Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Pengamat: Penyetopan bayar obligasi rekap BLBI butuh langkah politik

    Pengamat: Penyetopan bayar obligasi rekap BLBI butuh langkah politik

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai keputusan untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memerlukan keberanian politik yang besar.

    Pasalnya, menurut dia, kebijakan tersebut bisa menimbulkan resistensi dari berbagai pihak yang selama ini diuntungkan oleh pembayaran obligasi rekap.

    “Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil,” kata Hardjuno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan BLBI merupakan masa lalu yang sudah selesai dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang.

    Maka dari itu apabila pemerintah berani menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimistis langkah tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan pro rakyat.

    Setiap tahun, ia mengungkapkan dana sebesar Rp50 triliun hingga Rp70 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membayar bunga obligasi rekap BLBI.

    Tetapi, kata dia, pembayaran bunga obligasi rekap BLBI kepada bank-bank besar, yang kini terbukti sudah meraih keuntungan signifikan merupakan kebijakan yang tidak lagi relevan dan justru merugikan rakyat.

    “Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan?” ujarnya.

    Hardjuno berpendapat jika pemerintah menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, maka anggaran sebesar Rp50 triliun hingga Rp70 triliun per tahun bisa digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN tanpa harus menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau mengurangi subsidi energi.

    Dengan demikian, kata dia, langkah itu tidak hanya akan meringankan beban kas negara, tetapi juga memberikan kelegaan bagi rakyat yang sudah terbebani oleh kenaikan harga dan inflasi.

    “Dana sebesar itu lebih baik dialihkan untuk subsidi energi atau program lain yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutur Hardjuno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertumbuhan Ekonomi Kepri Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Pertumbuhan Ekonomi Kepri Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Liputan6.com, Batam – Bank Indonesia wilayah Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepri terus menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2025. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Adidoyo Prakoso, memaparkan kebijakan utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas wilayah pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024.

    “Kita menghadapi banyak periode penuh tantangan, seperti ketegangan geopolitik yang belum reda, fenomena perubahan iklim, dan transisi kebijakan ekonomi di negara mitra dagang utama. Diperlukan langkah strategis yang dapat mengantisipasi dinamika tersebut,” kata Adidoyo.

    Strategi Utama Kepri Adidoyo menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh yakni mendorong Industrialisasi Sumber Daya Alam, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai lokal.

    Kemudian Pengendalian Inflasi Pangan dengan melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan melalui sinergi pemangku kepentingan.

    Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 akan berada dalam rentang 5,7-9% year-on-year (YoY). Tingkat inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran 2,5% ± 1%.

    “Kami optimis target ini dapat tercapai dengan sinergi kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” kata Adidoyo.

    Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2024 mencapai 5,02% (YoY), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% (YoY). Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor utama seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dari sisi pengeluaran, kinerja didorong oleh net ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi.

    “Pertumbuhan ekonomi Kepri ini mencerminkan akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya,” kata Adidoyo.

    Hingga Oktober 2024, inflasi Kepri tercatat 2,31% (YoY), mendekati target nasional 2,5% ± 1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,06% (mtm) atau 1,17% (ytd).

    “Tren penurunan inflasi global turut memengaruhi stabilitas inflasi di Kepri,” katanya.

     

    Polisi Tangkap 2 Pelaku Pemerkosaan Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang, 1 Buron

  • Pengamat Nilai Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tak Berpihak pada Rakyat

    Pengamat Nilai Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tak Berpihak pada Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan mengurangi subsidi energi di tengah proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp600 triliun.

    Dia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat dan hanya menambah beban masyarakat kecil.

    Menurut Hardjuno, salah satu solusi untuk menekan defisit APBN adalah dengan menghentikan pembayaran obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang selama ini dianggap membebani anggaran negara tanpa manfaat langsung bagi rakyat.

    “Setiap tahun, Rp50-70 triliun dari APBN dialokasikan untuk membayar obligasi rekap ini. Sementara itu, rakyat diminta untuk menanggung kenaikan PPn dan subsidi energi dipangkas. Di mana keberpihakan pemerintah?” tegasnya saat ditemui di Surabaya, Minggu (1/12/2024).

    Kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga ini menjelaskan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk obligasi rekap BLBI lebih baik digunakan untuk kebutuhan rakyat. Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan fiskal.

    “Dana sebesar itu lebih baik dialihkan untuk subsidi energi atau program lain yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Hardjuno juga mengusulkan bahwa jika pemerintah menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, maka dana Rp50-70 triliun per tahun dapat dimanfaatkan untuk menutup sebagian defisit APBN tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak atau pengurangan subsidi.

    “Langkah ini tidak hanya akan meringankan beban APBN, tetapi juga memberikan kelegaan bagi rakyat yang sudah terbebani oleh kenaikan harga-harga dan inflasi,” katanya.

    Namun, dia menyadari bahwa langkah untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI memerlukan keberanian politik yang besar. Menurutnya, resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah.

    “Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. BLBI adalah masa lalu yang sudah selesai, dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang,” tegas dia.

    Lebih jauh, Hardjuno mengingatkan bahwa subsidi energi adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat kecil, dan pengurangannya hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. Ia meminta pemerintah untuk tidak mengambil jalan pintas dengan membebani rakyat.

    “Jangan sampai pemerintah memilih jalan mudah dengan membebani rakyat melalui kenaikan PPN dan pengurangan subsidi energi, sementara beban berat BLBI tetap dibiarkan,” tandasnya.

    Dengan menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimis bahwa pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan yang pro-rakyat.

    “Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat, atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan?” pungkasnya. [asg/but]

  • Festival Pemuda di Kota Kediri, Gali Potensi dan Kembangkan Diri

    Festival Pemuda di Kota Kediri, Gali Potensi dan Kembangkan Diri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan apresiasi atas gelaran Festival Pemuda untuk Kota Kediri. Festival Pemuda ini diselenggarakan di Taman Sekartaji, Kota Kediri.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri bersyukur karena pergerakan kegiatan kepemudaan di Kota Kediri sangat masif, tidak kalah dengan kota besar yang juga menghidupkan ekosistem kepemudaannya. Kegiatan seperti ini harapannya dapat terus berjalan, sekaligus memanfaatkan ruang terbuka di Kota Kediri.

    Festival Pemuda ini bukan sekedar acara seremonial tapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan peran pemuda dalam pembangunan Kota Kediri dan Indonesia.

    “Selamat dan apresiasi atas prestasi yang telah diraih para Pemuda Kota Kediri. Terima kasih telah membawa nama baik Kota Kediri di kancah nasional. Semoga semakin banyak pemuda Kota Kediri yang menorehkan prestasi bahkan hingga level internasional,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan apresiasi atas gelaran Festival Pemuda

    Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan menjadi pemuda di era sekarang bukanlah hal mudah. Karena para pemuda ini telah dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari persaingan ketat hingga masalah sosial.

    Secara tidak langsung, ini juga akan menjadi tugas para pemuda untuk memastikan kondisi masyarakat sejalan dengan arah menuju Indonesia Emas 2045, baik segi kualitas, kesejahteraan dan seluruh sumber daya manusia Kota Kediri.

    Oleh karena itu, para pemuda untuk terus belajar, berinovasi, menggali potensi diri dan mengembangkan diri hingga nanti bergerak bersama untuk berkontribusi pada masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Pj Wali Kota Kediri mengajak para pemuda untuk selalu menghidupkan ruang-ruang berpikir kritis dalam diri masing-masing. Jangan mudah terprovokasi dengan percikan sekitar, think twice dan hindari konflik horizontal. Di samping itu, mengajak para pemuda untuk bantu masyarakat dengan mengelaborasi, menjelaskan dan mengedukasi tentang hal apapun.

    “Terakhir kepada para generasi senior, saya berpesan bahwa proses pembelajaran itu bersifat timbal balik. Baik yang muda maupun yang tua memiliki peran sama pentingnya dalam membangun bangsa. Untuk itu, saling melengkapi dan mendukung satu sama lain,” tutupnya.

    Pada Festival Pemuda Kota Kediri ini juga diserahkan tali asih kepada para pemuda berprestasi baik dalam bidang seni, olahraga maupun lainnya. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Kediri untuk mereka yang berprestasi.

    Festival Pemuda di Kota Kediri

    Perlu diketahui, Festival Pemuda ini diisi dengan beragam kegiatan seperti pentas seni yang menyuguhkan penampilan menarik pemuda Kota Kediri dalam hal tarian tradisional maupun band. Tidak hanya itu, di acara ini juga ada bazar UMKM serta talkshow pemuda yang berjudul “Birokrasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Wirausahaan Kepemudaan”.

    Turut hadir dalam acara ini, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wihujeng Ayu Rengganis, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kepala DLHKP Imam Muttakin, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Eko Lukmono, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri.

    Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan para komunitas kepemudaan dan olahraga Kota Kediri. [nm/but]

  • Baznas dan BI DKI Jakarta gelar khitanan massal bagi anak kurang mampu

    Baznas dan BI DKI Jakarta gelar khitanan massal bagi anak kurang mampu

    Kegiatan khitan massal yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Bank Indonesia DKI Jakarta yang digelar di Baznas Institute, Jakarta, Sabtu (30/11/2024). ANTARA/HO-Baznas RI

    Baznas dan BI DKI Jakarta gelar khitanan massal bagi anak kurang mampu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 16:30 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Bank Indonesia DKI Jakarta menggelar khitanan massal metode couter laser untuk anak-anak kurang mampu di Baznas Institute, Jakarta, Sabtu (30/11).

    “Baznas tergugah untuk berperan serta mewujudkan generasi muda yang sehat melalui khitanan yang dilakukan oleh tim medis Rumah Sehat Baznas Jakarta,” kata Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat melalui keterangan di Jakarta, Minggu.

    Achmad menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 60 orang anak laki-laki dari kalangan keluarga kurang mampu.

    Ia menilai kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Langkah kecil ini begitu penting bagi kita, terlebih lagi jika proses khitan ini membawa nilai-nilai sosial menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

    Melalui program khitanan massal, Achmad optimistis nilai-nilai positif tersebut mampu didapatkan dengan seutuhnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, ia menyatakan Baznas siap dan sanggup untuk menjadi bagian dari langkah mulia ini, dengan turut serta mengajak para dermawan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

    “Kami juga menyampaikan terima kepada Bank Indonesia DKI Jakarta atas kepeduliannya terhadap anak-anak kurang mampu sehingga mereka dapat melaksanakan khitanan yang mana melaksanakan syariat Islam dan ini gratis. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat terus terjalin, dan memberikan keberkahan bagi semua,” tutur Achmad Sudrajat.

    Sementara itu, Kepala Divisi Implementasi KEKDA Bank Indonesia DKI Jakarta, Prasaja Widiatmaka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas RI yang telah secara rutin menggelar khitanan massal untuk mewujudkan SDM yang sehat dan unggul.

    Melalui dukungan pada program khitanan massal ini, Prasaja menekankan pihaknya berkomitmen mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan unggul untuk Jakarta dan Indonesia yang berdaya saing tinggi.

    “Terima kasih atas konsistensi Baznas dalam menyelenggarakan program ini,” ucap Prasaja Widiatmaka.

    Sumber : Antara

  • BAZNAS RI-BI DKI Jakarta gelar khitanan massal anak kurang mampu

    BAZNAS RI-BI DKI Jakarta gelar khitanan massal anak kurang mampu

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS RI-BI DKI Jakarta gelar khitanan massal anak kurang mampu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 30 November 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Bank Indonesia DKI Jakarta menggelar khitanan massal metode couter laser untuk anak-anak kurang mampu yang diselenggarakan di Gedung BAZNAS Institute, Jakarta,  Sabtu (30/11).

    Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS turut menerjunkan tim dari Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Jakarta Masjid Istiqlal untuk menyukseskan khitanan massal yang diikuti 60 anak-anak laki-laki dari keluarga kurang mampu.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, Lc, MA, CFRM. menyampaikan, khitanan massal metode couter laser yang digelar bersama Bank Indonesia DKI Jakarta, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “BAZNAS tergugah untuk berperan serta mewujudkan generasi muda yang sehat melalui khitanan yang dilakukan oleh tim medis Rumah Sehat BAZNAS Jakarta. Langkah kecil ini begitu penting bagi kita, terlebih lagi jika proses khitan ini membawa nilai-nilai sosial menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,” ujar Achmad. 

    Dengan program khitanan massal, Achmad yakin nilai-nilai positif tersebut mampu didapatkan dengan seutuhnya. Oleh karena itu, lanjutnya, BAZNAS siap dan sanggup untuk menjadi bagian dari langkah mulia ini serta mengajak para dermawan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

    “Sebagai umat Muslim, khitan merupakan suatu kewajiban. Hal ini adalah bagian dari syariat Islam yang harus dilakukan sebagai bukti ketaatan umat dalam menjalankan ajaran agamanya. Dari segi medis, khitan juga bermanfaat sebagai proses pembersihan pada alat kelamin sehingga dapat mencegah risiko terjangkitnya penyakit,” katanya. 

    Achmad mengingatkan, setiap perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar baik dari segi sosial, pendidikan, maupun lingkungan.

    “Kami juga menyampaikan terima kepada Bank Indonesia DKI Jakarta atas kepeduliannya terhadap anak-anak kurang mampu sehingga mereka dapat melaksanakan khitanan yang mana melaksanakan syariat Islam dan ini gratis. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat terus terjalin, dan memberikan keberkahan bagi semua,” tambah Achmad. 

    Sementara itu, Kepala Divisi Implementasi KEKDA KPw Bank Indonesia DKI Jakarta, Prasaja Widiatmaka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS RI yang telah secara rutin menggelar khitanan massal untuk mewujudkan SDM yang sehat dan unggul.

    “Kami dari Bank Indonesia percaya bahwa kemajuan ekonomi dan keuangan, juga didukung oleh pengembangan SDM di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan,” ujarnya. 

    Melalui dukungan pada program khitanan massal ini, Prasaja menambahkan, Bank Indonesia berkomitmen mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan unggul untuk Jakarta dan Indonesia yang berdaya saing tinggi. “Terima kasih atas konsistensi BAZNAS dalam menyelenggarakan program ini,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Sederet Kebijakan BI 2025, Perluas QRIS Hingga Rupiah Digital

    Sederet Kebijakan BI 2025, Perluas QRIS Hingga Rupiah Digital

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menyatakan sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Selain itu, langkah ini juga diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat.

    Mengutip dari siaran pers BI pada Sabtu (30/11/2024), kebijakan moneter BI pada 2025 akan tetap diarahkan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan ditempuh secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas eksternal dari rambatan global.

    Terkait dengan kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok.

    Pertama, Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja dengan peningkatan jumlah insentif dan bank penerima mulai Januari 2025. Kedua kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta kebijakan uang muka kredit properti dan otomotif, dan ketiga penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

    Untuk kebijakan sistem pembayaran, arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 akan dilakukan melalui lima langkah inisiatif, yakni pengembangan New BI-FAST dan fast payment, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran. Lalu konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI).

    Kemudian inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant, serta pendirian Bank Indonesia Digital Inovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, BI-FAST melalui proyek Nexus, serta Local Currency Transaction dan terakhir eksperimentasi lanjutan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

    Lebih lanjut, kebijakan pendalaman pasar uang pada 2025 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan BI, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas akan didasarkan pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030.

    Terakhir, BI memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi. BI juga akan terus memperkuat perannya sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    (fdl/fdl)

  • BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8-5,6%. Pertumbuhan itu diyakini dapat tercapai meski di tengah ketidakpastian dan gejolak global yang terus berlanjut.

    Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia telah diproyeksikan seusai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2%. Namun, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan didorong meningkat setiap tahunnya.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN kan begitu tapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” kata Airlangga ditemui di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga mengantisipasi efek dari kebijakan Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat (AS). Apalagi Indonesia belum lolos mendapatkan relaksasi tarif melalui Generalized System of Preferences (GSP), program perdagangan AS yang memberikan perlakuan khusus kepada produk ekspor ke negara tersebut.

    “Waktu jilid 1 kita berunding GSP tapi tidak dinaikkan ke kongres atau senat sehingga sampai sekarang produk Indonesia ke Amerika Serikat kena tarif,” terangnya.

    Pemerintah masih akan mendorong Indonesia mendapatkan GSP karena Indonesia dan AS merupakan partner yang strategis. Saat ini Indonesia juga tengah berjuang untuk masuk dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Tentu kita berharap positioning Indonesia akan lebih baik, apalagi ya tentu kita harap alternatif daripada direct investment dari China bisa ke Indonesia,” tuturnya.

    Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan senada terkait target ekonomi Indonesia 2025 sesuai dengan yang telah diproyeksi di APBN 2025. Namun, diakui harus ada beberapa aspek yang diwaspadai dan ditingkatkan untuk menjaga perekonomian Indonesia ke depan.

    “Kita liat aktivitas ekonomi 2024 menggeliat. Tentu saja titik titik yang kita waspadai ada, konsumsi harus kita tingkatkan, investasi akan lebih bagus lagi kalau bisa kita tumbuhkan,”pungkasnya.

    (ada/ara)

  • DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie buka suara mengenai usulan DPR untuk implementasi Tax Amnesty jilid III di 2025. Menurutnya kalangan pengusaha masih melakukan evaluasi dan mempelajari dampak dari pengampunan pajak ini.

    “Kita harus tahu lebih dahulu ini, kalau tidak salah ini inisiatifnya dari DPR ya, kita akan pelajari dan juga evaluasi,” kata Anindya Bakrie, di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Ia melihat implementasi Tax Amnesty pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sukses. Sedangkan tahap kedua selama 6 bulan di tahun 2022 itu juga lumayan sukses.

    “Sehingga tahap 3 ini kita harus pastikan kaya apa impact-nya, yang paling penting waktunya,” katanya.

    Anindya mengingatkan persoalan timing atau waktu implementasi, di tengah rencana pemerintah juga mau meningkatkan PPN 12% di tahun 2025.

    Sehingga dalam Rapimnas Kadin 2024 mendatang Anindya, ingin melihat tanggapan dan masukan dari kalangan pengusaha yang hadir.

    “Di sini lah dalam Rapimnas kita bicarakan utuh supaya tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak terjadi distorsi kalau sepenggal-sepenggal,” katanya.

    Foto: Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)
    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)

    Sebelumnya Komisi XI DPR RI mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Januari 2025, atau setelah pimpinan DPR menetapkan masa reses akhir tahun dalam Rapat Paripurna pada 5 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR pada 19 November 2024 silam telah menyepakati RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Komisi XI menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi rancangan pembahasan RUU Tax Amnesty jilid III ini secara garis besar akan mengevaluasi pelaksanaan program tax amnesty jilid I yang digelar pada 2016 melalui 3 periode.

    Sebab, ia mengatakan, masih banyak pengemplang pajak yang mengikuti program pengampunan pajak itu belum sepenuhnya mendeklarasikan 100% hartanya dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya ke pemerintah.

    “Jadi ini penting supaya baik yang di dalam maupun di luar negeri, khususnya yang di luar negeri harus berani declare, kan dengan pengampunan, tax amnesty,” ucap Fauzi Amro, usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Karena itu, konsep program amnesti pajak jilid III ini mayoritas akan menargetkan wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty jilid I, bukan pengemplang pajak baru yang selama ini tak patuh membayar pajak.

    Maka, dalam RUU Tax Amnesty Jilid III kata dia akan mengatur konsep pemberian sanksi secara tegas kepada para pengemplang pajak yang tak juga mematuhi kewajiban perpajakan, sambil mengevaluasi besaran tarif diskon pajaknya supaya mereka betul-betul memenuhi kewajiban perpajakannya.

    (emy/wur)

  • Ini Jurus E-Wallet Dana Atasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Judi Online

    Ini Jurus E-Wallet Dana Atasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Judi Online

    Jakarta –

    Penyedia layanan dompet digital (e-wallet) Dana mengungkapkan kemudahan transaksi secara digital dimanfaatkan oleh pelaku judi online. Bahkan, berdasarkan platform ada pemantauan ada transaksi mencurigakan.

    Chief of Legal and Compliance Dana Indonesia, Dina Artarini, mengatakan transaksi mencurigakan itu seperti dilakukan pada malam hari ataupun dalam waktu tertentu.

    “Sejak pertama didirikan hampir tujuh tahun lalu, Dana dibuat dengan tujuan mempermudah transaksi digital masyarakat,’ kata Dina dalam diskusi panel Forwat x Dana “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat” di Jakarta, Jumat malam (29/11/2024).

    Disampaikan Dina ada merchant yang didaftarkan untuk berjualan makanan, namun transaksinya tidak biasa, seperti sering terjadi pada malam hari. Transaksi mencurigakan itu kemudian dilaporkan Dana kepada pihak berwenang.

    “Dalam kasus judi online, Dana mempunyai peran untuk melaporkan semua transaksi-transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang. Kami ingin terus menyuarakan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran digital ini jangan sampai disalahgunakan,” tuturnya.

    Diskusi panel Forwat x Dana “Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital yang Sehat” di Jakarta, Jumat malam (29/11/2024). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Guna memperkuat sistem keamanan untuk mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan, termasuk yang terkait dengan judi online melalui fitur Data Protection. Hasilnya, ada 50.000 pencarian setiap bulannya pada Fitur Scam Checker dalam Dana Protection, di mana pengguna ikut menyelidiki akun media sosial, nomor, dan tautan mencurigakan. Saat ini, 3,6 juta pengguna juga telah teredukasi mengenai judol, melalui gamifikasi Waspada Online di aplikasi Dana.

    Pada satu waktu tertentu, Dana telah melakukan blokir terhadap lebih dari 30 ribu akun pengguna dan lebih dari 500 merchant on-us yang terdaftar melalui aplikasi. Dana menegaskan bahwa angka ini hanyalah gambaran pada satu waktu tertentu, yang akan terus berubah seiring perkembangan modus judi online.

    Disampaikan Dina, untuk penanganan dampak negatif judol ini memerlukan kolaborasi lintas sektor seperti berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

    Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menyebutkan deposit judi online pada 2023 mencapai Rp 34 triliun dan meningkat Rp 43 triliun pada kuartal ketiga 2024.

    “Tahun 2023 deposit itu paling banyak perbankan, transfer, lalu bergeser ke e-wallet yang juga meningkat. Tapi begitu di situ mulai gencar dilakukan penghentian, pemblokiran oleh OJK, BI, mereka pindah sekarang yang trennya, e-wallet saya yakin turun, sekarang geser ke merchant aggregator, yaitu QRIS. Kami menemukan puluhan ribu QRIS untuk deposit judi online,” pungkasnya.

    (agt/agt)