Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Honest-Binadigital hadirkan tabungan yang terhubung ke kartu kredit

    Honest-Binadigital hadirkan tabungan yang terhubung ke kartu kredit

    Jakarta (ANTARA) – PT Honest Financial Technologies bersama Binadigital, layanan perbankan digital dari PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA), menghadirkan produk tabungan kerja sama digital yang terhubung dengan penggunaan kartu kredit atau disebut Honest Savings.

    Director of Operations Honest Card Panji Puntadewa mengatakan Honest Savings membuka babak baru dalam perjalanan perusahaan untuk membangun akses kredit yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia yang selama ini kurang terlayani.

    “Kami ingin menghadirkan pengalaman finansial yang lebih menyeluruh, di mana kebiasaan menabung dan penggunaan kredit berjalan berdampingan untuk membantu pengguna tumbuh dengan sehat,” kata Panji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Honest Savings menghadirkan sistem tabungan yang terhubung langsung dengan penilaian kredit pengguna. Setiap dana yang disimpan berkontribusi pada pembentukan profil kredit, dengan konsistensi menabung menjadi salah satu faktor peningkatan limit kartu kredit dan perluasan akses ke layanan keuangan.

    Layanan ini menawarkan bunga tahunan sebesar 4 persen dan fasilitas transfer tanpa batas, tanpa persyaratan saldo minimum atau jangka waktu penyimpanan tertentu. Honest Savings dikembangkan sebagai platform tabungan digital yang mendukung inklusi dan perluasan akses kredit di Indonesia.

    “Dengan tabungan yang berperan langsung dalam memperkuat perjalanan kredit pengguna, Honest menghadirkan cara baru untuk bertumbuh secara finansial yang lebih mudah, transparan, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat masa kini,” kata Panji.

    Honest merupakan perusahaan teknologi finansial (fintech) yang memiliki lisensi penerbitan kartu kredit dari Bank Indonesia.

    Menurut perusahaan, tingkat persetujuan kartu kredit mencapai sekitar 90 persen, dengan jumlah pengguna yang telah memperoleh akses mencapai ratusan ribu orang.

    Peluncuran Honest Savings menjadi bagian dari pengembangan ekosistem layanan keuangan yang saling terhubung dan bertujuan memperluas akses terhadap produk kredit di Indonesia.

    Direktur Utama Bank INA Henry Koenaifi mengatakan, kolaborasi Bank INA melalui Binadigital bersama dengan Honest menunjukkan bagaimana inovasi dapat menyatukan kekuatan dua institusi dengan keunggulan yang saling melengkapi.

    “Honest sebagai pionir kartu kredit yang lebih inklusif dan Binadigital dengan infrastruktur perbankan digital menciptakan sinergi untuk menghadirkan solusi finansial yang lebih utuh dan relevan bagi masyarakat,” kata Henry.

    Melalui integrasi tabungan dan akses kredit, Binadigital berperan sebagai penghubung antara layanan perbankan digital dan sistem kredit formal. Hal ini, menurut perusahaan, merupakan langkah strategis untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

    Ke depan, Honest dan Binadigital akan terus memperluas kolaborasi strategis untuk menghadirkan dampak nyata bagi ekosistem finansial di Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa selama ini banyak dana milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengendap tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat sempat memiliki dana menganggur hingga Rp800 triliun di Bank Indonesia pada tahun 2003.

    “Jadi selama ini, bilang gak punya duit tuh, duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat Rp800 triliun (di tahun) 2003, Rp800 triliun di sana. (tahun) 2004, 2005 sempat Rp650 triliun, cash nganggur di sana,” ujarnya dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober.

    Ia menambahkan, sekarang dana tersebut telah dialihkan ke sistem perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil.

    “Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan, sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya gak hilang. Uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa dana tersebut tetap milik pemerintah, hanya tempatnya dipindahkan dari bank sentral ke bank umum agar bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan sebagian dana pemerintah ke sistem keuangan agar tidak hanya mengendap di Bank Indonesia.

    “Kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak gak bangun ekonominya, yang kedua, para private sector juga gak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya,” jelasnya

    “Ya kalau Bapak gak bisa penyerapan anggaran, ya Bapak gak ngebangun,Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian,” tambahnya.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US,4 Miliar

    World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US$28,4 Miliar

    Bisnis.com, OSAKA – Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one- on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar.

    Capaian tersebut berasal dari kesepakatan, seperti 36 Nota Kesepahaman (MoU), 15 Letter of Intent, 2 Joint Venture Agreement, 2 Joint Statement, 1 Mutual Recognition Agreement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Konsul Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati menjelaskan, dari total komitmen investasi tersebut, struktur kesepakatan yang terjalin mencakup berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Di luar yang terkait dengan ekonomi hijau, banyak juga terkait dengan perdagangan, pariwisata. Kemudian ada yang untuk UMKM, ini melalui BI cukup besar. Jumlahnya itu US$750 juta yang khusus untuk UMKM saja. Tentunya kita mengawal pelaksanaannya, karena nilai investasi itu dalam bentuk baik ada yang joint statement yang paling lebih panjang, kemudian ada yang MoU, ada yang sudah sampai ke PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama),” ujar Vivi.

    Dari sisi implementasi, beberapa proyek investasi diproyeksikan dapat segera direalisasikan. Salah satu yang tercepat adalah proyek di Bintan untuk instalasi panel surya secara masif yang mendukung kawasan industri di sana. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada 2026 dengan melibatkan investor dari Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

    Diketahui, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo yang mendukung sektor energi dan tambang.

    Paviliun Indonesia telah hadir di World Expo 2025 Osaka sejak 13 April 2025, mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang bermakna membangun budaya hidup seimbang, berdampingan dengan alam, demi kemajuan dan keberlangsungan bumi. Tema ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global yang diikuti 160 negara, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, serta perusahaan-perusahaan internasional dengan sekitar 179 paviliun. Pada 20 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan perdana ini menegaskan kesungguhan Indonesia memperluas kontribusi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan potensi inovasi dan solusi berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka bukan sekadar menghadirkan tempat pameran, namun diarahkan untuk mencapai tujuan lebih besar seperti peningkatan nation branding Indonesia di mata dunia, penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, dan promosi pariwisata Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kegiatan Penutupan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Minggu (12/10).

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pencapaian Paviliun Indonesia. “Meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal, kolaborasi erat Kementerian PPN/Bappenas membuahkan capaian yang membanggakan. Produk-produk ekonomi kreatif yang kami tampilkan mendapat sambutan positif dan laris terjual,” ujarnya.

    Tercatat, lebih dari 234 kegiatan Paviliun Indonesia terselenggara atas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Business Forum, Rolling Exhibition, dan Cultural Performance.

    Dalam rolling exhibition, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk yang sebagian besarnya menggunakan produk berkelanjutan, produk-produk yang sirkular, termasuk yang berasal dari plastik daur ulang.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa salah satu peserta yang mengusung produk hijau adalah Green Hope yang membawa plastik sirkular, serta kain pakaian dengan proses lambat (slow process) yang dapat terurai ke alam.

    “Kalau baju kita itu perlu 500 tahun untuk dissolve, nah dia bisa cuma seminggu bisa dissolve,” jelasnya.

    Arah dari tema paviliun Indonesia juga mengarah ke kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Dalam Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan diarahkan kepada green economy.

    Ini mencakup lima pilar utama: transisi energi, dekarbonisasi industri dan transportasi, pertanian dan kehutanan (agriculture, forest, and land use/AFOLU), manajemen limbah (waste management), dan ekonomi sirkular (circular economy). Dalam cultural performance, Paviliun Indonesia menampilkan hampir seluruh daerah dari Aceh sampai Papua, dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas dari berbagai daerah.

    Yang tak terduga dan menjadi fenomena viral di Jepang adalah pemandu tur Paviliun Indonesia atau Liaison Officer yang menyanyikan yel-yel “Yoyaku Nashi De Sugu Haireru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Ajakan ini mengundang banyak pengunjung ke Paviliun Indonesia. Yel-yel ini menjadi viral di Jepang dan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Capaian ini didukung oleh dedikasi para liaison officer yang bertugas selama enam bulan penuh sebagai garda terdepan Paviliun Indonesia dan memberikan pengalaman keramahan Indonesia secara langsung kepada pengunjung.

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejak Bullion Bank Diluncurkan, Harga Emas Melonjak Drastis – Page 3

    Sejak Bullion Bank Diluncurkan, Harga Emas Melonjak Drastis – Page 3

    Dalam mendukung operasional bullion bank, pemerintah juga telah memperkuat rantai pasok emas nasional melalui peningkatan produksi dan hilirisasi.

    Saat ini, Indonesia memiliki precious metal refinery di Gresik dengan kapasitas produksi sekitar 50–60 ton per tahun, serta tambahan produksi dari Amman Mineral sebesar 20–30 ton per tahun.

    “Selain kita sudah melakukan hilirisasi dengan adanya precious metal refinery yang ada di Gresik, kita mampu dari Gresik saja sekitar 50-60 ton per tahun,” ujarnya.

    “Kemudian yang ada di Aman Mineral itu juga bisa 20-30 ton per tahun. Jadi satu tahun kita bisa memproduksi sekitar 110 ton dan emas yang ada di Pegadaian sekitar 70 ton, dan emas yang ada di Bank Indonesia juga sekitar 70 ton,” tambahnya.

     

  • Melambat, Utang Indonesia Sentuh Rp 7.159 Triliun di Agustus 2025 – Page 3

    Melambat, Utang Indonesia Sentuh Rp 7.159 Triliun di Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2025 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 431,9 miliar. atau sekitar Rp 7.159 triliun (kurs 16.575 per USD) atau secara tahunan tumbuh 2,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2% (yoy) pada Juli 2025.

    “Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan BI, Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, BI mencatat ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD 213,9 miliar, tumbuh sebesar 6,7% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0% (yoy) pada Juli 2025.

    Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan.

    Kemudian sektor Jaminan Sosial Wajib (15,7%), Konstruksi (12,3%), Transportasi dan Pergudangan (9,0%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

     

     

  • Purbaya Buka 2 Rekening Kas Valas, Ini Tujuannya

    Purbaya Buka 2 Rekening Kas Valas, Ini Tujuannya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka dua rekening kas umum negara (KUN) baru dalam valuta Dolar Australia (AUD) dan Chinese Yuan Hong Kong (CNH). Hal ini dilakukan untuk menampung penerimaan atau membayar pengeluaran negara pada bank sentral.

    Pembukaan KUN dalam valuta selain rupiah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara. Aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2025.

    “Rekening KUN terdiri atas rekening KUN dalam valuta rupiah dan rekening KUN dalam valuta selain rupiah,” tulis Pasal 2 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Dengan demikian, rekening KUN dalam valuta selain rupiah saat ini terdiri atas Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), Dolar Australia (AUD) dan Chinese Yuan Hong Kong (CNH). Rekening itu dibuka pada bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

    Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (4) dan (5) dijelaskan, jika saldo rekening KUN dalam suatu valuta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pengeluaran negara, pembayaran dapat dibebankan pada rekening valuta lain melalui pemindahbukuan atau pendebetan langsung.

    “Pelaksanaan pembayaran pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara,” tulis Pasal 4 ayat (6).

    Nama dan Nomor Rekening KUN:

    1. Rekening KUN dalam valuta Rupiah, memiliki nomor rekening 502.000000980 dengan nama rekening KUN dalam Rupiah;
    2. Rekening KUN dalam valuta Dolar AS, memiliki nomor rekening 600.502411980 dengan nama rekening KUN dalam valuta USD;
    3. Rekening KUN dalam valuta Yen Jepang, memiliki nomor rekening 600.502111980 dengan nama rekening KUN dalam valuta Yen;
    4. Rekening KUN dalam valuta Euro, memiliki nomor rekening 600.502991980 dengan nama rekening KUN dalam valuta Euro.
    5. Rekening KUN dalam valuta Dolar Australia, memiliki nomor rekening 600.502311980 dengan nama rekening KUN dalam valuta AUD;
    6. Rekening KUN dalam valuta Chinese Yuan Hong Kong, memiliki nomor rekening 600.502115980 dengan nama rekening KUN dalam valuta CNH.

    Lihat juga Video Purbaya soal Kucuran Rp 200 T ke Bank: Kelihatannya Strategi Saya Betul

    (aid/ara)

  • Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Sayangnya hingga saat ini, KPK tidak kunjung menahan kedua tersangka yang telah ditetapkan tersangka itu. Hal tersebut kemudian disesalkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

    Maki menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menahan tersangka kasus CSR BI.

    MAKI bahkan menegaskan siap melayangkan somasi terhadap pimpinan KPK jika tidak segera menahan tersangka kasus CSR BI.

    Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    “Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kami akan menyomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Boyamin menjelaskan langkah menyomasi KPK diupayakan sebab pihaknya menilai KPK sudah memegang cukup alat bukti untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

    “KPK itu sudah pegang lima alat bukti. Sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka itu cukup dua alat bukti,” jelasnya.

    Sementara itu, KPK pada Selasa (14/10) ini masih memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, mengatakan lembaga antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi di Polresta Cirebon.

  • Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Diceritakan Reinhart, kebijakan saat itu disebut kacau balau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, namun di sisi lain pemerintah tetap melakukan pencetakan uang besar-besaran.

    Reinhart juga menyebut strategi berbeda diterapkan pada krisis global 2008.

    Kala itu, Purbaya memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar peredaran uang domestik tidak ditahan, dan membiarkan sektor swasta menggerakkan roda ekonomi.

    “Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak,” tukasnya.

    Sementara itu, lanjut Reinhart, di era Presiden Jokowi, strategi lebih banyak mengandalkan belanja pemerintah (government spending), meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

    Saat pandemi Covid-19, sempat ada potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem.

    “Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive,” tambahnya.

    Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, Reinhart melihat Purbaya berusaha mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi, yakni mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

    “Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T,” Reinhart menuturkan.

    Ia juga menyebut dalam rapat tersebut ada anggota DPR yang memberikan respons positif.

    Dewan dikatakan sudah lama mengingatkan soal banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

    “Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini,” kuncinya.