Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Transaksi QRIS UMKM wilayah kerja BI Malang capai Rp5 triliun

    Transaksi QRIS UMKM wilayah kerja BI Malang capai Rp5 triliun

    Selama periode tersebut, untuk semua transaksi merchant mencapai Rp5,9 triliun dengan 64,9 juta kali transaksi

    Malang (ANTARA) – Nominal transaksi QRIS usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang periode Januari-Oktober 2024, mencapai Rp5 triliun.

    Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Dedy Prasetyo di Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan secara volume transaksi UMKM selama periode tersebut mencapai 57,2 juta kali.

    “Selama periode tersebut, untuk semua transaksi merchant mencapai Rp5,9 triliun dengan 64,9 juta kali transaksi,” kata Dedy di sela Training of Trainers (ToT) Cinta, Bangga, Paham Rupiah dan Digitalisasi Sistem Pembayaran kepada Cash Handlers Perbarindo dan Koperasi se-Kota Malang dan Kota Batu, di Batu.

    Untuk periode Oktober 2024, nilai transaksi UMKM sebesar Rp568,2 miliar, sedangkan volume transaksi keseluruhan mencapai Rp740,2 miliar. Sementara volume transaksi selama Oktober 2024, untuk UMKM sebanyak 7,7 juta kali, sedangkan keseluruhan mencapai 9,2 juta kali.

    Volume transaksi tersebut, lanjut Dedy, sudah melampaui target yang ditetapkan, bahkan sejak pertengahan tahun (Juni-Juli) 2024 sudah terlampaui.

    Pesatnya peningkatan penggunaan QRIS, katanya, karena wilayah kerja BI Malang banyak kawasan wisata, khususnya Malang dan Batu. Sektor pariwisata, termasuk kuliner menjadi pemicu pertumbuhan transaksi QRIS.

    Pada kesempatan itu, Dedy mengingatkan adanya kemungkinan terjadinya penipuan dengan memanfaatkan QRIS. Ia mencontohkan QRIS untuk amal ternyata menggunakan rekening pribadi, bahkan ada kegiatan phishing dengan modus QRIS.

    Oleh karena itu, lanjutnya, kalau ada gambar seperti QRIS ternyata tidak berbasis rekening, bahkan tidak bisa transaksi dengan mobile banking, apalagi bisanya hanya dengan kamera, lebih baik diabaikan saja.

    Meski demikian, katanya, di wilayah kerja BI Malang, kasus seperti itu tidak ditemukan.

    Menyinggung transaksi dengan uang kartal, Dedy mengatakan masih banyak. “Oleh karena itu, kami tetap menyediakan uang kartal layak edar, bahkan warga bisa menukarkan uangnya yang sudah tidak layak di BI melalui kas keliling atau di kantor,” ujarnya.

    Hanya saja, kata Dedy, mencetak uang kartal baru biayanya cukup besar, sehingga selayaknya uang kartal dijaga agar masa edarnya bisa lebih lama.

    “Berbeda dengan masyarakat luar negeri yang menjaga betul uang kartalnya, mereka tidak mau melipat uang kartalnya (kertas), sehingga masa edarnya lebih lama,” ucapnya.

    Pewarta: Endang Sukarelawati
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi menyasar kepada kelompok bawah.

    “Mari kita diskusikan bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi kita jaga, inflasi kita jaga, dan yang paling penting pertumbuhan (ekonomi) ini menyasar kepada kelompok yang ada di bawah,” ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat tumbuh stabil di tengah situasi ketidakpastian global.

    Selama periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,03 persen, lalu sempat terpuruk saat era pandemi COVID-19, dan kemudian pulih dengan cepat hingga kembali bertumbuh ke posisi 5,03 persen per kuartal III-2024.

    Begitu pula dengan capaian neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2024 yang mencatatkan surplus 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 1,71 persen year on year (yoy) dan cadangan devisa 151,2 miliar dolar AS per Oktober 2024, serta BI-Rata 6 persen per November 2024.

    Menurut Rachmat, stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi kunci untuk melakukan transformasi ekonomi ke depan. Karena itu, tahun 2025 harus bisa dijadikan dasar sebagai era lompatan ekonomi.

    “(Lompatan ekonomi di tahun 2025) ini bisa menjadi dasar kita untuk lompat, sekaligus kita bisa menjaga supaya lompatan ekonomi kita itu juga terjaga dan lompatan ekonomi kita itu bukan hanya lompatan sekali saja, melompat kemudian turun lagi, tetapi lompatan ini cukup bisa kita tahan demikian lama,” kata Menteri PPN.

    Di sisi lain, kondisi ekonomi Tanah Air juga menghadapi tantangan yang tidak mudah karena keberadaan kelompok kelas menengah masih sedikit dan kelompok menengah bawah masih banyak, seiring pertumbuhan kelompok tak miskin relatif besar dan kelompok sangat kaya juga tak kecil.

    “Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi, bagaimana kelompok yang di tengah yang menjadi tumpuan kita sebagai middle class itu tidak turun dan bagaimana middle class itu juga bisa bertahan, sampai nanti pada akhirnya dia lepas dari kelompok middle class,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun menjadi 4,82 persen per Februari 2024 atau turun 0,63 persen poin dibanding Februari 2023. Adapun jumlah penduduk bekerja sebanyak 142 juta orang.

    Kendati demikian, serapan tenaga kerja masih didominasi dari sektor pertanian dengan total 28,64 persen dari total penduduk bekerja, disusul sektor perdagangan 19,05 persen, dan industri pengolahan 13,28 persen.

    Kondisi ini dinilai tak terlalu menggembirakan karena penduduk bekerja di sektor pertanian itu tak bisa memiliki pendapatan yang tinggi.

    Secara khusus, petani on-farm dianggap selalu memperoleh pendapatan yang tidak begitu baik dan menjadi bantalan untuk menopang kelompok lainnya.

    “Kita tahu bahwa selama ini harga-harga komoditas pertanian itu dijaga rendah, harga komoditas pertanian on-farm itu tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada. Beras harus rendah, harga jagung harus rendah, pakan ternak harus rendah, telur harus rendah, dan seterusnya. (Keadaan) pertanian kita (seperti) itu. Jadi, kalau sektor tenaga kerja juga di situ, maka kesulitan kita untuk meningkatkan pendapatan mereka juga tidak mudah,” ucap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    OJK dan mitra bentuk TPKAD di seluruh RI dorong inklusi keuangan

    agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan amanJakarta (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait tuntas membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia, yakni 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten atau kota.

    “Kami mendorong semua forum TPAKD ini agar semakin bermanfaat untuk merumuskan berbagai program kerja yang dapat menjadi katalisator penggunaan produk keuangan yang legal dan aman, dalam rangka mewujudkan target inklusi keuangan di tahun 2045,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu.

    Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses keuangan di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    Pembentukan TPAKD yang terakhir dilakukan di wilayah Papua, yang pelaksanaannya diselenggarakan serentak di Sorong, Selasa (19/11) untuk meresmikan sebelas TPAKD di wilayah Papua yaitu TPAKD Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Ia juga menuturkan keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam penyediaan akses keuangan yang accessible (mudah diakses/dijangkau), flexible (tidak kaku), dan affordable (berbiaya rendah).

    Akses atau inklusi keuangan merupakan katalis penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang juga akan mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas keuangan.

    Oleh karenanya, akses keuangan yang luas dan merata memainkan peran penting dalam mendukung masyarakat rentan dan memperkuat pondasi ekonomi yang lebih luas.

    Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Horas Maurits Panjaitan mengharapkan TPAKD dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah,” ujar Horas.

    Inisiasi pembentukan TPAKD berawal pada 2016, melalui pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang menyampaikan perlunya upaya peningkatan akses keuangan di Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kemendagri mengeluarkan Radiogram No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

    Dalam rangka akselerasi pembentukan TPAKD itu, pada 2021, juga telah diterbitkan SE Mendagri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • 4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    4 Momok Ini Bakal Gerus Uang Warga RI di 2025, dari BPJS hingga PPN

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun depan, masyarakat Indonesia diprediksi menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar. Beban biaya hidup akan meningkat seiring dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tarif cukai minuman manis.

    Kondisi ini berpotensi memperburuk kemampuan menabung masyarakat, seperti yang terlihat dari data Bank Indonesia (BI), di mana survei konsumen menunjukkan proporsi tabungan terus mengalami penurunan.

    Pada Oktober 2024, proporsi tabungan berada di angka 15%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yakni September dan Agustus 2024 yang masing-masing di angka 15,3% dan 15,7%.

    Berikut beberapa kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat Indonesia tahun depan:

    Kenaikan PPN 12%

    Dikabarkan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut adalah mandat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    PPN 12% akan dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN.

    Kenaikan PPN tentu saja dapat mendorong peningkatan beban terhadap masyarakat kelas menengah hingga bawah mengingat mereka harus membayar lebih mahal barang yang mereka beli mulai baju, pulsa, hingga makanan.

    Tarif BPJS Kesehatan Makin Mahal

    Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi naik pada 2025. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dalam Pasal 103B Ayat 8 mengatur bahwa penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

    “Anda baca di Perpres 59. Dievaluasi, lalu nanti di maksimum 1 Juli 2025. Nah, itu iurannya kemudian tarif dan manfaatnya akan ditetapkan,” kata Ghufron usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (19/11/2024).

    Saat ini, Ghufron pun belum dapat memastikan apakah iuran peserta JKN akan naik atau tetap. Sebab, pihak yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut bukan BPJS Kesehatan, tapi pemerintah.

    Namun, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ingin penetapan terkait iuran, manfaat, dan tarif pelayanan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, termasuk politik hingga kemampuan membayar.

    Ancaman kenaikan tarif BPJS Kesehatan dapat menambah beban masyarakat saat ini.

    Harga BBM Makin Melonjak

    Total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar Rp 203,4 triliun, dari rancangan awal sebesar Rp 204,5 triliun. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun.

    Untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg anggarannya turun Rp 600 miliar dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Terdiri dari Subsidi jenis BBM tertentu yang anggarannya turun Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang turun Rp 600 miliar.

    Sementara itu, khusus untuk subsidi listrik juga turun Rp 500 miliar, dari rancangan semula sebesar Rp 90,2 triliun menjadi hanya sebesar Rp 89,7 triliun.

    Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra El Talattov menilai pemerintah harus berani mengubah skema pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang semula berbasis produk atau harga menjadi berbasis individu atau rumah tangga.

    Ia memastikan bahwa perubahan mekanisme ini tidak hanya dapat mengurangi kebocoran subsidi, tetapi juga memberikan ruang bagi SPBU, termasuk Pertamina dan pesaingnya untuk menawarkan harga BBM yang lebih kompetitif.

    Dengan demikian, masyarakat dapat memilih BBM berdasarkan kualitas dan harga yang wajar. Sementara mereka yang layak menerima subsidi akan mendapatkan potongan langsung dari harga jual.

    Minuman Manis Makin Mengikis Kantong

    Pemerintah berencana memberlakukan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) secara terbatas pada tahun 2025. Dia menyebut cukai ini akan diterapkan secara konservatif.

    Pemerintah menyebut pengenaan cukai terhadap MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula atau pemanis yang berlebihan. Industri akan didorong untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula.

    Dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Penerimaan itu akan bersumber salah satunya dari barang kena cukai baru, yakni MBDK.

    Hal ini mendorong jajanan pada minuman manis akan mengalami kenaikan.

    (luc/luc)

  • OJK Luncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan

    OJK Luncurkan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan didukung oleh asosiasi industri jasa keuangan melakukan soft launching Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, anggota Satgas PASTI, dan pelaku industri jasa keuangan untuk penanganan penipuan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-penyedia jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran rekening terkait penipuan. Kemudian melakukan identifikasi para pihak terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih tersisa, dan melakukan upaya penindakan hukum.

    Pembentukan forum koordinasi ini dilakukan untuk merespons maraknya penipuan di sektor keuangan dan semakin besarnya nominal dana korban yang hilang. Saat ini IASC didukung oleh asosiasi industri perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan e-commerce.

    Pada tahap soft launching ini sebanyak 79 bank tergabung di IASC dan kemudian dalam pelaksanaannya akan terus dilakukan pengembangan ke tahap berikutnya.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, masyarakat banyak yang menjadi korban penipuan atau scaming di sektor jasa keuangan sehingga kejahatan ini harus segera dicarikan tindakan penanggulangannya.

    “Sudah terlalu lama kita membiarkan ini terjadi dengan berakhir hilangnya uang yang mungkin selama puluhan tahun ditabung untuk masa tua atau untuk pendidikan anak dan sebagainya. Kita sama-sama harus bisa melakukan sesuatu bersinergi untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia,” kata Friderica dikutip Jumat (22/11/2024).

    Dia menegaskan Indonesia Anti-Scam Center diharapkan memudahkan korban untuk melaporkan penipuan yang dialami agar dapat ditangani dengan cepat dan terkoordinasi.

    “Ini janji kita untuk bisa me-launching Indonesia Anti-Scam Center di hari ulang tahun OJK sebagai hadiah OJK untuk bangsa Indonesia,” kata Friderica.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa penipuan atau scaming di sektor keuangan adalah kejahatan yang tidak ada batasnya dengan dampak besar dan luas. Sehingga upaya penanganannya harus segera dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian masyarakat.

    “Jadi ini kesempatan untuk betul-betul memperkuat integritas dan confidence dari industri jasa keuangan kita. Mari kita lakukan action yang baik sesuai dengan harapan dari masyarakat, konsumen, dan stakeholder semua. Kita yakin bahwa hal ini nanti akan juga didukung penuh oleh semua pihak dan pada saatnya nanti kita menghasilkan selalu yang terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara kita,” kata Mahendra.

    Dia juga berharap pembentukan IASC semakin meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan terkait lainnya.

    Korban dapat menyampaikan laporan kejadian penipuan sektor keuangan melalui website IASC https://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait. Korban juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan untuk kemudian laporan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC.

    “IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya dan menjaga komitmen para anggotanya agar upaya penanganan penipuan yang dilaporkan dapat dilakukan secara cepat dan berefek jera,” pungkas Mahendra.

    Sebagai informasi, peluncuran IASC dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Lutfi T, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Ronald Bangun Valentino, dan Direktur Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, dan Telekomunikasi, Badan Intelijen Negara E. Suryo Widodo.

    Hadir juga Wakil Koordinator I Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, Wakil Koordinator III Direktur Analisis dan Pemeriksaan II, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Solehudin Akbar, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital Syofian Kurniawan, serta Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal.

    (dpu/dpu)

  • Lampung Tengah gunakan QRIS untuk pembayaran pelayanan kesehatan

    Lampung Tengah gunakan QRIS untuk pembayaran pelayanan kesehatan

    Ini tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga mempercepat pencatatan

    Bandarlampung (ANTARA) – Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung telah meresmikan penggunaan pembayaran retribusi elektronik (e-retribusi) pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    “Program ini juga dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di 39 puskesmas, 1 laboratorium dan 1 rumah sakit , serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah,” kata Penjabat Bupati Lampung Tengah, Bobby Irawan dalam keterangannya di Bandarlampung, Sabtu.

    Selain itu, lanjutnya, program ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi digital, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran keuangan daerah.

    Ia menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan.

    Menurutnya, Lampung Tengah, memungkinkan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi lebih efisien dan transparan.

    “Ini tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga mempercepat pencatatan,” ujar Bobby.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan panduan strategis pembangunan nasional Astacita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang menekankan bahwa digitalisasi juga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang berkelanjutan.

    Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung Alex Kurniawan mengatakan berdasarkan kinerja transaksi pembayaran digital di Lampung Tengah, telah menunjukkan potensi yang kuat.

    “Adanya peningkatan signifikan pada penggunaan QRIS di masyarakat Lampung Tengah sebesar 50,3 persen di September 2024,” ujarnya.

    Ia menyebutkan hal ini menjadi salah satu potensi untuk perluasan kanal pembayaran transaksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat mempertahankan statusnya sebagai pemerintah daerah digital.

    Kepala Bagian Ritel Bank Lampung, Dewi Aya Sofia turut memberikan dukungan penuh terhadap program digitalisasi daerah.

    Sebagai bagian dari kolaborasi, lanjutnya, Bank Lampung telah bekerja sama dengan badan pendapatan daerah dalam digitalisasi pemungutan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Saya menggarisbawahi bahwa program digitalisasi retribusi daerah ini bukan merupakan akhir, tetapi langkah awal untuk menciptakan percepatan dan perluasan digitalisasi retribusi di Kabupaten Lampung Tengah,” tambahnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ford Rilis 3 Mobil Baru di Indonesia, Harga Mulai Rp 800 Jutaan

    Ford Rilis 3 Mobil Baru di Indonesia, Harga Mulai Rp 800 Jutaan

    Jakarta –

    Ford Motor Company melalui distributor resminya RMA Indonesia merilis tiga produk baru dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Rinciannya dua varian limited edition, Next-Gen Ford Everest, Next- Gen Ford Ranger Wildtrak, serta hadirnya double cabin terbaru bagi pecinta offroad, Next- Gen Ford Ranger Raptor 3.0.

    “Pada Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 kali ini, penggemar otomotif akan dimanjakan oleh hadirnya tiga mobil andalan terbaru, khususnya untuk para pecinta Ford di Indonesia,” kata Toto Suharto, Country Manager RMA Indonesia saat peluncuran di ICE BSD Tangerang, Jumat (21/11/2024).

    Pertama, Next-Gen Ford Everest Titanium 4×4 A/T Limited Edition yang menjadi seri tertinggi dari Next-Gen Ford Everest. Sebanyak 15 unit Next Gen Everest Titanium siap dipasarkan untuk konsumen Indonesia. Mobil ini punya kesan tangguh berkat tambahan aksesoris Hamer mencakup front bumper, front grille, power rotary step yang dilengkapi lampu LED, dan under protection plates.

    Berbekal tenaga besar dan torsi yang kuat yang dihasilkan dari 2.0L Bi-Turbo bertenaga 210PS pada 3.500 rpm dan torsi puncak 500 Nm, SUV ini lincah diajak berpetualang berkat sistem penggerak 4×4 yang dimiliki, dan sistem transmisi 10-speed SelectShift automatic transmission.

    Ford Ranger Wildtrak Limited Edition. Foto: (Ridwan Arifin/detikOto)

    Next-Gen Ford Everest Titanium 4×4 A/T Limited Edition menggunakan material baja berkekuatan tinggi, aluminium alloy, dan komposit, menghasilkan bobot yang ringan dan daya tahan jangka panjang dengan desain yang gagah dan modern.

    SUV premium ini dibekali dengan berbagai teknologi dan fitur terkini, seperti panoramic moonroof, adaptive cruise control, 12 inch infotainment system, wireless charging, electric parking brake, 360 camera, serta berbagai fitur keamanan canggih seperti:

    Selectable Drive Modes menghadirkan fleksibilitas mode berkendara sesuai kebutuhan seperti: normal, eco, tow/haul, slippery, mud & ruts, dan sand. Off-road Sync Screen menampilkan fitur-fitur spesial offroad seperti indikasi driving line dan lock differential, steering angle, pitch and roll angle, dan prediksi hamparan trek. Advanced Driver Assist berupa Lane Keeping System with Road Edge Detection dan Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane Centering.
    Advanced Safety yang terdiri atas Pre-Collision Assist, Evasive Steer Assist, dan Reverse Brake Assist. Passive Safety berupa 7 airbags, side curtain airbag pada ketiga baris kabin, dan Post-Collision Braking

    Kedua, Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4×4 A/T Limited Edition yang juga dilengkapi aksesoris dari Hamer. Bagi pecinta offroad, aksesoris front bumper, dan rear bar membuat Next-Gen Ford Ranger Wildtrak Limited Edition menjadi semakin terlindungi, sementara Auto Roller Lid Max dapat semakin memudahkan dalam penyimpanan barang.

    Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4×4 A/T Limited Edition dibekali mesin yang sama dengan Next Gen Ford Everest, 2.0L Bi-Turbo, serta adaptive cruise control berikut off-road sync screen, BLIS-7 airbags, electric parking brake, dual zone AC dengan rear air AC vent, 12 inch multi- touch screen multi-function display, juga Wildtrak Synthetic Leather Seats. mobil ini mampu menaklukan medan offroad dengan penuh gaya dengan LED headlamps, fog lamps, dan tail lamps berdesain clean, serta roof rail, sport bar, dan gril depan Wildtrak yang unik.

    Kedua varian Limited Edition ini hanya diproduksi masing-masing 15 unit saja selama ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2024, dan tersedia khusus untuk pilihan warna Meteor Gray.

    Ketiga, Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0L V6 Gasoline A/T. Hadir dengan 3.0L V6 Twin Turbo EcoBoost Engine yang mampu menghasilkan tenaga 397 PS dan torsi puncak 583Nm dipadukan dengan 10-speed SelectShift automatic transmission dengan sistem anti-lag yang ditujukan untuk penggunaan offroad, jelas menjadikan mobil ini menjadi pilihan ideal bagi para pemburu adrenalin dan pecinta medan ekstrem.

    Sistem suspensi Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0 pun lebih tangguh dengan memanfaatkan internal bypass shock absorbers FOX 2.5″ Live Valve. Peranti ini bereaksi dan melakukan penyesuaian secara elektronik hingga 500 kali per detik, terhadap medan yang tengah dijelajahi dan gaya berkendara pengemudinya.

    Keberadaan selectable drive modes yang dapat secara pintar menyesuaikan mode berkendara mengikuti medan jalan yang dilalui, dipadukan dengan front & rear locking differential untuk cengkeraman maksimal, serta fitur unik selectable exhaust modes membuat Next Gen Ford Ranger Raptor ideal bagi para pemburu adrenalin maupun pecinta offroad.

    Harga Mobil Ford di GJAW 2024

    Berikut ini harga penawaran khusus yang berlaku hanya selama berlangsungnya GJAW 2024:

    Next-Gen Ford Everest Titanium 4×4 A/T Limited Edition: Rp 1.024.000.000Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4×4 A/T Limited Edition: Rp 836.000.000Ford Ranger 3.0L Raptor (4×4) A/T: Rp 1.360.000.000

    (riar/dry)

  • Pemerintah Bisa Tetap Pantau Mary Jane Setelah Dipulangkan Ke Filipina Nasional 23 November 2024

    Pemerintah Bisa Tetap Pantau Mary Jane Setelah Dipulangkan Ke Filipina Nasional 23 November 2024

    Pemerintah Bisa Tetap Pantau Mary Jane Setelah Dipulangkan Ke Filipina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika
    Mary Jane Veloso
    tetap akan dipantau pemerintah Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.
    Kewenangan bagi pemerintah Indonesia ini bakal diatur dalam kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.
    Pemantauannya nantinya bisa dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.
    “Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini,” ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).
    Menurut Yusril, Mary Jane tidak bisa melenggang bebas usai dipindah dari Indonesia ke negara asalnya. Di sana, dia akan menjalani sisa masa hukuman.
    Pemerintah Filipina disebut mengakui putusan pengadilan di Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Nantinya, perempuan itu akan mendekam di penjara di Kota Manila.
    Meski demikian, pemerintah Filipina juga berhak memberikan grasi kepada Mary Jane tanpa persetujuan pemerintah Indonesia.
    “Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri,” jelas Yusril.
    Dalam keterangan terpisah, Yusril menyebut, pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) di Indonesia ke negara asal bisa menggunakan
    mutual legal assistance
    (MLA).
    Yusril mengakui, sampai hari ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang terkait pemindahan narapidana ke negara asal (
    transfer of prisoners
    ) maupun pertukaran tahanan (
    exchange prisoners
    ).
    “Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu
    mutual legal assistance in criminal matters
    , atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain”, kata Yusril.
    Guru besar hukum tata negara itu juga mengungkapkan, negara lain pernah mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia di wilayah mereka.
    Di antaranya terkait kerja sama Indonesia dengan Australia ketika menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja yang terjerat penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.
    Saat itu, Yusril yang menjabat Menteri Kehakiman bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams. Mereka kemudian sepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Meskipun kesepakatan itu tidak menyangkut pemindahan tahanan, namun menjadi preseden putusan pengadilan Indonesia pernah dilaksanakan negara lain.
    “Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia,” ujar Yusril.
    Sebelumnya, kabar pemulangan Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
    Terpidana itu disebut akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.
    Bahkan, Marcos Jr menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.
    “Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Booster Rupiah Sore Ini: Surplus Neraca Pembayaran Indonesia

    Booster Rupiah Sore Ini: Surplus Neraca Pembayaran Indonesia

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat, ditutup meningkat didukung surplus neraca pembayaran Indonesia dengan penurunan defisit transaksi berjalan.
     
    Pada akhir perdagangan Jumat, rupiah menguat 56 poin atau 0,35 persen menjadi Rp15.875 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.931 per USD.
     
    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat naik ke level Rp15.911 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.942 per USD.
    “Terdapat penurunan defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan III-2024, dari 0,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 0,60 persen dari PDB, sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dan penurunan defisit pendapatan primer. Setelah rilis data tersebut, depresiasi rupiah tertahan,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi Antara, Jumat, 22 November 2024.
     
    Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2024 telah dirilis oleh Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut, NPI pada triwulan III-2024 mencatat surplus sebesar USD5,9 miliar, dari sebelumnya defisit sebesar USD0,6 miliar pada triwulan II-2024.
     
     

    Neraca transaksi berjalan defisit

    Pada periode yang sama, neraca transaksi berjalan mencatat defisit sebesar USD2,2 miliar atau sebesar 0,6 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan defisit sebesar USD3,2 miliar atau 0,9 persen dari PDB pada triwulan II-2024.
     
    Kinerja neraca transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang nonmigas yang berlanjut, didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga komoditas, di tengah impor yang tumbuh lebih tinggi sejalan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.
     
    Sementara dari sisi eksternal, Josua menuturkan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat setelah adanya pernyataan dari pemimpin Ukraina dan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyatakan Rusia meluncurkan rudal baru berkarakteristik ICBM ke Dnipro.
     
    Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui mereka meluncurkan rudal balistik jarak menengah model baru sebagai bagian dari aksi balasan atas serangan Ukraina awal pekan ini. Meningkatnya ketegangan itu dapat meningkatkan permintaan yang lebih kuat untuk aset-aset safe haven, sehingga mendorong apresiasi dolar AS.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)