Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah di tengah kesepakatan AS dan China

    IHSG ditutup melemah di tengah kesepakatan AS dan China

    IHSG ditutup melemah 11,08 atau 0,14 persen ke 8.040,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,10 poin

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah di tengah adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan China.

    IHSG ditutup melemah 11,08 atau 0,14 persen ke posisi 8.040,04. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 6,10 poin atau 0,75 persen ke posisi 803,89.

    “Pelaku pasar menyambut baik dua pemimpin tinggi yaitu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang melakukan pembicaraan via telepon. Trump menyebut Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok ,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Pemerintah China dalam pernyataan resmi menghormati keputusan bisnis perusahaan, dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif. Selanjutnya, pelaku pasar menantikan detail kesepakatan kedua negara tersebut.

    Di sisi lain, pelaku pasar merespon kebijakan moneter Bank Sentral China (PBOC), sebelumnya pasar merespon setelah pemangkasan suku bunga The Fed, dengan isyarat pelonggaran lebih lanjut.

    Bank Sentral China (PBOC) mempertahankan suku bunga acuan pinjaman utamanya Loan Prime Rate (LPR) satu tahun, yang menjadi acuan sebagian besar pinjaman korporasi dan rumah tangga, tetap di 3,0 persen, sementara LPR lima tahun, acuan utama untuk hipotek, tetap di 3,5 persen.

    Keputusan itu sebagai bentuk kehati-hatian dengan harapan bahwa otoritas akan mempertahankan kondisi kredit dan mendukung perdagangan regional dan keputusan ini diambil di tengah data ekonomi terbaru yang menunjukkan potensi perlambatan aktivitas domestik, memperkuat ekspektasi bahwa kebijakan moneter akan tetap akomodatif.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menyoroti risiko arus keluar modal setelah Bank Indonesia (BI) menyampaikan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri (capital outflow) sepanjang pekan ketiga September 2025 sebesar Rp8,12 triliun.

    BI mengungkapkan keluarnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, menjadikan premi risiko investasi di Indonesia tercatat meningkat.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor Industri yang menguat sebesar 1,98 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing-masing sebesar 1,50 persen dan 1,14 persen.

    Sedangkan dua sektor terkoreksi yaitu sektor kesehatan turun paling dalam sebesar 0,61 persen, diikuti oleh sektor keuangan yang turun sebesar 0,45 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SAFE, ARII, INDS, LPLI, dan PUDP. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni CLAY, MGLV, FLMC, UDNG, dan WGSH.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.311.594 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 39,79 miliar lembar saham senilai Rp23,08 triliun. Sebanyak 371 saham naik, 297 saham menurun, dan 132 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 460,19 poin atau 1,02 persen ke 45.506,00, indeks Hang Seng melemah 200,96 poin atau 0,76 persen ke 26.344,14, indeks Shanghai menguat 8,49 poin atau 0,22 persen ke 3.828,58, dan indeks Strait Times melemah 2,87 poin atau 0,07 persen ke 4.289,98.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Makin Gemar Transaksi Digital, Ini Buktinya!

    Masyarakat Makin Gemar Transaksi Digital, Ini Buktinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia membeberkan perkembangan transaksi digital yang pesat. Hal ini tercermin dari nilai pembayaran digital hingga penggunaan QRIS.

    “Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,8%,”ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    “QR Indonesian Standard atau QRIS penggunanya hampir 60 juta, lebih dari 57 juta, kemudian penggunanya adalah 40 juta di mana sebagian besar adalah merchant,” sambungnya.

    Menurut Perry, data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi yang kami lakukan melalui sistem pembayaran itu memang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan termasuk inklusif termasuk UMKM.

    Perry juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia gemar menggunakan penyelesaian transaksi menggunakan BI Fast Payment. “Dan ini terbukti juga masyarakat semakin gemar menggunakan penyelesaian melalui BI Fast Payment yang tumbuh sangat tinggi 27,54%,” katanya.

    Perry mengatakan bahwa bank sentral terus melakukan akselerasi digitalisasi sejalan dengan blueprint sistem pembayaran yang sudah dibuat hingga 2030.

    “Dasarnya bagaimana kami terus mendorong pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, konsolidasi industri, kemudian memperbanyak inovasi, kemudian juga kerjasama internasional maupun rencana untuk rupiah digital,” ucapnya.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Masyarakat Makin Gemar Transaksi Digital, Ini Buktinya!

    Masyarakat Makin Gemar Transaksi Digital, Ini Buktinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia membeberkan perkembangan transaksi digital yang pesat. Hal ini tercermin dari nilai pembayaran digital hingga penggunaan QRIS.

    “Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,8%,”ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    “QR Indonesian Standard atau QRIS penggunanya hampir 60 juta, lebih dari 57 juta, kemudian penggunanya adalah 40 juta di mana sebagian besar adalah merchant,” sambungnya.

    Menurut Perry, data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi yang kami lakukan melalui sistem pembayaran itu memang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan termasuk inklusif termasuk UMKM.

    Perry juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia gemar menggunakan penyelesaian transaksi menggunakan BI Fast Payment. “Dan ini terbukti juga masyarakat semakin gemar menggunakan penyelesaian melalui BI Fast Payment yang tumbuh sangat tinggi 27,54%,” katanya.

    Perry mengatakan bahwa bank sentral terus melakukan akselerasi digitalisasi sejalan dengan blueprint sistem pembayaran yang sudah dibuat hingga 2030.

    “Dasarnya bagaimana kami terus mendorong pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, konsolidasi industri, kemudian memperbanyak inovasi, kemudian juga kerjasama internasional maupun rencana untuk rupiah digital,” ucapnya.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IHSG Awal Pekan Dibuka Turun ke Level 8.040

    IHSG Awal Pekan Dibuka Turun ke Level 8.040

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka di zona merah. Pergerakan IHSG terpantau turun dan berada level 8.000-an.

    Dikutip dari RTI, Senin (22/9/2025), IHSG pukul 9.12 WIB berada di level 8.040,69, turun 0,13% atau 10,42 poin. Pergerakan IHSG pada pembukaan berada di level 8.082 dengan level tertinggi 8.087,92 dan terendah 8.037,04.

    Volume transaksi tercatat 4,25 miliar, turnover Rp 2,17 triliun dengan frekuensi transaksi 272.303 kali.

    Sebanyak 278 saham mengalami penguatan, 209 saham melemah, sementara 184 saham tidak mengalami perubahan.

    Sementara itu, pada indeks saham di Asia lainnya, Nikkei terpantau menguat 1,42%, Hang Seng melemah 0,94%, dan Shanghai Composite Index melemah 0,05%.

    Tonton juga video “BI Rate Kemungkinan Tidak Dipangkas?” di sini:

    (ily/rrd)

  • OPINI: Beban Utang Luar Negeri

    OPINI: Beban Utang Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Posisi Utang Luar Negeri Indonesia per Juli 2025 di laporkan menurun. Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar US$432,5 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi Juni 2025 sebesar US$434,1 miliar.

    Meski jumlah utang luar negeri turun, tetapi bukan berarti kita benar-benar aman dari tekanan utang luar negeri.

    Postur APBN Indonesia diakui atau tidak hingga kini masih terus tertekan karena dibebani utang luar negeri yang jatuh tempo dalam jumlah yang besar. Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa di Senayan tanggal 8 September 2025 lalu, sejumlah anggota DPR mengingatkan tentang bahaya resiko gagal bayar (default). Sebagai Menkeu, Purbaya diminta memikirkan skenario pengurangan utang luar negeri, terutama untuk mengurangi rasio utang terhadap PDB. Utang luar negeri yang terlampau besar, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kondisi ekonomi nasional tidak sehat karena beban pembayaran utang dan cicilan utang yang terlampau besar.

    Ketergantungan terhadap utang yang terus terjadi dari tahun ke tahun, dikhawatirkan akan mendorong Indonesia terjerumus menanggung beban pembiayaan pembangunan yang tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergantian Menkeu adalah momentum untuk menakar ulang dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melepaskan diri dari ketergantungan utang luar negeri. Mungkinkah?

    Menurut Bank Indonesia, secara tahunan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,1% (YoY), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3% (YoY) pada Juni 2025. Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik. Sedangkan untuk utang luar negeri pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$211,7 miliar, atau tumbuh sebesar 9,0% (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (YoY) pada Juni 2025.

    Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    Posisi utang luar negeri pemerintah relatif terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah.

    Untuk utang luar negeri swasta per Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (YoY). Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa utang luar negeri swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total utang luar negeri swasta.

    Pemerintah mengklaim bahwa struktur utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori sehat. Tetapi, bukan berarti utang luar negeri Indonesia benar-benar aman. Saat ini, beban pembayaran utang dan bunga utang yang harus dibayar pemerintah sesungguhnya sudah mencapai Rp1.300 triliun. Pada 2025, pemerintah diperkirakan harus membayar bunga utang Rp552,1 triliun atau 16% dari total belanja negara. Padahal angka amannya di kisaran 10%. Selain itu, debt service ratio (DSR) atau rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara juga jauh di atas di batas aman 25%.

    Bagi Indonesia, kewajiban membayar utang pokok dan cicilan utang sesungguhnya adalah beban yang berat, terutama ketika sumber-sumber penerimaan APBN tidak tercapai sebagaimana diharapkan. Untuk membiayai delapan program prioritas pemerintah kita tahu dibutuhkan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp3.000 triliun. Ketika alokasi APBN yang diperuntukkan untuk membayar utang luar negeri besar, maka resikonya alokasi dana untuk program pembangunan menjadi tidak terlampau signifikan.

    Sejumlah risiko yang harus ditanggung Indonesia ketika utang luar negeri terlampau besar, antara lain adalah: Pertama, utang luar negeri yang besar dapat memengaruhi stabilitas moneter, sehingga bukan tidak mungkin akan meningkatkan risiko terjadinya inflasi dan depresiasi mata uang. Kedua, utang luar negeri yang terlampau besar, niscaya akan membuat posisi Indonesia lemah dan tergantung pada kreditur luar negeri. Pengalaman telah banyak membuktikan ketika kita terlalu tergantung pada utang luar negeri, maka langsung maupun tidak langsung akan mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengambil ke putusan ekonomi yang independen. Ketiga, utang luar negeri yang besar menyebabkan beban pembayaran utang menjadi berat, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan lainnya.

    Bagi Indonesia, kebutuhan membiayai pro-gram-program pembangunan yang gigantis, umumnya menyedot alokasi dana yang besar.

    ALTERNATIF

    Untuk memastikan agar beban utang luar negeri tidak makin berat, tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana mengelola utang dengan bijak sembari mencari jalan keluar dari ketergantungan akan utang. Selain mempertimbangkan kemampuan membayar dan memilih utang dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu yang panjang, yang tak kalah penting adalah bagaimana mencari alter-natif sumber pembiayaan di luar utang.

    Indonesia agar dapat lepas dari ketergantungan utang, tentu harus dapat meningkatkan pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan alternatif, seperti pajak, ekspor dan sumber daya alam jika dikelola dengan baik niscaya akan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Di samping itu, satu hal yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan agar pengelolaan utang dan anggaran pembangunan benar-benar dilakukan secara transparan.

    Tanpa adanya transparansi dan kemampuan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, jangan harap Indonesia mampu keluar dari beban utang luar negeri yang terus menghantu

  • Kisah Syofia, Pustakawan BI Bangka Belitung Kawal Literasi Keuangan Lewat Program Namu Regional 21 September 2025

    Kisah Syofia, Pustakawan BI Bangka Belitung Kawal Literasi Keuangan Lewat Program Namu Regional 21 September 2025

    Kisah Syofia, Pustakawan BI Bangka Belitung Kawal Literasi Keuangan Lewat Program Namu
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com –
    Di balik dinding kaca sebuah gedung modern di pusat perkantoran Pangkalpinang, terdapat sebuah oase literasi yang sunyi namun hidup.
    Inilah Perpustakaan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Bangka Belitung, sebuah ruang di mana Syofia Arianditha (32) setiap hari menjadi ‘nadi’-nya.
    Dengan desain futuristik, pendingin udara yang sejuk, dan koneksi WiFi gratis, perpustakaan ini jauh dari kesan kaku.
    Rak-rak buku tertata rapi, memamerkan lebih dari 3.000 judul karya penulis dalam dan luar negeri.
    Di sudut ruangan, sebuah kursi pijat elektrik siap memanjakan pengunjung, sementara di sisi lain, ruang bermain anak memastikan para orangtua bisa tenang menggali referensi.
    Bagi Syofia, yang telah mengabdikan diri sebagai pustakawan di sini sejak 2021, pustaka yang buka untuk umum pukul 8.00-16.00 WIB ini, bukan sekadar ruang kerja. Ini adalah ladang ilmu yang ia rawat dengan sepenuh hati.
    “Perpustakaan ini dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perpustakaan pusat Bank Indonesia, dalam meningkatkan kualitas dan kompetisi sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan ketersediaan ragam koleksi cetak maupun digital,” kata Syofia kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Selain menjadi pustakawan, dia juga mengawal program Nampel Seru atau Namu (bertamu) setiap hari Rabu.
    Program Nampel ini menjadi kegiatan rutin yang diresmikan pada 2024 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sugito dan Kepala BI Bangka Belitung Rommy S Tamawiwy.
    “Dalam Nampel Seru ini pengunjung bisa memanfaatkan fasilitas pustaka sembari kami sosialisasi uang rupiah, kebanksentralan, sistem pembayaran dan perlindungan konsumen,” ujar Syofia.
    Syofia menuturkan, program Nampel Seru menyasar pengunjung dari lembaga atau sekolah termasuk taman kanak-kanak (TK).
    “Rombongan yang berjumlah 20 orang akan kami layani langsung di pustaka, kalau jumlahnya lebih banyak, ada ruangan aula yang bisa difungsikan,” ujar Syofia yang merupakan lulusan S1 Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.
    Menurut Syofia, bekerja sebagai pustakawati lebih banyak sukanya ketimbang duka.
    Baginya, pustaka merupakan ladang ilmu yang selalu dikunjungi oleh orang-orang yang ingin belajar menjadi lebih baik.
    “Memang aku dulunya kuliah di bidang pustaka, jadi sudah menjiwai. Lebih banyak sukanya karena kita berkecimpung dengan banyak referensi,” tutur ibu dua anak itu.
    Ia pun berharap pustaka membawa manfaat lebih luas pada masyarakat salah satunya dalam program Nampel Seru.
    Syofia mengatakan, pustaka hadir sebagai sumber informasi sekaligus referensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
    “Dalam era digital saat ini, pustaka menjadi pondasi ilmu pengetahuan yang tervalidasi saat jagat media sosial sulit menghindar dari serbuan berita bohong atau hoaks,” ucap Syofia.
    Untuk bisa mengakses pustaka, pengunjung cukup membawa KTP atau kartu pelajar.
    Sementara pada hari libur, layanan pustaka bisa diakses secara online melalui aplikasi iBI Library yang menyediakan buku digital (e-book).
    “Secara umum koleksi kita memang bertema ekonomi, tapi ada juga buku ilmu pengetahuan alam, kedokteran, komik, majalah Bobo, fiksi dan surat kabar,” beber Syofia.
    Syofia mengungkapkan, fasilitas pustaka sebenarnya sudah ada sejak gedung baru BI Bangka Belitung ditempati pada 2018.
    Namun karena adanya pandemi Covid-19, pustaka mulai dibuka untuk umum tiga tahun kemudian.
    “Saat pertama dibuka, masih social distancing (jaga jarak) karena masih suasana covid,” ujar Syofia.
    Kini pustaka sudah bisa diakses secara lebih leluasa.
    Lokasinya yang strategis di pusat perkantoran pemerintahan provinsi, membuat pustaka ini mudah dijangkau dan para pegawai pun bisa memanfaatkan waktu istirahat mereka untuk menyalurkan hobi baca dengan mudah.
    Meskipun menempati ruang yang terbatas, pustaka BI Bangka Belitung sudah dilengkapi free Wifi, pendingin udara hingga kursi pijat elektrik.
    Pengunjung juga bisa mendapatkan pemandangan yang lebih luas karena pustaka berada pada sisi depan gedung yang berdinding kaca.
    Salah satu sumber referensi yang bisa ditemukan di pustaka ini adalah buku berjudul : Analisis Laporan Keuangan Perspektif Warren Buffet.
    Buku setebal 83 halaman yang ditulis Francis Hutabarat ini menukil berbagai pandangan dari konglemarat asal Amerika tersebut, di antaranya mengupas Warren Buffet dan Keuangan, Warren Buffet dan Capital Expenditures.
    Pada bab Warren Buffet dan Equity Bond misalnya, penulis mengisahkan Warren Buffet yang mengisi ceramah di Columbia University pada akhir 1980-an.
    Di sana Warren menjelaskan tentang perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang tahan lama, menunjukan kekuatan dan prediktabilitas yang begitu besar dalam pertumbuhan pendapatan.
    Sehingga pertumbuhan mengubah saham mereka menjadi semacam obligasi ekuitas, dengan pembayaran kupon atau bunga yang terus meningkat.
    Obligasi bagi Warren Buffet adalah saham/ekuitas perusahaan, dan pembayaran kupon/bunga bagi Warren Buffet adalah laba sebelum pajak perusahaan.
    Buku lainnya yang patut dibaca yakni buku berjudul Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia yang diterbitkan Salemba Empat setebal lebih dari 1.000 halaman yang disertai tabel bunga dan contoh laporan keuangan.
    Salah satu pengunjung bernama Duhaa dari Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bangka Belitung, megatakan, keberadaan pustaka BI Bangka Belitung sangat bermanfaat dalam literasi ilmu pengetahuan dan semangat baca.
    Pustaka tersebut juga membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi mereka.
    “Suasana nyaman, semoga ditambah koleksi metodologi penelitian,” ucap Duhaa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    GELORA.CO – Viral di media sosial (medsos) soal Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara.

    Adapun pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” ucap Qodari.

    Lantas dia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” lanjutnya.

    Pun, Qodari menilai kebijakan itu juga sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di kelompok berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp3-4 juta per bulan.

    “Jadi yang dikerjakan Pak Ara, para kepala daerah, bupati dan wali kota, memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat kita. Di sinilah perumahan subsidi menjadi sangat diperlukan,” katanya.

    Komentar warganet

    Video pernyataan itupun berseliweran di medsos. Di TikTok, misalnya.

    Warganet pun ramai-ramai berkomentar.

    Akun @popoy berkomentar: qodari di lantik bukan sesuai kapasitasnya tapi sebagai balas budi.

    @SupriyantoPRASAGA: injak rem korupsi gila-gilaan, apalagi injak gas.

    @Bhony: Saya kasih pengertian mengenai dana 200T yg akan di salurkan ke bank. Jika pemerintah menyalurkan dana 200T itu ke bank, maka pihak bank akan pusing, kenapa? karena mereka akan bayar bunga ke pemerintah. Semakin besar dana yg di salurkan ke mereka ( Pihak Bank ) maka bunganya juga makin besar utk bayar ke pemerintah. 

    Lalu kata dia: Jadi mau gak mau mereka harus memutar uang itu dengan cara meminjamkan ke nasabah dengan bunga rendah agar nasabah tertarik untuk meminjam ke bank, jika bunga rendah maka akan banyak pengusaha yg pinjam ke bank, dan dampaknya banyak pengusaha yg buka lapangan kerja sehingga pengangguran akan semakin sedikit.

    Jika pengangguran semakin sedikit, maka akan semakin banyak orang yg akan berbelanja dan perekonomian bisa hidup kembali, jika perekonomian bisa hidup kembali maka banyak inverstor asing yg akan tanam modal di Indonesia dan rupiah akan naik. Seperti itulah kira2.

    @ARKAN 9488: manusia paling hebat ini salah satunya hebat bicara tntang 3priode.

    @Faisalanugrah26: masalah siapa yang mau minjam? wong orang sekarang lagi hold uang kok berani invest, seblm digelontorkan ke bank, kondisi bank juga lagi surplus uang, ditambah lagi uang 200 t, makin bingung siapa yg mau minjam.

    @MHY: Begini kalau tukang survey diangkat jadi pejabat.

    @Mas_Mun (Sidrotul Muntaha): kayaknya akan ada permusuhan dalam selimut nih.

    @partaotoba: selalu bicara bagus, semoga hasil nyata yg bagus.

    @senopati: saya setuju kalau qodari tidak di pke pemerintah.

    @mas R: tukang survei dpt jabatan..

    @chimotthea: lah knapa di bahas kepala staf kepresidenan lg, rakyat jg sudah pd tahu, hrsnya sbagai kepala staf memantau terus laporan ke presiden, ini di bahas..kasih ide2 berlian kl sebagai staf kepresidenan.

    @Silangit 78: kcewa gw sm Prabowo ngapain si kodari di angkat jdi ksp.

    Selain itu, masih banyak komentar lain sebagaimana tertuang dalam postingan akun TikTok kompas.com.

  • Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.

    “Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

    Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.

    “Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.

    Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.

    Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

  • Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini investor masih akan tertarik dengan obligasi pemerintah atau SBN di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter, baik di Indonesia hingga Amerika Serikat (AS). 

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali memangkas kebijakan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75% pada September 2025.

    Langkah itu turut disusul keputusan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk memangkas kebijakan suku bunganya 25 bps ke level 4,25%. Situasi itu diperkirakan bisa berpengaruh kepada penurunan imbal hasil atau yield obligasi. 

    Namun demikian, Menkeu Purbaya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9/2025), menyebut ketertarikan investor asing pada obligasi tidak hanya dipengaruhi oleh yield melainkan juga stabilitas negara tersebut. Utamanya, prospek pertumbuhan ekonomi. 

    “Walaupun yield-nya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus, orang masuk ke sini, nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Pria yang pernah menjabat di dewan direksi PT Danareksa (Persero) itu menjelaskan, obligasi pemerintah akan tetap menarik meski imbal hasilnya turun apabila ada keuntungan potensial dari prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta apresiasi nilai tukar rupiah. 

    Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025. Sementara itu, pada RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih tinggi yakni 5,4%.

    “Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat, jadi anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini,” terangnya. 

    Kendati demikian, pemerintah memiliki tantangan berupa pengelolaan fiskal. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan target defisit RAPBN 2026 ke 2,68% terhadap PDB atau lebih tinggi dari postur sebelumnya yakni 2,48%. 

    Hal itu sejalan dengan peningkatan rancangan belanja yang utamanya didorong oleh anggaran transfer ke daerah (TKD) dari  sebelumnya Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. 

    Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan target defisit menjadi konsekuensi dari lebih tingginya belanja. Hal itu diperlukan karena ada aspirasi untuk mencegah kenaikan pajak daerah besar-besaran karena kebutuhan pendapatan pemda. 

    Nantinya, kebijakan itu diharapkan bisa menciptakan stabilitas dan mempermudah laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga prospek pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik dan investor pun tetap memiliki kepercayaan.  

    “Jadi kita enggak ada gunanya menghemat uang, kalau keributan di mana-mana dan kita enggak bisa membangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil,” jelasnya.