Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mengurangi backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 9,9 juta. Selain menggeber program rumah subsidi, pemerintah juga akan menambah jumlah perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

    RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Ciri dari RLTH adalah rumah tidak memiliki konstruksi bangunan yang laik, hingga luas rumah tidak sesuai standar perorangan.

    Tinggal di hunian terkategori RLTH tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa membahayakan kesehatan dan keamanan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Bapak Presiden ada backlog 9,9 juta caranya rumah subsidi. Bapak naikkan 220 ribu per tahun belum 1 tahun presiden sudah naik 350 ribu. RTLH 26 juta, kami terima kasih ke DPR, kami ada 50 ribu untuk renovasi (tahun ini). Tahun depan 400 ribu RTLH akan kami renovasi. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di acara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan agenda pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

    “Terima kasih atas semuanya. Kepada Gubernur BI. Terima kasih Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Jaksa Agung,” ucapnya.

    Sementara itu soal rumah subsidi, Ara mengungkapkan kalau Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima manfaat paling banyak. Ini disebabkan karena Jabar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “Kami laporkan Jabar paling besar nomer 1. Kabupaten terbesar Bekasi dan Bogor. Bank BTN paling banyak,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Pusat BNI di Pejompongan, Tanah Abang pada Senin (29/9/2025) pagi.

    Purbaya tidak menjelaskan secara mendetail maksud tujuannya kunjungi markas BNI itu. Dia hanya menekankan ingin memantau perkembangan salah satu bank BUMN itu.

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Mau rapat sama direksinya kalau ada rapat,” ujar Purbaya dalam video yang disebar internal Kemenkeu kepada awak media, Senin (29/9/2025).

    Terlihat, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran menerima langsung Purbaya. Mereka terlihat berkumpul di sebuah ruang rapat.

    Adapun sidak ini terjadi usai polemik kebijakan kebijakan pemberian bunga jumbo sebesar 4% per tahun bagi deposito berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) di bank-bank BUMN.

    Sebelumnya, Purbaya membantah kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Keuangan. Dia tidak menampik bahwa sempat mengumumkan akan beri insentif ke investor domestik agar tidak menempatkan uangnya dalam bentuk dolar AS di luar negeri.

    Hanya saja, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan risiko.

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya pindahin valas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah memberikan arahan kepada Danantara atau bank-bank BUMN untuk menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) itu.

    Dia juga sudah mengkonfirmasi ke Bank Indonesia dan Danantara. Menurutnya, kedua lembaga itu juga tidak ada memberi arahan kepada bank.

    Bahkan, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya untuk menghitung resiko dari kebijakan itu terlebih dahulu. Prabowo, sambungnya, memberikan waktu tim melakukan perhitungan selama dua pekan.

    Purbaya menjelaskan hasil laporan tim tersebut baru akan masuk ke Jumat (3/10/2025) pekan depan. Oleh sebab itu, dia bingung dengan keputusan bank-bank BUMN yang menaikkan bunga valas sebelum adanya hasil perhitungan risiko tim arahan Prabowo.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali ya. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau nggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Danantara juga biasanya mereka menekankan market base, artinya seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” jelasnya.

  • Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum diajak berkoordinasi terkait dengan penaikan bunga deposito valas oleh himbara. 

    Purbaya mengakui bahwa kenaikan deposito valas oleh himbara itu dilakukan saat pemerintah berencana merumuskan insentif dalam mendorong repatriasi dolar milik WNI dari luar negeri. 

    Akan tetapi, rencana insentif itu masih didiskusikan oleh tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas (ratas), Jumat (19/9/2025) di Istana Kepresidenan. Purbaya, yang ikut hadir pada rapat tersebut, mengungkapkan tim dimaksud masih diberikan waktu sampai Jumat pekan depan untuk memelajari instruksi Presiden itu. 

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal keputusan himbara secara kompak menaikkan deposito valasnya hingga ke 4%. Hal itu sejalan dengan belum diajaknya Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk berkoordinasi. 

    “Bahkan, dari yang saya tahu kan harus disuruh pelajari dulu dua minggu, Jumat minggu depan. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada [koordinasi dengan KSSK], harusnya nanti kalau sudah [selesai dipelajari] baru didiskusikan dengan KSSK,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Purbaya juga menyebut Gubernur BI Perry Warjiyo belum diajak berdiskusi soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara. Hal itu diketahuinya saat makan siang bersama Perry kemarin. 

    Mantan Ketua LPS itu juga meyakini, Danantara yang kini membawahi BUMN tidak akan langsung mengintervensi bank pelat merah untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan Danantara juga biasanya mereka menekankan market based. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” tuturnya. 

  • Cek Lagi Jadwal Seleksi Penerimaan PPCM Bank Indonesia Angkatan 40 – Page 3

    Cek Lagi Jadwal Seleksi Penerimaan PPCM Bank Indonesia Angkatan 40 – Page 3

    Untuk dapat mengikuti seleksi PCPM BI 40, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Persyaratan ini meliputi status kewarganegaraan, kondisi kesehatan, dan jenjang pendidikan.

    Calon pelamar harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki kondisi sehat jasmani serta rohani. Batas usia maksimal adalah 26 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk lulusan S2, terhitung per 7 September 2025.

    Selain itu, pelamar wajib telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan minimal S1 dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00. Diutamakan bagi pelamar yang memiliki pengalaman berorganisasi di kampus atau sosial kemasyarakatan.

    Pelamar juga tidak boleh memiliki ikatan dinas atau bersedia mengundurkan diri dari ikatan dinas sebelumnya jika diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia. Mereka juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Bank Indonesia menegaskan  proses rekrutmen ini tidak memungut biaya apapun, sehingga pelamar diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan.

    Berikut Kualifikasi dalam PCPM 40 dikutip dari instagram @bank_indonesia, Sabtu (27/9/2025):

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Sehat jasmani dan rohani
    Usia maksimal 26 tahun untuk lulusan S1 dan 28 tahun untuk S2 per 7 September 2025
    Telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan minimal S1
    Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4,00
    Diutamakan aktif organisasi
    Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia melepaskan ikatan dinas dengan institusi lain
    Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia

  • Kadin Curhat Industri Tercekik Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS

    Kadin Curhat Industri Tercekik Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan sejumlah industri pengolahan nonmigas yang berpotensi terdampak pelemahan rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah tercatat Rp16.738 terhadap dolar AS. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pelemahan rupiah tentu membawa risiko yang cukup besar bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. 

    “Sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti farmasi, elektronik, dan otomotif, akan paling terdampak,” kata Saleh kepada Bisnis, Jumat (26/9/2025). 

    Dia menyebut biaya impor bahan baku dan barang modal akan menjadi lebih mahal, sehingga menekan margin keuntungan pengusaha. 

    Tak hanya itu, volatilitas rupiah juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuat pengusaha lebih sulit menyusun perencanaan bisnis jangka menengah. 

    “Namun, pelemahan rupiah juga dapat menjadi peluang bagi sektor berorientasi ekspor karena harga produk Indonesia menjadi relatif lebih kompetitif di pasar global,” tuturnya. 

    Dalam kondisi ini, pihaknya berharap agar pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar dengan kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi. 

    Intervensi pasar valas perlu dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan distorsi, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sektor produktif. 

    “Dari sisi struktural, pengusaha mengusulkan pemerintah meningkatkan program substitusi impor, mendorong hilirisasi industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional agar ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, transparansi komunikasi kebijakan juga penting agar pelaku usaha dapat lebih cepat menyesuaikan strategi bisnis.

    Dunia usaha juga akan berupaya melakukan efisiensi dan diversifikasi sumber bahan baku agar tidak terlalu bergantung pada impor. Selain itu, strategi lindung nilai (hedging) juga dapat digunakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs. 

    “Pelaku usaha berupaya memperluas pasar ekspor guna memanfaatkan sisi positif dari pelemahan rupiah. Digitalisasi proses bisnis dan peningkatan produktivitas menjadi langkah penting agar perusahaan lebih adaptif menghadapi ketidakpastian nilai tukar,” tambahnya. 

    Senada, WKU Kadin Sarman Simanjorang menyebut risiko pelemahan rupiah terhadap bisnis dan ekonomi jika berkepanjangan akan sangat riskan,dan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

    Dia mendesak pemerintah dan Bank Indonesia harus segera melakukan evaluasi faktor utama yang menyebabkan nilai rupiah yang sudah cukup jauh meninggalkan asumsi kurs rupiah pada APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    “Jika pelemahan ini berkepanjangan akan mempengaruhi transaksi ekspor/impor terutama bahan baku industri yang masih tergantung barang import,” terangnya, dalam kesempatan terpisah. 

    Bagi pemerintah, menurut Sarman, pelemahan ini juga akan semakin membebani nilai utang luar negeri, sehingga memang strategi penguatan nilai tukar rupiah harus segera dilakukan.

    Apalagi, dolar AS saat ini merupakan mata uang resmi dalam transaksi bisnis dengan luar negeri, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi kinerja berbagai sektor usaha.

    Untuk itu stabilisasi nilai tukar rupiah harus selalu terjaga mendekati angka asumsi kurs pada APBN 2025 karena itu menjadi acuan bagi pasar. Dunia usaha berharap agar Pemerintah dan BI mampu menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah.

    “Pengusaha akan wait and see artinya pengusaha akan melihat apakah pelemahan nilai tukar rupiah bersifat temporer dan segera menguat atau memang potensinya akan bertahan lama,” jelasnya. 

    Bagi pengusaha, dalam kondisi ini tidak ada jalan lain selain melakukan penyesuaian. Secara internal, pelaku usaha akan melakukan evaluasi dan mengambil langkah antisipasi jika pelemahan nilai tukar rupiah ini berkepanjangan.

    “Bagi industri yang bahan bakunya masih tergantung impor tidak tertutup kemungkinan melakukan penyesuaian harga atau mengurangi ukuran dari barang yang diproduksi,” imbuhnya. 

    Namun, hal tersebut dilakukan apabila pelemahan rupiah berkepanjangan. Oleh karena itu, Kadin berharap dengan berbagai instrumen yang ada Pemerintah dan BI dapat segera menguatkan nilai tukar rupiah. 

  • Rupiah Melemah, Pengusaha Cemas Biaya Bahan Baku Industri Melonjak

    Rupiah Melemah, Pengusaha Cemas Biaya Bahan Baku Industri Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar AS ke kisaran Rp16.700 dapat menggerus produktivitas industri nasional. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi dunia usaha mengingat 70%—90% bahan baku manufaktur berasal dari impor. Apalagi, porsi ongkos bahan baku mencapai 55% dalam struktur biaya produksi. 

    “Kami melihat dampaknya bukan sekadar soal pergerakan angka di pasar keuangan, melainkan persoalan yang langsung menyentuh jantung operasional industri nasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (26/9/2025). 

    Artinya, tekanan pelemahan rupiah akan tercerminkan dalam kenaikan biaya produksi dan berpotensi menurunkan daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun global.

    Dia pun mencontohkan industri tekstil yang sangat bergantung pada impor mono etilen glikol (MEG), kapas, benang filamen, hingga serat sintetis. 

    Menurut Shinta, sektor padat karya tersebut menghadapi tekanan biaya yang signifikan dan tidak semua pelaku usaha dapat langsung membebankan ke harga jual. 

    “Yang lebih menantang bagi dunia usaha bukan hanya tren pelemahan itu sendiri, melainkan ketidakpastian akibat volatilitas kurs,” tambahnya. 

    Jika nilai tukar rupiah bergerak terlalu fluktuatif, pelaku usaha juga kesulitan menyusun perencanaan biaya, mengatur arus kas, maupun menjaga daya saing ekspor.

    Kendati demikian, tak dapat dipungkiri terdapat sebagian sektor industri yang mendapatkan keuntungan jangka pendek, misalnya eksportir berbasis komoditas pertambangan atau kehutanan. 

    “Namun, benefit ini sangat terbatas. Banyak eksportir manufaktur juga tetap tertekan karena mereka mengimpor komponen atau bahan baku dalam jumlah besar,” jelasnya. 

    Akibatnya, depresiasi rupiah disebut seringkali menggerus margin daripada memberi tambahan keuntungan. Apalagi, UMKM yang juga dinilai sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya input, tekanan ini bahkan lebih berat karena ruang efisiensi yang mereka miliki jauh lebih sempit.

    Untuk itu, dia berharap agar pelemahan rupiah dapat direspons dengan kebijakan makro yang solid. Apindo meyakini pemerintah dan Bank Indonesia memiliki instrumen yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. 

    “Sebagaimana beberapa bulan ke belakang ketika rupiah relatif terjaga meskipun tekanan global cukup besar akibat pengumuman tarif resiprokal AS dan penguatan dolar,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Apindo juga menekankan ke depannya penting untuk melakukan sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan untuk menjaga stabilitas kurs sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. 

    Lebih lanjut, Shinta memberikan beberapa catatan yang akan didorong bersama. Pertama, menjaga nilai tukar rupiah agar tetap konsisten mencerminkan kondisi fundamental ekonomi sehingga tidak menimbulkan volatilitas berlebihan.

    Kedua, menyeimbangkan kepentingan ekspor dengan perlindungan konsumsi domestik, khususnya masyarakat menengah-bawah yang paling rentan terhadap imported inflation.

    Ketiga, mendorong diversifikasi sumber bahan baku dengan substitusi produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan risiko kurs.

    Keempat, menguatkan koordinasi stabilitas harga dan daya beli dengan memastikan kebutuhan domestik dengan kebijakan impor/ekspor telah matching serta alokasi dan program subsidi yang terarah.

    Kelima, mengoptimalkan kebijakan DHE dengan insentif yang menarik, agar devisa hasil ekspor lebih banyak terserap di dalam negeri.

    “Bagi kami, stabilisasi nilai tukar tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar jangka pendek, diperlukan strategi jangka menengah yang lebih komprehensif, karena stabilitas rupiah adalah prasyarat fundamental bagi keberlanjutan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya. 

    Shinta menegaskan bahwa dunia usaha akan siap berkolaborasi. Namun, menekankan terkait dengan kepastian kebijakan dan arah makro yang kredibel sebagai kunci menjaga optimisme dan daya saing Indonesia di tengah gejolak global.

  • Purbaya Bantah Dikte Bank BUMN Naikkan Bunga Deposito Valas ke 4%

    Purbaya Bantah Dikte Bank BUMN Naikkan Bunga Deposito Valas ke 4%

    Jakarta –

    Bank pelat merah (Himbara) kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) ke level 4% mulai November 2025. Kenaikan bunga deposito valas ini terjadi di tengah penguatan dolar AS terhadap rupiah.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut bukan perintah darinya atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penegasan itu disampaikannya karena telah membuat sentimen buruk di pasar keuangan hingga menyebabkan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Orang menuduh saya itu kebijakan menteri keuangan, mendikte perbankan untuk menaikkan bunga deposito dolar ke 4%. Jadi nggak ada kebijakan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau bank untuk naikkan bunga deposito seperti itu,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya mengaku pernah ada diskusi tentang pemberian insentif terhadap pemegang valas. Pembicaraan itu disebut belum selesai dan masih ada risiko yang mesti diperhitungkan.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak, tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Dari Danantara juga biasanya mereka menekankan market based, artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” imbuhnya.

    Kenaikan suku bunga deposito valas dolar AS menjadi 4% dinilai menjadi salah satu penyebab memburuknya pelemahan rupiah. Hal ini meningkatkan permintaan Dolar AS dan mengurangi permintaan rupiah, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah cenderung melemah karena modal lebih tertarik pada imbal hasil yang lebih tinggi di luar negeri.

    “Media embus-embuskan bunga dolar akan 4%. Itu otomatis men-trigger keinginan untuk switch dari rupiah ke dolar,” ucap Purbaya.

    (aid/fdl)

  • Terkuak! Ini Penyebab Rupiah Terkapar Dihajar Dolar AS

    Terkuak! Ini Penyebab Rupiah Terkapar Dihajar Dolar AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai tukar rupiah mengalami tekanan hebat dalam seminggu terakhir. Puncaknya, pada perdagangan kemarin, Kamis (25/9/2025), rupiah sudah tembus level psikologis Rp16.700/US$.

    Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai pelemahan rupiah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya tren penguatan dolar yang merupakan respon dari data-data Amerika yang membaik.

    Seperti data pertumbuhan ekonomi kuartal-II yang tumbuh 3,8%, lebih tinggi daripada ekspektasi pelaku pasar, sekitar 3,5%.

    “Dan ini memicu perpindahan dana dari emerging market ke developed market, termasuk Indonesia,” ujar Myrdal kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/9/2025).

    Di sisi lain, Myrdal menilai permintaan dolar dalam negeri juga meningkat. Terutama untuk kebutuhan bayar utang atau pembayaran rutin di akhir bulan, bayar bunga utang luar negeri, dan juga bayar impor.

    “Jadi ini yang memicu kenaikan dolar domestik, kenaikan permintaan dolar domestik,” ujarnya.

    Myrdal menilai aksi jual investor asing di pasar saham maupun pasar obligasi yang dipengaruhi oleh berbagai manuver kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia menjadi penyebab sejumlah bank menjual dolar dengan harga tinggi.

    Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada September 2025.

    Suku bunga Deposit Facility diturunkan sebesar 50 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah bank menjual dolar dengan nilai tukar mayoritas telah mendekati Rp 17.000/US$ dan tercatat setidaknya satu bank asing telah melewati angka psikologis tersebut.

    “Mereka kelihatannya memilih untuk wait and see dulu disini, sambil mereka jual barang yang mereka punya dengan rekomendasi sell on rally, sehingga itu yang membuat kenapa rupiah terus melemah sampai sekarang ini,” ujarnya.

    Myrdal memperkirakan rupiah akan berada di level 16.842/US$ untuk posisi resisten. Menurutnya, posisi rupiah dapat bertahan dibawah level Rp 17.000/US$. Pasalnya, cadangan devisa Indonesia saat ini cukup berlimpah dan kondisi surplus perdagangan masih terjaga.

    “Untuk level Rp 17.000 seharusnya bisa dicegah dengan posisi cadangan devisa sekarang yang berlimpah, trade surplus kita juga bagus, jadi kita harapkan sih akan bisa dimanage rupiah itu tidak terlalu melemah, apalagi sampai break ke level di atas Rp 17.000,” ujarnya.

    Sementara Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menilai [elemahan Rupiah saat ini adalah kombinasi dari tekanan eksternal yang dominan diperparah oleh kerentanan domestik.

    Faktor eksternal, yang menjadi pemicu utama, adalah berkurangnya ekspektasi pasar akan pemotongan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Hal ini membuat imbal hasil aset AS jauh lebih menarik, memicu capital outflow besar-besaran dari pasar obligasi dan saham Indonesia.

    Namun, tekanan eksternal ini diperburuk oleh faktor domestik, seperti tingginya kebutuhan devisa untuk impor dan pembayaran utang luar negeri korporasi, serta sentimen investor yang berhati-hati terhadap ketidakpastian kebijakan fiskal atau politik domestik.

    “Jadi, meskipun biang kerok berasal dari luar, faktor internal memastikan rupiah menjadi salah satu mata uang yang paling tertekan di kawasan,” ujar Sutopo kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/9/2025).

    Sementara Sutopo menilai aksi jual tupiah oleh beberapa bank asing yang memproyeksikan harga mencapai Rp17.000/US$ bukan sekadar respons teknikal jangka pendek, melainkan refleksi kekhawatiran yang lebih mendalam terkait prospek ekonomi Indonesia dalam menghadapi lingkungan global yang tidak pasti.

    “Proyeksi semacam ini menunjukkan bahwa para pemain besar di pasar melihat rupiah telah kehilangan buffer yang cukup kuat untuk menahan tekanan dolar,” ujarnya.

    Dirinya menjelaskan, kekhawatiran tersebut mencakup potensi melemahnya cadangan devisa Bank Indonesia (BI) akibat intervensi yang berkelanjutan, risiko inflasi yang tinggi akibat depresiasi nilai tukar atau imported inflation dan kekhawatiran atas stabilitas fiskal di tengah rencana belanja pemerintah yang agresif.

    Sutopo menilai level Rp17.000 adalah batas psikologis yang, jika ditembus, dapat memicu kepanikan pasar yang lebih luas dan memerlukan respons kebijakan yang lebih drastis.

    Dalam jangka pendek, dengan nilai tukar saat ini berada di sekitar Rp16.740 pergerakan rupiah kemungkinan akan berfluktuasi dalam rentang konsolidasi yang tinggi dan rentan. Rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang sekitar Rp16.550 sebagai support terdekat hingga Rp16.850 sebagai resistance.

    “Batas atas ini dapat diuji jika data inflasi PCE AS yang dirilis Jumat menunjukkan angka yang lebih panas dari perkiraan, atau jika ketidakpastian politik domestik meningkat. Bank Indonesia diperkirakan akan terus melakukan intervensi di pasar spot dan pasar forward untuk menjaga Rupiah agar tidak menembus batas psikologis Rp16.800, mengingat tekanan berkelanjutan dari arus modal keluar yang belum mereda,”ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]