Kementrian Lembaga: BI

  • Diduga Mabuk, 3 Anggota Polda Sumut Tabrak Pejalan Kaki Wanita hingga Luka Berat

    Diduga Mabuk, 3 Anggota Polda Sumut Tabrak Pejalan Kaki Wanita hingga Luka Berat

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga oknum polisi menabrak seorang perempuan berinisial ED di Jalan Merak Jingga, Kota Medan, pada Minggu dini hari 26 Oktober 2025 sekitar pukul 04.15 WIB. Ketiganya diduga mengemudi dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol.

    Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Kamis (30/10/2025), ketiga oknum tersebut masing-masing berinisial Bripda VPA, Bripda ST, dan Bripda BI. Ketiganya diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas di Polda Sumatera Utara (Sumut).

    “Benar, mereka dalam keadaan mabuk. Yang jelas anggota Polda Sumut,” kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Siti Rohani Tampubolon.

    Siti mengungkapkan, saat kejadian, ketiga oknum polisi itu menggunakan mobil Honda Mobilio warna hitam melintas di Jalan Putri Merak Jingga datang dari Jalan Putri Hijau mengarah ke Jalan Perintis Kemerdekaan. 

    Mereka menabrak seorang perjalanan kaki atau korban ED, di Jalan Merak Jingga, Kota Medan. Dikabakarkan ketiga oknum polisi itu baru keluar dari tempat hiburan malam (THM) di kawasan Jalan Merak Jingga, Kota Medan, tidak jauh dari lokasi lakalantas.

     

  • BRI Torehkan Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

    BRI Torehkan Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada asset, kredit dan dana pihak ketiga.

    Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

    “Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan kedepan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif,” kata Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya serta Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom.

    Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025.

    Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink.

    Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun.

    Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat.

    Masih dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program “BRIVolution Reignite”, yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan “Second Engines of Growth” melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas,” kata Hery Gunardi.

    Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan.

    Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun.

    “Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025,” tegasnya.

     

  • Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital tercepat dan terbesar di dunia pada 2030.

    Dia menuturkan, sinergi kebijakan nasional yang diperkuat melalui ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Financial Summit & Expo (IFSE) akan menjadi motor utama akselerasi transformasi digital.

    “Ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEKDI dan IFSE. Yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita, sinergi kebijakan nasional, yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” kata Perry dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Melalui kebijakan terintegrasi dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin regional dalam ekonomi digital.

    “Alhamdulillah dalam waktu lima tahun terakhir ini, Indonesia one of the fastest growing ekonomi keuangan digital,” ujarnya.

    Fondasi Digital Kuat Berkat QRIS

    Perry menilai, keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak lepas dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

    Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya QRIS, standar pembayaran digital nasional yang kini digunakan oleh hampir 60 juta pengguna, termasuk 40 juta pelaku UMKM.

    “Alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya. Sekarang QR Indonesia Standard sudah hampir 60 juta pengguna, di antaranya 40 juta itu UMKM,” ujarnya.

  • BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    BRI Tuntas Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melaporkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Bank pelat merah dengan kode saham BBRI ini menerima Rp 55 triliun dari total Rp 200 triliun dana milik pemerintah yang disimpan di simpanan Bank Indonesia (BI).

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya telah menuntaskan penyaluran dana Rp 55 triliun kepada berbagai sektor. Adapun segmen mikro yang jadi portofolio kredit terbesar BRI jadi kelompok yang paling banyak menerima aliran dana tersebut. 

    “Jadi pada tanggal 16 Oktober 2025 yang lalu, dana tersebut telah dialokasikan penuh, sudah disalurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke sektor produktif,” ujar Hery dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025, Kamis (30/10/2025).

    “Dengan segmen pembiayaan kita alokasikan untuk segmen mikro sebesar Rp 28,08 triliun, kemudian korporasi mencapai Rp 11,07 triliun, komersial sebesar Rp 10,13 triliun, dan terakhir konsumer juga kita dorong sebesar Rp 6,58 triliun,” ia menambahkan.

    BRI jadi salah satu Himbara penerima dana SAL tertinggi. Bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri, ketiganya masing-masing menerima porsi Rp 55 triliun.

    Kinerja Keuangan BRI

    Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) secara konsolidasi membukukan laba bersih senilai Rp 41,23 triliun hingga kuartal III 2025. Adapun nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan laba bersih perseroan di periode sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 45,36 triliun. 

    “BRI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 41,2 triliun hingga akhir triwulan ketiga 2025,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam konferensi pers Laporan Kinerja Keuangan BBRI Triwulan III 2025.

    Hery melaporkan, kinerja keuangan positif BRI secara konsolidasi turut menopang pertumbuhan aset perseroan. Total aset BRI tumbuh 8,2 persen menjadi sekitar Rp 2.123,4 triliun.

     

  • OJK tegaskan transformasi digital perlu inovasi bertanggung jawab

    OJK tegaskan transformasi digital perlu inovasi bertanggung jawab

    Kami meyakini transformasi digital harus dibangun dengan landasan kuat kepercayaan terhadap sistem, tata kelola dan perlindungan konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan inovasi yang bertanggung jawab.

    “Kami meyakini bahwa transformasi digital harus dibangun dengan landasan kuat kepercayaan terhadap sistem, tata kelola dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, inovasi dan mitigasi risiko serta tata kelola yang terpercaya harus berjalan beriringan,” kata Mahendra dalam kegiatan FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta, Kamis.

    Hal itu yang melandasi OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan FEKDI x IFSE 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nasional dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

    Secara bersamaan, kegiatan ini juga selaras dengan misi Asta Cita untuk memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia.

    Sejalan dengan itu, lanjut Mahendra, OJK terus memperkuat fondasi pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, memperluas akses pembiayaan digital secara bertanggung jawab dan memastikan inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan.

    Melalui sinergi lintas instansi, OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif dan inklusif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan seluruh transformasi memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    OJK pun terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis data dan teknologi, termasuk melalui pemanfaatan supervisory technology, integrasi data lintas sektor, serta kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas fiskal, moneter dan pelaku industri.

    Dengan berbagai langkah itu, OJK optimistis Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi salah satu penentu dan pengarah tata kelola ekonomi digital di kawasan.

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi, menghadirkan inovasi yang bertanggung jawab dan memastikan transformasi digital ini benar-benar menghadirkan kemajuan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Benarkah Ekonomi RI Kuartal III/2025 Bakal Melambat? Ini Penjelasannya

    Benarkah Ekonomi RI Kuartal III/2025 Bakal Melambat? Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja perekonomian pada kuartal III/2025 diprediksi melambat dibandingkan kuartal II/2025. Sejumlah indikator mulai dari pertubuhan kredit perbankan hingga penerimaan pajak menjadi sinyal paling kentara tentang potensi pelemahan ekonomi pada periode Juli – September 2025.

    Sekadar catatan, data analisis Bank Indonesia (BI) memaparkan bahwa pertumbuhan kredit sampai bulan September 2025 hanya sebesar 7,2% atau hanya naik tipis dibandingkan periode Agustus 2025 yang hanya 7%.

    Namun demikian, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penyaluran kredit perbankan ke sektor swasta mengalami penurunan. Pasalnya, pada September 2025, pertumbuhan kredit perbankan mampu menembus angka Rp10,4%.

    Selain dari sisi kredit, tren pelambatan setoran pajak juga menjadi sinyal belum pulihnya kinerja ekonomi pada kuartal III/2025. Apalagi, sampai dengan September 2o25 lalu, penerimaan pajak masih terkontraksi 4,4%.

    Salah satu jenis penerimaan pajak yang mengalami penurunan kinerja adalah PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% dan PPh badan sebesar minus 9,4%. Pelemahan PPN bisa diartikan sebagai indikasi penurunan daya beli.

    Sementara dalam konteks penerimaan PPh badan, hal itu terjadi karena banyak aspek salah satunya penurunan harga komoditas hingga tren pelemahan ekonomi yang berimplikasi terhadap merosotnya kinerja korporasi.

    Kuartal III/2025 Tetap di Angka 5%

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 masih akan di atas 5% (yoy) meski adanya sinyal perlambatan akibat demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025. 

    Purbaya memperkirakan bahwa perekonomian kuartal III/2025 masih resilien atau tidak jauh dari posisi kuartal II/2025, yang tumbuh 5,12% (yoy). 

    “Masih sedikit di atas 5%. Sama aja enggak berubah, sedikit di atas 5% lah. Saya enggak tahu, mungkin lebih rendah sedikit karena ribut-ribut [demo akhir Agustus],” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Meski demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut kementeriannya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya atau kuartal IV/2025 akan bisa melesat di atas 5,5% (yoy). 

    Dia mengatakan bahwa perkiraan itu telah dihitung oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu. Menurut Purbaya, salah satu indikasi perbaikan kondisi ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 tercermin pada indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang naik. Hal itu terjadi setelah periode September 2025 anjlok imbas demonstrasi akhir Agustus. 

    Di sisi lain, adanya stimulus ekonomi yang digelontorkan akhir 2025 juga diyakini berkontribusi pada membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian. 

    Untuk diketahui, setelah mengumumkan delapan program paket akselerasi ekonomi senilai Rp16 triliun untuk kuartal IV/2025, pemerintah menambah paket stimulus itu dalam bentuk BLT serta penambahan kuota program magang senilai Rp30 triliun. 

    “Antara lain iya [berkat stimulus] karena perekonomian membaik dan karena message-nya clear ya dari pemerintah itu bahwa ke depan ekonominya akan lebih bagus. Jadi mereka ada harapan hidup lebih baik lagi ke depan. Itu yang membuat mereka lebih bersemangat,” ujarnya. 

    Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (29/10/2025). Ratas digelar sore hingga malam hari membahas situasi perekonomian terkini dan program-program pemerintah. 

    Airlangga menyampaikan kepada Prabowo sejumlah indikator yang diklaim menunjukkan kondisi perekonomian relatif dalam kondisi baik. Misalnya, indeks keyakinan konsumen terkini (IKK) di level 115, indeks penjualan riil yang diperkirakan tumbuh 5,8% pada September 2025, Purchasing Manager’s Index (PMI) di level 50,4, serta realisasi investasi sampai dengan September 2025 sebesar Rp1.434,3 triliun. 

    “Kalau kami lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya naik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” lanjut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis (30/10/2025). 

    Selain situasi perekonomian, Presiden turut bertanya ihwal realisasi program-program unggulan di pemerintahannya tahun ini serta yang akan dilanjutkan pada 2026. 

    Program-program itu sudah dibarengi dengan penyaluran berbagai stimulus ekonomi meliputi insentif final pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2027, insentif pembebasan PPh 21 untuk karyawan horeka serta pada karya, maupun pembebasan pajak untuk pembelian rumah yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

    Di sisi lain, termasuk dalam program paket stimulus ekonomi akhir tahun, pemerintah juga menyalurkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). 

    Adapun dari sisi kementerian/lembaga, Kepala Negara turut mendengarkan berbagai perkembangan program-program prioritas setiap sektornya seperti terkait dengan pertanian, kelautan dan perikanan serta Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” tutur Airlangga.

  • Bos BI Perry Warjiyo: BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah di Dunia

    Bos BI Perry Warjiyo: BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah di Dunia

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan BI Floating Rate Note (BI-FRN) sebagai underlying asset bagi penerbitan surat berharga terbaru lainnya. 

    Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juli Budi Winantya mengatakan, BI-FRN bakal menjadi instrumen moneter lain setelah adanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Akan ditambah instrumen moneter ini dengan BI-FRN untuk memperkaya instrumen, untuk memperdalam pasar. Tapi SRBI-nya sendiri sebagai instrumen moneter tetap ada,” ujar Juli dalam sesi pelatihan wartawan BI di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025).

    Merespons pernyataan itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menambahkan, BI-FRN masuk ke dalam rencana bank sentral untuk memperluas eligble asset dalam operasi moneter. 

    Denny tidak menyebut secara spesifik kapan surat berharga baru tersebut akan diterbitkan. Namun, pengumumannya rencana dilakukan awal November 2025 nanti.  

    “Jadi kalau selama ini underlying asset Bank Indonesia bisa ada SRBI, kemudian ada Surat Berharga Negara (SBN), sekarang kita akan coba perluas ke surat berharga lain yang berkualitas tinggi. Bentuknya seperti apa, nanti disampaikan,” bebernya. 

    “Tapi niatnya, bagaimana perluasan ini bisa terus mendukung pendalaman pasar keuangan di Indonesia, yang pada gilirannya nanti bisa mendukung terus berkembangnya sektor riil melalui peningkatan pemberian kredit,” tutur dia. 

     

  • Sentuhan inovasi berbasis tradisi di desa wisata Majalengka

    Sentuhan inovasi berbasis tradisi di desa wisata Majalengka

    Bantaragung menjadi contoh konkret bagaimana ekosistem desa wisata mampu membentuk perputaran ekonomi baru.

    Majalengka (ANTARA) – Desa Bantaragung di Majalengka, Jawa Barat, membuktikan kalau tradisi tak perlu ditinggalkan demi kemajuan. Justru kedua hal itu dapat dipadukan untuk mendenyutkan ekonomi warga sekitar secara berkelanjutan.

    Di tengah lanskap area persawahan yang hijau, seorang penari topeng tampil memukau. Gerakannya tegas namun lentur, diiringi irama musik tradisional yang berpadu dengan desau angin dari perbukitan.

    Di sisi panggung kecil, beberapa penari lain menunggu giliran sambil berbincang santai, sementara penonton menikmati suasana hangat sore yang sarat budaya.

    Tak jauh dari sana, ada dua perempuan duduk di bawah atap jerami yang tengah sibuk melayani pembeli. Wajah mereka sumringah dan jemarinya cekatan, mencatat pesanan sambil berbagi cerita ringan.

    Pentas tari topeng dalam gelaran Pasar Bumi Pakuwon di Desa Wisata Bantaragung, Majalengka, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman.

    Aroma teh hangat dan jajanan kampung tercium samar, menghadirkan nuansa desa yang ramah serta bersahaja.

    Suasana makin hidup di area kuliner tradisional. Aneka penganan tersaji di atas daun pisang seperti lemper, bugis, klepon, hingga onde-onde yang menggoda selera.

    Sejumput senyum para pedagang di destinasi ini, menjadi sambutan terbaik bagi siapa pun yang ingin merasakan nikmatnya jajanan masa kecil itu.

    Terasa lokal

    Bantaragung telah berkembang menjadi desa wisata, dengan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak unsur masyarakat.

    Seluruh kegiatan di kawasan ini dikelola bersama oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis), pelaku usaha, petani, dan pemerintah desa, dengan dukungan dari Bank Indonesia Jawa Barat (BI Jabar).

    Magnet utama di desa wisata ini adalah gelaran Pasar Bumi Pakuwon, yang merupakan agenda bulanan yang sudah berjalan sejak Oktober 2024.

    Gelaran tersebut pula, yang membawa Santi (24), pelancong asal Jakarta, untuk pertama kali menjejakkan kaki di desa wisata ini.

    “Saya datang ke tempat ini, karena tertarik dengan unggahan tentang Pasar Bumi Pakuwon di media sosial,” katanya saat berbincang dengan ANTARA, pada medio September 2025.

    Ia dan rekannya menempuh perjalanan panjang tanpa mengenal siapa pun di Majalengka, semata ingin melihat langsung suasana desa wisata tersebut. Nekad memang, tapi bagi Santi di situlah letak asyiknya.

    Kemeriahan gelaran Pasar Bumi Pakuwon di Desa Wisata Bantaragung, Majalengka, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.

    “Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.

    Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.

    “Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” katanya.

    Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Itu tidak ada,” katanya.

    Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.

    “Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

    Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025.

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

     

  • 4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Seusai resmi diputuskan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian, bakal mulai berkantor di IKN pada November 2025. Otorita IKN pun memastikan hunian dan kantor untuk ribuan ASN itu telah siap untuk digunakan.

    Seluruh fasilitas seperti air bersih dan pasokan listrik, serta perabotan dan peralatan kantor dipastikan telah tersedia sehingga para ASN itu bisa bekerja secara maksimal.

    “Sejumlah Kementerian telah mengirimkan data nama-nama ASN yang akan berkantor di IKN mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Beritasatu.com saat ditemui di kantor Otorita di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.

    Basuki menjelaskan, pihak Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementerian yang bakal mulai berkantor di IKN. Total ada sebanyak 16 Kementerian yang diusulkan untuk mulai beroperasional di IKN per November 2025.

    Sebanyak 16 kementerian ini berhubungan langsung terkait persiapan menyambut ibu kota politik pada 2028 mendatang, di antaranya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Kami merekomendasikan ada 16 KL ya, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN, seperti ATR, kehutanan, PU, perumahan, menhub, kesehatan, pendidikan, mereka sudah mengirimkan kepada kami, berapa orang yang akan ditugaskan di sini,” terang Basuki.

    Sementara itu, pada tahap awal ini, sejumlah kementerian akan mulai menerapkan sistem penugasan tiga bulan sekali bertugas di IKN, salah satunya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.