Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Jakarta (ANTARA) – Sebesar 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum serta jasa-jasa lainnya termasuk kesenian dan rekreasi.

    “Sektor jasa semakin berperan penting bagi Jakarta,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono di Jakarta, Selasa.

    Sebagai motor perekonomian Jakarta, pangsa sektor jasa mencapai 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta.

    Dia dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” menyampaikan adapun sebagian besar lapangan usaha tersebut tercakup dalam dua sektor utama.

    Yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif yang apabila keduanya digerakkan akan memunculkan “multiplier effect” (efek berganda) yang besar.

    Sakti mencontohkan kegiatan pada Juni lalu, yakni “BTN Jakarta International Marathon” (JAKIM) memberikan nilai tambah ekonomi dengan kisaran sebesar Rp55,72 miliar dan melibatkan kurang lebih 1.081 tenaga kerja.

    “Mungkin kalau kita dalami efek multiplier itu lebih besar jadi sifatnya masih assessment (penilaian) yang belum terlalu mendalam,” kata Sakti.

    Dia mengatakan, potensi Jakarta secara khusus di bidang pariwisata antara lain ditopang budaya Betawi yang berakulturasi dengan kemajemukan masyarakat Jakarta. Kemudian keindahan alam baik di daratan maupun di Kepulauan Seribu.

    Selain itu, adapula serta kekayaan bangunan warisan (heritage) yang beragam berpadu infrastruktur modern yang terus berkembang.

    Sementara dari sisi industri kreatif, seperti film, musik dan fesyen menjadikan Jakarta berpotensi setara dengan negara tetangga. Misalnya Singapura sebagai pusat lahirnya tren baru di kawasan.

    Tak kalah pentingnya, Jakarta berada di garda terdepan untuk implementasi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia.

    “Penerapan yang kami coba terus hadirkan dengan QRIS dan BI Fast dapat terintegrasi di berbagai merchant dalam rangka meningkatkan kenyamanan para wisatawan,” ujar Sakti.

    Dia menambahkan, ekosistem kreatif juga ditopang oleh perkembangan “start-up” digital, platform “e-commerce” serta promosi pariwisata berbasis media sosial yang semakin masif.

    Menurut dia, faktor-faktor tersebut diyakini dapat menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya.

    Namun demikian, Sakti mengakui masih banyak area yang perlu didorong untuk diperbaiki sehingga kontribusinya ke depan akan semakin besar bagi perekonomian Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Astra Infra yakin penurunan BI-Rate pacu kapasitas bisnis

    Astra Infra yakin penurunan BI-Rate pacu kapasitas bisnis

    Jakarta (ANTARA) – Astra Infra, perusahaan pengelola jalan tol, menyatakan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen memacu sekaligus memperkuat kapasitas bisnis perusahaan.

    ‎Group Chief Financial Officer (CFO) Astra Infra Halim Wahjana dalam Astra Media Day di Jakarta, Selasa menyampaikan dengan adanya penurunan suku bunga acuan, pihaknya merasa terbantu mengingat saat proses pembangunan jalan tol, ada pembiayaan yang dilakukan melalui skema sharing dengan pihak lain, seperti perbankan, dan bonds/surat utang.

    ‎”Membantu, tadinya ada beban utang, pembayaran interest-nya cukup besar, dengan insentif ini kami akan sangat terbantu. Tapi yang paling penting saya rasa, kami akan menjaga cashflow dari perusahaan kita. Artinya dengan cashflow yang baik kita sebetulnya kalau kita mau ekspansi, kita memiliki capacity,” kata dia.

    ‎Disampaikan dia, pihaknya akan terus mendukung segala kebijakan infrastruktur yang diambil oleh pemerintah.

    ‎Dalam hal ini, Astra Infra akan terus meningkatkan dan menjaga kepuasan pelanggan dalam menggunakan jalan tol yang dikelola oleh perusahaan, melalui penguatan kualitas dan peningkatan kapasitas ruas.

    ‎Disampaikan dia, jalan tol yang dikelola Astra Infra mencakup 396 kilometer yang meliputi Tol Tangerang–Merak (72,5 kilometer), Cikopo–Palimanan atau Cipali (116,8 kilometer) dan Semarang–Solo (72,6 kilometer).

    ‎‎Selanjutnya, Tol Jombang–Mojokerto (40,5 kilometer), Surabaya–Mojokerto (36,3 kilometer) dan Pandaan–Malang (38,5 kilometer).

    ‎Sementara untuk tol di kawasan Jabodetabek meliputi Kunciran–Serpong atau JORR 2 (11,1 kilometer) dan Ulujami–Kebon Jeruk atau JORR 1 (7,7 kilometer).

    ‎Sebelumnya, BI pada 17 September memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    ‎Namun, langkah ini juga disertai upaya menjaga tetap rendah inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1 persen, serta stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya.

    ‎”Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9).

    ‎Di samping BI-Rate, BI juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen.

    ‎Perry menyampaikan, ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial longgar juga terus diperkuat untuk menurunkan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mendorong kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    ​​​​​​​

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyebut keberadaan dana tersebut membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi industri perbankan.

    Meski masih terdapat kredit belum tersalur atau undisbursed loan, hal itu justru mencerminkan adanya komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan jadwal penarikan debitur.

    “Kita tahu sejak minggu lalu efektif dana Rp 200 triliun masuk ke bank-bank himbara. Sementara undisburshed (kredit belum tersalur) masih tinggi. Sebenarnya undisburshed menunjukkan bahwa bank itu komit untuk menyalurkan sejumlah dana kredit kepada debitur,” kata Indah dalam sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Indah menjelaskan bahwa secara industri, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada di angka 86 persen.

    Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat kisaran ideal LDR berada pada rentang 75 persen hingga 92 persen. Dengan tambahan dana pemerintah, posisi likuiditas bank menjadi semakin kuat untuk mendorong penyaluran kredit.

    “Kalau kita lihat berapa wajarnya LDR adalah 75 persen hingga 92 persen. Jadi disini masih ada ruang gerak, karena ketika masuk dana Pemerintah itu ke bank Himbara tentu akan meningkatkan deposit,” jelasnya.

     

  • Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    “Enggak (rangkap jabatan), dia akan jadi ketua LPS saja. Karena di LPS enggak boleh merangkap (jabatan),” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan pengunduran diri Anggito dari posisinya sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Proses pengunduran diri tersebut berjalan otomatis sejak Anggito ditetapkan sebagai Ketua DK LPS.

    “Oh, sudah (mundur), sudah. Ini hampir otomatis ya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menetapkan Anggito sebagai Ketua DK LPS periode 2025–2030 melalui rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

    Anggito menegaskan dirinya siap mengembalikan mandat jabatan Wamenkeu kepada Presiden saat menanggapi penetapannya sebagai Ketua DK LPS.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” katanya.

    Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya di posisi Wamenkeu. Dirinya juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya sejatinya otomatis, mengingat larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara.

    “Sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan, karena posisi strategis dan posisi pejabat negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila nanti terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres (Keputusan Presiden) jadi saya masih libur dulu ya,” ujar dia.

    Selain itu, terkait koordinasi dengan Menkeu Purbaya, Anggito mengatakan optimistis sinergi akan terus berjalan baik.

    “Secara organisasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) itu memang sinergis ya. Sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya, maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) dan Pak Mahendra (Ketua DK OJK), kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah dan secara institusi semakin baik ya,” ujar dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Juda Agung dilantik sebagai Anggota DK OJK Ex-officio BI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio Bank Indonesia.

    Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

    “Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 saudara telah diangkat sebagai anggota DK OJK Ex-officio dari BI,” kata Sunarto.

    Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

    Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi serta dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

    Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

    Dengan demikian, jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi sebagai berikut.

    Ketua: Mahendra Siregar

    Wakil Ketua: Mirza Adityaswara

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi

    Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Isabella Wattimena

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman

    Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

    Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DANA Hadirkan Fitur Jaminan Anti Pending, Pastikan #AmanDariBadman

    DANA Hadirkan Fitur Jaminan Anti Pending, Pastikan #AmanDariBadman

    Jakarta –

    Dompet digital DANA menghadirkan fitur jaminan anti pending. Fitur ini diberikan oleh DANA Protection.

    DANA Protection adalah fitur unggulan dari aplikasi DANA yang memberikan perlindungan maksimal kepada pengguna dari berbagai ancaman keamanan digital. Dengan fitur ini, setiap transaksi ilegal akan mendapatkan jaminan uang kembali 100%.

    Dengan jaminan ini, transaksi pengguna jadi bebas nyangkut. Jaminan ini hanya berlaku untuk transaksi kirim uang ke sesama pengguna DANA.

    Di samping itu, agar #AmanDariBadman, setiap pengguna harus selalu waspada dan bijak dalam menggunakan perangkat serta menjaga kerahasiaan data pribadi. DANA berharap setiap pengguna dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya melalui kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan layanan.

    Buat cara klaimnya, pengguna bisa ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Tap DANA Protection di Beranda DANA.

    2. Baca detail perlindungan apa saja yang diberikan DANA Protection.

    3. Tap button DIANA.

    4. Informasikan & laporkan kendala yang kamu alami.

    5. Kirimkan detail transaksi & dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses klaim.

    6. Cek perkembangan proses klaimmu di DIANA.

    Pastikan kamu hanya mengakses informasi melalui platform resmi DANA Indonesia guna menjamin keamanan dalam bertransaksi. DANA Indonesia juga sudah diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Jadi tunggu apa lagi? Yuk download dan gunakan dompet digital DANA sekarang!

    (hnu/ega)

  • Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said PDIP Puji Gaya ‘Koboi’ Menkeu Purbaya, Bisa Longgarkan Kebijakan Ketat – Page 3

    Said menilai, gaya Menkeu Purbaya bisa lebih melonggarkan aturan ketat keuangan negara. Bahkan, kata dia, kinerja Purbaya sudah terlihat satu bulang setelah menjabat.

    “Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah,” tambahnya.

    Banggar DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar tetap stabil. Menurut Said, keduanya bisa memicu gejolak harga di sektor riil maupun potensi krisis jika tidak terkendali.

    “Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama mmpu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” tukas Said.