Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Kredit Nganggur Jadi Biang Kerok Suku Bunga Bank Lambat Turun – Page 3

    Kredit Nganggur Jadi Biang Kerok Suku Bunga Bank Lambat Turun – Page 3

    Sejak September 2024, bank sentral Indonesia mulai menurunkan BI-Rate setelah periode pengetatan moneter. Pada bulan tersebut, BI-Rate dipangkas sebesar 25 bps menjadi di level 6 persen.

    Kemudian, pada Januari Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, setelah melaksanakan pertemuan pada 14-15 Januari 2025. BI memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin.

    Selanjutnya, pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.

    Penurunan BI rate ke keempat dilakukan Bank Indonesia Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2025, memuruskan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen.

    Lalu, penurunan suku bunga kelima, dilakukan Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025. Pihaknya memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen.

    Terbaru, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2025, bank sentral kembali memangkas BI-Rate sebesar 25 bps sehingga kini berada pada level 4,75 persen.

  • BI Rate Dipangkas, IHSG Masuk ke Level 8.000 Lagi!

    BI Rate Dipangkas, IHSG Masuk ke Level 8.000 Lagi!

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup di zona hijau. Sepanjang hari ini IHSG tercatat bergerak di zona hijau hingga kini ditutup di atas level 8.000-an setelah Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75%.

    Dikutip dari RTI, Rabu (17/9/2025), IHSG pada penutupan sore hari ini naik sebesar 67,48 poin ke level 8.025,17 atau menguat 0,85%. IHSG dibuka di level 7.964,42 dengan level tertinggi 8.025,17 dan terendah di level 7.940,51.

    IHSG mencatat volume perdagangan sebanyak 44,38 miliar dengan nilai Rp 18,27 triliun. IHSG hari ini mencatat frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 2.158.591 kali.

    Hari ini, mayoritas saham tercatat menguat. Adapun rinciannya sebanyak 360 saham menguat, 318 saham melemah, dan 124 lainnya stagnan.

    Tak hanya tercatat menguat secara harian, IHSG tercatat mengalami peningkatan secara mingguan sebesar 4,24%. Kemudian secara bulanan terjadi penguatan sampai 2,06%.

    Selanjutnya, IHSG secara tiga bulanan tercatat mengalami penguatan 11,99%. Lalu secara enam bulanan nilai IHSG menguat hingga 17,97%. Lalu secara year to date (YTD) indeks harga saham ini mengalami kenaikan 13,35%.

    (igo/fdl)

  • Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

    Menkeu Purbaya Tarik Rp 200 Triliun dari Bank Indonesia, Bos BI Bilang Begini – Page 3

     

    Selain dukungan fiskal, BI juga aktif melakukan ekspansi likuiditas. Perry mengungkapkan, pihaknya telah mengucurkan berbagai instrumen untuk memastikan ketersediaan dana di pasar keuangan.

    Di antaranya, penurunan likuiditas melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 triliun, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Rp 217 triliun, serta pemberian insentif likuiditas hingga Rp 384 triliun.

    “Kami sudah injeksi likuiditas SRBI ini turun Rp 200 triliun dan pembelian SBN Rp 217 triliun kemudian insentif likuiditas Rp 384 triliun,” ujarnya

    Menurut Perry, langkah ini dirancang untuk menjaga agar sistem keuangan tetap sehat sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan perbankan. Dengan likuiditas yang cukup, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor riil.

     

  • Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Hati-Hati QRIS Bodong! BI Ungkap Modus Pedagang dan Konsumen Nakal

    Jakarta –

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi pilar pembayaran digital nasional yang penggunaannya terus meluas. Seiring perkembangannya, Bank Indonesia (BI) mengakui masih ada oknum nakal baik dari sisi pedagang maupun konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran tersebut.

    Untuk menghindari kecurangan dari pedagang, BI mengimbau konsumen agar selalu mengecek kembali nama merchant pada QRIS yang dipindai dan memastikan nominal pembayaran sudah sesuai.

    “Pedagang bisa saja memakai QR yang bukan miliknya, sehingga pembeli berisiko salah melakukan scan. Karena itu, pengguna harus memperhatikan apakah nama merchant sudah benar dan harga barang sesuai,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/9/2025).

    Di sisi lain, pedagang juga kerap tertipu konsumen nakal yang menunjukkan bukti transaksi palsu. Filianingsih meminta pedagang selalu mengecek notifikasi transaksi pembayaran sebelum menyerahkan barang.

    “Pedagang juga bisa ditipu. Konsumen bisa saja menyiapkan bukti transfer palsu. Jadi pedagang perlu memastikan ada notifikasi transaksi masuk. Biasanya kalau uang sudah diterima, notifikasi akan muncul,” jelasnya.

    Filianingsih mengungkapkan, hingga Agustus 2025 jumlah merchant yang menggunakan QRIS sudah mencapai 40 juta atau sekitar 113% dari target. Volume transaksinya juga menembus 8,86 miliar atau 136% dari target.

    “Jumlah pengguna juga sudah mencapai 57,6 juta atau 85% dari target, dan 93% di antaranya merupakan UMKM,” ujarnya.

    (ada/rrd)

  • Era Prabowo, BI Telah Pangkas Suku Bunga 6 Kali – Page 3

    Era Prabowo, BI Telah Pangkas Suku Bunga 6 Kali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan pada September 2025 menjadi 4,75 persen. Langkah ini menandai penurunan keenam sejak September lalu, yang mencerminkan konsistensi BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dari sisi kebijakan moneter apa yang kami lakukan suku bunga sudah turun enam kali sejak September dan hari ini kita putuskan enam menjadi 4,75 persen dan karenanya kami ekspansi likuiditas,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Perry menegaskan, kebijakan moneter kali ini ditempuh dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi dan dorongan ekonomi.

    Adapun penurunan suku bunga dilakukan seiring dengan tren perlambatan ekonomi global, termasuk di negara-negara mitra utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang.

    “Asesmen bank Indonesia seperti tadi untuk global tentu saja perlambatan ekonomi di berbagai negara termasuk negara mitra dagang utama kita Amerika, Cina, Uni Eropa juga Jepang kecuali untuk India,” ujarnya.

    Kondisi global ini, ditambah dengan ekspektasi kuat penurunan Fed Fund Rate, memberikan ruang bagi BI untuk melonggarkan kebijakannya. Dengan suku bunga acuan yang lebih rendah, diharapkan sektor riil bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih murah.

    “Paling utama tentu saja fed fund rate turun. Kami memperkirakan dengan probabilitas melebihi 90 persen fed fund rate akan mulai turun besok ya, Sebagai salah satu pertimbangan yang kita lakukan dalam keputusan penurunan BI rate pada hari ini,” jelas Perry.

     

  • Gubernur BI: Ketidakpastian Global Bikin Investor Berburu Emas – Page 3

    Gubernur BI: Ketidakpastian Global Bikin Investor Berburu Emas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan ketidakpastian global yang masih tinggi membuat investor berbondong-bondong mengalihkan dana mereka ke komoditas emas.

    Perry menyebut, arus modal global ke aset safe haven terus meningkat sejalan dengan tren perlambatan ekonomi dunia.

    “Dengan masih tingginya ketidakpastian aliran modal global ke komoditas emas semakin meningkat,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Bank Indonesia September 2025, Rabu (17/9/2025).

    Menurutnya, gejolak pasar yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dengan Tiongkok, ditambah melemahnya konsumsi di negara-negara maju, mendorong investor mencari instrumen yang lebih aman. Artinya, emas kembali menjadi primadona karena dinilai stabil di tengah turbulensi.

    “Perekonomian dunia masih dalam tren melambat akibat dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian yang masih tinggi,” ujar Perry.

    Disisi lain, lonjakan minat pada emas turut memengaruhi pergerakan pasar keuangan internasional. Modal yang seharusnya mengalir ke pasar saham dan obligasi negara berkembang, kini sebagian tertahan di instrumen logam mulia.

    “Aliran modal ke emerging market sedikit tertahan,” ujar Perry.

    Kendati demikian, BI melihat ke depan volatilitas pasar keuangan global masih terus berlanjut, sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan berbagai respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri.

     

  • Dikritik Ekonom Didik Rachbini, Purbaya: Beliau Salah Tafsir Undang-Undang

    Dikritik Ekonom Didik Rachbini, Purbaya: Beliau Salah Tafsir Undang-Undang

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang disampaikan oleh Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini terkait kebijakan pemindahan penempatan dana sebesar Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara).

    Menurutnya kritik tersebut tidak tepat karena kebijakan yang diambil tidak melanggar aturan yang berlaku dan dirinya telah mendapat masukan langsung dari pakar perundangan-undangan Lambock V. Nahattands, yang menilai bahwa penilaian Didik atas kebijakan tersebut kurang tepat.

    “Pak Didik salah undang-undangnya. Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 16 September.

    Ia menjelaskan bahwa penempatan anggaran di himbara bukan melakukan perubahan anggaran, melainkan hanya pemindahan alokasi dana dan hal semacam ini pernah dilakukan sebelumnya.

    “Enggak ada yang salah, saya sudah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu,” jelasnya.

    Purbaya menambahkan bahwa mekanisme serupa juga telah dijalankan pada tahun 2008 (September) dan tahun 2021 (Mei), tanpa menimbulkan persoalan hukum.

    “Jadi Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa dana tersebut hanya dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank umum, tanpa mengubah status atau kepemilikan dana.

    “Pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi bukan dipinjemin, saya taruh saja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan, apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah saja,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perbedaan utama terletak pada karakteristik tempat penyimpanan.

    Purbaya menyampaikan bahwa dana yang ditempatkan di bank sentral tidak dapat diakses oleh sektor perbankan dan perekonomian secara langsung, namun sebaliknya, jika ditempatkan di bank umum, dana tersebut bisa beredar dan memberikan stimulus ke perekonomian.

    “Jadi banyak yang salah mengerti. Seolah-olah saya memakai SAL (Saldo Anggaran Lebih) untuk membangun atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional,” tegasnya.

    Menurutnya tujuannya agar dana ini bisa mendorong mekanisme pasar berjalan lebih optimal, lantaran selama ini, perbankan cenderung pasif dengan menempatkan dana di instrumen yang aman seperti obligasi atau di bank sentral.

    “Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka. Fungsi untuk apa perbankan dibuat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini mengkritik kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN anggota Himbara.

    Ia menilai langkah tersebut melanggar setidaknya tiga peraturan yaitu UUD 1945 Pasal 23, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU APBN setiap tahun.

    Didik menegaskan bahwa anggaran negara tidak bisa dialihkan secara sepihak tanpa melalui proses legislasi yang sah.

    Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola anggaran yang diatur undang-undang.

    Menurutnya dana negara hanya boleh ditempatkan di bank umum untuk kepentingan operasional APBN, bukan untuk program yang tidak tercantum dalam APBN.

    Ia juga menyebut bahwa pemindahan dana ini berisiko melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, yakni pada pasal 22, ayat 4, 8 dan 9.

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani jadi Sekjen Kementerian ESDM

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Dadan Kusdiana melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA tahun 2025.

    Dalam beleid itu juga, Prabowo juga memberhentikan dengan hormat Jisman P Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Selanjutnya, Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menggantikan Bambang Suswantono.

    Dikutip dari website pribadinya, Erani merupakan seorang lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada tahun 2001 ia menuntaskan studi post-graduate (MSc) dan 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di University of University of Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen), Jerman.

    Sejak 1997 bekerja sebagai dosen di Universitas Brawijaya dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2007 hingga 2009.

    Di luar itu, pada tahun 2008 hingga 2015 Erani mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

    Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada 2010—2013. Kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 1 JUni 2010.

    Erani kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi pada 2016—2018.

    Setelah itu, dia menjadi Staf khusus Presiden bidang ekonomi pada Mei 2018 hingga Oktober 2019. Terakhir, dirinya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak 2022.

  • Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Identifikasi Risiko Sambut Kebijakan Menkeu Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia.

    Menkeu baru menekankan arah kebijakan fiskal yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif, ditopang lima program utama Kementerian Keuangan: perumusan kebijakan fiskal, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan kas dan risiko, serta transformasi kelembagaan.

    Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2025)Salah satu inisiatif paling strategis adalah kebijakan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank nasional (Himbara dan BSI), berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia.

    Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi pemerintah untuk menyerap dana masyarakat (Djohanputro, 2021).

    Dengan leverage minimal dua kali lipat, bank diminta memper-luas pembiayaan produktif ke sektor riil, sehingga transmisi fiskal dapat lebih cepat terasa pada perekonomian.

    CROWDING OUT EFFECT

    Kebijakan Menteri Keu-angan yang baru ini menghindarkan risiko crowding out effect, yakni kondisi ketika penerbitan surat utang pemerintah menyerap dana masyarakat secara besar-besaran sehingga mengurangi kapasitas sektor swasta dalam memperoleh pembiayaan (Blanchard & Johnson, 2013).

    Penempatan dana langsung di bank tidak menciptakan biaya bunga bagi pemerintah, melainkan menyediakan likuiditas murah yang dapat digunakan untuk mendorong ekspansi pembiayaan.

    Kecenderungan likuiditas yang relatif ketat di semester I/2025 perbankan di Indonesia tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,9% per Juni 2025 dengan rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 86%—88% (86,40% per Juni; 88,16% tercatat Mei), menandakan ruang intermediasi yang tidak terlalu longgar meski masih ada kapasitas untuk ekspansi kredit.

    Kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya dana atau cost of fund (COF) lebih dari 100 bps. Akibatnya NIM makin tertekan sehingga bank cenderung meningkatkan pricing kredit yang mendorong kenaikan risiko penurunan kualitas kredit.

    Kebijakan untuk memasukkan dana pemerintah ke DPK perbankan ini menggeser risiko dari risiko likuiditas ke risiko kredit. Bank tidak hanya harus mengelola likuiditas, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga.

    Jika leverage pembiayaan dilakukan tanpa perencanaan matang, potensi peningkatan non-performing financing (NPF) bisa menjadi ancaman, terutama bagi bank syariah yang segmentasinya banyak menyasar UMKM (OJK, 2023).

    Kebijakan Kemenkeu menyertakan BSI dalam program ini juga pilihan yang tepat karena industri perbankan syariah indonesia menunjukkan performa intermediasi yang solid sepanjang tahun 2025. Pada Juni 2025 di saat pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat menjadi 7,7% (YoY) dari bulan sebelumnya 8,43% (YoY), pertumbuhan pembiayaan bank syariah mampu tumbuh 8,37% bahkan pertumbuhan pembiayaan BSI tetap ‘double digit’ 13,93% (YoY).

    Dari pertumbuhan pembiayaan tersebut, hal yang lebih menggembirakan adalah pertumbuhan pembiayaan UMKM BSI mencapai 9% (YoY) jauh melampaui pertumbuhan pembiayaan UMKM perbankan nasional sebesar 2,18% (YoY). Penyaluran ke sektor UMKM menyumbang sekitar 16%—17% dari total pembiayaan bank syariah menandakan bahwa sebagian pembiayaan syariah diarahkan ke sektor produktif yang langsung menyerap lapangan usaha riil dan mendukung inklusi ekonomi mikro-UMKM.

    EKONOMI SYARIAH

    Terdapat beberapa alasan kebijakan ini sangat relevan dengan pengembangan ekonomi syariah: Pertama, transmisi fiskal-moneter bank syariah melalui bank syariah lebih efektif dibandingkan bank konvensional karena transmisi bank syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank konvensional. Setiap pembiayaan bank syariah wajib memiliki underlying asset, sehingga penempatan dana pemerintah lebih mungkin disalurkan langsung ke kegiatan riil (KNEKS, 2020).

    Belajar dari pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu mendukung stabilitas fiskal karena lebih berorientasi pada aset dan sektor produktif (Bank Negara Malaysia, 2021).

    Kedua, BSI dan bank syariah lain telah terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, green sukuk, serta ekosistem haji-umrah. Dengan adanya tambahan likuiditas pemerintah, bank syariah berpotensi memperbesar perannya dalam proyek strategis seperti pembiayaan UMKM halal, pesantren produktif, hingga investasi ramah lingkungan.

    Ketiga, daya saing dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

    Dana pemerintah dapat memperkuat daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki asset under management (AUM) signifikan menjadi peluang besar untuk mem-perluas penetrasi keuangan syariah (PP Muhammadiyah, 2022).

    PELAJARAN PEN

    Kebijakan ini juga memiliki landasan historis. Pada masa pandemi Covid-19, bank syariah terbukti berhasil menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tingkat efektivitas yang relatif tinggi. Penyaluran pembiayaan diarahkan kepada UMKM dan sektor riil, sejalan dengan mandat syariah yang mengharuskan adanya underlying asset.

    Hasilnya, tingkat NPF industri perbankan syariah tetap terkendali, berkisar 3,08% pada 2021, relatif stabil dibandingkan tekanan sektor perbankan secara umum (OJK, 2021)

    Belajar dari pengalaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020—2022, kunci mitigasi risiko dalam penyaluran dana pemerintah oleh Himbara, termasuk BSI, terletak pada ketepatan sasaran sektor dan segmentasi pasar.

    Saat itu, dana PEN lebih efektif terserap ketika diarahkan ke sektor yang punya daya tahan tinggi, cepat rebound, dan menyerap tenaga kerja luas seperti UMKM pangan, agribisnis, dan kesehatan.

    Ke depan, dengan adanya kebijakan Menkeu baru, BSI perlu memastikan bahwa penyaluran likuiditas dari pemerintah bisa disalurkan ke ekosistem halal (misalnya agroindustri halal, pariwisata ramah muslim, dan industri makanan-minuman halal) karena sektor ini tidak hanya resilient tetapi juga memberikan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah domestik, serta maslahat yang lebih luas bagi umat.

    Dengan demikian, mitigasi risiko bukan sekadar menjaga NPF, tetapi juga menanamkan disiplin pada strategi target pasar yang sesuai maqashid syariah sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan fiskal baru yang menempatkan dana pemerintah di bank nasional adalah momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Dengan basis aset yang jelas, pengalaman sukses menyalurkan PEN, serta potensi kolaborasi dengan ekosistem umat, bank syariah memiliki keunggulan unik dalam memastikan transmisi fiskal lebih produktif dan inklusif.

  • Wajib Catat! Quote of The Day Menkeu Purbaya Buat Anak Muda RI

    Wajib Catat! Quote of The Day Menkeu Purbaya Buat Anak Muda RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Momen unik terjadi saat sesi wawancara doorstop wartawan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Saat dimintakan “kata-kata hari ini” atau “quote of the day” untuk para anak muda, Purbaya menjawab dengan kata-kata bijak. Salah satunya tentang pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi.

    “Jadi kalau mau berinvestasi di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO atau fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil,” kata Purbaya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan supaya masyarakat muda membelanjakan uangnya sesuai kebutuhan, tidak asal-asalan melebihi pendapatannya.

    “Belanja enggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang,” tegas Purbaya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Selasa (16/9/2025). Diketahui rapat yang dilakukan terkait sektor energi.

    Dari pantauan CNBC Indonesia sejumlah menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Dipanggil beliau (Presiden) yang satu nanti akan ratas mengenai energi,” kata Airlangga kepada wartawan sebelum ratas.

    Namun Airlangga menepis kabar bahwa dalam rapat membahas krisis stok BBM di di SPBU swasta.

    “Tidak ada kaitan, ini kaitan dengan energi baru terbarukan,” kata Airlangga.

    Tak lama kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslan, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, juga tiba di istana. Purbaya mengaku belum mengetahui perihal rapat yang dilakukan.

    “Baru mau ketemu kita belum tahu ngomongin apa. Belum tahu mas. Saya bawa bahan aja siapa tahu di tanya,” kata Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]