Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Gubernur BI Benarkan Kantornya Digeledah KPK!

    Gubernur BI Benarkan Kantornya Digeledah KPK!

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal kabar penggeledahan kantor Bank Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan dilakukan buntut dari dugaan kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia.

    Perry membenarkan KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia pada Senin 16 Desember 2024. Kedatangan KPK, kata Perry, dalam rangka melengkapi proses penyidikan kasus dugaan pemanfaatan dana CSR BI.

    “Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia terima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI. Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR,” kata Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Saat melakukan penggeledahan, Perry mengatakan KPK membawa dokumen terkait dengan CSR untuk melakukan pendalaman pada proses penyidikan.

    Perry mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga akan mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK.

    “Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” beber Perry.

    Sebelumnya, KPK menggeledah Bank Indonesia (BI). Penggeledahan dilakukan pada Senin 16 Desember 2024 malam.

    “Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

    Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sumber detikcom menyebutkan salah satu ruang yang digeledah adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    (acd/acd)

  • BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Melambat Jadi 3,1 Persen

    BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Melambat Jadi 3,1 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com– Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 akan melambat menjadi 3,1%. Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 3,2%.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ketidakpastian pasar keuangan dunia terus membayangi dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Rencana kebijakan perdagangan di Amerika Serikat (AS) melalui kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara lebih luas memicu fragmentasi perdagangan dunia.

    “Perkembangan ini disertai ketegangan geopolitik di banyak negara mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global 2025 diperkirakan melambat menjadi 3,1% dari sebesar 3,2% pada 2024,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan  Desember 2024 di Gedung Thamrin, BI Jakarta Rabu (18/12/2024).

    Perry mengatakan, inflasi dunia meningkat dibandingkan prakiraan sebelumnya yang dipengaruhi gangguan rantai suplai. Sementara itu, suku bunga acuan bank sentral AS (Fed Funds Rate), diperkirakan tumbuh lebih lambat karena inflasi tinggi.  

    Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik tenor jangka pendek maupun panjang. Penguatan mata uang dolar AS terus berlanjut disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan portofolionya ke AS. Hal ini meningkatkan tekanan berbagai mata uang dunia dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

    “Perkembangan ekonomi global 2025 memerlukan respons kebijakan kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” tutur Perry.

    Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan berada pada rentang 4,8%-5,6%. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. 

    Saat pertumbuhan ekonomi global 2025 melambat, BI konsisten memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Upaya tersebut didukung stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran.

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di 6 Persen Hingga Akhir Tahun

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan di 6 Persen Hingga Akhir Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com– Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024.

    Hal ini selaras dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Fokus kebijakan moneter diarahkan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian ekonomi global akibat arah kebijakan AS dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Desember 2024 di Gedung Thamrin, BI, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Dia mengatakan, ke depannya, BI terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta mencermati ruang penurunan suku bunga acuan BI sesuai kebijakan moneter lanjutan. “Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tutur Perry.

    Lebih lanjut, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau. 

    Saat suku bunga acuan BI dipertahankan, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, khususnya perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

  • BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 6 Persen pada Desember

    BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 6 Persen pada Desember

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan Suku Bunga Acuan atau BI Rate pada level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 Desember 2024.

    Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility pada level 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility pada level 6,75 persen.

    Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan keputusan ini sejalan dengan strategi kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025.

    “Kebijakan ini juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya dalam acara konferensi pers, Rabu (18/12).

    Menurut Perry, fokus kebijakan moneter saat ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.

    Perry mengatakan BI akan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan dinamika ekonomi global. Ruang untuk penurunan suku bunga kebijakan akan tetap dimanfaatkan secara hati-hati sesuai kondisi yang berkembang.

    Selain kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran guna mendukung perekonomian nasional. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap diberlakukan demi mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM dan ekonomi hijau. Strategi ini akan diperkuat dengan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Tantangan global dan fokus domestik

    Dalam situasi global yang penuh tantangan, Bank Indonesia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perekonomian domestik. Dengan mempertahankan suku bunga acuan, BI berupaya melindungi nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam kendali.

    Langkah ini juga menunjukkan komitmen BI mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor strategis yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi nasional.

    Keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

  • Begini Jurus Pemerintah Genjot Pembiayaan buat UMKM Perempuan

    Begini Jurus Pemerintah Genjot Pembiayaan buat UMKM Perempuan

    Jakarta –

    Akses pembiayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang digawangi oleh perempuan disebut masih belum terlalu lancar. Karena itu dibutuhkan cara untuk mendorong agar penyaluran pembiayaan terus meningkat.

    Saat ini pemerintah berkomitmen sebagai negara kedua di dunia yang melaksanakan Women Entrepreneurs (WE) Finance Code. Tujuan utama dari WE Finance Code adalah untuk menutup kesenjangan akses pembiayaan yang dialami perempuan pengusaha, utamanya UMKM Perempuan, yang terjadi di seluruh dunia.

    Dalam mengimplementasikan WE Finance Code, Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk menciptakan serangkaian standar dan ekspektasi yang sama tentang bagaimana mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan guna meningkatkan akses pembiayaan bagi mereka.

    Beberapa output yang diharapkan dari implementasi WE Finance Code di Indonesia, yaitu pertama disepakati dan ditetapkannya definisi women entrepreneurs atau perempuan pengusaha. Penetapan definisi yang disepakati bersama ini akan menjadi langka awal dan menyatukan langkah bersama ke depan secara integratif. Dalam waktu dekat, definisi tersebut akan diintegrasikan ke dalam Peraturan Presiden yang sedang disiapkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Kedua, dikembangkannya dan dimanfaatkannya sex disagregated data (SDD) terutama bagi para penyusun kebijakan dan program, baik instansi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Jasa Keuangan dan Asosiasi. Ketersediaan SDD sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan sekaligus menyatukan langkah bersama. Seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan programnya guna mempercepat turunnya kesenjangan atas akses pembiayaan yang dialami UMKM Perempuan.

    Kedua output tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya output ketiga, yaitu mendorong para investor untuk mendukung proses pelaksanaan WE Finance Code di Indonesia melalui aksi-aksi nyata untuk menutup kesenjangan atas akses pembiayaan yang dialami UMKM Perempuan.

    Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyampaikan potensi perempuan yang mencapai hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sangat besar.

    “Partisipasi perempuan pengusaha yang memiliki atau memimpin UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan dan berpotensi menjadi semakin besar dengan pemberian dukungan dan pendampingan yang tepat, salah satunya melalui WE Finance Code,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Selanjutnya, di tingkat global ditekankan oleh Wendy Teleki selaku Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (WE-Fi) Secretariat bahwa WE Finance Code memiliki tiga pilar kunci, yaitu kepemimpinan, data, dan aksi. Teleki menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia, serta optimis Indonesia dapat menjadi model global dalam menutup kesenjangan pembiayaan bagi perempuan pengusaha melalui inovasi dan aksi kolektif dari pelaku usaha jasa keuangan konvensional dan syariah. Indonesia merupakan salah satu pelopor dengan adanya peluncuran WE Finance Code ini yang diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan setelah penandatanganan komitmen.

    Selanjutnya Amer Bukvic selaku Indonesia Country Director Islamic Development Bank (IsDB) menekankan peran penting Indonesia dan kolaborasi bersama IsDB dan ADB dalam mendorong inklusi keuangan perempuan melalui WE Finance Code.

    Dukungan ini mencakup kepemimpinan, pengumpulan data, kebijakan progresif, dan mobilisasi sumber daya untuk memberdayakan UMKM perempuan. Bukvic juga menyampaikan, bahwa ke depan IsDB dan ADB akan terus bekerjasama untuk mendorong banyak lembaga lain menandatangani WE Finance Code, dan mengembangkan kapasitas perempuan pengusaha melalui dukungan teknis agar lebih banyak lagi dampak ekonomi yang diraih.

    Untuk pemberdayaan perempuan kelompok subsisten, BI menitikberatkan penguatan kapasitas usaha, penguatan literasi dan akses keuangan, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan yang punya usaha rintisan, sehingga kelompok sasaran menjadi mandiri dan menjadi perempuan pengusaha yang berkelanjutan. Dengan WE Finance Code ini, diharapkan akan mampu memberikan masukan kebijakan yang lebih efektif tentang pengembangan perempuan pengusaha agar mampu berkontribusi bagi perekonomian keluarga dan nasional.

    Siti Azizah Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM menyampaikan bahwa akses keuangan tetap menjadi tantangan UMKM Perempuan. Kementerian UMKM telah meluncurkan program-program unggulan untuk akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM Perempuan. Komitmen pelaku usaha sektor keuangan terhadap WE Finance Code diharapkan dapat menciptakan pembiayaan yang lebih inklusif.

    Dalam sambutan penutup, Keiko Nowacka yang mewakili Asian Development Bank (ADB), menyampaikan terima kasih atas partisipasi para lembaga keuangan dan asosiasi dalam pernyataan komitmen WE Finance Code; dan Asian Development Bank dan Islamic Development Bank terus berkomitmen dalam memajukan UMKM Perempuan di Indonesia.

    (kil/kil)

  • BI: Ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat

    BI: Ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat

    pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan melambat menjadi 3,1 persen dari perkiraan sebesar 3,2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat disertai dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

    Rencana kebijakan perdagangan di Amerika Serikat (AS) melalui kenaikan tarif impor, komoditas, dan cakupan negara yang lebih luas telah menyebabkan risiko peningkatan fragmentasi perdagangan dunia.

    “Perkembangan ini yang disertai dengan eskalasi ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah dunia mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 mendatang diperkirakan akan melambat menjadi 3,1 persen dari perkiraan sebesar 3,2 persen pada tahun 2024,” kata Perry dalam dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, inflasi dunia juga akan meningkat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok suplai dunia.

    Di Amerika Serikat penurunan Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan akan lebih lambat akibat inflasi yang lebih tinggi tersebut.

    Sementara itu, kebijakan fiskal Amerika Serikat yang lebih ekspansif mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tetap tinggi baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang.

    Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas terus berlanjut, disertai berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat.

    Hal ini meningkatkan tekanan, pelemahan berbagai mata uang dunia, dan menahan aliran masuk portofolio asing ke negara-negara berkembang.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI tahan suku bunga BI-Rate pada level 6 persen

    BI tahan suku bunga BI-Rate pada level 6 persen

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 6 persen.

    Suku bunga deposit facility juga tetap ditahan pada level 5,25 persen serta suku bunga lending facility juga tetap sebesar 6,75 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

    BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Desember 2024.

    Senada, suku bunga deposit facility juga tetap 5,25 persen dan suku bunga lending facility juga mereka tahan tetap 6,75 persen.

    “Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (18/12).

    Menurut Perry, keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Ia mengatakan fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Ke depan, BI terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta perkembangan data dan dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut.

    “Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

    (del/agt)

  • Lagi, BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6%

    Lagi, BI Tahan Suku Bunga Acuan di 6%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mengumumkan suku bunga acuan hari ini. BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di angka 6%.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%, demikian juga suku bunga Deposit Facility juga tetap 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    “Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk tetap menjaga terkendalinya inflasi dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah 2,5±1% pada 2024-2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Perry menyampaikan, suku bunga acuan dapat turun pada 2025. Hal ini disampaikan Perry pada acara Pertemuan Tahunan BI (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta.

    Perry menilai pada 2025, situasi ekonomi global terus bergejolak. Untuk itu, dia menyebut perlunya strategi stabilitas pada kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan. Strategi itu disebut pro-stability and pro-growth.

    Untuk mendorong pertumbuhan pro-growth, Perry menyampaikan pihaknya mempunyai empat kebijakan, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

    Di bidang kebijakan moneter, Perry menjelaskan pihaknya akan menahan suku bunga acuan atau BI rate untuk sementara untuk berfokus pada stabilisasi rupiah.

    “Kami terus mencermati peluang BI rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry, Jumat (29/11).

    Lihat Video: BI-Rate Tetap 6,00%

    (acd/acd)

  • Peringatan Hakordia 2024, OJK Berkomitmen Tegakkan Integritas dan Berantas Korupsi

    Peringatan Hakordia 2024, OJK Berkomitmen Tegakkan Integritas dan Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi demi menjaga integritas sebagai regulator di sektor jasa keuangan. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 yang mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “OJK melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan integritas sektor jasa keuangan yang juga dengan melakukan engagement dengan berbagai key stakeholders terutama di industri,” kata Mahendra.

    Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan saat ini sedang menyelesaikan suatu sistem informasi yang terkait riwayat fraud dari perorangan maupun entitas yang disebut dengan pelaku.

    “Kalau kita mengenal SLIK maka itu adalah tentu suatu sistem informasi tentang credit rating atau credit history dari seseorang atau suatu entitas, maka pelaku adalah fraud history yang pernah dilakukan oleh orang tersebut sehingga setiap pelaku jasa keuangan setiap industri perusahaan harus menjauhkan diri dari mereka yang masuk di dalam sistem informasi itu dan jelas di-blacklist,” kata Mahendra.

    OJK juga bersinergi dengan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan berbagai langkah kerja sama yang terus dilakukan, serta menjalankan program pengendalian gratifikasi untuk internal personel OJK dan keluarga yang melarang penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun.

    “Mari kita perkuat lagi komitmen dan semangat tadi untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai integritas yang tinggi. Saya berharap tentu ke depan OJK bisa juga menjadi salah satu role model yang baik dan menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk menjadikannya suatu rujukan yang ideal,” kata Mahendra.

    Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh insan OJK untuk secara konsisten melaksanakan program penguatan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi.

    “Secara internal OJK sudah memiliki pedoman strategi antikecurangan dengan memuat 4 pilar yaitu assess, prevent, detect, dan respond. Selanjutnya, melalui konsistensi penerapan 4 pilar tersebut, pada tahun 2024 OJK berhasil meraih sertifikasi ISO 37001 SMAP untuk seluruh satuan kerja di OJK,” kata Sophia.

    Sophia juga menyampaikan bahwa OJK setiap tahunnya turut berpartisipasi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK dan secara konsisten mendapatkan Predikat Risiko Rendah dengan skor di atas rata-rata kementerian/ lembaga atau pemda se-Indonesia. 

    Selanjutnya Sophia juga menegaskan kepada para pihak atau pemangku kepentingan di luar OJK untuk bisa memahami standar pengaturan antigratifikasi di OJK yang melarang pegawai OJK dan keluarganya untuk menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam berbagai momen khususnya menjelang Hari Raya.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi secara daring, Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 Wimboh Santoso, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2012 – 2017 Ilya Avianti, Anggota Badan Supervisi, Dewan Audit, Komite Etik Level Governance OJK, Komisaris Utama/Dewan Pengawas Perwakilan OJK dan menghadirkan narasumber Soedrajad Djiwandono yang merupakan ekonom senior dan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 1993-1998.

    Acara yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari pegawai OJK, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan asosiasi, pewakilan Kementerian/Lembaga, dan juga civitas academica. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan Pemenang OJK Integrity Award 2024 sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif satuan kerja dalam mendukung program penguatan integritas OJK.