Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Sri Mulyani Klarifikasi Dibilang Menteri Keuangan ‘Pelit’, Begini Katanya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan persepsi tentang dirinya yang dianggap sebagai Bendahara Negara ‘pelit’. Persepsi itu sebelumnya dikatakan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita saat menceritakan pengalamannya betapa susahnya meminta anggaran.

    Awalnya Enggar mengatakan, Sri Mulyani sosok Bendahara Negara yang sangat ketat untuk mengeluarkan uang. Meskipun ia paham jika tidak begitu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol.

    “Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri, ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan ‘tidak dulu’. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebol lah APBN ini,” kata Enggar dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

    Sri Mulyani kemudian mengklarifikasi. Sebagai Menteri Keuangan, dia merasa sebagai pendengar yang baik dengan mendengarkan seluruh permintaan kementerian dan lembaga (K/L) hingga memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik.

    “Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang ‘tidak dulu’, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik, seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan. Kalaupun ada ruangan fiskal kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik,” ucap Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani, hal itu adalah aspek kehati-hatian dari seorang Bendahara Negara. Jika dia ‘pelit’ disebut tidak ada pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini.

    “Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan Mrs. No, karena tidak. Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible,” tutur Sri Mulyani.

    Terlebih saat pandemi COVID-19, seluruh kegiatan ekonomi masyarakat lumpuh dan di situ masyarakat mengandalkan peranan APBN. Saat itu pemerintah melakukan berbagai penggunaan instrumen fiskal yang tidak biasa.

    “Kami dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi secara hati-hati, konstruktif dan transparan kepada seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk kepada politisi sehingga kita bisa mendesain dan mengkonstruksikan sebuah effort yang luar biasa, namun tetap prudent dan memiliki kredibilitas yang terjaga. Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali negara di dunia ini yang mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara,” pungkas Sri Mulyani.

    Simak: Respons Sri Mulyani saat Didoakan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo

    (aid/ara)

  • Pakar Hukum Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR

    Pakar Hukum Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Hukum dan pegiat anti korupsi, Hardjuno Wiwoho, menuntut keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Menurutnya, keterlibatan KPK dalam kasus ini sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.

    Pelibatan lembaga antirasuah dinilai penting untuk menghindari praktik penyelewengan yang berpotensi merugikan masyarakat. Hardjuno menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana dan program-program yang didanai oleh CSR dari lembaga negara.

    “KPK perlu mendalami secara menyeluruh ke mana aliran dana tersebut mengarah, program-program apa saja yang telah didanai, dan apakah nilai serta manfaat yang diperoleh masyarakat sudah sesuai dengan yang dijanjikan. Penggunaan dana CSR harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hardjuno saat dihubungi di Surabaya, Senin (7/10/2024).

    Hardjuno juga menyatakan bahwa pentingnya pengungkapan kasus ini untuk memastikan dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ia menegaskan agar KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

    “Kami mendesak KPK untuk segera bongkar dan menangkap oknum pelaku dugaan korupsi dana CSR dari BI dan OJK. Ini sudah keterlaluan karena dana CSR adalah dana tanggung jawab sosial untuk rakyat, kok sampai-sampai bisa tega di korupsi,” tegasnya.

    Sebagai kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga, Hardjuno mengingatkan bahwa dana CSR, khususnya yang berasal dari lembaga negara, seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial seperti beasiswa, bantuan UMKM, dan pembangunan fasilitas umum. Ia menambahkan bahwa para pejabat yang terlibat harus segera diadili.

    “Siapapun pejabat negara baik dari eksekutif maupun legislatif yang terindikasi terlibat korupsi Dana CSR tersebut harus segera diungkap dan ditangkap,” tegasnya.

    Hardjuno juga menyoroti urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya untuk memiskinkan pelaku korupsi dan memulihkan kerugian negara yang besar akibat tindakan mereka. Ia menilai, dana CSR ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh transparansi.

    “Dan dana CSR ini uang rakyat. Makanya, mereka yang diduga melakukan korupsi dana CSR harus dimiskinkan,” tambahnya.

    Hardjuno menekankan pentingnya integritas KPK dalam menangani kasus ini. Ia berharap, kasus dugaan korupsi ini dapat menjadi momentum bagi KPK untuk kembali membangun kepercayaan publik bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk masyarakat akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya.

    “KPK harus menjaga integritas dalam penanganan kasus ini, agar publik dapat kembali percaya bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat benar-benar dipergunakan sesuai tujuan awalnya,” tutup Hardjuno. [asg/beq]

  • Luruskan Pernyataan, BI Sebut Duit Rp 10.000 Tahun Emisi 2005 Masih Berlaku

    Luruskan Pernyataan, BI Sebut Duit Rp 10.000 Tahun Emisi 2005 Masih Berlaku

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) meluruskan kabar terkait uang pecahan Rp 10 ribu tahun emisi 2005 yang tidak berlaku.

    Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengungkapkan uang Rp Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku.

    “Uang Rp Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku. Saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. “Oleh karena itu, BI mengharapkan agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi,” kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, Jumat (4/10/2024).

    Dia menjelaskan terkait masyarakat yang menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran, BI selalu melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penolakan kecuali terdapat keraguan atas keaslian uang Rupiah tersebut.

    Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 UU Mata Uang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa “setiap orang dilarang menolak Rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali apabila kita merasa ragu akan keaslian Rupiah tersebut”.

    Marlison menjelaskan saat ini uang pecahan Rp 10 ribu yang masih berlaku adalah uang Tahun Emisi 2005, 2016, dan 2022.

    Dia juga menjelaskan jika masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa langsung melihat informasi melalui website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx) atau melalui akun sosial media Bank Indonesia, atau dapat juga menghubungi langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

    “Bank Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat melalui program cinta, bangga dan paham Rupiah untuk selalu merawat setiap uang Rupiah yang dimiliki untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya,” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Luruskan Pernyataan, BI Sebut Duit Rp 10.000 Tahun Emisi 2005 Masih Berlaku

    Pengumuman! BI Sebut Duit Rp 10 Ribu Ini Sudah Tak Berlaku

    Jakarta –

    Bank Indonesia menyebut uang pecahan Rp 10 ribu tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku. Adapun uang kertas tersebut memiliki warna ungu terang dengan gambar pahlawan RI Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas.

    Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan, uang Rp 10 ribu emisi 2005 seharusnya telah ditarik sejak 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggat waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut.

    “Masyarakat diberi waktu 5 tahun untuk pengembalian karena 2016 tidak berlaku lagi,” katanya, usai Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2005 di Museum Balaputra Dewa, Palembang, dikutip dari Antara, Jumat (4/10/2024).

    Rozali menjelaskan, jika masyarakat masih memiliki uang Rp 10 ribu tersebut kini dapat dikoleksi secara pribadi atau dijual ke kolektor uang karena tidak bisa ditukar atau dikembalikan di bank.

    Lebih lanjut, untuk uang pecahan Rp 10 ribu yang terbaru dan saat ini berlaku ialah emisi 2022 dengan gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’, dengan dominasi warga ungu.

    “Kini yang berlaku ada gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’,” ujar Rozali.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Elen Setiadi berharap dengan diresmikannya Memorabilia ini dapat semakin meningkatkan kunjungan pariwisata di Sumsel sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat.

    Menurutnya, uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 itu istimewa karena menampilkan gambar Rumah Limas yang merupakan ikon arsitektur tradisional. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang menjadi warisan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.

    “Sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan, saya merasa bangga bahwa Sumatera Selatan menjadi bagian dari sejarah bangsa melalui representasi budaya lokal yang ada pada Rupiah kita,” kata Elen.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat bagi semua, khususnya anak generasi muda, bahwa Rupiah bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol persatuan dan pentingnya menjaga warisan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, rupiah dapat menghubungkan dan memperkuat keberagaman.

    Sebagai tambahan informasi tambahan uang yang sudah tidak berlaku itu, masih bisa digunakan untuk alat pembayaran 5 tahun ke depan sambil dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

    (shc/kil)

  • Awas! Serangan Siber Mengintai Organisasi Anda

    Awas! Serangan Siber Mengintai Organisasi Anda

    Jakarta –

    Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC membeberkan bahwa serangan siber ke Indonesia kini semakin marak dan menyerang data sejumlah industri lokal.

    Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada 527 insiden keamanan siber sejak periode 1 Januari-30 Juni 2024. Dari 527 insiden keamanan siber tersebut, 49,1 persen di antaranya atau 259 insiden telah direspon, sementara 50,9 persen sisanya atau 268 insiden belum ditindaklanjuti.

    Chairman CISSReC, Pratama Persadha mengemukakan kasus serangan siber yang menyerang Indonesia saat ini, lebih dominan mencuri data dari lembaga maupun industri di Indonesia menggunakan ransomware.

    Pratama mencatat, ada 74 gigabyte data Bank Indonesia yang dicuri, tidak hanya itu, ada 17 juta data PLN juga dicuri, ditambah 17.000 data akun Ditjen Pajak yang dicuri.

    Selain itu, ada juga 1,3 miliar data registrasi simcard, 272 juta data BPJS Kesehatan dan 204,8 juta data KPU juga telah dicuri oleh peretas.

    “Kerugian dari ransomware ini secara global diperkirakan mencapai USD 1,1 miliar pada 2023 dan ada 73 organisasi mengalami serangan ransomware,” tutur Pratama di sela-sela acara Protect Your Data! Rise Above Cyber Threat yang digelar Sarana Solusindo Informatika di Jakarta, Kamis (19/9).

    Pratama mengatakan bahwa dampak dari pencurian data tersebut bisa mengganggu kelangsungan operasional, hilangnya data kritis dan finansial serta berdampak pada hukum.

    “Organisasi yang terkena serangan siber ini berpotensi pada tuntutan hukum, lalu bisa terkena denda maksimal dan penghentian kegiatan operasional,” katanya.

    Menurut Pratama, solusi untuk mengatasi serangan siber tersebut adalah memakai teknologi yang tepat seperti memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), threat intelligence, machine learning dan melakukan analisis anomali.

    “Langkah-langkah keamanan siber ini bisa melibatkan perlindungan terhadap sistem komputer dan jaringan dari serangan siber,” ujarnya.

    Sementara itu, IT Solution Head PT Sarana Solusindo Informatika, Kalvin Kaligis juga berpandangan Indonesia sangat rentan terkena serangan siber saat ini, mengingat Indonesia saat ini menjadi negara dengan pengguna Internet terbesar mencapai 202 juta.

    Maka dari itu, Kalvin mengingatkan kepada organisasi agar memanfaatkan teknologi AI sebagai garda terdepan untuk menjaga data agar tidak jatuh ke tangan orang lain.

    “Kami percaya bahwa teknologi keamanan siber harus menjadi garda terdepan untuk mengamankan data organisasi dengan cara memanfaatkan teknologi AI. Kami juga telah menyiapkan solusi keamanan siber berbasis AI Teknologi,” ujarnya.

    Selain memanfaatkan teknologi berbasis AI, Kalvin juga menyarankan agar organisasi juga melakukan backup data dan sistem untuk mengantisipasi terjadinya total loss akibat serangan ransomware.

    (agt/agt)

  • Strategi Indosat Revolusi Sektor Keuangan Pakai Teknologi AI

    Strategi Indosat Revolusi Sektor Keuangan Pakai Teknologi AI

    Jakarta –

    Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berkomitmen untuk mendukung kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berdaulat di Indonesia. Pemberdayaan sektor keuangan dan perbankan menjadi kunci transformasi digital yang dilakukan melalui Banking AI Day.

    Sebagai informasi, Banking AI Day sebuah forum pelopor yang dirancang untuk membentuk masa depan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia melalui kekuatan transformatif kecerdasan buatan.

    Banking AI Day berfungsi sebagai platform dinamis di mana para pemimpin mulai dari pemerintahan, pemangku kepentingan industri, dan pembuat regulasi berkumpul untuk menjelajahi potensi besar AI dalam merevolusi sektor perbankan.

    Agenda tersebut melibatkan berbagai pihak penting, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan terkemuka seperti Bank Central Asia, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, menyoroti peran strategis AI dalam meningkatkan daya saing serta kesiapan masa depan sektor keuangan Indonesia.

    “Di Indosat, tujuan utama kami adalah memberdayakan Indonesia. Banking AI Day merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk mengubah sektor perbankan menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi Indonesia,” ujar Vikram Sinha, Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, dalam keterangan tertulisnya.

    “Dengan AI di genggaman kami, kami yakin dapat membuka peluang tanpa batas, mendorong Indonesia menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kami juga sangat bangga memimpin upaya membawa kedaulatan AI ke Indonesia, mengarahkan bangsa ini menuju kemandirian dalam ranah digital dan teknologi,” sambungnya.

    Forum Banking AI Day ini juga menekankan pentingnya adopsi AI di seluruh industri perbankan dan layanan jasa keuangan, dengan fokus pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan data, mempercepat penggunaan teknologi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dengan mengadopsi AI ke dalam proses bisnis inti, lembaga keuangan dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta memastikan layanan yang lebih aman, efisien, dan berfokus pada pelanggan.

    Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan Indonesia memiliki potensi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

    “Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, komputasi awan (cloud computing), dan blockchain, lembaga keuangan kita dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Inisiatif seperti Banking AI Day sangat penting untuk mempercepat langkah kami serta memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap kompetitif di tingkat global,” tuturnya.

    Peran Indosat dalam transformasi ini tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan acara Banking AI Day, namun juga melalui ekosistem teknologi komprehensifnya, termasuk Pusat Data canggih oleh BDx Indonesia yang memiliki total kapasitas IT 150MW+ di sepuluh fasilitas kolokasi netral operator di Indonesia.

    Selain itu, Lintasarta akan menghadirkan pabrik AI (AI Factory) ke dalam ekosistem ini melalui GPU Merdeka yang didukung oleh NVIDIA, sebagai cloud AI berdaulat terdepan, serta berbagai inisiatif berbasis AI lainnya. Indosat tidak hanya memimpin transformasi “TechCo” yang berbasis AI tetapi juga memberdayakan ekosistem startup Indonesia yang dinamis.

    Dengan mendorong inovasi, meningkatkan keamanan data, serta mengembangkan talenta lokal, Indosat berkontribusi menciptakan masa depan di mana startup dan lembaga keuangan Indonesia dapat berkembang di tengah persaingan global dalam bidang AI.

    (agt/agt)

  • IHSG Dibuka di Zona Hijau Setelah The Fed & BI Turunkan Suku Bunga

    IHSG Dibuka di Zona Hijau Setelah The Fed & BI Turunkan Suku Bunga

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini berada di zona hijau usai Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%. IHSG tampak bergairah dengan berada di level 7.800-an.

    Dikutip dari RTI, Kamis (19/9/2024), IHSG pukul 9.10 WIB berada di level 7.895,44, naik 66 poin atau 0,85%. Pergerakan pada pembukaan di level 7.829,13 dan bergerak di rentang tertinggi 7.902,12 dan terendah 7.853,35.

    Nilai transaksi perdagangan mencapai sekitar Rp 1,74 triliun dengan volume transaksi mencapai 3,07 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 149.172 kali. Sebanyak 254 saham menguat, 150 saham melemah dan 195 saham stagnan.

    Keputusan The Fed menurunkan suku bunga sudah banyak ditunggu. Pasalnya ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi COVID-19.

    Pemangkasan sebesar 50 bps lebih besar dari ekspektasi pasar yang memperkirakan 25 bps. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja dan meyakini inflasi AS sudah bergerak dalam kisaran sasaran.

    “Komite telah memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2% dan menilai bahwa risiko untuk mencapai sasaran ketenagakerjaan dan inflasi seimbang,” kata The Fed dikutip dari CNBC.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 sebesar 25 bps menjadi 6%. Keputusan itu diambil lebih cepat dari perkiraan akan dilakukan kuartal IV-2024.

    (/kil)

  • BI Pangkas Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Alasannya

    BI Pangkas Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 setelah menahannya sejak Mei 2024. BI rate diturunkan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%, demikian juga suku bunga deposit facility turun menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,75%.

    “Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5±1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

    Perry mengungkapkan lima alasan menurunkan BI rate lebih cepat dari perkiraan kuartal IV-2024. Pertama, arah penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate/FFR) semakin jelas dan lebih besar. Bacaan BI, FFR akan turun sebanyak tiga kali tahun ini dan 2025 sebanyak 4 kali.

    “Perkiraan kami dengan data terbaru, assesment terbaru, kemungkinan turunnya adalah September, November dan Desember tahun ini masing-masing 25 bps. Untuk tahun depan ada empat kali lagi di kuartal I, kuartal II, kami terus meng-update itu,” tuturnya.

    Alasan kedua, melihat rupiah cenderung menguat dan stabil. Penguatan rupiah karena ada kejelasan FFR, konsistensi bauran kebijakan moneter BI dan meningkatnya aliran masuk modal asing.

    “Jadi kami sudah menakar probabilitas itu sehingga tidak perlu menunggu FFR (turun), bulan lalu belum ada kejelasan,” ucap Perry.

    Pertimbangan ketiga adalah inflasi yang rendah dan berada dalam sasaran 2,5±1%. BI mengaku terus koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

    “Dengan penurunan suku bunga pun inflasi kami perkirakan tetap terkendali 2,5+-1%,” tuturnya.

    Dengan menurunkan BI Rate, Perry menilai BI bisa turut mendukung pertumbuhan ekonomi dengan target tahun ini mencapai 4,7-5,5% atau pada titik tengah 5,1%. Hal itu yang menjadi pertimbangan keempat.

    “Selama ini kan kami turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kredit pembiayaan, melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial,” imbuhnya.

    Alasan kelima, bisa mendorong lebih lanjut penyaluran kredit pembiayaan ke perbankan. Penurunan BI Rate diharapkan dapat disambut oleh perbankan agar semakin giat menyalurkan kredit.

    “Tidak hanya perbankan, ini juga mendukung fiskal khususnya untuk pembiayaan fiskal karena yield SBN juga akan turun, akan rendah, sehingga pembiayaan fiskalnya itu juga terdukung,” ucap Perry.

    Nasib Bunga Bank

    Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan mengatakan penurunan itu menjadi angin segar bagi industri perbankan. Ia berharap industri perbankan secara berangsur bisa ikut menurunkan suku bunganya.

    “Kabar baik. Jika BI rate terus cenderung turun, maka secara berangsur harusnya cost of fund juga bisa turun bertahap. Kami harapkan bank mulai menurunkan sehingga cost of fund bisa turun dan bunga kredit juga bisa berangsur turun,” katanya kepada detikcom.

    Dia juga berharap pinjaman dari masyarakat dan investasi bisa lebih baik seiring dengan bunga kredit yang lebih murah.

    “Kami berharap akan lebih baik (investasi dan pinjaman) karena jika cost of fund bisa turun maka bunga kredit juga bisa lebih murah sehingga lebih affordable,” lanjutnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib juga senada mengatakan penurunan BI rate kabar baik bagi industri perbankan.

    “Tentunya perbankan nasional sangat gembira dan menyambut baik keputusan BI menurunkan BI Rate 0,25% menjadi 6,0%. Hal ini menjadi awal yang baik untuk penurunan BI Rate selanjutnya,” ucapnya.

    Dia berharap langkah itu dapat meningkatkan simpanan masyarakat. Selain itu, penurunan suku bunga juga diharapkan dapat menurunkan biaya yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan atas uang yang digunakan dalam bisnis.

    “Pada gilirannya penurunan COF ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit sehingga bisa meningkatkan iklim berusaha yang lebih baik bagi pengusaha nasional,” jelas dia.

    (aid/kil)

  • BI Ramal Penjualan Eceran RI Agustus Meningkat

    BI Ramal Penjualan Eceran RI Agustus Meningkat

    Jakarta –

    Bank Indonesia memprediksi kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 mengalami meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2024 yang mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% (yoy).

    Asisten Gubernur BI Departemen Komunikasi Erwin Haryono menerangkan meningkatnya penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok, tertinggi pada Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, diikuti Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Subkelompok Sandang.

    “Secara bulanan, penjualan eceran meningkat 1,6% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2% (mtm),” tulis keterangan BI, Selasa (10/9/2024).

    BI juga mencatat peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut diperkirakan terutama terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Peralatan Informasi dan Komunikasi, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya didorong oleh peningkatan permintaan saat event HUT RI didukung penerapan strategi potongan harga oleh retailer.

    “Pada Juli 2024, IPR secara tahunan mencatat peningkatan. IPR tercatat 212,4 atau tumbuh sebesar 4,5% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya,” lanjutnya.

    BI menyebut peningkatan terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Subkelompok Sandang, sementara penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tercatat tetap tumbuh. Secara bulanan, penjualan eceran mengalami kontraksi 7,2% (mtm) disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca-HBKN Iduladha.

    “Beberapa kelompok yang masih tumbuh dan menahan penurunan kinerja penjualan eceran yang lebih dalam, yaitu Subkelompok Sandang dan Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sementara Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi tercatat tumbuh meski melambat,” lanjut Erwin.

    Dari sisi harga, BI mencatat tekanan inflasi 3 dan 6 bulan yang akan datang, yaitu pada Oktober 2024 dan Januari 2025 diprakirakan meningkat.

    Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2024 dan Januari 2025 yang tercatat masing-masing sebesar 141,3 dan 166,7, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 134,5 dan 161,0 sejalan dengan pola historis 3 tahun terakhir.

    (ada/rrd)

  • Obligator BLBI Coba Kabur, Pengamat Desak Penanganan Hukum Lebih Tegas

    Obligator BLBI Coba Kabur, Pengamat Desak Penanganan Hukum Lebih Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Marimutu Sinivasan, bos Texmaco Grup, untuk melarikan diri dari Indonesia menuju Malaysia berhasil digagalkan oleh petugas perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

    Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, namun ia juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Kinerja petugas perbatasan patut diapresiasi, mereka telah menjalankan tugas dengan baik,” ujar Hardjuno, Mahasiswa Doktoral Universitas Airlangga Surabaya, pada Senin (9/9/2024).

    Meski demikian, Hardjuno mengkritik keras pendekatan hukum yang diterapkan pada Marimutu, yang hanya mengedepankan aspek perdata meskipun kerugian negara mencapai Rp29 triliun. “Kasus ini cermin adanya ketimpangan dalam penerapan hukum di Indonesia,” tegasnya.

    Hardjuno membandingkan kasus Marimutu dengan kasus-kasus pidana lain yang melibatkan kerugian negara yang jauh lebih kecil, namun pelakunya langsung dihadapkan pada hukuman pidana. Ia mengakui bahwa secara doktrin hukum, utang Marimutu bisa dianggap sebagai persoalan perdata.

    Namun, ia menekankan perlunya penerapan hukum yang lebih progresif dan tegas, mengingat besarnya dampak kerugian negara dan upaya Marimutu untuk meninggalkan Indonesia.

    “Benar bahwa secara doktrin hukum, utang seperti yang dialami Marimutu dapat dianggap sebagai persoalan perdata. Namun, kita harus ingat bahwa BLBI bukan kasus biasa,” jelas Hardjuno.

    Hardjuno mendesak adanya reformasi hukum yang lebih luas dalam menangani kasus-kasus besar yang merugikan negara. Ia menekankan bahwa sistem hukum Indonesia perlu beradaptasi dan memperkuat perangkatnya untuk memastikan kasus-kasus besar seperti BLBI dapat ditangani dengan proporsional dan adil.

    “Kasus Marimutu ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar dalam sistem hukum kita,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan tindakan yang setimpal terhadap obligor besar yang tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

    Dalam konteks ini, Hardjuno mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pendekatan perdata dalam kasus-kasus besar seperti BLBI, dan mulai mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang lebih keras, termasuk menjatuhkan sanksi pidana bagi obligor yang terbukti berusaha menghindari tanggung jawab mereka.

    “Dalam kasus BLBI, di mana kerugian negara begitu besar, hukum progresif harus diterapkan. Ini bukan hanya soal menagih utang, tetapi juga soal menjaga keadilan dan integritas sistem hukum kita,” tutup Hardjuno. [asg/beq]