Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • R&I Pertahankan Rating Credit RI BBB+, Bos BI Buka Suara

    R&I Pertahankan Rating Credit RI BBB+, Bos BI Buka Suara

    Jakarta –

    Rating and Investment Information Inc (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas peringkat investasi normal, dengan outlook stabil.

    Keputusan ini mencerminkan keyakinan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

    R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Namun, Indonesia perlu melakukan asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan penegasan R&I atas peringkat Indonesia mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

    “Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional. Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” tutur Perry dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6%-5,4%.

    Selain itu, R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1% dari PDB. Dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

    “Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Perry.

    Tonton juga video “Kala Jokowi Sebut Whoosh Bukan Sekedar Cari Laba, tapi Investasi Sosial” di sini:

    (hal/hns)

  • R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada level BBB+ dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025.

    Dalam keterangannya, R&I menilai inflasi Indonesia masih stabil, sementara rasio utang pemerintah tetap rendah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap prudent.

    Hanya saja, lembaga yang bermarkas di Jepang itu menekankan perlunya asesmen lanjutan atas langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

    Adapun, R&I memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada 2025, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan di atas titik tengah rentang 4,6%–5,4%.

    Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diproyeksikan sekitar 1% terhadap PDB. Dari sisi fiskal, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Respons Perry Warjiyo

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan R&I mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional,” ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Data Utang Pemerintah 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, realisasi atau angka sementara utang pemerintah pusat Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun.

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun. 

  • BI: Peringkat BBB+ dari R&I cerminkan kepercayaan dunia ke ekonomi RI

    BI: Peringkat BBB+ dari R&I cerminkan kepercayaan dunia ke ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, penegasan R&I atas peringkat kredit Indonesia di level BBB+ mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid.

    Di samping itu, peringkat kredit tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

    Perry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengingatkan perlunya upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional.

    “Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Perry.

    Pada Jumat (24/10), lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

    Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

    R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

    Namun di sisi lain, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

    R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

    R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB.

    Sementara dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

    Ke depan, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik.

    Selain itu, bank sentral tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Daftar Kendala yang Dihadapi Kementerian PKP pada Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, memaparkan berbagai kendala yang dihadapi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

    Menurut Maruarar, terdapat lima persoalan utama yang menghambat pembangunan perumahan rakyat di lapangan. “Kendala yang kami hadapi mulai dari keterbatasan dana, keterbatasan lahan, kualitas bangunan yang belum merata, ketidaktepatan sasaran bantuan, hingga regulasi yang tumpang tindih,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meski pemerintah pusat telah membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.

    “Bahkan kemarin saya tegur langsung Balikpapan, kenapa belum keluarkan izin?” tambahnya.

    Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah kendala yang dihadapi Kementerian PKP untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah:

    Keterbatasan Dana dan Skema Pembiayaan Alternatif

    Salah satu hambatan terbesar dalam Program 3 Juta Rumah adalah keterbatasan anggaran. Dari total target pembangunan, hanya sekitar 9% yang dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari dari sumber pembiayaan di luar APBN.

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengandalkan berbagai skema alternatif seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan, pembiayaan perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum (GWM) Bank Indonesia, hingga mengundang investasi asing. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara.

    Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat dengan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. 

    Kebijakan ini, menurut Maruarar, merupakan bentuk “karpet merah bagi rakyat kecil” sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keterbatasan Lahan Jadi Hambatan Serius

    Kepadatan penduduk dan kenaikan harga tanah menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan lahan perumahan.

    Di wilayah perkotaan, lahan semakin sulit ditemukan, sementara di daerah pinggiran, infrastruktur pendukung belum memadai.

    Kondisi ini menyulitkan Kementerian PKP dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Kementerian menilai, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk membuka lahan baru yang siap bangun, sekaligus menyeimbangkan penyebaran perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Ketimpangan Kualitas Bangunan

    Masalah lain yang muncul adalah ketidakmerataan kualitas bangunan antarwilayah. Di beberapa daerah, proyek perumahan sudah memenuhi standar kelayakan dan keamanan.

    Namun, di wilayah lain masih ditemukan bangunan dengan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau dikerjakan secara terburu-buru.

    Perbedaan kualitas ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hunian yang layak.

    Pemerintah kini tengah meninjau ulang standar pelaksanaan proyek perumahan agar kualitas setiap rumah dapat terjamin secara merata.

    Ketidaktepatan Sasaran Bantuan

    Permasalahan lain dalam Program 3 Juta Rumah adalah ketidaktepatan sasaran bantuan. 

    Kementerian PKP mencatat masih adanya data penerima yang tidak valid, termasuk rumah tangga yang sudah memiliki rumah atau bahkan penerima yang telah meninggal dunia.

    Kurangnya transparansi dan akurasi data menyebabkan distribusi bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran. 

    Untuk itu, Kementerian PKP menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara nasional agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

    Regulasi yang Tumpang Tindih

    Selain faktor teknis dan administratif, tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program.

    Banyak aturan yang saling bersinggungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga proses perizinan menjadi panjang dan kompleks.

    Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengusulkan perlunya omnibus law di sektor perumahan agar seluruh regulasi bisa disederhanakan dan tidak lagi memperlambat pembangunan. Langkah ini diyakini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat realisasi target pemerintah.

    Tujuan dan Sasaran Program 3 Juta Rumah

    Program ini memiliki beberapa tujuan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya meliputi:

    1. Penyediaan hunian yang layak

    Memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, serta kelas menengah bawah.

    2. Mengurangi backlog perumahan

    Menurunkan angka kekurangan rumah yang masih tinggi di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian pertama.

    3. Mendorong pertumbuhan ekonomi

    Sektor perumahan diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan melibatkan industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta.

    4. Pemerataan ekonomi

    Mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antara daerah perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

    Dengan berbagai tantangan yang ada, Program 3 Juta Rumah tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Kementerian PKP terus berupaya mencari solusi inovatif, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan memperbaiki sistem data agar program ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

  • Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

    “Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

    Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

    “Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

    Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

    Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

    Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

    Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

    Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OVO Blokir 7.000 Akun Disalahgunakan, Masyarakat Makin Jeli Bahaya Judol

    OVO Blokir 7.000 Akun Disalahgunakan, Masyarakat Makin Jeli Bahaya Judol

    Jakarta –

    Sebagai upaya nyata OVO dalam memberantas aktivitas judi online (Judol), OVO gencar menghadirkan program GEBUK JUDOL (Gerakan Bareng Ungkap Judi Online) sebagai kelanjutan aksi nyata kolaborasi multi-stakeholder antara masyarakat, OVO, dan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, GEBUK JUDOL berhasil menurunkan transaksi judol hingga 90%, termasuk pemblokiran di luar program GEBUK JUDOL.

    Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono mengungkapkan program ini tidak hanya menindak akun yang disalahgunakan, tetapi juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam menjaga ruang digital tetap aman. Partisipasi masyarakat melalui laporan akun yang disalahgunakan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari inisiatif ini. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat adalah bagian dari solusi kolektif melawan judol.

    “Laporan masyarakat via OVO dalam program GEBUK JUDOL menjadi salah satu kanal yang efektif dalam menangkap akun-akun yang disalahgunakan untuk judi online,” ujar Danang.

    GEBUK JUDOL pertama kali diluncurkan pada November 2024 sebagai strategi jangka panjang OVO dalam memperkuat keamanan ekosistem keuangan digital nasional, sekaligus membangun kepercayaan digital (digital trust) melalui sinergi pemerintah, pelaku industri, dan publik.

    Di tahun ini, OVO mengajak masyarakat untuk turut serta melaporkan akun OVO yang disalahgunakan lewat GEBUK JUDOL Ronde 1 yang dilaksanakan pada Februari sampai Maret 2025. Mengikuti kesuksesan ronde pertama, GEBUK JUDOL Ronde 2 dibuka sejak Juli hingga Agustus 2025.

    Jumlah akun OVO yang dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun menurun dari sekitar 4.500 akun di Ronde 1 menjadi kurang lebih 2.500 akun di Ronde 2 – yang secara total, OVO telah berhasil memblokir sebanyak 7.000 akun lewat GEBUK JUDOL. Namun, pada Ronde 2, validitas laporan dari masyarakat justru meningkat yang semula 78% pada Ronde 1 menjadi sebesar 91%. Hal ini menunjukkan literasi digital masyarakat yang meningkat, dimana mereka makin jeli untuk membedakan akun OVO yang disalahgunakan.

    Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengungkapkan angka ini menandakan adanya penurunan LTKM sebesar 44% serta menunjukkan bahwa langkah mitigasi dan kontrol yang dilakukan lewat program GEBUK JUDOL memberikan dampak nyata yang positif.

    “Dengan memperketat pemantauan akun bertransaksi tidak wajar yang telah berjalan sepanjang tahun ini, serta melalui inisiatif GEBUK JUDOL Ronde 2 ini, kami melihat adanya penurunan signifikan pada jumlah akun OVO yang disalahgunakan untuk transaksi judol,” ujarnya.

    “Selain itu, meningkatnya laporan valid hingga 91 persen di ronde kedua juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin jeli untuk mengidentifikasi akun OVO yang disalahgunakan. Ini menegaskan dampak positif dari GEBUK JUDOL sebagai kelanjutan aksi nyata OVO dalam memfasilitasi kolaborasi multi-stakeholder guna bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya,” tambah Karaniya.

    Sebagai informasi, OVO melakukan tiga langkah utama dalam memberantas judi online ini. Pertama, menjalankan proses Customer dan Enhanced Due Intelligence sebagai upaya pencegahan dengan mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna akun OVO, menggunakan sistem teknologi di ekosistem OVO melalui behavioural monitoring and machine learning, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kanal resmi.

    Kedua, OVO juga mengadakan patroli siber untuk menyusur situs dan kanal judi online. Penelusuran dilakukan secara berkala dan temuannya disusun ke dalam Daftar Pantau yang terus diperbarui. Ketiga, OVO menindaklanjuti hasil penelusuran dengan melakukan pemblokiran transaksi, termasuk akun, jika terbukti melakukan transaksi ilegal, kemudian melaporkannya ke PPATK dan Kemkomdigi untuk penanganan lebih lanjut.

    Program GEBUK JUDOL juga bekerjasama dengan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GERNAS APUPPT) yang diinisiasi oleh PPATK dan PEKA (Peduli, Kenali, Adukan) Bertransaksi dari Bank Indonesia.

    Keberhasilan program GEBUK JUDOL Ronde 2 di atas menunjukkan bahwa kolaborasi antara OVO, pemerintah, hingga masyarakat terbukti efektif menekan angka transaksi judol. Peningkatan validitas laporan masyarakat juga menandakan bahwa publik kini semakin waspada dan jeli dalam membedakan akun yang disalahgunakan untuk aktivitas judol.

    Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman resminya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi akun fasilitator judi online dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

    Gunakan aplikasi ad blocker atau ekstensi di desktop untuk menghindari potensi iklan judol yang datang.Akun fasilitator judol sering kali hadir dengan menyebarkan tawaran bonus besar dan klaim kemenangan mudah.Akun sering menggunakan nama dan foto profil anonim yang tidak mencerminkan identitas asli.Beroperasi melalui situs atau aplikasi yang tidak berlisensi dan tidak memiliki regulasi yang jelas atau menggunakan platform yang mencurigakan.Menggunakan kata-kata persuasif seperti ‘kesempatan spesial’, ‘menang mudah tanpa ribet’, atau ‘untung besar’.Meminta transfer dana melalui metode yang tidak umum atau tidak aman.

    Ke depan, OVO akan terus menggencarkan komitmennya dalam menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan bebas dari praktik judi online melalui semangat gotong royong bersama berbagai pihak. Selain tindakan pemblokiran, OVO juga berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat agar semakin waspada terhadap potensi penyalahgunaan akun digital.

    Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kejelian masyarakat, OVO berharap bahwa semangat kolaborasi ini dapat terus tumbuh demi menciptakan ekosistem keuangan digital di Indonesia yang sehat. Mari bersama-sama tetap waspada dan nantikan GEBUK JUDOL Ronde selanjutnya!

    (akd/ega)

  • Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Transaksi pembayaran lintas negara makin banyak dilakukan baik dari mahasiswa, hingga pelaku usaha. Namun sayangnya metode pembayaran tradisional sering kali terasa rumit: biaya tinggi, waktu proses lama, hingga keterbatasan metode pembayaran.

    Padahal, kini ada cara yang jauh lebih efisien, salah satunya melalui fitur Pay by Card dari Transfez. Lewat Transfez pengguna bisa melakukan pembayaran atau pengiriman uang ke luar negeri menggunakan kartu kredit, cepat, aman, dan transparan.

    Selain itu, Transfez juga telah memperluas jangkauannya dengan lima koridor baru meliputi Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines.

    Dengan ekspansi ini, Transfez semakin memperkuat posisinya sebagai solusi bayar tagihan ke luar negeri yang modern dan fleksibel. Gunakan kode voucher FREETRY100 atau klik DISINI untuk menggunakan layanan Transfez dan nikmati gratis biaya untuk transaksi pertama Anda.

    Kenapa Butuh Solusi Bayar Tagihan ke Luar Negeri yang Lebih Baik? Kebutuhan pembayaran internasional tidak lagi terbatas pada perusahaan besar. Saat ini, mahasiswa, pekerja lepas, hingga pemilik bisnis kecil juga sering harus membayar tagihan lintas negara, seperti:

    Biaya kuliah dan asrama di universitas luar negeri,

    Pembayaran vendor atau freelancer global,

    Langganan software seperti Canva, Zoom, Adobe, atau Microsoft 365,

    Tagihan proyek lintas negara,

    Hingga pengiriman uang untuk keluarga atau partner kerja di luar negeri.

    Masalahnya, metode konvensional seperti transfer bank internasional (SWIFT) sering kali memakan waktu berhari-hari dan memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Di sinilah Transfez hadir sebagai alternatif cerdas, menghadirkan solusi pembayaran global yang mudah diakses siapa pun.

    Apalagi, Pay by Card dari Transfez memberikan keleluasaan untuk membayar tagihan ke luar negeri menggunakan kartu kredit pribadi atau perusahaan. Artinya, Anda tidak perlu menunggu saldo tersedia di rekening atau melakukan konversi mata uang manual, cukup gunakan limit kartu kredit Anda, dan Transfez akan mengurus seluruh prosesnya.

    Fitur ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan:

    Pembayaran biaya pendidikan luar negeri,

    Bayar vendor bisnis internasional,

    Langganan software atau aplikasi global,

    Dan berbagai transaksi remitansi personal lainnya.

    Kini, dengan tambahan lima negara tujuan baru (Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines), Transfez Pay by Card semakin memperluas fleksibilitas penggunanya.

    Sebelumnya, Pay by Card memungkinkan pembayaran ke banyak negara, diantaranya:

    Thailand

    Malaysia

    India

    Hong Kong

    Singapura

    Jepang

    Inggris

    Jerman

    Belanda

    Korea Selatan

    Cina (AliPay)

    Prancis

    Belgia

    Italia

    Foto: Transfez

    Pay by Card dari Transfez memiliki sejumlah kelebihan, seperti:

    1. Praktis dan Serbaguna

    Bayar tagihan kuliah, langganan software, hingga vendor luar negeri, semua bisa dilakukan dalam satu platform tanpa ribet. Transfez memudahkan pengguna untuk mengatur seluruh pembayaran lintas negara dari satu dashboard, tanpa perlu keluar rumah atau berganti aplikasi.

     

    2. Gunakan Limit Kartu Kredit untuk Transaksi Global

    Tidak perlu khawatir kekurangan saldo di rekening. Dengan Pay by Card, Anda bisa memanfaatkan limit kartu kredit untuk membayar tagihan besar di luar negeri tanpa mengganggu cash flow pribadi maupun bisnis. Ini sangat membantu bagi perusahaan atau individu yang perlu melakukan pembayaran mendadak tanpa menunggu arus kas masuk.

     

    3. Proses Cepat dan Transparan

    Transaksi lewat Pay by Card Transfez biasanya hanya memerlukan waktu satu hari kerja, jauh lebih cepat dibanding transfer bank konvensional. Selain itu, semua biaya ditampilkan secara transparan sebelum Anda menyelesaikan transaksi, tanpa biaya tersembunyi atau kurs tidak jelas.

     

    4. Aman dan Terverifikasi

    Transfez beroperasi di bawah izin resmi dan pengawasan Bank Indonesia, dengan sistem keamanan berlapis. Seluruh data transaksi dan informasi kartu kredit pengguna dilindungi dengan enkripsi tingkat tinggi.

     

    5. Dapatkan Poin Rewards dari Setiap Transaksi

    Setiap kali Anda menggunakan Pay by Card, Anda akan mendapatkan poin reward yang bisa ditukar dengan berbagai voucher digital. Jadi, selain mempermudah transaksi global, Anda juga bisa menikmati keuntungan tambahan dari setiap pembayaran.

    Lalu siapa yang paling cocok menggunakan fitur ini?

    Untuk Mahasiswa Luar Negeri : Bayar uang kuliah atau biaya tempat tinggal di universitas luar negeri seperti di Australia, Canada, atau Lithuania kini bisa dilakukan dengan mudah lewat kartu kredit.

    Untuk Pebisnis dan Profesional: Punya klien atau vendor di Pakistan atau Filipina? Transfez mempermudah Anda membayar invoice internasional tanpa perlu repot membuka rekening luar negeri.

    Untuk Freelancer dan Kreator Digital: Gunakan kartu kredit Anda untuk berlangganan layanan global seperti domain, hosting, software desain, dan platform digital lainnya. Semua transaksi dilakukan cepat, aman, dan langsung dikonversi dengan kurs kompetitif.

    Nah untuk diketahui, berbeda dengan layanan remitansi biasa, Transfez Pay by Card tidak hanya berfokus pada pengiriman uang antar negara, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pembayaran invoice internasional dan tagihan global.

    Dengan integrasi yang solid, sistem keamanan bersertifikat, dan transparansi biaya, Transfez menjadi pilihan terbaik untuk individu maupun bisnis yang sering bertransaksi lintas negara. Fitur ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan cara cepat, aman, dan efisien untuk mengelola pembayaran global, semua dari satu aplikasi.

    Mengirim uang atau membayar tagihan ke luar negeri kini tidak lagi rumit. Dengan Pay by Card Transfez, Anda bisa menyelesaikan pembayaran internasional hanya dengan beberapa klik, tanpa perlu khawatir tentang kurs, biaya tersembunyi, atau proses panjang. Baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun bisnis, Transfez adalah solusi bayar tagihan ke luar negeri yang cepat, transparan, dan aman.

    Gunakan Pay by Card sekarang dan nikmati kemudahan transaksi ke Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines langsung dari kartu kredit Anda!

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Live Now! 100 Ekonom Bahas Potensi Ekonomi RI di Tengah Gejolak Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi jalan terjal di 2025. Bukan tanpa alasan, kombinasi atas tekanan global dan domestik membuat ekonomi nasional beberapa kali mengalami gangguan.

    Sebut saja konflik geopolitik global seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dan ketegangan di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada rantai pasok dan lonjakan harga minyak dunia. Sedangkan di dalam negeri, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh lemahnya sektor manufaktur, meningkatnya jumlah gelombang PHK, dan daya beli masyarakat yang tertekan.

    Berbagai tantangan ini menyebabkan asumsi dasar APBN 2025 meleset. Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja pemerintah belum berdampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

    Dari sisi moneter, Indonesia sempat mengalami deflasi 0,08% pada Agustus 2025, sebelum akhirnya kembali mencatat inflasi sebesar 0,21% pada September 2025. Nilai tukar rupiah juga masih bergejolak dan berada di level Rp 16.629 per dolar AS pada Kamis (23/10/2025). Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai intervensi, termasuk dengan memangkas suku bunga acuan hingga ke level 4,75%.

    Indonesia juga masih menghadapi masalah ketimpangan sosial dan antar wilayah. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran, disparitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Meski angka kemiskinan secara nasional tersebut merupakan yang terendah selama dua dekade, angka kemiskinan di perkotaan justru mengalami kenaikan 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.

    Melihat hal tersebut,Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan forum ekonom menggelar Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada hari ini Selasa, 28 Oktober 2025 mulai pukul 09:00 WIB di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum dialog para ekonom bersama pemerintah yang diselanggarakan oleh INDEF sejak 2016. INDEF pun kembali bekerja sama dengan CNBC Indonesia dalam penyelenggaraan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 dan disiarkan secara langsung melalui CNBC Indonesia TV dan CNBCIndonesia.com.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dimulai dengan Welcoming Speech oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. Setelah itu dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan yang diikuti dengan penyerahan Buku 100 Ekonom secara Simbolis kepada Perwakilan Kemenko Perekonomian.

    Usai acara pembukaan, Sarasehan 100 Ekonom dilanjutkan dengan dialog dengan para Menteri yang meliputi beberapa klaster prioritas, yaitu hilirisasi, kedaulatan energi, sumber daya manusia dan kesehatan, serta fiskal dan moneter.

    Sarasehan 100 Ekonom Indonesia ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintahan, sehingga ekonomi Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi gejolak kondisi dunia dan memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Indonesia.

    Jadi, jangan lupa saksikan secara langsung di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com dan juga YouTube CNBC Indonesia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jurus Rp200 T Purbaya Berefek, Bank Tak Lagi Susah Cari Nasabah

    Jurus Rp200 T Purbaya Berefek, Bank Tak Lagi Susah Cari Nasabah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan penempatan dana SAL Rp200 triliun oleh pemerintah berpotensi menurunkan suku bunga perbankan, namun butuh waktu.

    “Kita melihat bahwa transmisi, apalagi nanti ada penempatan dana likuiditas SAL (Saldo Anggaran Lebih) kepada perbankan yang akan disalurkan ke kredit, itu tentu akan mempunyai potensi menurunkan suku bunga perbankan,” ucap Leo kepada CNBC Indonesia dikutip pada Senin (27/10/2025).

    Lebih lanjut Leo mengatakan bahwa penempatan SAL tersebut dapat menjadi pengganti DPK dengan special rate perbankan. Sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit.

    “Impact-nya sebagai contoh cost of fund. Jadi kalau kita lihat penempatan SAL bunga yang dibayarkan bank kepada pemerintah, itu kalau kita lihat cukup rendah, itu kan 80% dari BIR. Jadi kalau kita lihat yang kita bayarkan itu mungkin di kisaran 3-4%. Sehingga ini menjadi peluang bagi bank sebenarnya untuk memanfaatkan penempatan ini untuk menggantikan dana-dana mahal atau DPK special rate,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Leo mengatakan bahwa penurunan suku bunga karena DPK special rate tersebut membutuhkan waktu karena sifatnya kontrak sehingga tidak bisa langsung menurunkan bunga.

    “Mungkin membutuhkan waktu karena DPK-DPK special rate ini bentuknya kontraktual. Jadi tidak serta-merta bisa langsung digantikan karena jatuh temponya mungkin baru 3 bulan ke depan. Sehingga kita melihat bahwa efek dari penempatan SAL ini terhadap cost of fund, itu mungkin baru akan kelihatan di 3 bulan berikutnya,” ujar Leo.

    DPK special rate sendiri menjadi perhatian BI dan pemerintah karena menghambat transmisi kebijakan moneter suku bunga perbankan. Pasalnya special rate membuat suku bunga perbankan turun lebih lambat dibandingkan suku bunga BI.

    Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkap bahwa special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

    Perry menyampaikan, BI rate telah turun enam kali sebesar 150 bps. Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

    Sementara, penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Investor Mulai Rebalancing Portofolio, Sektor Ini Bisa Jadi Pilihan

    Investor Mulai Rebalancing Portofolio, Sektor Ini Bisa Jadi Pilihan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang penghujung tahun, pelaku pasar modal mulai melakukan rebalancing portofolio untuk menyesuaikan strategi investasi dengan arah pasar yang dinamis. Setelah sempat bergerak fluktuatif, indeks harga saham gabungan (IHSG) kini berusaha bertahan di kisaran 8.200-8.300.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pergerakan IHSG saat ini mencerminkan proses penyesuaian dari investor yang mulai mengalihkan fokus dari saham-saham konglomerasi menuju emiten dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang yang lebih jelas.

    “Momentum akhir tahun memang sering dimanfaatkan investor untuk menata ulang portofolio. Ada kecenderungan profit taking di saham-saham yang sudah naik tinggi, lalu berpindah ke sektor-sektor yang masih undervalued dan punya ruang tumbuh di 2025,” ujar Nico dalam Investor Market Opening, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, arah rebalancing ini juga didorong oleh ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global. Jika The Fed benar-benar mulai menurunkan suku bunga, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan ikut menyesuaikan kebijakan agar likuiditas di pasar semakin longgar.

    “Sentimen suku bunga akan jadi amunisi tambahan bagi pasar. Likuiditas yang lebih longgar bisa mendorong permintaan terhadap aset berisiko, termasuk saham,” tambah Nico.

    Sementara itu, sejumlah sektor dikatakan Nico berpotensi menjadi penopang IHSG di kuartal IV 2025. Di antaranya perbankan, energi, industri dasar, serta consumer goods yang dinilai masih memiliki valuasi menarik.

    “Sektor perbankan mulai kembali dilirik karena valuasinya sudah turun cukup dalam sejak pertengahan tahun. Begitu juga energi dan industri dasar, keduanya punya prospek positif karena didorong permintaan domestik dan global yang mulai pulih,” jelasnya.

    Selain itu, sektor teknologi dan infrastruktur digital juga diperkirakan mencuri perhatian di 2025, seiring meningkatnya kebutuhan transformasi digital dan dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi berbasis teknologi.

    “Akhir tahun selalu jadi waktu yang menarik bagi investor untuk menyusun ulang strategi. Yang penting adalah disiplin memilih saham dengan fundamental kuat dan manajemen risiko yang baik,” tegas Nico.

    Meski demikian, Nico mengingatkan agar investor tetap mewaspadai potensi volatilitas di sisa tahun berjalan, terutama akibat dinamika global dan ketidakpastian kebijakan fiskal di beberapa negara maju.

    “Pasar akan cenderung sensitif terhadap pernyataan bank sentral, data inflasi, dan pergerakan dolar AS. Jadi strategi terbaik adalah tetap selektif dan fokus pada sektor yang punya kinerja stabil,” pungkasnya.