Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Rupiah melemah di tengah data pekerjaan AS yang lebih baik

    Rupiah melemah di tengah data pekerjaan AS yang lebih baik

    Kurs rupiah bergerak di rentang Rp15.900 per dolar AS sampai dengan Rp16.000 per dolar AS.

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memproyeksikan nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan Rabu ini di tengah data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari pekerjaan.

    Pada awal perdagangan Rabu, rupiah turun 28 poin atau 0,18 persen menjadi Rp15.974 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.946 per dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang masih melanjutkan penguatan setelah data pekerjaan AS Jolt yang lebih baik dari perkiraan,” kata Lukman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Data pekerjaan AS, Jolt menunjukkan pembukaan lowongan pekerjaan sebesar 7,74 juta dibanding perkiraan 7,48 juta.

    Sementara, dari dalam negeri, tidak ada data ekonomi domestik hari ini. Namun, menurut Lukman, data inflasi yang dirilis pada Senin menunjukkan inflasi yang telah turun ke 1,5 persen, batas bawah target inflasi Bank Indonesia (BI) 1,5-3,5 persen, memberikan posisi yang sulit bagi BI untuk mempertahankan suku bunga, apalagi menaikkan. Hal itu membebani rupiah.

    Ia memperkirakan kurs rupiah bergerak di rentang Rp15.900 per dolar AS sampai dengan Rp16.000 per dolar AS.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rupiah Dibuka Loyo dari Dolar AS, Hampir Tembus 16.000 – Page 3

    Rupiah Dibuka Loyo dari Dolar AS, Hampir Tembus 16.000 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali dibuka melemah pada perdagangan antarbank di Jakarta, Rabu pagi (4/12/2024). Rupiah turun 28 poin atau 0,18 persen menjadi 15.974 per dolar AS dari posisi sebelumnya 15.946 per dolar AS.

    Pelemahan ini terjadi di tengah pergerakan mata uang kawasan Asia yang beragam. Yen Jepang mencatat pelemahan terdalam dengan penurunan 0,21 persen, diikuti baht Thailand yang terkoreksi 0,09 persen dan dolar Singapura yang melemah 0,04 persen. Dolar Hong Kong juga turun tipis 0,006 persen terhadap dolar AS.

    Won Korea Selatan Cetak Penguatan Signifikan

    Sementara itu, won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar di Asia dengan lonjakan 0,9 persen. Kenaikan ini terjadi setelah mata uang tersebut sempat menyentuh level terendah dalam dua tahun terakhir.

    Selain won, peso Filipina juga menguat sebesar 0,3 persen, diikuti dolar Taiwan yang naik 0,11 persen. Yuan China terapresiasi 0,06 persen, sedangkan ringgit Malaysia mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,007 persen terhadap dolar AS.

    Sentimen Global Pengaruhi Pergerakan Mata Uang Asia

    Pergerakan beragam ini mencerminkan pengaruh sentimen global terhadap mata uang kawasan.

    Faktor seperti kebijakan moneter dari bank sentral utama dunia, kondisi perdagangan internasional, dan perkembangan ekonomi global menjadi katalis yang memengaruhi nilai tukar di pasar Asia.

    Dengan pelemahan pagi ini, pelaku pasar diperkirakan akan mencermati data ekonomi terbaru dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas rupiah.

    Pergerakan nilai tukar rupiah dalam waktu dekat juga akan bergantung pada dinamika dolar AS di tengah ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed. 4o

  • Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bukti PPN 12% Tetap Berjalan: Pengumuman Google hingga Sinyal Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal PPN 12% tetap berlaku semakin terlihat dari berbagai pengumuman yang disampaikan perusahaan, bahwa pajak layanan kepada konsumen akan naik mulai 1 Januari 2025.

    Raksasa teknologi, Google, menjadi salah satu perusahaan yang mengumumkan penyesuaian pajak layanan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Dalam laman Pusat Bantuan Google Ads mengenai informasi pajak di Indonesia, perusahaan itu mengumumkan bahwa semua penjualan akan dikenai PPN 12% tahun depan.

    “Untuk mematuhi peraturan pajak lokal, semua penjualan Google Ads di Indonesia akan dikenai PPN sebesar 12% mulai Januari 2025 hingga ke depannya [berubah dari tarif PPN sebesar 11% pada tahun 2024],” dikutip dari lama Google, Rabu (4/12/2024).

    Google juga menginformasikan bahwa pelangan yang ingin melakukan pemotongan pajak sebesar 2% atas pembayarannya wajib mengirimkan bukti potong atau slip pemotongan pajak kepada perusahaan tersebut.

    “Slip pemotongan pajak harus dikirimkan kepada kami dalam batas waktu pembayaran, seperti yang ditunjukkan dalam invoice komersial,” tertulis dalam laman tersebut.

    Google juga telah menyampaikan pengumuman itu kepada pelanggan layanan lainnya, seperti Google Cloud.

    Setelah Google, perusahaan jasa keuangan juga turut menyampaikan pengumuman terkait kebijakan kenaikan ppn ke 12% tetap berjalan.

    PT Mandiri Sekuritas mengirimkan surat elektronik (email) kepada para nasabahnya yang menginformasikan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang berdampak pada penyesuaian fee transaksi.

    Mandiri Sekuritas menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. S-02289/BEI.KEU/03-2022 tentang Penyesuaian Tarif PPN sesuai UU HPP. Tarif PPN 11% yang berlaku sejak April 2022 akan berubah menjadi 12%, berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Penyesuaian tarif PPN ini akan berdampak pada penyesuaian Fee Transaksi. Perubahan tarif ini berlaku untuk seluruh transaksi yang menjadi objek PPN,” dikutip dari email tersebut.

    Di surat itu pun tertulis bahwa Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah.

    “Mandiri Sekuritas akan terus memantau perkembangan peraturan terkait yang dapat berdampak kepada nasabah. Kami akan menginformasikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau pihak berwenang lainnya,” dikutip dari surat tersebut.

    Kepastian Kenaikan PPN ke 12%

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Menkeu Parjiono menegaskan bahwa kenaikan PPN ke 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” ujarnya menjawab pertanyaan moderator acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

    Parjiono menyampaikan pemerintah tetap memikirkan daya beli masyarakat, karena tidak semua barang maupun jasa dikenakan PPN 12%.

    Meskipun begitu, pimpinan Parjiono, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak berkomentar soal PPN 12% dalam berbagai kesempatan. Misalnya, usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada Selasa (3/12/2024) sore, dia hanya diam sembari berjalan ke mobilnya.

    Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan media massa soal kepastian implementasi PPN 12% dan tetap diam, meskipun awak media mengajukan pertanyaan berkali-kali sambil berdesak-desakan dan terdorong oleh para ajudan Bendahara Negara.

    Sejak beberapa bulan terakhir, dirinya lebih tertutup saat menghadapi pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    Seperti halnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jumat (29/11/2024), Sri Mulyani hanya melemparkan senyuman sambil berjalan menuju tempat dirinya menunggu mobil usai menghadiri didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan Luhut Binsar Panjaitan.

    Terpantau, Sri Mulyani hanya melayani permintaan foto dari tamu undangan, tidak untuk pertanyaan wartawan.

    Bahkan pada 13 November 2024 lalu usai menghadiri Raker bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani juga diam.

    Saat Raker, Sri Mulyani memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    Sri Mulyani menyebutkan sejatinya ketentuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%—dari 11% menjadi 12%—sudah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang HPP.

    DPR telah menyetujui dan ikut serta dalam pengesahan ketentuan tersebut yang diteken pada 29 Oktober 2021 lalu.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan kejelasan PPN 12% pada pekan depan.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” ujarnya menanggapi pertanyaan media massa soal kepastian PPN 12%, Selasa (3/12/2024).

  • Inflasi terjaga didukung konsistensi kebijakan dan sinergi

    Inflasi terjaga didukung konsistensi kebijakan dan sinergi

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso. ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta

    BI: Inflasi terjaga didukung konsistensi kebijakan dan sinergi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mengatakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2024 tetap terjaga didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan penguatan sinergi antarpemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan daerah.

    “Inflasi Indeks Harga Konsumen pada November 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK November 2024 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi 1,55 persen year on year (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,71 persen (yoy).

    “Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah,” tuturnya.

    Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024 dan 2025. Lebih lanjut, Ramdan menuturkan inflasi inti tetap terjaga pada November 2024, yang tercatat sebesar 0,17 persen (mtm), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,22 persen (mtm).

    Inflasi inti didorong oleh peningkatan harga komoditas global, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi inti pada November 2024 disumbang terutama oleh inflasi komoditas emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk. Secara tahunan, inflasi inti November 2024 tercatat sebesar 2,26 persen (yoy), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 2,21 persen (yoy).

    Sementara kelompok volatile food pada November 2024 mengalami inflasi sebesar 1,07 persen (mtm), meningkat dari deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,11 persen (mtm).

    Inflasi kelompok volatile food disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, tomat, dan daging ayam ras. Peningkatan harga komoditas hortikultura didorong oleh berlangsungnya masa tanam, sementara kenaikan harga komoditas daging ayam ras dipengaruhi oleh harga bibit Day Old Chicks (DOC) yang meningkat.

    Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 0,32 persen (yoy), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,89 persen (yoy). Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

    Sedangkan kelompok administered prices pada November 2024 mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm), meningkat dari realisasi bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,25 persen (mtm). Inflasi kelompok administered prices didukung terutama oleh komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dan tarif angkutan udara, seiring dengan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau dan peningkatan mobilitas masyarakat.

    Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 0,82 persen (yoy), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,77 persen (yoy).

    Sumber : Antara

  • Respons Pj. Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Usai Resmi Tersangka KPK

    Respons Pj. Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Usai Resmi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj.) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa buka suara usai resmi ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Rabu (4/12/2024) dini hari. 

    Untuk diketahui, Risnandar resmi ditahan untuk 20 hari pertama oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Senin (2/12/2024). Selain dirinya, KPK turut menetapkan Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila (NK) sebagai tersangka. 

    “Nanti kita jelaskan pada saatnya,” ujar Risnawa kepada wartawan saat dimintai tanggapan usai ditetapkan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Pj. Wali Kota yang diangkat pada pertengahan tahun 2024 itu keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 02.30 WIB dini hari. Tak banyak berkomentar, dia langsung masuk ke mobil tahanan mengenakan rompi oranye. 

    Sebelumnya, KPK mengamankan total sembilan orang pada OTT Senin lalu. Sebanyak delapan orang diamankan di Pekanbaru, sedangkan satu orang di Jakarta. 

    KPK menduga ketiga tersangka yang ditetapkan terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024. 

    “Diduga telah terjadi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024, untuk kepentingan RM [Risnandar Mahiwa] selaku Pj. Walikota Pekanbaru dan IPN [Indra Pomi Nasution], selaku Sekda Kota Pekanbaru,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (4/12/2024) dini hari. 

    Sebagai informasi, ketiga tersangka resmi ditahan untuk 20 hari ke pertama pada 3 sampai dengan 22 Desember 2024. Ketiganya diduga melanggar pasal 12 f dan pasal 12 B Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Adapun pada OTT yang dilakukan, KPK mengamankan barang bukti di antaranya uang senilai Rp6,8 miliar. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada konferensi pers penahanan para tersangka, Rabu (4/12/2024) dini hari, uang-uang tersebut disimpan di dalam koper. Uang Rp6,8 miliar itu dalam bentuk pecahan Rp100.000 yang masih memiliki segel Bank Indonesia (BI). 

    Uang itu diduga berasal dari pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umumm Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024. KPK menyebut akan menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut yang turut diduga berasal dari kepala dinas maupun organisasi perangkat daerah (OPD). 

    “Dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000,” tutur Ghufron.

  • KPK Sita Bukti Uang Rp6,8 Miliar Saat OTT Eks Pj. Walikota Pekanbaru

    KPK Sita Bukti Uang Rp6,8 Miliar Saat OTT Eks Pj. Walikota Pekanbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita bukti uang senilai Rp6,8 miliar pada saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satunya Penjabat (Pj.) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. 

    Untuk diketahui, KPK kini telah resmi menetapkan tiga orang tersangka dan menahan mereka untuk 20 hari pertama. Selain Risnandar, lembaga antirasuah turut menahan Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila (NK).

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada konferensi pers penahanan para tersangka, Rabu (4/12/2024) dini hari, uang-uang tersebut disimpan di dalam koper. Uang Rp6,8 miliar itu dalam bentuk pecahan Rp100.000 yang masih memiliki segel Bank Indonesia (BI). 

    Uang itu diduga berasal dari pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umumm Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024. KPK menyebut akan menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut yang turut diduga berasal dari kepala dinas maupun organisasi perangkat daerah (OPD). 

    “Dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000,” terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers, Rabu (4/12/2024) dini hari. 

    Berdasarkan perinciannya, bukti uang itu ditemukan di berbagai tempat mulai dari rumah dinas dan pribadi Pj. Wali Kota hingga anak dari Plt. Kabaga Umum Setda Pekanbaru. 

    Pertama, uang senilai Rp1,9 miliar berada di rumah pribadi Risnandar yang terletak di Tebet, Jakarta Selatan.

    “Ini adalah uang pencairan UG [Uang Ganti] dan bercampur dengan pencairan minggu sebelumnya,” jelas Plh. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada kesempatan yang sama.

    Kedua, Rp1,3 miliar ditemukan di rumah dinas di Pekanbaru. Sebanyak Rp500 juta di antaranya berasal dari yang dicairkan oleh tersangka Novin, dan Rp890 juta diduga setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD). 

    Ketiga, uang Rp1 miliar ditemukan di rumah tersangka Novin. Keempat, uang Rp1 miliar di rumah adik Novin. 

    Kelima, Rp300 juta dalam saldo rekening anak Novin. Keenam, Rp830 juta ditemukan di rumah Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution.

    KPK menyebut, Indra mengaku bahwa awalnya menerima uang Rp1 miliar. Namun, senilai Rp170 juta telah diserahkan ke Kadishub Kota Pekanbaru dan wartawan. 

    “Secara keseluruhan uang yang diterimanya dari NK [Novin] sejumlah Rp1.000.000.000,00 namun sebesar Rp150.000.000,00 sudah diberikan IPN [Indra] kepada YL (YULIARSO) Kadishub Kota Pekanbaru dan Rp20.000.000,00 juta ke wartawan,” kata Ghufron. 

    Ketujuh, Rp300 juta ditemukan di ajudan dan sekretaris Risnandar. 

    Sebelumnya, KPK membenarkan adanya OTT yang dilakukan, Senin (2/12/2024). Risnandar merupakan salah satu pihak yang terjaring OTT. Dari sembilan orang yang diamankan, delapan orang ditangkap di Pekanbaru serta satu orang di Jakarta.

  • Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR

    Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah turun di tengah pasar nantikan isyarat lebih lanjut tentang FFR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa ditutup turun di tengah pasar menantikan isyarat lebih lanjut tentang pemotongan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) Fed Funds Rate (FFR).

    Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah melemah 40 poin atau 0,25 persen menjadi Rp15.946 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.906 per dolar AS.

    “Sejumlah pejabat Fed akan berpidato dalam beberapa hari mendatang, terutama Ketua Jerome Powell pada hari Rabu. Pidatonya disampaikan hanya beberapa minggu sebelum pertemuan terakhir Fed untuk tahun ini, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/12). 

    Ibrahim menuturkan ketidakpastian tumbuh atas prospek jangka panjang untuk suku bunga, terutama mengingat tanda-tanda inflasi yang kuat dan ketahanan di pasar tenaga kerja. Data penggajian nonpertanian untuk November akan dirilis Jumat ini dan secara luas diharapkan menjadi faktor dalam prospek bank sentral AS atau The Fed terhadap suku bunga.

    Gubernur Federal Reserve Christopher Waller, yang pandangannya sering menjadi penentu kebijakan moneter AS, mengatakan bahwa ia cenderung mendukung pemangkasan suku bunga lagi bulan ini, tetapi Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa Fed masih perlu mempertimbangkan data pekerjaan yang akan datang.

    Investor bersiap untuk pembacaan yang berpotensi kuat, karena dampak gangguan terkait badai baru-baru ini mereda. Prospek jangka panjang untuk suku bunga juga dibayangi oleh ketidakpastian atas pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump. Trump secara luas diperkirakan akan memberlakukan kebijakan ekspansif dan proteksionis, yang dapat mendukung suku bunga dan inflasi.

    Pembacaan aktivitas bisnis yang positif dari Tiongkok, yang menunjukkan langkah-langkah stimulus terbaru dari Beijing membuahkan hasil. Namun, para pedagang menunggu lebih banyak isyarat tentang Tiongkok dari dua pertemuan politik utama pada Desember.

    Memburuknya hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga diperkirakan berpotensi merusak ekonomi Tiongkok, sehingga mengurangi minatnya terhadap komoditas.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa tergelincir ke level Rp15.950 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.905 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Menelusuri Sejarah Bank Syariah

    Menelusuri Sejarah Bank Syariah

    Jakarta: Perkembangan bank syariah di Indonesia kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam membangun ekonomi syariah.
     
    Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia, yang merupakan hasil dari gabungan atau merger tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.
     
    Mengutip laman BSI, kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan adanya penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
    Apa itu Bank Syariah
    Bank syariah sering disebut juga bank Islam. Bank syariah merupakan perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah.
    Bank ini tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.
     
    Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan.
     

    Latar belakang berdirinya bank syariah
    Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw.
     
    Seorang sahabat Rasulullah SAW, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya, kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.
     
    Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan.
    Sejarah bank syariah di Dunia
    Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya.
     
    Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang (money changer).
     
    Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu hampir setiap wazir (menteri) mempunyai banker sendiri.
     
    Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.
     
    Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memuali penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.
     
    Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syaf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagi orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Allepo (Spanyol).
     

    Sejarah bank syariah di Indonesia
    Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).
     
    Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
     
    Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
     
    Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000.
     
    Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.
     
    Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.
     
    Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan lain-lain.
     
    Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.
     
    Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. (Ridini Batmaro)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sepinya Pasar Argosari Gunungkidul Menjelang Nataru 2025 Yogyakarta 3 Desember 2024

    Sepinya Pasar Argosari Gunungkidul Menjelang Nataru 2025 Yogyakarta 3 Desember 2024

    Sepinya Pasar Argosari Gunungkidul Menjelang Nataru 2025
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana
    pasar Argosari
    di Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, pada Selasa (3/12/2024), tampak berbeda dari hari-hari biasanya.
    Puluhan anggota tim pemantau inflasi daerah (TPID) DIY dan Kabupaten Gunungkidul melakukan pemantauan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
    Namun, suasana ramai ini hanya terjadi saat ada kunjungan resmi.
    Di hari-hari biasa, pasar tradisional terbesar di Gunungkidul ini mulai ditinggalkan oleh pembeli.
    “Sejak setelah Covid-19, pasar mulai sepi, sekitar tahun 2022. Hanya seperti ini, itu banyak yang tutup,” ungkap Bu Rus, salah satu pedagang pasar Argosari.
    Bu Rus, yang telah berjualan di pasar Argosari sejak 1981, mencatat bahwa banyak pembeli kini beralih ke
    belanja online
    atau sistem cash on delivery (COD).
    Dia berharap kondisi pasar dapat membaik saat Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.
    “Pandemi itu lumayan ramai, malah setelah itu sepi hingga saat ini,” ucapnya.
    Mengenai harga kebutuhan pokok menjelang Nataru, Bu Rus menyebutkan ada kenaikan signifikan, terutama pada harga minyak goreng.
    “Harganya untuk yang 800 mililiter dari Rp 14.000 sekarang Rp 16.000. Bawang merah sekarang Rp 40.000 per kilogram, sebelumnya antara Rp 25.000 hingga Rp 28.000 per kilogram,” jelasnya.
    Pedagang lainnya, Yati, juga mengakui adanya
    kenaikan harga
    bahan pokok, khususnya minyak goreng sejak pertengahan November 2024.
    Meski demikian, dia mengatakan tidak banyak keluhan dari pembeli.
    “Mungkin banyak bantuan dari pemerintah sehingga tidak banyak keluhan,” kata Yati.
    Yati menambahkan, kondisi pasar yang sepi cukup memberatkan karena harus bersaing dengan pedagang online.
    “Terasa sekali, banyak banget bawang merah saja yang beli online,” tuturnya.
    Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro menjelaskan bahwa pihaknya berupaya agar masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional.
    “Pasar sepi, yang tidak banyak pedagangnya, yang punya los (tidak digunakan) diberikan surat agar kembali bisa berdagang. Jika tidak mau, bisa dikembalikan untuk digunakan pedagang lain,” jelas Kelik.
    Dia menambahkan bahwa untuk mengatasi pasar yang sepi, pihaknya memberikan keringanan dan perbaikan sarana prasarana pasar.
    “Kalau untuk konsumen, kita ajak ke pasar, kita galakkan seperti itu,” imbuhnya.
    Kepala Biro Perekonomian dan SDA DIY, Yuna Pancawati, menyatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan harga bersama Bank Indonesia dan BPOM.
    “Komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Namun untuk minyak goreng, kami menemukan harga Rp15.500,” jelasnya.
    Yuna menambahkan bahwa gula pasir tidak mengalami kenaikan, justru ada penurunan, sementara beras medium harganya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram.
    “Hari ini ada operasi pasar,” kata Yuna.
    Dia juga optimis bahwa menjelang hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, kunjungan ke pasar akan meningkat.
    “Hari ini ada operasi pasar,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Stabilitas Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, BRI Raih Dua Penghargaan pada Bank Indonesia Awards 2024

    Dukung Stabilitas Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, BRI Raih Dua Penghargaan pada Bank Indonesia Awards 2024

    Sunarso juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan BI dan pelaku pasar lainnya. “Kami percaya kolaborasi dengan Bank Indonesia dan pelaku pasar lainnya menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Sebagai pemenang kategori Primary Dealers Terbaik dalam Pemenuhan Kewajiban dan Jumlah Counterparty di Pasar Keuangan, BRI dinilai berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, memiliki kapabilitas institusi yang kuat, serta kolaborasi yang baik dalam pengembangan pasar keuangan.

    Hal tersebut tercermin pada tahun 2024, BRI berhasil menambah 23 jumlah counterparty repo. BRI konsisten melakukan optimalisasi pengelolaan portofolio dan perluasan basis nasabah antara lain bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun dan aset manajemen.

    Selain itu sebagai Dealer Utama PUVA, BRI juga aktif melakukan kuotasi harga jual-beli transaksi repo dan SRBI serta transaksi Treasury lainnya dengan kompetitif. Pencapaian ini menggambarkan peran aktif BRI dalam mendukung Bank Indonesia dalam penerapan strategi operasi moneter serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih modern dan maju. Dukungan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

    Di samping penghargaan sebagai Primary Dealers Terbaik, dalam ajang tersebut BRI juga dianugerahi penghargaan sebagai Bank Konvensional Pendukung Inovasi Operasi Moneter Rupiah Terbaik. Penghargaan ini menegaskan posisi BRI sebagai mitra strategis BI dalam mendukung inovasi operasi moneter yang memperkuat stabilitas keuangan nasional. Hal ini juga mencerminkan komitmen BRI untuk menjalankan peran aktif selaras dengan kebijakan BI demi mendukung perkembangan sektor keuangan di Indonesia.