Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Viral Tukar Uang Logam Ditolak Pegawai BI Kepri, Bagaimana Cara yang Benar? Ini Kata Bank Indonesia – Halaman all

    Viral Tukar Uang Logam Ditolak Pegawai BI Kepri, Bagaimana Cara yang Benar? Ini Kata Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini viral video di media sosial dengan narasi penolakan penukaran uang rupiah bentuk logam oleh pegawai Bank Indonesia Kepulauan Riau.

    Dalam video tersebut, seorang pria dengan nada tinggi menyampaikan dirinya ditolak pegawai BI Kepri saat akan menukar uang logam miliknya.

    Bahkan, Ia menarasikan uang logamnya disuruh untuk dibuang oleh pegawai BI. 

    Pria tersebut juga sempat adu mulut dengan pegawai bank hingga uang logam berceceran. 

    “Uang logam gak boleh ditukar, disuruh dibuang bukan framing ya, disuruh buang (uang logam) terus kami kemana tukarnya?” tanya pria dengan nada tinggi.

    “Kalau uang logam gak bisa, kalau uang yang rusak baru bisa,” ujar salah satu diduga karyawan BI.

    “Seharusnya dikasih informasi yang benar pak, jangan disuruh buang, kau jangan ketawa kau,” ujar perekam video.

    Pria itu mengatakan seharusnya jika memang tak bisa ditukar, sebaiknya karyawan memberikan informasi yang jelas.

    “Seharusnya dikasih informasi yang jelas, ini uang dicetak oleh BI, terus dibilang suruh buang,” ungkap perekam video.

    “Kau bilang tadi, buang aja bapak,” ungkapnya.

    Terjadi perdebatan antara perekam video dengan diduga karyawan BI.

    “Loh kan bapak tadi yang mau buang, kan tadi saya tanyakan bapak ditanyakan ke dalam, kalau gak saya buang aja, ya udah buang aja kan uang bapak, jadi terserah bapak lah mau buang atau enggak,” ungkap salah satu diduga karyawan BI.

    “Kau preman kau, saya emosi di sana saya dicegat katanya gak boleh ditukar, kemudian diubah pak datang lagi hari Rabu sampai Kamis,” ungkap perekam video.

    “Kalau uang bapak ini rusak, ditukar pak, tapi kalau ini gak bisa ditukar pak,” jawab diduga karyawan BI.

    Penjelasan Bank Indonesia

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Marlison Hakim menyampaikan, secara prinsip Bank Indonesia tidak pernah menolak permintaan penukaran uang dari masyarakat. 

    Namun, Bank Indonesia menetapkan jadwal penukaran uang di kantor BI dan juga di luar kantor BI, melalui kegiatan kas keliling di tempat-tempat keramaian.

    Hal ini dilakukan agar kegiatan penukaran uang dapat lebih teratur dan terlayani dengan baik.

    “Berdasarkan data dan kejadian di lapangan, pegawai BI tidak melarang penukaran uang dan tidak menyuruh atau membuang logam. Pegawai memberikan penjelasan dan mengarahkan tentang tata cara penukaran uang di BI,” tutur Marlison kepada Tribunnews.com, Sabtu (14/12/2024).

    Berikut cara menukar uang rupiah logam di Bank Indonesia: 

    Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang logam melalui Kas Keliling di aplikasi PINTAR (www.pintar.bi.go.id) atau metode pemesanan lainnya yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
    Informasi jadwal, lokasi, dan metode pemesanan penukaran uang Kas Keliling Bank Indonesia dapat diakses melalui aplikasi PINTAR, atau dapat menghubungi contact center Bank Indonesia: bicara@bi.go.id dan/atau kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

    Marlison pun menyampaikan, masyarakat dapat melakukan penukaran uang rupiah di bank umum.

    “Dalam rangka mendukung kelancaran transaksi masyarakat, Bank Indonesia berkoordinasi dengan perbankan berkomitmen untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyediakan pecahan uang yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.

    Adapun penukaran uang rupiah juga telah ditegaskan dalam Pasal 22 UU Mata Uang No. 7 tahun 2011, yaitu masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah ke Bank Indonesia, bank yg beroperasi di Indonesia,  atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 

    “Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran mencintai uang Rupiah dengan selalu mengenali, merawat dan menjaga uang Rupiah,” tuturnya.

  • DKD Kota Kediri Beri Gelar Warga Kehormatan ke Sandiaga Uno

    DKD Kota Kediri Beri Gelar Warga Kehormatan ke Sandiaga Uno

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan selamat atas Penganugerahan Gelar Warga Kehormatan Masyarakat Kota Kediri kepada Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2020-2024. Gelar ini diberikan oleh Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Kediri. Kegiatan ini bertempat di Gedung Sekretariat Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri di Waroeng Setono Goerih.

    “Kami sampaikan selamat atas pemberian gelar warga kehormatan pada Sandiaga Uno oleh Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Ini merupakan bentuk terimakasih dan apresiasi dari kami semua atas komitmen, dukungan, dan insight yang telah bapak berikan selama menjabat sebagai Menparekraf dalam menumbuhkan dunia pariwisata dan mengembangkan iklim ekonomi kreatif di Indonesia, dan Kota Kediri khususnya,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menuturkan saat Sandiaga Uno ini berkunjung ke Kota Kediri dalam rangka Workshop Kata Kreatif, ternyata sudah familiar dengan Tenun Ikat Bandar Kidul, dan berkomitmen mempromosikan wastra dalam berbagai kesempatan. Selain itu, Sandiaga Uno ini juga telah memotivasi Pemerintah Kota Kediri dalam hal peningkatan potensi pariwisata dan industri kreatif. Terlebih hadirnya Bandara Internasional Dhoho Kediri.

    “Alhamdulillah, dari insight yang bapak berikan, menginspirasi kami untuk menyediakan ruang-ruang berkarya di Kota Kediri, salah satunya melalui berbagai event entertainment di ruang terbuka hijau. Langkah ini kami ambil karena menyadari bahwa Kota Kediri sedikit memiliki wisata alam. Contohnya acara Joyfest yang digelar tiap 2 pekan sekali, menjadi wadah para pelaku dan penikmat tari untuk berekspresi. Lalu, ada Brantastic yang reguler digelar di Taman Brantas, menampilkan live music akustik dari musisi Kota Kediri. Serta, yang paling baru, ada Brantasima di Taman Tempurejo, menyajikan screening film keluarga secara reguler hampir tiap pekan,” imbuhnya.

    Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih kepada masyarakat kebudayaan Kota Kediri dan juga Pj Wali Kota Kediri

    Sementara itu, Sandiaga Salahuddin Uno berterima kasih kepada masyarakat kebudayaan Kota Kediri dan juga Pj Wali Kota Kediri yang telah memberikan penghargaan atas kerja masyarakat pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan budaya Kota Kediri yang memiliki potensi. Harapannya bisa tercipta banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sini. Di Kota Kediri ini juga memiliki daya tarik wisata seperti wisata religi, olahraga, wisata sejarah dan juga wisata kuliner. Wisata ini semakin terhubung karena sudah ada Bandara Dhoho yang hadir di Kediri.

    Menparekraf RI periode 2020-2024 menambahkan bahwa Kota Kediri dijuluki sebagai Kota Tahu dan itu sebagai bagian dari ekonomi kreatif. “Jadi saya dorong semuanya mari kita kembangkan. Selain itu, saya bangga menjadi warga kebudayaan Kota Kediri. Saya juga mengajak semuanya untuk melangkah bersama, dan mengerjakan semua yang diperlukan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pesannya juga kita bersama untuk terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi, karena tantangan ke depan bisa diatasi jika kita mampu untuk berpartisipasi,” tutup Menparekraf RI periode 2020-2024.

    Hadir pula, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala SPKT Polres Kediri Kota Iptu Agung Sukojo, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Arif Junaidi, Deputi Bank Indonesia Kediri Ahmadi Rahman, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri Yuwono, Ketua Pelaksana Fordeswita Leny Pintowari, Ketua Umum Tepanas Panca Sarungu, dan segenap anggota komunitas film Kediri. [nm/beq]

  • BI Selesaikan Proof of Concept Rupiah Digital

    BI Selesaikan Proof of Concept Rupiah Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan rupiah digital atau proyek garuda telah menyelesaikan proof of concept (PoC) untuk tahap pertama immediate state-wholesale cash ledger.  Proyek garuda ini merupakan inisiasi BI untuk mengeksplorasi Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia yang disebut rupiah digital.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, ini merupakan fase kelanjutan dari tiga fase sebelumnya yang telah dimulai 2022, yaitu white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik. 

    PoC merupakan upaya bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital. Pengujian dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek tekni, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan.

    “Ketiga aspek tersebut menjadi fokus pada perancangan PoC, dengan tujuan memastikan sistem yang dikembangkan mampu menghadirkan layanan yang efisien, aman, dan andal,” ucap Ramdan, Sabtu (14/12/2024).

    Setiap tahapan dalam pengujian teknologi menjadi elemen krusial dalam proses pengayaan ide, eksplorasi inovasi, serta validasi konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan platform teknologi potensial berbasis distributed ledger technology (DLT), yang telah melalui serangkaian evaluasi dan diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan model bisnis rupiah digital di masa mendatang.

    PoC tahap awal ini menandai milestone dalam eksperimentasi rupiah digital. Keberhasilan dari PoC ini akan menjadi fondasi dalam proses penguatan aspek bisnis dan teknis rupiah digital ke depan.  

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

    Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.

    Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. 

    Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa

    Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.

    Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.

    Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.

    Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.
     
    Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan

    Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan. 

    Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

    ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

    Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
     
    Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto

    Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.

    Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.
     
    Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital

    Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.

    Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Rupiah Tembus ke Level Rp16.000 per Dolar AS, Bank Indonesia Intervensi 3 Pasar – Halaman all

    Rupiah Tembus ke Level Rp16.000 per Dolar AS, Bank Indonesia Intervensi 3 Pasar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan kemarin, Jumat (13/12/2024) sore, tertekan hingga menembus level Rp16.008.

    Menyikapi pelemahan rupiah, Bank Indonesia (BI) mengaku telah melakukan intervensi ke pasar sebagai upaya menahan pelemahan rupiah semakin dalam.

    “Kami memasuki pasar dengan intervensi rangkap tiga yang cukup berani,” kata Edi Susianto, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI dalam pesan teks kepada Bloomberg, dikutip dari Kontan, Sabtu (14/12/2024).

    Adapun pasar yang diintervensi BI, kata Edi, di antaranya pasar spot, pasar forward non-deliverable domestik, dan pasar obligasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar.

    Diketahui, pelemahan rupiah didorong sentimen global, yang mana dolar AS menguat akibat ekonomi AS yang tangguh dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

    “Apa yang dilakukan BI saat ini adalah meredakan volatilitas yang berlebihan alih-alih mempertahankan 16.000 seolah-olah itu adalah level yang sakral,” kata Josua Pardede, kepala ekonom di PT Bank Permata Tbk di Jakarta.

    Menurutnya, pelemahan rupiah adalah hal yang wajar karena semua mata uang Asia melemah terhadap dolar.

    Rupiah telah merosot lebih dari 5 persen pada kuartal akhir ini, karena dolar AS yang bangkit kembali menghantam mata uang Asia. 

    Pemangkasan suku bunga BI yang diperkirakan sebagian besar ekonom akan terjadi paling cepat minggu depan dapat menambah tekanan pada rupiah. 

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Rupiah Tembus Rp 16.000, BI Intervensi Agresif

  • Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI, Mulai dari Presiden hingga Menteri

    Jakarta –

    Mobil dinas milik presiden hingga menteri di Indonesia menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus. Setiap mobil dinas juga punya pelat nomor yang berbeda untuk menandakan instansi atau jabatan menteri tertentu.

    Sebagai contoh, mobil dinas milik Presiden RI menggunakan nomor polisi RI 1. Lalu untuk wakil presiden menggunakan pelat nomor bertuliskan RI 2 di mobil dinasnya.

    Ingin tahu urutan pelat nomor mobil dinas milik pejabat dan menteri Indonesia? Simak daftar lengkapnya dalam artikel ini.

    Urutan Pelat Nomor Pejabat RI

    Tak hanya presiden dan wakil presiden, para menteri dari berbagai instansi juga mendapatkan mobil dinas. Tentu, kendaraan dinas mereka telah menggunakan pelat nomor khusus yang berbeda dari TNKB pada umumnya.

    Aturan mengenai TNKB khusus tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepolisian (Perpol) RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut, STNK dan TNKB khusus dapat diberikan kepada:

    Kendaraan bermotor (ranmor) dinas presidenRanmor dinas wakil presidenRanmor dinas ketua lembaga tinggi negaraRanmor dinas pejabat setingkat menteriRanmor dinas pejabat TNI/Polri dan instansi pemerintah eselon I, II, dan IIIRanmor pejabat konsul kehormatan.

    Untuk mengetahui secara lengkap pelat nomor pejabat RI, simak daftarnya di bawah ini yang diurutkan dari RI 1 hingga terakhir:

    RI 1: PresidenRI 2: Wakil PresidenRI 3: Istri PresidenRI 4: Istri Wakil PresidenRI 5: Ketua MPRRI 6: Ketua DPRRI 7: Ketua DPDRI 8: Ketua Mahkamah Agung (MA)RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI 11: Ketua Komisi Yudisial (KY)RI 12: Gubernur Bank Indonesia (BI)RI 13: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)RI 14: Kementerian Sekretariat NegaraRI 15: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam)RI 16: Menko PerekonomianRI 17: Menko Pembangunan Manusia dan KebudayaanRI 18: Menko KemaritimanRI 19: Belum tersedia/digunakan (dulu digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)RI 20: Kementerian Dalam NegeriRI 21: Kementerian Luar NegeriRI 22: Kementerian PertahananRI 23: Kementerian AgamaRI 24: Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI 25: Kementerian KeuanganRI 26: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan MenengahRI 27: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRI 28: Kementerian KesehatanRI 29: Kementerian SosialRI 30: Kementerian KetenagakerjaanRI 31: Kementerian PerindustrianRI 32: Kementerian PerdaganganRI 33: Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRI 34: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI 35: Kementerian PerhubunganRI 36: Kementerian Komunikasi dan InformatikaRI 37: Kementerian PertanianRI 38: Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRI 39: Kementerian Kelautan dan PerikananRI 40: Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan TransmigrasiRI 41: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRI 42: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Sebagai catatan, daftar pelat nomor pejabat RI di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Sebab, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak daripada kabinet era Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Itu dia daftar pelat nomor pejabat RI mulai dari tingkat presiden hingga menteri. Semoga dapat membantu detikers.

    (ilf/fds)

  • Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur

    Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pemkot Semarang – BI kolaborasi percepat investasi dan pembangunan infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 22:04 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Hal itu dikatakan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (13/12). 

    Untuk itu, Pemkot Semarang kata Hevearita, melakukan upaya kolaborasi, salah satunya dengan Bank Indonesia (BI). “Kolaborasi berfokus pada percepatan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” kata Hevearita.

    Hevearita mengatakan, Pemkot Semarang memiliki beberapa langkah strategis untuk mendorong pilar ekonomi inklusif dan berdaya saing, seperti dengan mendorong investasi Pemkot Semarang dengan menempatkan investasi sebagai mesin penggerak utama ekonomi kota, dengan kontribusi 62% terhadap PDRB. “Dengan digitalisasi perizinan, promosi investasi kreatif, termasuk `Weekend Investment Fair`, pembangunan infrastruktur strategis, dan penyediaan insentif pajak,” ujarnya.

    Langkah berikutnya, lanjut Hevearita adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dalam memperkuat daya beli dengan melakukan inisiasi program seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta pemberdayaan UMKM.

    “Optimalisasi pengeluaran pemerintah fokus belanja diarahkan pada revitalisasi kawasan ekonomi, seperti Kota Lama Semarang serta pengembangan kawasan industri baru untuk mendukung pertumbuhan lapangan kerja,” tambahnya.

    Hevearita juga mengatakan, untuk penguatan UMKM dan rasio kewirausahaan, Pemkot Semarang melakukan program 4P (Pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan pemasaran). “Juga digitalisasi UMKM, sertifikasi legalitas, seperti HAKI, BPOM dan Halal,” ujarnya.

    Untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali, Pemkot dan BI mengembangkan inovasi pertanian perkotaan berbasis teknologi, menggandeng BRIN dan startup agritech, wujud inovasi Perikanan wujudkan ekonomi biru . Sementara itu, untuk menarik investasi baru, Pemkot mempercepat penyederhanaan perizinan dan membangun konektivitas strategis, seperti Tol Trans Jawa, guna menjadikan Semarang sebagai simpul ekonomi utama Pulau Jawa.

    “Kami yakin kolaborasi yang erat antara Pemkot Semarang, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Semarang siap menjadi penggerak utama ekonomi nasional,” ujar Hevearita. 

    Menurut Hevearita, dengan sinergi lintas sektor yang solid dan strategi yang matang, Pemkot Semarang optimistis dapat mendukung Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, membawa kemakmuran bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Sumber : Elshinta.Com

  • OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan kredit kelompok usaha kecil dan menengah yang hanya di level 4,76% pada Oktober 2024.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.

    “Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

    Dia memaparkan bahwa beleid itu nantinya akan mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dari entitas bank maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-bank.

    Menurutnya, OJK tengah menyiapkan penetapan kebijakan khusus berupa skema baru dalam pembiayaan UMKM yang menyesuaikan karakteristik bisnisnya.

    Selain itu, terdapat pula rancangan percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM, serta pelbagai bentuk kemudahan lainnya.

    “Bisa dikatakan seluruh siklus penyaluran kredit UMKM di-cover dalam POJK baru ini nantinya. Selanjutnya bank dan lembaga keuangan non-bank akan berkolaborasi untuk memberikan kemudahan terhadap pembiayaan UMKM tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kinerja penyaluran kredit perbankan kepada segmen UMKM kembali melambat pada Oktober 2024.

    Menurut laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kesepuluh tahun ini tumbuh sebesar 4,6% secara tahunan (year on year/YoY) hingga mencapai Rp1.399,3 triliun. Perlambatan pembiayaan kepada segmen UMKM kembali terjadi setelah bank sentral mencatat pertumbuhan sebesar 5,0% YoY pada September 2024.

    Skala usaha mikro menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 4,4% YoY hingga mencapai Rp637,5 triliun pada Oktober 2024, lebih lambat dibandingkan per September 2024 yang tumbuh sebesar 5,1%. 

    Adapun pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat senilai 7,2% YoY pada periode yang sama, naik dari 6,6%. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp456 triliun. 

    Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan ke level 1,4% YoY pada hingga bulan kesepuluh tahun ini, dibandingkan September 2024 yang berada pada level 2,4%. Nilai kredit yang disalurkan pada menyentuh Rp308,8 triliun.

  • Penjelasan Bank Indonesia Disebut Tolak Pria Tukarkan Uang Receh Logam 8 Kg: Melalui Ketentuan

    Penjelasan Bank Indonesia Disebut Tolak Pria Tukarkan Uang Receh Logam 8 Kg: Melalui Ketentuan

    TRIBUNJATIM.COM – Bank Indonesia akhirnya mengungkapkan penjelasan soal pria yang disebut mengalami penolakan oleh BI.

    Viral di media sosial video pria yang ditolak tukar uang logam sebanyak 8 kg.

    Tak hanya ditolak, ia pun menyebut jika petugas malah menyuruhnya untuk membuang saja uang tersebut. 

    Pegawai dan petugas keamanan BIN disebut menolak tujuannya kesana.

    “Kita bawa uang logam 8 kg, tapi dia (pegawai BI) disuruh buang. Kita masyarakat loh, harusnya ada pelayanan publik,” ujar pengambil gambar dalam video tersebut, dikutip Jumat (13/12/2024).

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim menegaskan bahwa pada prinsipnya, bank sentral tidak pernah menolak permintaan penukaran uang dari masyarakat.

    Marlison pun mengatakan bahwa uang rupiah logam sampai saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia.

    “Sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran melalui ketentuan Bank Indonesia,” ujar dia kepada Kompas.com, seperti dikutip TribunJatim.com.

    Terkait dengan layanan penukaran uang itu sendiri, Marlison mengatakan bahwa BI telah menetapkan jadwal penukaran uang di kantor BI dan juga di luar kantor BI, melalui kegiatan kas keliling di tempat-tempat keramaian.

    Adapun informasi jadwal, lokasi, dan metode pemesanan penukaran uang Kas Keliling Bank Indonesia dapat diakses masyarakat melalui aplikasi PINTAR, atau dapat menghubungi contact center Bank Indonesia: bicara@bi.go.id dan/atau kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

    “Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang logam melalui Kas Keliling di aplikasi PINTAR (www.pintar.bi.go.id) atau metode pemesanan lainnya yang diumumkan oleh Bank Indonesia,” tutur Marlison.

     Selain itu, masyarakat juga dapat menukarkan uangnya ke bank umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 UU Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

    Dalam Pasal 22 UU Mata Uang dijelaskan bahwa penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan lain.

    Kemudian, penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Penukaran rupiah tersebut dapat dilakukan oleh BI, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI.

    “Dalam rangka mendukung kelancaran transaksi masyarakat, Bank Indonesia berkoordinasi dengan perbankan berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Marlison.

    Bank Indonesia jawab soal tolak pria tukarkan uang logam seberat 8 Kg. (Kompas.com)

    Sementara itu, inilah uang logam yang belakangan peredarannya telah dicabut oleh Bank Indonesia.

    Bank Indonesia resmi menarik uang logam koin pecahan Rp1000 tahun emisi 1993 bergambar sawit dan uang logam Rp500 emisi 1991 dan 1997 bergambar melati.

    Uang koin tersebut sudah tidak berlaku per 1 Desember 2023.

    “Sejak dicabut hingga kini masih sedikit masyarakat yang menukar uang tersebut karena memang peredarannya di masyarakat juga tinggal sedikit,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Selatan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Ricky Perdana, Selasa (5/12/2023).

    Ricky menambahkan, meski ketiga jenis uang tersebut sudah dicabut dan ditarik namun masyarakat berhak untuk memperoleh penggantian atas tiga pecahan uang logam tersebut selama 10 tahun sampai dengan 1 Desember 2033 melalui mekanisme penukaran.

    Saat ini uang pecahan yang dicabut tersebut jumlahnya sangat sedikit yang masih beredar dimasyarakat.

    Untuk pecahan Rp1.000 pada tahun 2010 telah dikeluarkan uang logam baru sehingga pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1993 sudah tidak dicetak lagi.

    Sedangkan untuk pecahan Rp 500 telah dikeluarkan uang logam baru pada tahun 2003 sehingga Rp 500 pada tahun 2003 juga sudah tidak dicetak lagi.

    Sejak diberlakukannya uang pecahan Rp1.000 tahun 93, Rp 500 tahun 91/97 sampai dengan saat ini (2023) apabila uang tersebut masuk ke Bank Indonesia dalam kondisi yang tidak layak edar atau rusak maka Bank Indonesia akan melakukan pemusnahan terhadap uang tersebut.

    Jumlah yang telah dimusnahkan untuk 3 pecahan tersebut sampai dengan saat ini sudah sangat banyak sehingga sekarang tinggal sedikit sisa uang yang beredar di masyarakat.

    Sejak 1 Desember 2023 sampai dengan saat ini sangat sedikit sekali masyarakat yang menukarkan uang ke Bank Indonesia.

    Sementara itu disinggung untuk pecahan yang ditarik itu disebut mengandung unsur emas yang sempat membuat membuat heboh masyarakat.

    Ricky memastikan uang pecahan tersebut tidak mengandung emas karena uang p 1.000 tahun emisi 1993 bagian luar terbuat dari bahan cupro nikel dan bagian tengahnya terbuat dari aluminium bronze sedangkan untuk pecahan Rp 500 tahun emisi 1991/1997 semua terbuat dari aluminium bronze.

    “Jadi untuk 3 (tiga) pecahan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur logam mulia atau emas,” tegas Ricky.

    Apabila masyarakat ingin menyimpan dan mengoleksi uang Rupiah logam yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran, maka hal tersebut merupakan pilihan masyarakat.

    Sesuai UU Mata Uang, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya yaitu hak untuk memperoleh penggantian uang Rupiah logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran selama 10 tahun sejak tanggal pencabutan, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2033.

    Uang koin Rp 1000 kelapa sawit dan uang Rp 500 yang sudah dicabut peredarannya (Bank Indonesia)

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Transformasi Digital Pajak di Jawa Timur, Bapenda Hadirkan Layanan Mudah dan Cepat

    Transformasi Digital Pajak di Jawa Timur, Bapenda Hadirkan Layanan Mudah dan Cepat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur kembali mencetak sejarah dengan berbagai inovasi yang menjadikan pelayanan pajak lebih mudah, cepat, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. 

    Dengan langkah-langkah inovatif yang belum dimiliki provinsi lain, Bapenda Jatim telah membuktikan diri sebagai pionir dalam transformasi digital pelayanan pajak, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai provinsi terdepan dalam inovasi teknologi pemerintahan.

    Inovasi-inovasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata visi Gubernur Jawa Timur dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien, dan ramah masyarakat.

    Inovasi Unggulan Bapenda Jatim

    ATM Samsat QRIS

    Memadukan teknologi pembayaran modern dengan kebutuhan masyarakat, ATM Samsat QRIS memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya dengan memindai kode QR. Wajib pajak kini dapat menyelesaikan kewajiban mereka tanpa antri, kapan saja dan di mana saja.

    Integrasi dengan Dompet Digital SpeedCash melalui SAMKOPI

    Bapenda Jatim melalui SAMKOPI menggandeng SpeedCash, dompet digital asli dari Sidoarjo Jawa Timur yang telah memiliki lisensi Bank Indonesia, untuk mendukung pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Dengan lebih dari 3 juta pengguna, SpeedCash memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Jawa Timur untuk menyelesaikan pembayaran dengan mudah dan aman..

    Kolaborasi dengan BUMDes sebagai Loket Pajak

    Melalui kerjasama strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Bapenda Jatim telah mendekatkan layanan pembayaran pajak ke tingkat desa, sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk membayar pajak kendaraan mereka. Inisiatif ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

    Pembayaran Pajak Melalui Gerai Retail dan E-commerce

    Beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat modern, Bapenda Jatim menjalin kerjasama dengan gerai retail dan platform e-commerce terkemuka, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka sambil berbelanja atau melalui aplikasi ponsel.

    Apresiasi untuk Bapenda Jatim

    Langkah-langkah inovatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat luas. Kepala Bidang Pajak Bapenda Jawa Timur, Bapak Bimasakti, mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian ini.

    “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama dengan mitra strategis seperti ewallet SpeedCash – SAMKOPI menunjukkan bahwa kami siap membawa layanan pajak di Jawa Timur ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.

    CEO SpeedCash, Bagus Cahyono, menambahkan, “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari langkah visioner Bapenda Jatim. Integrasi ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.”

    Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi meluncurkan layanan ATM Samsat QRIS dalam acara HUT ke 62 di Surabaya.

    Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kehadiran ATM Samsat QRIS adalah langkah konkret untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

    Dampak Positif Bagi Jawa Timur

    Inovasi yang dihadirkan Bapenda Jatim telah membawa perubahan signifikan dalam kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

    Masyarakat Jawa Timur kini tidak lagi merasa terbebani dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan layanan yang mudah diakses, cepat, dan aman, mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan provinsi ini.

    Inspirasi untuk Provinsi Lain

    Dengan berbagai terobosan ini, Bapenda Jawa Timur tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa layanan pajak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jawa Timur telah menjadi teladan bagi provinsi lain, menunjukkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang inklusif dan modern.

    Melalui inovasi-inovasi ini, Bapenda Jawa Timur telah memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk para pemimpin daerah, instansi terkait, dan mitra strategis. Inisiatif ini menegaskan bahwa Jawa Timur berada di garis depan transformasi digital dalam pelayanan publik, memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas.

    Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah, ayo manfaatkan kemudahan yang telah dihadirkan Bapenda Jawa Timur melalui dompet digital SpeedCash.

    Dengan membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan SpeedCash, Anda tidak hanya merasakan kemudahan transaksi yang cepat, aman, dan praktis, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan Jawa Timur yang lebih baik. Segera unduh SpeedCash dan nikmati inovasi layanan pajak yang membuat hidup Anda lebih nyaman!