Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Judi Online: Menelisik Dampak Buruk, Ancaman Hukuman dan Peran OJK Kediri

    Judi Online: Menelisik Dampak Buruk, Ancaman Hukuman dan Peran OJK Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang pria berinisial AB alias Gambut harus berurusan dengan Polres Kediri, pada pertengahan November 2024 lalu. Laki-laki 63 tahun asal Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri itu terbukti menjadi bandar judi online (judol).

    Tak hanya Gambut, lima penjudi lainnya ikut digulung polisi. Mereka, M (34) warga Desa Plosor, BN alias Nyoto (58) dan J alias Kendit (53) warga Desa Kawedusan, Kecamatan Plosoklaten serta P (65) warga Desa Plosolor.

    Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama menyatakan, para pelaku diringkus di sebuah warung saat kepolisian melakukan sweeping rutin. Mereka yang diamankan berperan mulai dari penombok, pengepul hingga bandar.

    “Ini bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Citra Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ungkapnya.

    Penangkapan keenam pelaku judol tersebut menandakan bahwa fenomena penyakit masyarakat itu marak di Kediri. Judol membawa banyak dampak buruk, sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

    Akibat judol, tak sedikit orang yang tertimpa masalah finansial, sosial hingga kesehatan mental.

    Terjerat Judol, Terpaksa Jual Rumah

    Judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) bagai dua sisi mata uang. Saat pemain judol ketagihan dan perlu dana, mereka akan mencari sumber dana apapun tanpa mempertimbangkan risikonya, termasuk ke pinjol yang ilegal.

    Salah satu warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri harus menjual rumah dan tanahnya gegara ‘terjerat’ pinjol ilegal. Belakangan diketahui jika pria itu sebelumnya kalah judi daring. Bahkan, kini dia melarikan diri karena menanggung malu dan bingung.

    “Rumah beserta pekarangan rumahnya dijual. Kemarin ada yang nawar Rp400 juta belum dilepaskan. Gara-garanya kalah main judi online, lalu punya utang,” ujar UM, salah satu tetangga.

    Masih kata tetangga yang enggan disebut namanya ini, keluarga itu kabarnya bermain judi daring jenis slot. “Karena kalah banyak, akhirnya hutang kesana-kemari. Akhirnya hutang di pinjaman online,” tambah wanita yang enggan disebut namanya tersebut.

    Bermain judi memang seolah menjadi candu. Seseorang yang sudah terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari ikatannya. Apalagi, jika dia pernah merasakan kemenangan, seakan tidak sanggup berhenti untuk pasang taruhan.

    Marak Istri Gugat Suami Kecanduan Judol

    Judol menjadi faktor utama tingginya kasus gugatan cerai di Kabupaten Kediri. Banyak istri yang memilih untuk mengakhiri rumah tangganya, karena sang suami kecanduan bermain judi.

    Fenomena maraknya gugatan cerai akibat judol ini dicatat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 6 bulan pertama tahun 2024. Angka gugatan totalnya mencapai 1.349 dan jumlah ini jauh lebih tinggi dari cerai talak (suami gugat cerai istri).

    Periode Januari – Juni 2024 ada 366 kasus cerai talak dan 1.349 cerai gugat. Yang ironis, penyebab banyaknya cerai gugat karena suami kecanduan judol.

    Menurut Humas PA Kabupaten Kediri, Munasik, dari total 1.349 kasus gugat cerai, lebih dari 30 persen disebabkan oleh suami kecanduan judol. Karena judol, nafkah terhadap keluarganya tak terpenuhi. Istri pun memilih pergi.

    “Karena judi online, nafkah terhadap keluarga tidak terpenuhi. Sehingga pihak perempuan menggugat cerai ke pengadilan,” kata Munasik beberapa waktu lalu.

    Diakuinya, fenomrna perjudian punya andil besar terhadap angka perceraian di Kabupaten Kediri. Terlebih, bekalangan ini marak judi online di tengah kemudahan layanan digital akibat perkembangan zaman.

    Peran OJK dalam Penanganan Judol

    Pemberantasan judol menjadi tanggung jawab bersama, termasuk OJK. Selain melakukan kampanye secara masif, OJK juga memiliki kewenangan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait serta pemblokiran rekening dalam upaya bersama ini.

    Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan, institusinya masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Satgas ini dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 2024.

    Adapun tugas mereka adalah untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Pembentukan satgas juga dianggap bahwa judi daring melanggar hukum dan merugikan finansial, gangguan sosial serta dampak psikologis dengan efek kriminal berkelanjutan.

    “OJK masuk dalam satgas pemberantasan judi online dan kami ada di bidang pencegahan dan penindakan. Kami melakukan edukasi. Kami melakukan ibauan kepada masyarakat untuk tidak terjebak dalam judol,” tegas Ismi dalam acara Media Update, pada Senin petang 16 Desember 2024.

    Lalu apa tindakan OJK? Ismi menyebut, lembaganya melakukan perintah pemblokiran rekening yang terindikasi dengan judi online ke perbankan. Jumlah rekening yang terblokir kini terbilang sangat besar.

    “Kita melakukan perintah pemblokiran ke perbankan. Sebab, medianya yang dipakai itu perbankan. Transfer-transferan dan dan lain-lain, walaupun nantinya ada yang lari ke kripto, dan yang lebih besar lain ke luar negeri,” imbuh perempuan berkacamata ini.

    Per 14 Desember 2024, imbuh dia, OJK skala nasional sudah menutup lebih dari 10 ribu rekening (sumber Komdigii). OJK juga selalu bekerjasama dalam satgas.

    “Tahun 2024 di Kediri ada 5 yang melakukan pengaduan ke OJK. Karena tiba-tiba rekeningnya ditutup tanpa yang bersangkutan tahu. Setelah yang bersangkutan cek ke bank, jawaban bank karena terindikasi terkait judol,” imbuh dia.

    Ismi mengakui apabila OJK tengah melakukan pengetatan dan pengencangan. Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian. Sebab, Kemen Kominfo dan OJK sedang melakukan penelusuran terkait rekening yang berkaitan dengan bandar judol.

    “Kalau sudah diblokir, pembukaannya susahnya minta ampun.
    Jangan sampai sekali-kali main judol,” tegasnya mewanti-wanti masyarakat tidak terperangkap judol.

    Judol dan Pinjol Bagaikan Segitiga Setan

    Masyarakat perlu hati-hati. Meskipun Satgas Pemberantasan Judi Online terus melakukan pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi judol, tetapi pelaku terus mencari celah.

    Belakangan, pelaku judol memanfaatkan dompet digital untuk mengalirkan dana. E-wallet misalnya. Kemudian ada juga yang menggunakan e-commers. Maka, peran Bank Indonesia disini sangat penting dalam menelusuri ini.

    “Judol itu caranya banyak sekali. Ada yang menyebut dengan Segitiga Setan. Ada yang pakai dana dari pinjol, tapi uangnya untuk diputer ke judol. Ada juga melalui investasi bodong. Tiga itu segitiga kematian. Itu saling berkaitan dan memberikan efek yang luar biasanya,” tegas Ismi.

    Ismi minta masyarakat tak perlu risau. Meskipun pelaku menggunakan berbagai upaya untuk mengelabuhi, tetapi Satgas Pemberantasan Judol memiliki cara untuk mengatasinya. Tetapi, pihaknya, tetapi perlu mengingatkan untuk tetap waspada.

    Pihaknya mencontohkan, kasus pelaku judol yang datang ke konter agen laku pandai, salah satu BRILink. Mereka membeli dan dana tersebut yang terindikasi dipakai untuk judol dan berpengaruh terhadap si agen. Maka, setiap agen harus rajin untuk melakukan pengecekan.

    Ancaman Hukuman Berat Bagi Pelaku Promosi Judol

    Di Tulungagung, seorang selebgram harus meringkuk di dalam penjara selama 10 tahun. Artis media sosial (medsos) bernama Jelita Pamungkas (28) itu terbukti mempromosikan judol.

    Terdakwa merupakan warga Desa Padangan, Kecamatan Ngantu, Kabupaten Tulungagung. Dia secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

    Tak hanya diganjar hukuman 10 tahun, terdakwa juga dipidana denda sebesar Rp5 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan penjara.

    Jelita ditangkap Satreskrim Polres Tulungagung karena menerima endorsmen situs judi online slotvip, indobet dan eslot untuk diunggah di akun Instagram pribadinya. Dari jasa promosi itu, dia menerima keuntungan sebesar Rp25 juta.

    Kasus tersebut tentu bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang coba-coba, bahkan berani melakukan perjudian online.

    OJK Kediri mengingatkan kepada masyarakat tentang ancaman hukuman bagi pelaku judi daring ini. Mereka yang terbukti terlibat judol bisa dipidana penjara selama 10 tahun dan denda maksimal Rp25 juta.

    “Selain itu, rekening mereka akan diblokir seumur hidup, hingga kasus selesai dan terbukti tidak bersalah,” pungkas Ismi. [nm/aje]

  • Rupiah Waspada Walau Kondisi Membaik

    Rupiah Waspada Walau Kondisi Membaik

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Senin naik tipis menjadi Rp16.002 menjelang pertemuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed pada 17-18 Desember 2024.
     
    Pada akhir perdagangan Senin, rupiah meningkat tujuh poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.002 per USD dari sebelumnya sebesar Rp16.009 per USD.
     
    Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin merosot ke level Rp16.019 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.987 per USD.
    “Bank sentral diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir pertemuan pada Rabu, sehingga suku bunga akan turun total 100 basis poin pada 2024,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, dilansir Antara, Senin, 16 Desember 2024.
     
    Ibrahim menuturkan prospek suku bunga bank sentral AS akan diawasi dengan ketat, terutama mengingat data terbaru yang menunjukkan inflasi meningkat pada November 2024, sementara pasar tenaga kerja tetap kuat.
     
    The Fed diperkirakan akan memberi sinyal lebih hati-hati atas pelonggaran di masa mendatang, yang dapat membuat suku bunga tetap tinggi dalam jangka panjang.
     
     

    BoJ diprediksi pertahankan suku bunga

    Di Asia, Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga saat ini pekan ini, karena para pejabat mencari lebih banyak waktu untuk mengevaluasi risiko global dan prospek pertumbuhan upah pada 2024. Hal ini berbeda dengan ekspektasi sebelumnya tentang kenaikan suku bunga.
     
    Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji pada Minggu untuk terus menerapkan langkah-langkah stabilisasi pasar dengan cepat sebagaimana diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah pemakzulan.
     
    Sedangkan produksi industri Tiongkok tumbuh seperti yang diharapkan pada November karena langkah-langkah stimulus terbaru dari Beijing mendukung aktivitas bisnis, data menunjukkan pada Senin. Namun, penjualan ritel tidak mencapai perkiraan, mencerminkan pelemahan yang sedang berlangsung dalam belanja konsumen meskipun ada dukungan kebijakan.
     
    Sementara dari dalam negeri, surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut pada November 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan surplus neraca perdagangan mencapai USD4,42 miliar pada November lalu. Ini adalah surplus ke-55 bulan beruntun.
     
    Namun, surplus pada November ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya USD2,48 miliar. Surplus ini dipicu oleh nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Ekspor RI mencapai USD24,01 miliar pada November 2024, sementara impor tercatat USD19,59 miliar. Adapun, impor RI mengalami penurunan hingga 10,71 persen month to month (mtm) pada November 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Perilaku dan Psikologi di Balik Kebijakan Bank Sentral

    Perilaku dan Psikologi di Balik Kebijakan Bank Sentral

    loading…

    Ciplis Gema Qori’ah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Foto/Istimewa

    Ciplis Gema Qori’ah
    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

    KEBIJAKAN moneter selalu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bank sentral memiliki tugas yang kompleks dalam merancang kebijakan yang tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di balik keputusan kebijakan ini, terdapat dinamika perilaku para pengambil kebijakan yang memainkan peran penting.

    Inersia moneter, atau kecenderungan bank sentral untuk mempertahankan status quo kebijakan moneter meskipun kondisi ekonomi berubah, menjadi pilihan yan tak mungkin dipungkiri oleh bank sentral. Faktor-faktor psikologis, seperti loss aversion atau keengganan menerima kerugian, dapat menyebabkan bank sentral menunda perubahan kebijakan penting, terutama dalam transisi dari kebijakan ekspansif ke kebijakan yang lebih ketat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perilaku individu yang duduk di komite kebijakan moneter dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

    Perilaku Bank Sentral: Lebih dari Sekadar Data

    Bank sentral, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank Indonesia, sering kali dianggap sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan analisis data ekonomi yang objektif. Namun, manusia yang membuat keputusan di balik kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Salah satu bias yang paling relevan dalam konteks kebijakan moneter adalah loss aversion, di mana para pembuat kebijakan lebih fokus pada risiko kerugian daripada potensi keuntungan. Ini sering kali mengarah pada keputusan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ada, meskipun kondisi ekonomi mungkin sudah memerlukan perubahan.

    Sebagai contoh, selama dan setelah krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral, termasuk Federal Reserve, menerapkan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, dengan suku bunga yang mendekati nol dan program pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) untuk mendorong likuiditas dan mencegah resesi lebih lanjut. Namun, meskipun ekonomi mulai pulih, bank-bank sentral ini cenderung ragu untuk menaikkan suku bunga dan kembali ke kebijakan normal. Inersia ini sebagian disebabkan oleh ketidakpastian terkait dampak dari kebijakan tersebut, tetapi juga oleh bias perilaku, di mana pembuat kebijakan enggan mengambil risiko yang bisa merugikan stabilitas ekonomi.

    Peran Doves, Hawks, dan Pigeons dalam Pengambilan Keputusan

    Dalam konsep yang dijelaskan Masciandaro dan Favaretto tahun 2016, pembuat kebijakan moneter dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: doves, hawks, dan pigeons. Doves cenderung mendukung kebijakan moneter yang ekspansif, seperti suku bunga rendah dan pelonggaran kuantitatif, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah deflasi. Sebaliknya, hawks lebih mendukung kebijakan moneter yang ketat, dengan prioritas menjaga inflasi tetap rendah bahkan jika itu berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pigeons berada di antara kedua kubu ini, sering kali mencari kompromi antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

    Pengelompokan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perdebatan internal di antara pembuat kebijakan dapat memengaruhi keputusan akhir. Namun, Masciandaro dan Favaretto (2016) menunjukkan bahwa ketika loss aversion hadir, hawks dan doves dapat mulai mengurangi ekstremitas pandangan mereka. Hawks menjadi lebih berhati-hati dalam mendorong kenaikan suku bunga, sementara doves menjadi lebih skeptis terhadap pelonggaran lebih lanjut. Ini mengarah pada peningkatan jumlah pigeons, yang cenderung mempertahankan kebijakan yang ada, sehingga memperkuat inersia moneter.

  • OJK: Dukungan regulasi diharapkan beri ruang bagi bank salurkan KPR

    OJK: Dukungan regulasi diharapkan beri ruang bagi bank salurkan KPR

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis menyampaikan, dukungan berbagai regulasi yang diterbitkan otoritas diharapkan dapat memberikan ruang bagi perbankan dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR).

    “Dengan aturan-aturan (yang diterbitkan OJK), kami berharap ini bisa melonggarkan atau memberikan ruang bagi perbankan untuk penyaluran kredit,” kata Aslan dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Salah satu regulasi untuk mendukung pertumbuhan pasar perumahan nasional yaitu tidak ada larangan bagi bank untuk menyalurkan kredit atas pengadaan atau pengolahan tanah kepada pengembang.

    Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.27/2022 yang mencabut POJK No.44/2017 jo. POJK No.16/2018 yang mengatur tentang pembatasan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah.

    “Sebagaimana diketahui, kalau untuk kita debitur akhir atau konsumen akhir, membeli rumah itu kita tidak bisa membeli kavling untuk dapat kredit dari bank. Tetapi untuk pengembang ini bisa dilakukan,” ujar Aslan.

    Kemudian, OJK juga telah mengeluarkan POJK No.32/POJK.03/2018 jo. POJK No.38/POJK.03/2019 yang memungkinkan penyediaan dana dalam rangka pengadaan perumahan dapat diberikan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD.

    “Untuk pengadaan lahan misalnya bagi para pengembang itu butuh dana yang cukup besar. Dalam konteks itu, nanti bisa dikecualikan dari BMPK-nya bank,” imbuh Aslan.

    Dukungan dalam bentuk regulasi selanjutnya yaitu SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar. Dengan aturan ini, bobot risiko kredit beragun rumah tinggal berdasarkan rasio loan to value (LTV). Melalui bobot risiko granular, semakin kecil LTV maka semakin kecil bobot ATMR Kredit.

    “Jadi kalau Bank Indonesia mengatur loan to value-nya semakin kecil, maka bobotnya di ATMR nantinya ini akan mempengaruhi modal yang dibutuhkan untuk kredit tersebut semakin kecil pula,” kata dia.

    Aslan menambahkan terdapat pula regulasi yang mendukung penetapan kualitas aset produktif berdasarkan satu pilar yang tertuang dalam POJK 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar hanya didasarkan atas satu pilar, yakni ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

    Ia menjelaskan, ada tiga pilar yang digunakan perbankan untuk menguji layak atau tidak layaknya debitur antara lain prospek usaha, kemampuan membayar, serta angsuran yang dimiliki. Khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam konteks KPR, maka hanya satu pilar yang berlaku yakni kemampuan membayar.

    “Sayangnya, ini juga yang sama-sama kita ketahui, untuk masyarakat MBR ini kemampuannya kurang juga. Jadi memang kalau mengandalkan dana perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR memang sangat sulit rasanya,” ujar dia.

    Aslan mengamini bahwa dibutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk membantu masyarakat kelompok MBR untuk dapat memiliki rumah. Sementara dana terbesar di perbankan yaitu dana jangka pendek sehingga akan ada mismatch yang sangat besar antara dana yang dihimpun oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

    “Merujuk pada data price to income ratio tahun 2023, data UMP dibandingkan dengan kemampuan dia (masyarakat) membayar untuk rumah yang layak huni, yang paling tinggi itu adalah 73 tahun di Surabaya dan yang tersingkat di Bekasi itu pun 22 tahun,” katanya.

    “Kemudian kalau dilihat dari sisi pendapatan per kapita, yang tersingkat adalah 4 tahun di Jakarta Pusat dan yang terpanjang adalah 37 tahun di Depok. Artinya, kita membutuhkan dana yang sangat besar untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Aslan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkab Klungkung Bali perluas digitalisasi transaksi daerah

    Pemkab Klungkung Bali perluas digitalisasi transaksi daerah

    Ini menunjukkan bahwa kami memiliki komitmen bagaimana TP2DD ini bersinergi untuk percepatan dan perluasan sehingga semua transaksi, data yang dapatkan adalah data digital

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah dengan menggandeng Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendukung transparansi dan optimalisasi penerimaan.

    “Sehingga validitas dan kecepatan bisa didapatkan di Kabupaten Klungkung,” kata Penjabat (Pj) Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika di sela pertemuan TP2DD di Denpasar, Bali, Senin.

    Menurut dia, penerimaan daerah di antaranya retribusi, pembayaran pajak dan restoran saat ini dilaksanakan secara digital.

    Upaya digitalisasi itu juga didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Bank BPD Bali melalui dukungan sarana dan prasarana.

    Pihaknya juga didukung Kementerian Keuangan dalam transfer dana pemerintah pusat.

    “Ini menunjukkan bahwa kami memiliki komitmen bagaimana TP2DD ini bersinergi untuk percepatan dan perluasan sehingga semua transaksi, data yang dapatkan adalah data digital,” katanya.

    Untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan wajib pajak daerah khususnya yang ada di Nusa Penida, gugusan pulau yang saat ini menjadi destinasi wisata populer di Bali.

    Hasilnya, melalui pendataan pada 2024, pihaknya mendapatkan tambahan wajib pajak potensial mencapai 120 wajib pajak dari usaha perhotelan dan restoran di Nusa Penida.

    “Ini tentunya perlu dukungan BPD Bali bagaimana kami dibantu sarana dan prasarana dan terkait UMKM yang menggunakan QRIS sudah tidak ada biaya untuk transaksi di bawah Rp500 ribu,” imbuhnya.

    Ia pun menyakini tidak ada pengenaan biaya transaksi di bawah Rp500 ribu untuk transaksi QRIS bagi pelaku UMKM akan meringankan beban usaha mereka.

    Sementara itu, berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, stabilitas sistem keuangan di Bali terjaga pada 2024 didukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan elektronifikasi transaksi digital pemda (ETPD).

    Ada pun digitalisasi sistem pembayaran dan ETPD di Bali selama periode Januari-September (hingga triwulan III) 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp12 triliun dengan 1,07 juta pengguna dan 895 ribu gerai.

    Realisasi itu meningkat dibandingkan pada 2023 yang mencapai sekitar Rp6 triliun.

    Sedangkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali termasuk pemerintah provinsi atau 10 pemda itu sudah menggunakan transaksi kartu kredit Indonesia (KKI) pada 2024.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • IHSG awal pekan ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia

    IHSG awal pekan ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia

    kekhawatiran tentang kebangkitan inflasi di bawah pemerintahan Trump yang akan datang membuat pasar menjadi perhatian para pengambil kebijakan moneterJakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup melemah 66,16 poin atau 0,90 persen ke posisi 7.258,63. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,97 poin atau 0,46 persen ke posisi 861,74.

    “Bursa regional Asia bergerak melemah, pasar menantikan kebijakan moneter bank sentral sejumlah negara pada pekan ini, kekhawatiran tentang kebangkitan inflasi di bawah pemerintahan Trump yang akan datang membuat pasar menjadi perhatian para pengambil kebijakan moneter,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Pada pekan ini, pelaku pasar fokus pada pernyataan kebijakan terbaru dan arahan ke depan dari Ketua Fed Jerome Powell, dan pasar berspekulasi bahwa The Fed memiliki probabilitas sebesar 93 persen akan memangkas suku bunga acuannya pada pekan ini.

    Pelaku pasar juga beraksi terhadap data aktivitas November 2024 dari China, yang mana penjualan ritel di daratan China secara tak terduga melemah dari bulan lalu, atau tumbuh hanya 3 persen year on year (yoy) dan menggarisbawahi urgensi bagi Beijing untuk memacu konsumsi.

    Data Produksi industri China tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy) pada November 2024, sedikit melampaui estimasi pasar dan tingkat pertumbuhan pada Oktober sebesar 5,3 persen dan juga pejabat Bank Rakyat China mengatakan selama akhir pekan bahwa China akan memangkas suku bunga dan persyaratan cadangan tahun depan.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17 sampai 18 Desember 2024, dimana pasar fokus perhatian akan kebijakan moneter yang akan diambil, disaat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Pelaku pasar memiliki pandangan meskipun BI mempunyai ruang untuk pemangkasan suku bunga acuannya, namun pasar memiliki keraguan hal ini dengan melihat kondisi tekanan yang terjadi pada nilai rupiah.

    Keraguan pasar itu dilatarbelakangi dengan aksi intervesi BI dalam menjaga nilai rupiah, namun teryata rupiah tetap melemah ke level psikologi Rp16.000, sehingga memberikan pandangan apa yang dilakukan oleh BI belum mampu menahan penguatan dollar AS.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sebelas atau semua sektor melemah yaitu sektor properti turun paling dalam minus sebesar 2,95 persen, diikuti oleh sektor teknologi dan sektor transportasi & logistik yang masing- masing minus sebesar 2,30 persen dan 1,90 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SKBM, MTFN, GPSO, KREN dan TRUS. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni SAPX, SNLK, SSTM, JIHD dan PANI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.068.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,51 miliar lembar saham senilai Rp11,77 triliun. Sebanyak 174 saham naik 461 saham menurun, dan 311 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 12,95 poin atau 0,03 persen ke level 39.457,49, indeks Shanghai melemah 5,55 poin atau 0,16 persen ke posisi 3.386,33, indeks Kuala Lumpur menguat 1,90 poin atau 0,12 persen ke posisi 1.606,85, dan indeks Straits Times menguat 10,68 poin atau 0,28 persen ke 3.821,03.

    Baca juga: IHSG akhir pekan ditutup melemah dipimpin sektor barang baku

    Baca juga: IHSG Jumat dibuka melemah 14,49 poin

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Utang Luar Negeri RI Naik 7,7% jadi US3 Miliar

    Utang Luar Negeri RI Naik 7,7% jadi US$423 Miliar

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2024 naik menjadi US$423 miliar atau sekitar Rp6.774 triliun. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,7 persen (yoy). Namun bila dibandingkan dengan bulan lalu menurun 8,5 persen pada September 2024. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa kenaikan utang itu didorong oleh utang Pemerintah. Ia menambahkan, posisi ULN pemerintah mencapai US$201,1 miliar yang  bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan surat utang. 

    “Secara tahunan, ULN pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,6 persen (yoy),” kata Ramdan melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/12).

    ULN Pemerintah memiliki tenor jangka panjang

    Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada awak media, usai menghadiri CEO Roundtable Forum, London, Kamis (21/11). (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

    Meski demikian, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN Pemerintah diklaim akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,1 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,5 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen). 

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    ULN swasta turun 1,4%

    ilustrasi pekerja BUMS (unsplash.com/Mimi Thian)

    Sementara itu, ULN Swasta tercatat menurun. Pada Oktober 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,1 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen (yoy) dan 0,9 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen  terhadap total ULN swasta. 

  • Aturan Penagihan Pinjol Menurut OJK, Ini Etikanya

    Aturan Penagihan Pinjol Menurut OJK, Ini Etikanya

    Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan.

    Penagihan ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur, termasuk eksekusi agunan jika diperlukan. Selain itu, masih ada sejumlah aturan yang mengatur tentang penagihan Debt Collector dan Pinjol.

    Berikut aturan penagihan pinjol dan debt collector menurut OJK yang wajib diketahui. Cek selengkapnya di bawah ini.

    Boleh bekerja sama dengan pihak ketiga

    Pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) peraturan OJK tersebut, disebutkan bahwa penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Isinya adalah rincian keterlambatan pembayaran, jumlah pokok utang, bunga, dan denda yang terutang.

    Selain itu, perusahaan pembiayaan juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penagihan kepada debitur. Kerja sama ini harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

    Kerja sama dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bermeterai. Pihak ketiga yang bekerja sama harus memenuhi persyaratan berikut: Berbadan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang. dan memiliki tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang penagihan dari lembaga terakreditasi oleh OJK. Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak dari kerja sama tersebut. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan evaluasi berkala terhadap kerja sama dengan pihak ketiga.

    Aturan penagihan pinjol

    Sementara itu, untuk layanan fintech seperti pinjol, aturan tentang penagihan diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, antara lain:

    1. Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana yang wanprestasi dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

    2. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan, dengan syarat:

    Pihak ketiga harus berbadan hukum. Memiliki izin dari instansi berwenang. Memiliki SDM yang tersertifikasi dalam penagihan oleh lembaga yang terdaftar di OJK. Pihak ketiga tidak boleh merupakan afiliasi dari penyelenggara atau pemberi dana.

    3. Penyelenggara bertanggung jawab atas dampak dari kerja sama dan wajib melakukan evaluasi berkala.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak ketiga yang diberi kuasa untuk melakukan penagihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti berbadan hukum, memiliki izin, dan memiliki SDM yang tersertifikasi.

    Etika penagihan

    Menurut Pasal 191 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) 23/2021, penagihan yang dilakukan oleh debt collector wajib mematuhi etika yang telah ditentukan. Beberapa pokok etika yang diatur adalah:

    Penagihan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika menggunakan penyedia jasa penagihan, penyedia jasa pembayaran harus memastikan bahwa penagihan dilakukan hanya untuk utang dengan kualitas kredit yang buruk atau macet, dan pelaksanaan penagihannya harus sebanding dengan jika dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran itu sendiri.

    Etika penagihan utang juga dapat diatur lebih lanjut oleh organisasi pengatur mandiri (Self Regulatory Organization/SRO) dengan persetujuan dari Bank Indonesia.

    Dalam konteks fintech, penagihan juga harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan yang ada. Penyelenggara fintech wajib melakukan penagihan dengan itikad baik.

    Perusahaan fintech dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik atau mental, atau cara-cara yang melanggar norma seperti menyebarkan kebencian rasial, agama, atau merendahkan martabat debitur, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (cyberbullying), terhadap debitur, harta bendanya, maupun keluarga atau kerabatnya.

    Lebih lanjut, Surat Edaran OJK 19/2023 mengatur bahwa penyelenggara pinjaman online (pinjol) tidak boleh menyebarkan data pribadi pengguna kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengguna, kecuali terdapat pengecualian yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

    Demikianlah aturan penagihan pinjol dan debt collector menurut OJK yang wajib dipatuhi.

  • Bunga Acuan BI Diramal Turun akhir Tahun 2024, Ini Indikator

    Bunga Acuan BI Diramal Turun akhir Tahun 2024, Ini Indikator

    Jakarta, FORTUNE – Arah kebijakan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI) diperkirakan bakal turun 25 basis poin (bps) di penghujung tahun 2024. Kondisi ini menyikapi nilai tukar rupiah yang masih cukup stabil di Rp16.000 di akhir tahun. Tercatat, pada perdagangan sore ini (16/12) nilai tukar mata uang rupiah ditutup menguat 7 poin di level Rp.16.001.

    Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menyebut bahwa kebijakan Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) diprediksi masih akan terpaut dengan kebijakan dalam negeri.

    “Meskipun ada pengaruh dari kebijakan The Fed, masih ada ruang BI untuk penurunan suku bunga di akhir tahun. Jika melihat inflasi yang diproyeksikan tetap terjaga sekitar 2,54 persen, ini sesuai dengan target BI. Selain itu, faktor pendorong inflasi pun relatif minim,” kata Myrdal beberapa waktu lalu.

    Bunga The Fed diyakini masih turun 50 bps di 2025

    The Federal Reserve ( FED ) to control interest rates. (Shutterstock/Pla2na)

    Di sisi lain, terpilihnya kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan bakal mengulang kembali perang dagang antara AS dan Tiongkok. Kondisi ini akan berdampak kepada harga minyak hingga bahan bakar di Indonesia.

    “Sebagai contoh, jika proteksionisme Donald Trump memukul ekonomi Tiongkok, konsumsi minyak dari Tiongkok pun akan stagnan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih akan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, kami harapkan subsidi BBM tidak membengkak,” katanya.

    Ia menambahkan, bilamana kebijakan Trump tidak terlalu berdampak signifikan pada perekonomian Amerika Serikat, maka ruang penurunan suku bunga The Fed bisa mencapai 50 basis poin di sepanjang tahun 2025. “Begitu juga dari sisi BI, kami memperkirakan ruang penurunan suku bunga sekitar 50 basis poin di tahun depan,” katanya.

    Seperti diketahui sebelumnya, The Fed kembali memangkas Suku Bunga Acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50 persen – 4,75 persen pada rapat terakhir di November 2024.

  • Video: Gubernur BI Ungkap 5 Negara Incaran Tarif Donald Trump

    Video: Gubernur BI Ungkap 5 Negara Incaran Tarif Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dunia semakin tak terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menyebutkan ada setidaknya lima negara yang akan menjadi incaran pengenaan kenaikan tarif impor oleh Trump.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 16/12/2024) berikut ini.