Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Cara Pakai QRIS Tap untuk Naik TransJakarta, KRL, MRT, dan LRT

    Cara Pakai QRIS Tap untuk Naik TransJakarta, KRL, MRT, dan LRT

    Jakarta –

    Masyarakat Jabodetabek kini bisa menggunakan sistem pembayaran digital QRIS Tap untuk naik transportasi umum. Penumpang hanya perlu menempelkan ponsel di gate masuk atau keluar tanpa perlu membeli kartu fisik.

    Fitur ini telah diterapkan di berbagai moda transportasi seperti TransJakarta, MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Hal ini guna mendukung integrasi sistem pembayaran non-tunai di wilayah Jabodetabek.

    Apa Itu QRIS Tap?

    Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (BI), QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar nasional kode QR untuk pembayaran digital. Melalui inovasi QRIS Tap, pengguna cukup melakukan satu kali tempel (tap) di perangkat scanner pada gate transportasi, tanpa perlu membuka aplikasi atau memindai QR secara manual.

    Teknologi ini bekerja dengan sistem NFC (Near Field Communication) yang terhubung dengan aplikasi pembayaran digital seperti mobile banking atau e-wallet yang telah mendukung fitur QRIS Tap. Sistem ini mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrian di stasiun maupun halte.

    Cara Naik TransJakarta dengan QRIS TapAktifkan fitur NFC di ponsel yang digunakan.Pastikan aplikasi pembayaran digital telah mendukung QRIS Tap dan memiliki saldo yang cukup.Saat tiba di halte, tempelkan ponsel ke mesin pemindai QRIS Tap di gate masuk.Tunggu hingga muncul konfirmasi pembayaran berhasil dan gate terbuka.Lakukan langkah yang sama di gate keluar saat turun.

    Fitur ini sudah tersedia di beberapa halte utama TransJakarta dan akan diperluas secara bertahap ke seluruh jaringan.

    Cara Naik MRT Jakarta dengan QRIS TapBuka aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS Tap dan aktifkan NFC di ponsel.Arahkan ponsel ke reader QRIS Tap di pintu masuk MRT.Setelah transaksi berhasil, gate akan otomatis terbuka.Tempelkan kembali ponsel di gate keluar untuk menyelesaikan perjalanan.Cara Naik KRL Commuter Line dengan QRIS TapPastikan aplikasi pembayaran sudah mendukung QRIS Tap dan fitur NFC aktif.Tempelkan ponsel di alat pemindai QRIS Tap pada gate KRL.Tunggu hingga transaksi berhasil dan gate terbuka.Setelah tiba di stasiun tujuan, ulangi langkah yang sama di gate keluar.

    Dilansir dari penjelasan resmi KAI Commuter, fitur ini diterapkan di sejumlah stasiun besar seperti Manggarai, Jakarta Kota, dan Tanah Abang, serta akan diperluas ke seluruh jaringan Jabodetabek.

    Cara Naik LRT Jakarta dan LRT Jabodebek dengan QRIS TapAktifkan NFC di ponsel dan pastikan saldo dalam aplikasi pembayaran mencukupi.Tempelkan ponsel di pemindai QRIS Tap di gate masuk.Setelah transaksi berhasil, lanjutkan perjalanan seperti biasa.Di stasiun tujuan, tap kembali ponsel di gate keluar untuk menutup transaksi.

    Menurut keterangan PT LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, sistem ini memungkinkan transaksi non-tunai yang lebih cepat dan efisien. Selain mempermudah penumpang, QRIS Tap juga mendukung program digitalisasi transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

    (wia/imk)

  • KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset-aset dari tersangka Satori terkait kasus dugaan gratifikasi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan dilakukan pada Selasa (4/11/2025) terhadap sejumlah aset yang digunakan oleh yayasan penerima bantuan. Lokasi penyitaan berlangsung di Cirebon, Jawa Barat.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, 2 mobil ambulans, 2 (dua) unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor, serta 18 kursi roda,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi. Nilai total aset yang disita diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Untuk dua mobil ambulans, penyitaan dilakukan dalam bentuk penyimpanan sementara.

    Budi menambahkan, penyitaan ini merupakan langkah progresif penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara sekaligus menjadi tahapan awal dalam proses asset recovery.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Heri Gunawan dan Satori, yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2023.

    Berdasarkan hasil penyidikan, Heri Gunawan diduga menerima total Rp15,86 miliar, terdiri atas Rp6,26 miliar dari BI melalui Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Adapun Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar, yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lainnya.

    Dana hasil gratifikasi tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain penempatan deposito, pembelian tanah untuk pembangunan showroom, serta pembelian berbagai aset pribadi lainnya.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Selain itu, mereka juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

  • iPhone Tak Bisa Pakai Fitur QRIS Terbaru, BI Jelaskan Alasannya

    iPhone Tak Bisa Pakai Fitur QRIS Terbaru, BI Jelaskan Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan layanan pembayaran digital berbasis QRIS Tap. Namun hingga kini hanya pengguna Android saja yang baru bisa mengaksesnya.

    Terkait hal ini, pihak BI mengungkapkan berencana bekerja sama dengan Apple. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto, mengatakan pihaknya baru akan mencoba berbicara dengan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu.

    “Apple kita belum bicara sama sekali sebenarnya, jadi kita baru mau mencoba juga, sama seperti [kerja sama dengan] Arab Saudi, baru mau mencoba,” ujar Himawan dalam acara Pelatihan Wartawan Bank Indonesia di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

    BI akan mencoba mendekati Apple apakah memungkinkan membuka akses fitur Near Field Communicatuon (NFC). Perangkat Apple sendiri memang telah dilengkapi dengan fitur tersebut dan bisa mendukung penggunaan QRIS Tap.

    Namun sejauh ini, kebijakan global Apple belum membuka sepenuhnya akses NFC untuk aplikasi lokal di Indonesia.

    “Kalau kita pakai OVO, handphonenya Apple sebenarnya juga bisa. Artinya, sebenarnya ada NFC-nya. Tapi memang kebijakan internasionalnya Apple belum membuka untuk yang di Indonesia,” jelasnya.

    Dengan keberhasilan implementasi QRIS Tap pada ekosistem Android, dia mengatakan bisa jadi insentif untuk Apple dan melakukan hal serupa.

    Selain itu, dia juga mencatat banyak masyarakat Indonesia yang juga pengguna Apple. Jadi QRIS Tap versi iOS dipastikan sangat berguna dan juga penting untuk inklusivitas sistem pembayaran.

    “Kalau QRIS TAP sukses, sebagaimana halnya QRIS juga semakin masif, mungkin bisa juga menjadi insentif buat Apple untuk buka. Kalau tidak, bisa-bisa nanti semua pindah ke Android,” kata Himawan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    RUU Redenominasi Rupiah Jadi Prioritas Kemenkeu, Target Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk mengusulkan rencana pembentukan Rancangan Undang-undabg tentang Perubagan Harga Rupiah atau Redenominasi Rupiah.

    Rencana pembahasan RUU Redenominasi Rupiah itu masuk dalam 4 kerangka regulasi yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.

    Kemenkeu menargetkan, jika tidak ada aral melintang, pembahasan RUU Redenominasi Rupiah akan rampung pada tahun 2026.

    Adapun tujuan pengusulan RUU itu mencakup 4 aspek. Pertama, tercapainya efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, terjaganya kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.

    Ketiga, terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli 
    masyarakat. Keempat, meningkatnya kredibilitas rupiah.

    Bukan Isu Baru

    Dalam catatan Bisnis, isu redenominasi rupiah sejatinya bukan hal baru. Wacana ini selalu mencuat setiap kali nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami tekanam.

    Pada tahun 2023 lalu misalnya, pemerintah mengemukakan  redenominasi rupiah dinilai belum bisa diterapkan dalam waktu dekat, terutama di tengah perekonomian saat ini yang belum stabil.

    Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menyampaikan bahwa pelaksanaan redenominasi harus menunggu momentum yang tepat.

    Sementara saat ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. Situasi global yang masih sangat dinamis juga menjadi pertimbangan.

    “Dari sisi global kan risikonya masih berat,” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/7/2023).

    Untuk diketahui, rencana redenominasi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang RUU terkait Redenominasi Rupiah. 

    Dengan rencana tersebut, penyederhanaan rupiah akan dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp1.000 menjadi Rp1.

    Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral memang telah menyiapkan implementasi redenominasi atau penyederhanaan nilai tukar rupiah, tetapi belum dapat diterapkan. Persiapan tersebut telah dilakukan sejak 2010.

    “Redenominasi sudah kami siapkan dari dulu, mulai dari masalah desain dan tahapan-tahapannya. Itu sudah kami siapkan dari dulu secara operasional dan bagaimana tahapan-tahapannya,” katanya.

  • Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bojonegoro mendesak DPRD setempat untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan pendanaan yang mengancam keberlangsungan koperasi. Tanpa kejelasan dukungan finansial, koperasi-koperasi ini khawatir tak bisa terus beroperasi.

    Desakan tersebut disampaikan langsung perwakilan KDMP dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (5/11/2025). Mereka membawa delapan tuntutan konkret yang dinilai penting agar koperasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

    Juru Bicara KDMP se-Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini merupakan wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Salah satu tugas DPRD adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah aspirasi kami,” ujarnya.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi:

    Dukungan Alokasi CSR — KDMP meminta agar Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik daerah maupun swasta, dapat dialokasikan untuk permodalan dan pemberdayaan anggota koperasi.
    Penyertaan Modal APBD — Mereka mengusulkan adanya alokasi dana penyertaan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Kredit Bunga Rendah — KDMP mendesak DPRD melobi bank-bank Himbara agar menurunkan suku bunga kredit produktif menjadi sekitar 3–4 persen, lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 6 persen.
    Dukungan ASN — Pemerintah diharapkan memberikan dukungan moral dan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di KDMP yang sudah beroperasi.
    Kemitraan Strategis — KDMP meminta dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hak Prioritas — Pemberian hak istimewa dalam penyediaan barang dan jasa dengan mitra-mitra strategis.
    Kelonggaran Administrasi — Mereka berharap hasil pengecekan SLIK OJK atau BI terhadap pengurus dan pengawas koperasi tidak menjadi hambatan, mengingat sistem koperasi berbeda dengan usaha perorangan.
    Pengawasan Berkala — DPRD diminta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar KDMP tetap berjalan sesuai regulasi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah realistis. Ia menekankan bahwa dana CSR merupakan program sosial yang sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing perusahaan, sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki prioritas program sendiri.

    “Meski demikian, kami berharap masukan ini dapat ditindaklanjuti,” kata Lasuri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengetahui besaran anggaran CSR perusahaan di wilayahnya. Karena itu, ia mengusulkan agar DPRD menjadwalkan audiensi bersama perusahaan-perusahaan di Bojonegoro yang berpotensi memberikan CSR.

    “Ini catatan untuk berbagi. Pengentasan kemiskinan harus berjalan, dan KDMP juga harus bisa berjalan. Untuk penyertaan modal langsung ke KDMP, mekanismenya hanya bisa melalui BUMD dengan Perda, dan prosesnya lama,” tegas politisi PAN tersebut. [lus/beq]

  • Kementerian UMKM Gelar Expo Pamerkan Produk Anak Bangsa Unggulan

    Kementerian UMKM Gelar Expo Pamerkan Produk Anak Bangsa Unggulan

    Jakarta –

    Kementerian UMKM menggelar pameran nasional bertajuk PRABU (Produk Anak Bangsa Unggulan) Expo pada 5-6 November 2025 di gedung SMESCO Convention Hall Lantai 2, Jakarta Selatan. Expo ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan memperkuat daya saing produk lokal, khususnya UMKM.

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan acara ini menjadi ruang kolaborasi antara pengusaha UMKM, pemerintah, lembaga riset, investor, hingga marketplace untuk menghadirkan inovasi dan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi, kualitas, hingga peluang ekspor.

    Sebab menurutnya selama ini, sebagian besar pelaku UMKM berasal dari kalangan pengusaha mikro. Sehingga melalui expo ini para UMKM peserta dapat bertransformasi menjalankan proses produksi, manufaktur, atau permulaan dengan menggunakan peralatan dan mesin yang sesuai.

    “Kebanyakan, lebih dari 98% pengusaha UMKM itu adalah pengusaha mikro. Kemudian di mikro itu juga terbagi ultra mikro. Nah ini kami graduasi ke atas menjadi pengusaha kecil,” kata Helvi dalam pembukaan PRABU Expo di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kementerian UMKM juga melangsungkan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Bank Indonesia (BI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Dalam hal ini MoU antara Kementerian UMKM dengan Kemenkop berisikan tentang sinergi dan kolaborasi program untuk penguatan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

    Sementara MoU dengan Bank Indonesia berisikan tentang sinergi program dan kegiatan pengembangan UMKM. Serta MoU dengan BRIN berisi tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang riset dan inovasi dalam rangka pemberdayaan UMKM serta kewirausahaan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin selama ini baik dengan BRIN, Bank Indonesia, maupun Kementerian Koperasi sebagai induk kita dulu Sebelum dilakukan pemisahan,” ucap Helvi.

    Di luar itu, dalam acara PRABU Expo 2025 Kementerian UMKM turut mengadakan pameran teknologi produksi, diskusi panel, business matching dan konsultasi UMKM. Hal ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM semakin berdaya saing dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Tantangan itu ujungnya ketika UMKM kita versaing di tingkat lokal maupun global. Nah di sini tentukan apa yang tersebut tadi transformasi digital,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menteri UMKM Ungkap Arahan Prabowo soal Larangan Thrifting: Ganti Lokal”

    (igo/fdl)

  • Pengumuman! Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025

    Pengumuman! Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di Kuartal III 2025

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,04% secara year on year (yoy). Jika dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,43% (qtq).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dari triwulan II 2025 atau secara q to q, tumbuh sebesar 1,43%. Secara c to c pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,01% sepanjang Januari sampai September 2025,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan di atas 5,5% di kuartal IV 2025. Pertumbuhan itu didukung oleh stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 34,4 triliun.

    Untuk 2025, Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,2%.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme. Ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus Rp 34,4 triliun. Secara full year 2025, diproyeksi pertumbuhannya mencapai 5,2%,” kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (3/11).

    Sementara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV akan lebih tinggi dibanding kuartal II 2025. Di mana pada kuartal II-2025 pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,12%.

    “Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan III dan triwulan IV akan lebih tinggi dari triwulan II yang lalu,” ujar Perry di Kantor BI, Jakarta, Senin (3/11).

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Ekonomi di Atas 5,5%, Presiden Beri Saya Hadiah”

    (acd/acd)

  • Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Ekspektasi Ekonomi Purbaya Terhalang Ekspansi Terbatas Manufaktur?

    Bisnis.com, JAKARTA — Manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansi setidaknya selama 3 bulan terakhir. Namun demikian, ekspansi manufaktur itu masih memiliki sejumlah tantangan karena tren impor bahan baku yang relatif tumbuh terbatas. 

    Di sisi lain, di tengah masih terbatasnya ekspansi dari sisi manufaktur itu pemerintah berangan-angan tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka 5,2%. Dalam jangka panjang justru menginginkan pertumbuhan hingga ke angka 8%. 

    Sekadar catatan bahwa laporan terbaru S&P Global melaporkan angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja.

    Lonjakan permintaan juga terjadi dan bersumber dari permintaan domestik, sedangkan permintaan ekspor justru menurun dua bulan beruntun akibat lemahnya pasar global.

    Dari sisi harga, produsen manufaktur di Indonesia melaporkan percepatan lebih lanjut pada laju inflasi harga input. Alhasil, biaya rata-rata meningkat pada laju tercepat dalam delapan bulan terakhir, seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal keempat tahun 2025, memberikan prospek positif pada bulan-bulan mendatang.

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikian, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral, karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan, sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

    Lebih lanjut, tingkat optimisme terhadap prospek 12 bulan mendatang turun dibandingkan bulan September dan di bawah rata-rata jangka panjang seri data. Data terbaru Indeks Output Masa Depan masih menunjukkan optimisme yang solid untuk tahun mendatang, didukung oleh harapan kondisi permintaan yang lebih kuat dan peluncuran produk baru.

    Ekspor Bahan Baku 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Ekspektasi Purbaya 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hasil konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025). Dia menyebut pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

    Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

    “Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%,” terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

    Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

    Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

    Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

    Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. “Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Purbaya.

    Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

  • Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Liputan6.com, Semarang Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuahkan hasil. 

    Dari gelaran tersebut, sebanyak 34 investor siap menanamkan investasinya di Jawa Tengah. Bahkan, nilainya mencapai Rp5 triliun. Investor tersebut sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah tujuan investasi tersebut.

    “Hari ini kita mengadakan CJIBF yang sudah kesekian kalinya. Hari ini juga dilakukan beberapa MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) yang minat terkait investasi di wilayah kita,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disela gelaran CJIBF di  Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa, 4 November 2025.

    Sebagai informasi, CJIBF merupakan agenda rutin yang digarap oleh Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Jawa Tengah. Tema CJIBF kali ini adalah “Promoting Central Java’s Investment Opportunity in Renewable Energy and Downstream Food Industry”. 

    Tema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 

    “Hari ini topiknya adalah bagaimana menciptakan ekonomi terbarukan dan produk-produk yang terintegrasi. CJIBF ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa kedutaan besar seperti Duta Besar Pakistan dan Zimbabwe, para investor, dan kepala daerah. Lengkap,” katanya.

    Luthfi menjelaskan, investasi merupakan salah satu kekuatan  untuk membangun sebuah daerah. Oleh karenanya, sektor  tersebut terus digenjot oleh Pemprov Jawa Tengah.

    Hasilnya, realisasi investasi di Jawa Tengah sampai triwulan III tahun 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Jumlah tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA).

    Ia berharap melalui CJIBF akan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah.  Dengan begitu, mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan sudah ada 34 pelaku usaha yang akan melakukan pertemuan dengan bupati/wali kota untuk membahas mengenai penanaman investasinya.

    Sejumlah jenis investasi yang dibahas di antaranya mengenai hilirisasi pertanian,  perikanan, renewable energy, pengolahan sampah,  industri pariwisata, dan lainnya” jelasnya.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengatakan, Pemprov Jateng dan Bank Indonesia selalu berkolaborasi untuk menarik investasi. 

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).