Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Purbaya Mau Turun Tangan Sendiri Tagih Utang Obligor BLBI

    Purbaya Mau Turun Tangan Sendiri Tagih Utang Obligor BLBI

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan turun tangan sendiri untuk menagih utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia akan menggunakan tim sendiri dari Kementerian Keuangan untuk membereskan masalah tersebut, tanpa harus ada Satuan Tugas (Satgas).

    “Kelihatannya cenderung kita bubarkan saja (Satgas BLBI). Nanti kita pakai tim dari yg ada di Kemenkeu untuk ngejar itu. Itu saya akan awasi. Itu jangan sampai menimbulkan distorsi saja tetapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diem, saya beresin nanti itu,” kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Purbaya menyebut dalam menagih utang tidak harus lagi menggunakan Satgas. Karena menurutnya kinerja dari Satgas BLBI tidak sesuai janji dari satgas tersebut.

    “Jadi gini, kita kalau ngejar utang, nggak usah pakai satgas lagi, kita kerjain aja sendiri. Karena kelihatannya ekspetasi ke satgas besar sekali padahal sepertinya realisasi recover incomenya yang didapat nggak sebesar yang dijanjikan,” terangnya.

    Sebelumnya, Purbaya telah mengatakan akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Untuk diketahui, kronologi awal utang BLBI bisa dibilang kasus lama yakni merupakan warisan dari krisis moneter 1998. Dalam catatan detikcom, Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

    “BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

    Ia menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai Rp 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

    Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

    (acd/acd)

  • Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI!

    Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan dibubarkan. Menurutnya capaian dari Satgas tersebut tidak memuaskan.

    “Jadi gini, kita kalau ngejar utang, nggak usah pakai satgas lagi, kita kerjain aja sendiri. Karena kelihatannya ekspetasi ke satgas besar sekali. Padahal sepertinya realisasi recover incomenya yang didapat nggak sebesar yang dijanjikan,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).

    Purbaya mengaku akan mempertimbangkan pembubaran Satgas BLBI. Namun, kecenderungannya tetap akan dibubarkan.

    “Tetapi saya akan lihat, kalau masih berguna saya teruskan, kalo nggak, ya nggak. Tetapi kelihatannya sepertinya cenderung kita bubarkan saja. Nanti kita pakai tim dari yang ada di Kemenkeu untuk mengejar itu,” jelasnya.

    Purbaya meyakini pengejaran utang obligor BLBI akan dikejar sendiri oleh dirinya dan di Kementerian Keuangan.

    “Itu saya akan awasi. Itu jangan sampai menimbulkan distorsi saja tetapi nggak ada hasilnya. Lebih baik saya diem, saya beresin nanti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Purbaya telah mengatakan akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, Purbaya mengaku akan melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah itu diambil sebelum akhirnya ia benar-benar menghapus atau mengakhiri masa kerja Satgas BLBI.

    “Akan saya assess lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu,” ucap Purbaya.

    (acd/acd)

  • Tanda Rekening Dipakai Buat Judi Online Diungkap BI, Hati-hati!

    Tanda Rekening Dipakai Buat Judi Online Diungkap BI, Hati-hati!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena judi online (judol) masih menggerogoti masyarakat Indonesia. Pemerintah secara aktif memberantas judol dengan melakukan pemblokiran konten dan rekening terkait judol.

    Namun, pembasmian total judol merupakan perjalanan panjang. Namun, pemberantasan judi online secara total merupakan perjalanan panjang. Pasalnya, situs dan aplikasi judi online yang diblokir ibarat ‘mati satu tumbuh seribu’. 

    Begitu juga dengan rekening judol yang terus beranak-pinak meski rutin diblokir. Beberapa saat lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkap ciri-ciri rekening bank yang digunakan untuk aktivitas judol.

    BI dalam surat resminya kepada direksi perbankan mengungkap ada pola-pola aktivitas yang tidak lazim pada rekening yang dicurigai digunakan untuk judi online. Tanda yang dibeberkan berlaku pada semua akun baik pribadi maupun merchant.

    Salah satu ciri yang patut diwaspadai saat ada aktivitas dengan frekuensi sangat sering terjadi saat malam hingga dini hari. Selain itu nilai transaksi juga kecil dengan berulang pada satu akun.

    Akun itu juga akan menarik dana atau transfer jumlah uang yang besar dalam satu waktu tertentu. Ciri lainnya adalah akun yang tidak pernah dipakai atau terbengkalai tiba-tiba aktif kembali.

    Ada pula nilai transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah atau merchant. Biasanya nilai tersebut melebih batas wajarnya.

    Para bank juga diminta melakukan monitoring khusus yakni pada perkembangan transaksi merchant yang menyediakan game online, voucher pulsa, dan penyedia software.

    Selain itu monitoring diminta dilakukan pada merchant yang mengandung nama tidak lazim atau mengandung istilah judi online. Misalnya gacor, tembus dan slot.

    Jika bank menemukan adanya aktivitas penyalahgunaan akun dan merchant yang memfasilitasi judi online diminta melakukan penutupan atau pemutusan kerja sama. Berikutnya laporkan tindak lanjutnya pada BI.

    Laporan transaksi mencurigakan juga diminta disampaikan kepada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) PPATK. Investigasi lanjutan perlu dilakukan pada transaksi tersebut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintah per akhir semester I/2025 yang melebar ke 39,8% terhadap PDB dinilai belum akan memengaruhi persepsi investor maupun lembaga pemeringkat global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu berhati-hati dan memastikan utang yang ditarik bersifat produktif. 

    Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), rasio utang pemerintah menyentuh Rp9.138 triliun per Juni 2025.

    Besarannya nyaris menyentuh 40% terhadap PDB atau mendekati level pandemi Covid-19.

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai level rasio utang pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih dalam koridor aman apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. 

    Hosianna juga melihat bahwa persepsi investor tetap konstruktif karena jangkar disiplin fiskal, yakni defisit APBN masih di bawah 3% terhadap PDB, struktur tenor panjang dengan basis domestik yang kuat, serta prospek pertumbuhan. 

    “Bagi lembaga pemeringkat, arah kebijakan fiskal, kualitas belanja, perbaikan rasio pajak, dan kredibilitas fiskal dipandang lebih krusial. Ke depannya selama ini terjaga, risiko downgrade relatif dapat dihindari,” ujarnya, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Hosianna turut melihat kebijakan pemerintah mengarah pada potensi pengurangan beban bunga utang pemerintah, sehingga kebutuhan gross issuance atau penerbitan surat utang bisa ditekan dengan toolkit yang lebih lincah. 

    Contohnya, quasi burden sharing ‘jilid baru’ antara pemerintah Bank Indonesia (BI) melalui stabilisasi kurva via operasi sekunder otoritas moneter hingga pengelolaan penempatan kas pemerintah.

    Debt switching serta penerbitan surat utang dari Danantara, yakni Patriot Bond, juga dinilai bisa ikut membantu pembiayaan pemerintah. 

    Di sisi lain, pemerintah juga dinilai masih memiliki bantalan sebelum melakukan lelang surat utang dengan merealokasi anggaran yang belum terserap dari kementerian atau lembaga. 

    “Dengan kombinasi ini, SBN 2026 tetap menarik (imbal hasil riil kompetitif, volatilitas kurva lebih terkelola) selama koordinasi fiskal–moneter dan komunikasi pasar dijaga konsisten,” terang Hosianna. 

    Di sisi lain, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan turut menilai rasio utang pemerintah kini masih dalam batas aman meski sudah mendekati level pandemi. Terlebih, dia menilai rasio utang menunjukkan ketahanan terhadap risiko eksternal seba komposisi utang didominasi dengan penerbitan SBN domestik yakni Rp7.980 triliun.

    Akan tetapi, Deni tidak menampik kondisi terkini rasio utang pemerintah tetap akan menjadi perhatian investor dan lembaga pemeringkat. Kaitannya terkait dengan keberlanjutan fiskal dan strategi pembiayaan ke depan.

    Deni menggarisbawahi besarnya kebutuhan pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo dan bunga dalam masa 2026-2028.

    Adapun mengenai risiko penurunan rating surat utang pemerintah, lembaga-lembaga seperti Fitch, Moody’s maupun S&P dinilai tidak hanya akan melihat rasio, melainkan juga prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan efektivitas kebijakan fiskal.

    “Jika utang meningkat tanpa disertai penguatan institusi fiskal dan reformasi pendapatan, maka risiko penurunan outlook atau peringkat bisa terjadi. Tapi, selama rasio utang tetap moderat dan pemerintah menunjukkan komitmen fiskal, kemungkinan pemangkasan peringkat masih terbatas,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Adapun mengenai rencana penerbitan SBN tahun depan sebagai salah satu instrumen pembiayaan fiskal, terang Deni, akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan kondisi pasar global. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni suku bunga global yang relatif masih tinggi. 

    Tidak hanya itu, kompetisi dengan obligasi dari negara lain, serta instrumen investasi selain SBN juga tinggi. “Karena itu, agar SBN kita menarik pemerintah perlu menawarkan yield yang kompetitif, menjaga stabilitas makro dan nilai tukar, meningkatkan transparansi dan perbaikan komunikasi. Selain itu, penting juga untukk memperluas basis investor, termasuk investor ritel,” pungkasnya.

  • Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

     

  • ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.

    ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.

    Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

    Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.

    “Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).

    Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.

    “Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.

    Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.

    “Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.

    Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.

    “Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.

    Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

    “Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.

    Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.

    “Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.

    Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.

    Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).

    Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.

    Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.

    Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.

    “Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.

    Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.

    “Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.

    Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

    Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

    “Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.

    ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.

    Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

    ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.

    Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.

    Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.

    Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.

    Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

    ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.

    Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

    Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

    Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

    “Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

    “Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

    Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

    “Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur,” kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

    Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

    Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

    Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

    Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. “Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka,” tegasnya.

    Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. “Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru.”

    Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo
    Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mensesneg: Setahun Prabowo-Gibran Banyak Capaian Positif, Tapi Ada Catatan Perbaikan – Page 3

    Mensesneg: Setahun Prabowo-Gibran Banyak Capaian Positif, Tapi Ada Catatan Perbaikan – Page 3

    Sebelumnya, pada Minggu malam (12/10) malam, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Koordinator, para Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden memutuskan sejumlah langkah strategis dan stimulus ekonomi yang akan mulai dijalankan pemerintah pada pekan depan.

    Sekretariat Kabinet menginformasikan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi ekonomi nasional akan terus membaik, seiring meningkatnya lapangan kerja dan berputarnya roda perekonomian melalui berbagai program pemerintah.

    Beberapa di antaranya meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari 11 ribu dapur, pembangunan 350 ribu rumah subsidi yang telah terealisasi, pembukaan lahan pertanian baru, serta penguatan aktivitas ekonomi dari program-program yang sedang berjalan.

    Seluruh program tersebut, ditegaskan Presiden, akan terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan rencana pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

  • Prabowo Kumpulkan Menko-Gubernur BI di Kertanegara Bahas Stimulus Ekonomi

    Prabowo Kumpulkan Menko-Gubernur BI di Kertanegara Bahas Stimulus Ekonomi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri koordinator (menko), menteri, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam. Dalam pertemuan itu, dia membahas tentang stimulus ekonomi.

    Selain jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat BI, Prabowo juga memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

    “Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menentukan dan memutuskan beberapa stimulus ekonomi yang akan dilaksanakan pemerintah pada pekan depan,” tulis Sekretariat Kabinet melalui unggahan pada akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (13/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa kondisi ekonomi nasional akan semakin membaik dengan adanya pertambahan tenaga kerja serta berputarnya roda perekonomian melalui berbagai program.

    Program-program tersebut antara lain mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari 11 ribu dapur, pembangunan 350.000 Rumah Subsidi yang sudah terlaksana, pembukaan lahan pertanian, serta perputaran ekonomi dari program-program yang tengah berjalan.

    “Seluruhnya akan terus dikawal dan dipastikan agar semuanya dapat berjalan sesuai target dan rencana,” lanjutnya.

    (shc/ara)