.

    Tanggung Jawab:
    1. Mengumpulkan, membersihkan, dan memverifikasi data dari berbagai sumber.
    2. Melakukan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
    3. Membuat laporan, dashboard, dan visualisasi data secara berkala.
    4. Mengidentifikasi tren, pola, dan insight dari data perusahaan.
    5. Memberikan rekomendasi berbasis data kepada tim manajemen.
    6. Berkoordinasi dengan tim terkait (IT, bisnis, manajemen) untuk kebutuhan data.
    7. Menjaga akurasi, kerahasiaan, dan keamanan data perusahaan.

    Persyaratan:
    1. Pendidikan minimal S1 di bidang Statistik, Matematika, Ilmu Komputer, Ekonomi, atau bidang terkait.
    2. Menguasai SQL, Excel, dan alat analisis data (misalnya Python/R, Power BI, Tableau).
    3. Memiliki kemampuan analitis yang kuat dan teliti terhadap detail.
    4. Memahami konsep database, data visualization, serta teknik analisis statistik.
    5. Mampu mengolah data besar (big data) menjadi informasi yang mudah dipahami.
    6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyajikan hasil analisis.
    7. Pengalaman sebagai Data Analyst minimal 1-2 tahun lebih disukai.

    Bagi kamu yang berminat untuk melamar lowongan kerja ini, hubungi perusahaan di nomor 087829441455 atau melalui email di (info.mpersadarekasatya@gmail.com).

    Disclaimer: Informasi lowongan kerja ini merupakan kiriman pembaca. detikcom hanya mempublikasikan dan tidak bertanggung jawab atas keabsahan isi maupun proses rekrutmen. Harap berhati-hati serta lakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melamar.

    detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja! Informasi selengkapnya bisa langsung klik Cari(in) Kerja! di sini, dan dengan mengakses program tersebut maka Anda bisa berbagi sekaligus mendapatkan informasi lowongan kerja.

    Cari(in) Kerja merupakan platform lowongan kerja yang menyambungkan profesional, fresh graduates, hingga pekerja informal dan semi-formal dengan peluang kerja dari perusahaan besar, startup, hingga UMKM di seluruh Indonesia.

    (igo/eds)

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Jakarta –

    Kabar gembira bagi yang suka jalan-jalan ke luar negeri! Setelah Jepang, Indonesia berencana menggandeng China agar aktivitas transaksi di negara Tirai Bambu itu bisa menggunakan QRIS.

    QRIS bakal hadir di China setelah Bank Indonesia (BI) bersama dengan People’s Bank of China (PBoC) memperkuat penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral kedua negara.

    Melalui penguatan ini juga lah pengguna QRIS asal Indonesia nantinya bisa bertransaksi di Negeri Tirai Bambu.

    “Sinergi Bank Indonesia dan People’s Bank of China menghadirkan inovasi nyata lewat Local Currency Transaction dan segera menyusul QRIS antarnegara,” ujar BI dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut BI skema ini memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat dengan transaksi yang lebih efisien, biaya konversi lebih rendah, serta dukungan pada stabilitas keuangan.

    “Melalui kerja sama ini transaksi lintas negara Indonesia-Tiongkok jadi lebih efisien, praktis, dan aman. Mulai dari perdagangan, investasi, sampai belanja sehari-hari akan berjalan lebih lancar!” terang BI.

    “Momentum ini bukan sebatas kemajuan teknologi, tapi juga tentang #BeriMakna memperkuat Rupiah dan membuka peluang baru bagi perekonomian nasional,” tambah BI.

    Terkait penggunaan QRIS antarnegara Indonesia dengan China, hingga September 2025 ini statusnya masih dalam tahap uji coba terbatas (sandbox).

    Di mana jika sudah beroperasi nanti, warga Indonesia dapat dengan mudah berbelanja di China dengan QRIS, begitu juga sebaliknya.

    QRIS di Jepang

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) secara resmi telah meluncurkan QRIS Lintas Negara dengan Jepang. Implementasi ini memungkinkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang, maupun sebaliknya, bertransaksi cukup dengan ponsel masing-masing tanpa perlu menukar mata uang.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan kedua negara. Pasalnya, sekitar 500 ribu pelancong dari Indonesia dan Jepang setiap tahun kini bisa membayar langsung menggunakan QR.

    “Mereka tidak membutuhkan rupiah. Apa yang mereka butuhkan? Hanya smartphone. Ke Okachimachi, ke Shinjuku, ke Shibuya, ke mana pun, ke restoran, cukup gunakan QR. Mulai hari ini QR sudah diimplementasikan dan diterima cross-border di Jepang,” kata Perry dalam acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang yang disiarkan YouTube BI, Senin (25/8/2025).

    Peresmian penggunaan QRIS di Jepang sebenarnya telah dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Namun, implementasi transaksinya baru efektif dimulai pada akhir bulan itu. Tidak hanya di Jepang, QRIS antaranegara saat ini juga telah digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    (igo/hns)

  • Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Jakarta –

    Kabar gembira bagi yang suka jalan-jalan ke luar negeri! Setelah Jepang, Indonesia berencana menggandeng China agar aktivitas transaksi di negara Tirai Bambu itu bisa menggunakan QRIS.

    QRIS bakal hadir di China setelah Bank Indonesia (BI) bersama dengan People’s Bank of China (PBoC) memperkuat penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral kedua negara.

    Melalui penguatan ini juga lah pengguna QRIS asal Indonesia nantinya bisa bertransaksi di Negeri Tirai Bambu.

    “Sinergi Bank Indonesia dan People’s Bank of China menghadirkan inovasi nyata lewat Local Currency Transaction dan segera menyusul QRIS antarnegara,” ujar BI dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut BI skema ini memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat dengan transaksi yang lebih efisien, biaya konversi lebih rendah, serta dukungan pada stabilitas keuangan.

    “Melalui kerja sama ini transaksi lintas negara Indonesia-Tiongkok jadi lebih efisien, praktis, dan aman. Mulai dari perdagangan, investasi, sampai belanja sehari-hari akan berjalan lebih lancar!” terang BI.

    “Momentum ini bukan sebatas kemajuan teknologi, tapi juga tentang #BeriMakna memperkuat Rupiah dan membuka peluang baru bagi perekonomian nasional,” tambah BI.

    Terkait penggunaan QRIS antarnegara Indonesia dengan China, hingga September 2025 ini statusnya masih dalam tahap uji coba terbatas (sandbox).

    Di mana jika sudah beroperasi nanti, warga Indonesia dapat dengan mudah berbelanja di China dengan QRIS, begitu juga sebaliknya.

    QRIS di Jepang

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) secara resmi telah meluncurkan QRIS Lintas Negara dengan Jepang. Implementasi ini memungkinkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang, maupun sebaliknya, bertransaksi cukup dengan ponsel masing-masing tanpa perlu menukar mata uang.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan kedua negara. Pasalnya, sekitar 500 ribu pelancong dari Indonesia dan Jepang setiap tahun kini bisa membayar langsung menggunakan QR.

    “Mereka tidak membutuhkan rupiah. Apa yang mereka butuhkan? Hanya smartphone. Ke Okachimachi, ke Shinjuku, ke Shibuya, ke mana pun, ke restoran, cukup gunakan QR. Mulai hari ini QR sudah diimplementasikan dan diterima cross-border di Jepang,” kata Perry dalam acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang yang disiarkan YouTube BI, Senin (25/8/2025).

    Peresmian penggunaan QRIS di Jepang sebenarnya telah dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Namun, implementasi transaksinya baru efektif dimulai pada akhir bulan itu. Tidak hanya di Jepang, QRIS antaranegara saat ini juga telah digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    (igo/hns)

  • Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi Disampaikan ke Luhut

    Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi Disampaikan ke Luhut

    Jakarta –

    Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengusung 7 desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Kondisi ekonomi nasional dinilai sedang tidak baik-baik saja.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menerima para ekonom tersebut. Luhut mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya.

    Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi.

    Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    Jawaban Luhut

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom.

    Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Eks Menko Kemaritiman dan Investasi itu juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    (hal/hns)

  • Purbaya Wanti-wanti 5 Bank yang Diguyur Rp 200 Triliun

    Purbaya Wanti-wanti 5 Bank yang Diguyur Rp 200 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tancap gas setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Belum seminggu jadi bendahara negara, Purbaya langsung menarik uang negara yang disimpan di Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank umum, sebesar Rp 200 triliun.

    Purbaya ingin memperkuat likuiditas perbankan dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan bank untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi pun bisa sedikit ngebut pertumbuhannya.

    Sejak Jumat kemarin lima bank umum yang telah diguyur uang negara sebesar Rp 200 triliun. Bank-bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Purbaya telah meluncurkan aturan main untuk kebijakan tersebut, tepatnya adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu ditegaskan bank-bank umum yang menerima gelontoran dana tidak menggunakannya untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara). Uang harus disalurkan dalam bentuk kredit produktif ke masyarakat.

    “Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya Sabtu (13/9/2025).

    Dalam aturan yang sama, Purbaya meminta bank menyampaikan laporan penggunaan atas penempatan uang negara tersebut kepada Kementerian Keuangan, khususnya ke Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.

    “Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN),” tegas Purbaya.

    Lebih lanjut, dalam kebijakan ini tenor penempatan uang negara dilaksanakan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang.

    Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah, dengan mekanisme tanpa lelang.

    Tingkat bunga/imbal hasil yang dikenakan adalah sebesar 80,476% dari BI 7-Day Reverse Repo-Rate (BI 7-DRR Rate) untuk rekening penempatan dalam rupiah.

    (hal/hns)