Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil survei Great Institute mengungkapkan bahwa masuknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih membantu meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, survei Great Institute memperlihatkan 85,8% responden puas dengan kinerja Prabowo.

    Meski Purbaya baru dilantik pada 8 September 2025, Great Institute menyebut ‘assist’ ini sebagai Purbaya Effect, di mana publik terpengaruh oleh kinerja mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menjelaskan keberadaan Purbaya bagian dari ‘tangan kanan’ Prabowo sehingga setiap kinerjanya berkaitan dengan Kepala Negara.

    “Jadi, Purbaya ini selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi tentunya, namun juga dia memiliki kapasitas politik dan legitimasi langsung dari Presiden Prabowo,” kata Perdana saat jumpa pers, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, hal ini tidak lepas dari keberanian Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah dan gencar membongkar praktik-praktik yang merugikan negara.

    “Bahkan pengakuannya juga dalam mengkritik beberapa instansi lain, kementerian lain, dan lembaga lain itu juga mendapat support ya, menurut pengakuannya seperti itu dari Bapak Presiden secara langsung dan yang dikritik bukan hanya kementerian dan lembaga lain saja, tetapi kementeriannya sendiri dikritik,” ungkapnya.

    Salah satunya, ketika Purbaya mengkritik sistem Coretax, membuka layanan Lapor Pak Purbaya, dan kerap menyidak perusahaan pelat merah untuk memantau kinerja para pegawai.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto menyampaikan hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya mempunyai kinerja baik, yakni memperoleh skor 826.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan MBG, Koperasi Merah Putih, Ekonomi Rumah Tangga, dan Daya Beli Masyarakat. Sedangkan faktor politik dipengaruhi Pemberantasan Korupsi, Kebebasan Berpendapat, Kemerdekaan Palestina dan Politik, serta Purbaya dan Reshuffle Effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024-19 Oktober 2025 melalui API.

  • OPOP Expo 2025 di Royal Plaza Surabaya, Momentum Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

    OPOP Expo 2025 di Royal Plaza Surabaya, Momentum Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan OPOP EXPO 2025 yang akan digelar di Royal Plaza Surabaya pada 13-16 November 2025, berbagai instansi dan mitra strategis mengikuti rapat koordinasi dan technical meeting di Ruang Aria Wiriadtmaja, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh persiapan teknis berjalan optimal demi terselenggaranya pameran yang lebih inovatif dan berdampak bagi ekonomi pesantren.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pendukung, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah biro di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

    Tak hanya itu, Bank Jatim Syariah, Bank Syari’ah Indonesia, Bank UMKM, dan Bank Indonesia turut hadir sebagai mitra perbankan yang berperan penting dalam mendukung transaksi dan literasi keuangan selama expo berlangsung.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, SIP, MM. dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Andrio Himawan Wahyu, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan OPOP Expo tahun ini.

    Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga momentum untuk menunjukkan potensi ekonomi pesantren yang terus tumbuh dan berdaya saing.

    “Kolaborasi menjadi kunci utama agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas, baik bagi peserta maupun masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa OPOP Expo 2025 diharapkan mampu menjadi ruang promosi yang efektif bagi produk-produk unggulan santri dan pesantren di Jawa Timur.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan OPOP Expo 2025 yang mengusung tema “Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera” menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ekonomi pesantren di era modern.

    Menurutnya, kegiatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, perbankan, pelaku usaha, hingga Pemerintah siap bersinergi menyukseskan gelaran akbar tahunan tersebut. Melalui expo ini, diharapkan semakin banyak ruang terbuka bagi pesantren di Jawa Timur untuk menunjukkan eksistensinya, sekaligus memperluas jangkauan pasar produk pesantren hingga tingkat nasional bahkan internasional.

    “Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, yang telah menginisiasi program OPOP ini. Tahun ini menjadi pelaksanaan OPOP Expo yang ketujuh kalinya. Insyaallah membawa keberkahan bagi pesantren, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pesantren mampu mandiri dan berdaya saing,” ujar Gus Ghofirin.

    Rapat technical meeting ini juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari tata letak stan, penataan zona pameran, sistem registrasi peserta, hingga kesiapan promosi digital dan publikasi media.

    Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, OPOP Expo 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang lebih dinamis, profesional, dan menjadi ikon pemberdayaan ekonomi pesantren di Jawa Timur.

    Selain pameran produk unggulan pesantren, OPOP Expo 2025 juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti talkshow interaktif, perlombaan pildacil, lomba mewarnai, rebana, hingga fashion show. Tak kalah menarik, panitia juga menyiapkan beragam doorprize untuk pengunjung, termasuk hadiah utama berupa umrah gratis, yang diharapkan dapat menambah semarak dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti gelaran tahunan ini.

    Gelaran OPOP Expo tahun ini semakin spesial dengan hadirnya program Gebyar Bangga Buatan Indonesia. Setiap pengunjung expo berkesempatan mendapatkan doorprize sepeda motor, laptop, smart tv, sepeda gunung, smartphone, dan voucher belanja. (tok/ted)

  • Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

    Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

    Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

    Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

    Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti dengan skor 59.

    Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

    Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

    Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

    Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

  • Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sejak kuartal III/2025 diperkirakan bisa memberikan sumbangsih terhadap inflasi. Selain kebijakan suku bunga yang longgar dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi himbara dengan likuiditas murah Rp200 triliun pada September 2025 dan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi. 

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2025 sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan secara tahunan sebesar 2,65% (year on year/YoY). Kemudian, inflasi tahun berjalan dari Januari-September 2025 yakni 1,82% (year-to-date/ytd). 

    Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memperkirakan pada Oktober 2025 terjadi  deflasi bulanan sebesar 0,05% (month to month/MtM) dan inflasi yang melandai secara tahunan dari September 2025 yakni menjadi 2,65% (year-on-year/yoy). 

    Situasi tersebut, terang Faisal, membuat pihaknya mempertahankan perkiraan inflasi pada akhir 2025 berada di kisaran antara 2% sampai dengan 2,5%. Perkiraan itu masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) yakni 1,5% dan 3,5%, yang sejak akhir 2024 lalu telah menempuh kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan. 

    Menurut Faisal, kebijakan ekspansif BI ditambah dengan yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya dari sisi fiskal bisa memberikan sumbangsih kepada inflasi. Sebab, suplai uang menjadi lebih banyak. 

    “Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini diestimasi berada dalam kisaran 0,3 sampai dengan 0,5 percentage point,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025). 

    Kendati demikian, Faisal memperkirakan dampak dari likuiditas yang melimpah di sistem perekonomian itu terbatas terhadap kenaikan inflasi. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang masih berjalan di bawah output gap yang negatif, tekanan terhadap permintaan yang masih terkedali, serta potensi normalisasi harga emas di tengah membaiknya sentimen risiko. 

    “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” terang pria dengan dua gelar Master berbeda dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu. 

    Untuk itu, pihaknya pun memperkirakan inflasi pada akhir 2025 sekitar 2,33% atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni hanya 1,57%. Perkiraan itu turut didasari oleh kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi akhir tahun, dengan menawarkan diskon tiket transportasi pada libur Natal dan tahun baru. 

    Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual menilai ekspansi likuiditas oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum terindikasi berdampak ke inflasi. 

    David menilai momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat sejalan dengan periode musiman Natal dan tahun baru. Akan tetapi, dia melihat kebijakan suku bunga yang longgar hingga injeksi Rp200 triliun ke himbara serta berbagai program stimulus belum akan berpegaruh ke kenaikan harga. 

    “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun,” terang David kepada Bisnis. 

    Menurut David, kebijakan fiskal yang ekspansif dari Kemenkeu secara khusus bisa menstabilkan ekonomi serta mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, dia menyebut kebijakan itu hanya bersifat sementara.

    Dia menilai kebijakan ekspansif dari sisi fiskal bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), sebagaimana yang disampaikan Purbaya dan jajarannya. Namun, David melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan sekitar 5%. 

    “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ’emergency’ ibarat cafeine yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang,” tuturnya. 

    Tertahan Pertumbuhan Ekonomi

    Pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Dia menilai tidak berarti cetak uang maka akan selalu mendorong inflasi. 

    Purbaya menilai fenomena dimaksud, yang dinamakan demand-pull inflation, tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara berada di bawah potensialnya. Dalam hal ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% di Indonesia belum menyentuh level potensial. 

    Menurutnya, Indonesia dalam jangka pendek harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% itu dibutuhkan, terang Purbaya untuk bisa menyerap tenaga kerja di usia kerja di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” ujarnya. 

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

    Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

    “Bank daerahnya meng-inputnya salah,” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

    Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

    Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

    “Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” ucap Tito.

    Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

    “Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru,” paparnya.

    Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

    Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

    “Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun,” ucap Tito.

    Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

    “Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input,” tegas Tito.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

    “Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat,” tegasnya.

    “Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga,” papar Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bank Mega Konsisten Dukung Inovasi Pembayaran Digital

    Bank Mega Konsisten Dukung Inovasi Pembayaran Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia –Bank Mega kembali hadir di ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, mulai 30 Oktober 2025 hingga 01 November 2025. Pada kesempatan tersebut, Bank Mega memperkenalkan secara langsung berbagai inovasi digital yang dimiliki, yaitu fitur Tap In-Tap Out dan fitur unggulan QRIS Cross Border.

    Penyelenggaraan Fekdi X IFSE 2025 sekaligus menjadi ajang peluncuran QRIS Tanpa Pindai (TAP) fitur Tap In-Tap Out di 5 moda transportasi dan sarana parkir oleh Bank Indonesia. Bank Mega menjadi salah satu bank yang menginisiasi dan menjadi first mover dalam implementasi inisiatif digital tersebut.

    Inisiatif digital ini dilakukan untuk mendukung sinergi pemerintah, otoritas, dan industri guna memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

    Bank Indonesia juga mengumumkan inisiasi sandbox QRIS Antar Negara (QRIS Cross Border) Indonesia-Korea Selatan, yang menjadi langkah memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

    QRIS Cross Border adalah sistem pembayaran digital lintas negara berbasis QR code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran di negara mitra.

    Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib menjelaskan bahwa Bank Mega bersyukur dapat menjadi salah satu bank anggota first mover yang mengimplementasikan teknologi QRIS Cross Border. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bank Mega dalam mendukung konektivitas pembayaran digital lintas negara dan memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital global.

    “Dengan adanya QRIS Cross Border, kini nasabah dapat bertransaksi dengan praktis, mudah, aman, dan nyaman ketika melakukan perjalanan keluar negeri. Hanya dengan satu kode QR, nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai mata uang negara setempat,” jelas Kostaman dikutip Jumat (31/10/2025).

    Dia menambahkan partisipasi Bank Mega di FEKDI x IFSE 2025 tidak hanya menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi era digitalisasi keuangan, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi inovatif bagi nasabah. Hal ini dilakukan demi memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah, aman, dan terpercaya.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Great Institute Desak Pemerintah Bebaskan Aktivis yang Ditangkap Saat Demo Gaji DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

    Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung. 

    “Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini,” kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

    “Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

    Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025 melalui API.

     

  • Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Great Institute menyebut 85,8% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, sedangkan 14,2% lainnya merasa tidak puas.

    Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    “Dari sektor ekonomi, kami menemukan program MBG, program Koperasi Merah Putih, ya kemudian kepuasan Ekonomi Rumah Tangga, kemudian Daya Beli Masyarakat,” kata Sudarto saat konferensi pers, Jumat (31/10/2025).

    Sudarto menjelaskan, 70,4% responden merasa MBG bermanfaat dan 28,9% merasa tidak puas. Kemudian 69,5% merasa program Koperasi Desa Merah Putih yakin terlaksana dan 13% merasa tidak setuju. 

    Dari aspek ekonomi rumah tangga, 71,8% responden merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan 28,2% merasa tidak setuju. Lalu, 62,1% responden setuju bahwa daya beli masyarakat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 37,9% lainnya tidak setuju.

    Dari faktor politik, 89,8% setuju pemberantasan korupsi lebih baik dibanding tahun lalu, 10,2% merasa tidak setuju. Lalu, 81,8% setuju Indikator kebebasan berpendapat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% tidak setuju. Dari faktor peran Prabowo dalam politik internasional, 89,8% responden setuju, 10,2% tidak setuju.

    Lebih lanjut, 89,5% setuju puas terhadap peran Prabowo dalam kemerdekaan Palestina, 10,5% merasa tidak setuju. Tak hanya itu, masuknya Purbaya di Kabinet Merah Putih juga mendukung kepuasan publik. 

    Great Institute menilai, Purbaya memiliki keberanian mengkritik kebijakan pemerintah hingga menuntaskan permasalahan di sektor ekonomi. 

    Di samping itu, Sudarto mengungkapkan alasan Gibran tidak menjadi variabel dalam survei ini adalah karena Gibran lekat dengan sosok mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga dikhawatirkan memengaruhi penilaian terhadap Prabowo.

    “Berita-berita di media itu seperti memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Ini berita ya. Nah berita di media itu seakan memisahkan Prabowo dan Gibran itu berbeda. Nah ini ya itu memengaruhi persepsi publik. Jadi kalau digabung, nah kami khawatir jadi bias hasilnya. Sebenarnya orang ingin apresiasi Prabowo tapi karena ada Gibran maka dia nggak akan apresiasi,” ujar Sudarto.

    Pihaknya memandang Prabowo membawa ideologi sosialisme kerakyatan, dari pikiran dan tindakan-tindakannya. Sedangkan Gibran, dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan Jokowi, di mana ideologi Jokowi lebih pada ideologi kapitalisme atau neoliberal.

    Menurutnya hal ini wajar dalam setiap survei, sebab setiap survei memiliki tujuannya masing-masing. 

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5%.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025.

  • BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    BI Kembangkan Rupiah Digital, Versi Stablecoin Resmi Nasional Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, bentuk mata uang digital resmi atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nilainya stabil layaknya stablecoin, namun sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas moneter.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan hal itu dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (31/10/2025).

    “Kita akan kembangkan bagaimana Rupiah Digital dikeluarkan oleh BI… Ini versi stablecoin-nya resmi nasional Indonesia,” ujar Perry.

    Perry belum menjelaskan secara rinci tahapan pengembangan Rupiah Digital, namun Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan bahwa proyek ini kini memasuki fase eksperimentasi tahap kedua.

    “Ini yang lagi tren, digital rupiah, stablecoin. Saat ini kita masuk ke sekuritasnya,” kata Filianingsih dalam sesi High Level Talk.

    Rupiah Digital merupakan salah satu dari lima inisiatif utama dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Mata uang ini nantinya berfungsi layaknya uang fisik, uang elektronik, maupun kartu debit dan kredit yang beredar di Indonesia.