Kementrian Lembaga: BI

BREAKING NEWS: 2 Pegawai Bank Terlibat Skandal Pabrik Uang Palsu Miliaran Rupiah di Makassar – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Polres Gowa menggelar konferensi pers soal pengungkapan kasus terbongkarnya pabrik uang palsu Sulsel.

Konfrensi pers berlangsung di Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2024).

Dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawa dan Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak serta pimpinan Bank Indonesia (BI) cabang Sulsel.

Dalam press release itu diperliharkan barang bukti sindikat uang palsu.

Sejumlah barang bukti sindikat uang palsu jaringan UIN Alauddin Makassar ini ditampilkan pada konfrensi pers.

Termasuk pengungkapan 17 tersangka.

Dimana dua diantara 17 tersangka oknum pegawai bank BUMN yakni Inisial IR (37 tahun) dan AK (50 tahun).

“Mereka masuk dalam peran dalam transaksi jual beli uang palsu. Pelaku menggunakan, dia menjual dan dia juga membeli uang palsu,” kata AKBP Reonald Simanjuntak.

“Transaksi mereka di luar dari bank mereka bekerja dan ini tindakan individu,” ujar Kapolres Gowa.

AKBP Reonald mengatakan saat ini pihaknya terus menangani kasus uang palsu ini.

Menurutnya, pengungkapan uang palsu ini sudah dimulai sejak awal Desember 2024.

“Benar, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,” katanya

Miliar Uang Palsu Sudah Beredar

Pabrik uang palsu ini dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulsel.

Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di perpustakaan ini berkisar Rp 2 miliar.

Selebihnya, Rp 446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

Berdasarkan informasi dihimpun dari pihak kepolisian, yang baru terungkap sejauh ini, sebagian uang itu telah disebarkan ke beberapa daerah di Sulsel diantaranya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Wajo, serta di Sulawesi Barat (Sulbar) yakni Kabupaten Mamuju.

Diberitakan Tribun-Timur.com sebelumnya, awal mula kasus ini terungkap saat salah seorang pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Pallangga.

Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pelaku bertransaksi dengan uang palsu sebesar Rp 500 ribu emisi terbaru.

“Awalnya di Pallangga. itu yang Rp 500 ribu transaksi dengan menggunakan uang palsu,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel, Senin (16/12/2024) malam.

Dari penangkapan pelaku itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan.

Alhasil, polisi mengungkap sejumlah barang bukti di kampus II UIN Alauddin Makassar Jl HM Yasin Limpo, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel.

Libatkan Bank BUMN

Polres Gowa melibatkan perbankan membongkar kasus uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.

Yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Selain BI, BRI, dan BNI, Polres Gowa juga melibatkan Laboratorium Forensik atau labfor.

“Kami juga meminta bantuan dari rektor UIN Alauddin Makassar. Kami melakukan berdasarkan join Investigation,” tambah AKBP Reonald Simanjuntak.

Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific Investigation.

Total ada 100 jenis barang bukti yang disita polisi.

Otak Pelaku Doktor UIN

Dosen Dr Andi Ibrahim diduga menjadi otak di balik peredaran uang palsu senilai Rp2 miliar yang telah beredar di Gowa, Wajo Sulsel, dan Mamuju Sulbar.

Dia merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Makassar.

Dalam kasus ini polisi menemukan pabrik uang palsu di lantai tiga perpustakaan UIN.

Selain menemukan pabrik uang palsu, polisi juga menyita uang palsu di perpustakaan nilainya Rp446.700.000.

Uang palsu yang disita merupakan pecahan Rp100 ribu.

Akibat perbuatannya, ia pun dinonaktifkan dari jabatan Kepala Perpustakaan UIN.

Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II UIN Alauddin Makassar, berkisar Rp2 miliar.

Selebihnya, Rp446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Polisi Libatkan BI, BRI, dan BNI Usut Uang Palsu di UIN Alauddin, Nilainya Nyaris Setengah Miliar

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Rp 1,5 M Uang Palsu UIN Sudah Beredar? Polisi Sita Rp 446 juta dari Rp 2M Dicetak di UIN Alauddin

19/12/2024 11:48
Kasus Korupsi CSR: Pertaruhan Reputasi BI Ketika Kurs Kian Rontok

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah sekian lama, Bank Indonesia (BI) kembali diguncang kasus korupsi. Kasus kali ini, sejatinya tidak terkait dengan tugas dan fungsi BI, melainkan persoalan penyaluran dana corporate social responsibility atau CSR) yang belum jelas nilainya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, bahkan telah melakukan penggeledahan kantor BI. Mereka menyisir ruangan yang diindikasikan kuat terkait dengan perkara tersebut. Salah satunya, ruang kerja milik Gubenur BI, Perry Warjiyo.

Kalau menilik keterangan Direktur Penindakan dan Ekskusi KPK, Rudi Setiawan, penyidik lembaga antikorupsi berhasil mengamankan barang bukti saat penggeledahan tersebut. Konon, barang bukti yang diperoleh berupa dokumen fisik dan elektronik.

“Maksud penggeledahan tersebut kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana terkait CSR Bank Indonesia,” ujarnya.

Terlepas dari proses yang sedang berlangsung, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di ruangan Gubernur BI, tentu telah mempertaruhkan reputasi Bank Indonesia. BI adalah institusi strategis yang memiliki fungsi untuk pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

Artinya tanpa transparansi penegakan hukum yang jelas, proses penanganan perkara dugaan korupsi CSR BI bisa merusak kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Paling parah adalah menurunkan kepercayaan investor pasar keuangan baik lokal maupun global, yang nanti ujung-ujungnya bisa merusak reputasi BI.

Selain itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu juga terjadi ketika kondisi nilai tukar rupiah yang nyungsep sedalam-dalamnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pada hari ini, Kamis (19/12/2024), senilai Rp16.242 per US$1. Ini adalah salah satu capaian terburuk selama 10 tahun terakhir. Tahun 2014, rata-rata kurs dolar masih di kisaran Rp11.000 per dolar AS.

Gubenur BI Perry Warjiyo mengakui aksi penggeledahan oleh Tim Penyidik KPK di kantornya memberikan pengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada pekan ini. “Apakah berpengaruh terhadap kondisi pasar? Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Sejak Senin lalu, rupiah telah bertengger di atas Rp16.000 per dolar AS. Pada hari ini saja, rupiah sempat tembus lebih dari Rp16.100 per dolar AS.

Namun demikian, rupiah ditutup menguat tipis 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.097,5 per dolar AS, sejalan dengan keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di 6%. Pada saat yang sama, indeks dolar stagnan di posisi 106,96.

Perry menyampaikan terhadap sentimen tersebut, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi, pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder, dan langkah lain seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dia juga membenarkan bahwa KPK mendatangi kantornya pada Senin (16/12/2024) malam hari dan menghormati proses tersebut. Pihaknya juga bersikap kooperatif saat KPK hendak membawa sejumlah dokumen terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang BI salurkan.

“Kedatangan tersebut, informasi yang kami terima KPK membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi,” tutur Perry.

Bukan Kasus Pertama

Korupsi CSR bukan kasus atau skandal pertama yang menyeret Bank Indonesia. Jauh sebelum kasus itu terjadi, pada transisi Orde Baru ke era reformasi terjadi skandal besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Kasus ini ditengarai merugikan negara triliunan rupiah.

BLBI bermula dari keputusan Presiden Soeharto menyuntik dana Rp144,5 triliun kepada 48 bank yang hampir rontok karena kesulitan likuiditas. Sebagian besar bank tersebut didominasi milik swasta.

Persoalan kemudian muncul setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada 2000 menemukan BLBI merugikan keuangan negara hingga Rp138,4 triliun. Jumlah itu setara 95,78 persen dari BLBI yang disalurkan senilai Rp144,5 triliun.

Artinya, hanya Rp6 triliun dana BLBI yang balik ke negara. Selebihnya, ‘uang panas’ itu dilarikan oleh para debitur dan obligor BLBI ke berbagai tempat. Paling lazim dana-dana tersebut dilarikan ke negara suaka pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Kasus ini pernah dibawa ke ranah pidana. Namun kandas di Mahkamah Agung. Proses penyelesaiannya pun dialihkan ke Satgas BLBI.

Setelah BLBI mencuat, ada kasus yang menyeret nama Syahril Sabirin. Kasus ini terkait dengan Bank Bali dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Dilansir dari laman Antikorupsi.org, kasus itu melibatkan Syahrul Sabirin yang merupakan Gubernur BI (1998-2003) dan taipan Djojo Tjandra. Keduanya telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Kasus Bank Century juga menjadi banyak perhatian. Perkara korupsi itu menyeret nama Bank Indonesia, termasuk salah satunya deputinya bernama Budi Mulya. Budi Mulya bahkan telah divonis dalan perkara itu. Kendati demikian, perkara Century tidak berhenti di situ dan telah menyeret nama-nama beken antara lain Sri Mulyani Indrawati hingga Budiono yang waktu itu menjabat Gubenur BI.

Kasus lain, yang juga menyeret nama Bank Indonesia adalah perkara suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Salah satu terpidana kasus ini adalah, Miranda Swaray Goeltom. Dia terbukti ikut membantu Nunun Nurbaeti Daradjatun memberikan cek pelawat ke anggota DPR dalam pemilihan deputi senior BI.

Adapula kasus Burhanuddin Abdullah yang merupakan mantan Gubernur BI dan Deputi BI Aulia Pohan, besan dari Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang masuk penjara dalam kasus penarikan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.

Modus Korupsi Dana CSR

Sementara itu, dalam kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana kasus korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima oleh yayasan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menjelaskan, yayasan yang diduga menerima dana CSR dari BI itu tidak sesuai atau proper.

“Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Rudi pun tidak menampik bahwa dana CSR yang diterima oleh yayasan-yayasan dimaksud turut berasal dari institusi negara lain, di antaranya OJK. Institusi-institusi itu diduga merupakan mitra kerja Komisi Keuangan DPR. “Ya, ya [termasuk OJK] karena ada, itu mereka adalah mitranya di beberapa tempat lah,” ungkap Perwira Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu.

Ke depan, lanjut Rudi, lembaga antirasuah akan mencari bukti-bukti terkait kasus tersebut di berbagai tempat. Bukti utamanya akan dicari dari lembaga pemberi CSR serta penerimanya. “CSR ini di mana sumbernya, bagaimana keputusannya, berapa besarannya? Diberikan ke siapa itu pasti akan kami cari terus ke sana,” papar Rudi.

Adapun Rudi juga menyebut lembaganya telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi CSR tersebut. Meski demikian, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka.

Untuk mencari bukti-bukti kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah kantor BI. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, di mana ditemukan sejumlah bukti elektronik dan dokumen terkait dengan perkara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap kenapa pemberian CSR itu berujung pada pengusutan secara pidana oleh KPK. Dia menjelaskan bahwa dana CSR diberikan oleh suatu institusi atau dalam hal ini perusahaan untuk kegiatan sosial yang berdampak ke masyarakat.

Apabila dana CSR disalurkan dengan benar, terang Asep, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, ketika CSR itu disalurkan bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya.

Seperti diketahui, BI dan OJK merupakan dua institusi negara yang kegiatannya berasal dari APBN. “Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50. Yang 50 [lainnya] tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut. Digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah,” terang Asep.

19/12/2024 11:35
Rupiah Diprediksi Lesu Dibayangi Pemangkasan Suku Bunga AS

JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis, 19 Desember 2024 diperkirakan akan bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, nilai tukar Rupiah hari Rabu, 18 Desember 2024, Kurs rupiah spot di tutup menguat tipis 0,02 persen ke level Rp16.097 per dolar AS. Sementara, kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ditutup turun 0,31 persen ke level harga Rp16.100 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan The Fed secara luas diharapkan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, tetapi fokusnya akan tertuju pada proyeksi ekonomi masa depan The Fed dan komentar Ketua Jerome Powell.

“Sinyal tentang prospek suku bunga jangka panjang The Fed tetap menjadi fokus karena inflasi tetap membandel dan diperkirakan akan terus meningkat di bawah Presiden Donald Trump yang akan datang,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Kams, 19 Desember.

Selain itu, Ibrahim menyampaikan Bank of Japan dan Bank of England juga dijadwalkan untuk membuat keputusan suku bunga minggu ini. BOE diharapkan mempertahankan suku bunga tetap stabil, sementara pasar terbagi atas apakah BOJ akan menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Sementara dari dalam negeri, Pasar merespon negatif terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dinilai tidak membawa perubahan signifikan. Kenaikan tarif PPN akan berdampak besar pada ekonomi Masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Meskipun pemerintah menyatakan keberpihakan pada masyarakat bawah, kenyataannya PPN tetap naik untuk sebagian besar kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, saya juga mengkritik perbandingan yang dibuat pemerintah mengenai tarif PPN Indonesia dengan negara-negara seperti Kanada, China, dan Brazil. Perbandingan tersebut tidak relevan karena negara-negara tersebut memiliki pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi yang stabil.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6 persen di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

Ke depan, BI akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta dinamika kondisi yang berkembang, dalam mencermati ruang penurunan suku bunga moneter lebih lanjut.

Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah pada perdagangan Kamis, 19 Desember 2024 dalam rentang harga Rp16.080 – Rp16.140 per dolar AS.

19/12/2024 10:56
Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kanan), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kedua kanan), Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (ketiga kiri) berpegangan tangan usai konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 19 Desember 2024 – 07:38 WIB

Elshinta.com – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

Penjelasan PPN 12 persen

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

Paket stimulus ekonomi

Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga, yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

Dampak terhadap ekonomi

Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

Sumber : Antara

19/12/2024 10:10
10 Saham Terkoreksi, IHSG Melemah 0,7%

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini.

Mengacu data RTI pada Rabu sore, 18 Desember 2024, IHSG ditutup melemah 0,7 persen atau setara dengan 49,85 poin menjadi 7.107,81.

IHSG terpantau bergerak di zona hijau pada awal perdagangan dan menyentuh level tertinggi harian di 7.216,88. Namun sekitar pukul 10.30 WIB gerak IHSG melemah dan jatuh ke zona merah hingga mencapai level terendah harian di 7.105,06.
Selama perdagangan hari ini total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,88 miliar saham dengan nilai Rp11,05 triliun.

Masih mengacu data yang sama, IHSG melemah karena terseret penurunan 381 saham. Sedangkan saham yang mengalami penguatan tercatat hanya 211 saham, dan sisanya 199 saham tercatat stagnan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dari sebelas sektor hanya satu sektor menguat yaitu sektor barang konsumen non primer yang menguat sebesar 0,43 persen.

Sementara itu, sepuluh melemah yaitu sektor transportasi & logistik turun paling dalam minus sebesar 1,29 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang masing-masing minus sebesar 0,81 persen dan 0,54 persen.

Investor waspada terhadap kebijakan The Fed
“Investor mengambil sikap ekstra hati-hati menjelang pengumuman kebijakan moneter terakhir oleh bank sentral AS (Federal Reserve) untuk tahun ini,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dilansir Antara.

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level enam persen.

Suku bunga deposit facility juga tetap ditahan pada level 5,25 persen serta suku bunga lending facility juga tetap sebesar 6,75 persen.

Dari mancanegara, data penjualan ritel Amerika Serikat (AD) keluar lebih tinggi dari ekspektasi, indikasi belanja konsumen tetap solid meskipun data Industrial Production AS secara tak terduga memperpanjang tren penurunan menjadi tiga bulan beruntun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

19/12/2024 09:54
Makin Jatuh, Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp 16.247 Per Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin jatuh pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, Kamis (19/12/2024).

Dari data Bloomberg pada pukul 09.16 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.247 per dolar AS atau melemah 150 poin (0,93%) dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Sebelumnya pada Rabu (18/12/2024), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dipengaruhi oleh semakin tingginya ketidakpastian global, terutama terkait dengan arah kebijakan AS. Pada pembukaan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah makin jatuh.

Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, serta risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode 17-18 Desember 2024, BI juga kembali menahan suku bunga acuan (BI rate) pada level 6 persen di tengah nilai tukar rupiah yang makin jatuh terhadap dolar Amerika.

19/12/2024 09:44
Rupiah melemah tajam karena The Fed beri pernyataan sangat “hawkish”

Kepala The Fed, Powell memberikan pernyataan yang sangat hawkish akan prospek suku bunga dengan mengindikasikan hanya akan terjadi pemangkasan sebesar 50 bps tahun depan, turun dari 75-100 bps perkiraan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan tajam nilai tukar rupiah disebabkan Kepala The Fed (Federal Reserve) Jerome Powell memberikan pernyataan yang sangat hawkish terkait prospek suku bunga dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

“Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang menguat tajam pasca pertemuan FOMC yang dimana The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 bps (basis points), namun Kepala The Fed, Powell memberikan pernyataan yang sangat hawkish akan prospek suku bunga dengan mengindikasikan hanya akan terjadi pemangkasan sebesar 50 bps tahun depan, turun dari 75-100 bps perkiraan sebelumnya,” ujarnya ketika ditanya ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, alasan mengapa The Fed memberikan pernyataan tersebut ialah proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih tinggi dari 2 persen menjadi 2,5 persen.

Selain itu juga inflasi inti Personal Consumption Expenditure (PCE) yang diperkirakan berkisar 2,4-2,8 persen, masih di atas target 2 persen.

“The Fed juga mengantisipasi kemungkinan kebijakan tarif Trump tahun depan,” ungkap dia.

Lukman memprediksi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar antara Rp16.150-Rp16.300 per dolar AS.

Adapun keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 6 persen pada Rabu (18/12) dinilai merupakan bentuk komitmen lembaga tersebut tetap menjaga kurs mata uang Indonesia.

Suku bunga deposit facility juga tetap ditahan pada level 5,25 persen serta suku bunga lending facility juga tetap sebesar 6,75 persen.

“BI tetap pada komitmen menjaga rupiah seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya,” ucap dia.

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi, melemah tajam 127 poin atau 0,79 persen menjadi Rp16.225 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.098 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

19/12/2024 09:34
IHSG melemah di tengah The Fed pangkas suku bunga acuan

IHSG hari ini (19/12) diprediksi mixed dalam range 7.130 sampai 7.000Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi, dibuka melemah di tengah sentimen bank sentral Amerika Serikat (AS) memangkas tingkat suku bunga acuannya.

IHSG dibuka melemah 97,72 poin atau 1,37 persen ke posisi 7.010,16. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 14,62 poin atau 1,75 persen ke posisi 819,31.

“IHSG hari ini (19/12) diprediksi mixed dalam range 7.130 sampai 7.000,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, pelaku pasar merespon negatif BI-Rate yang kembali tetap pada level 6 persen. Suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 perssn dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Apabila diakumulasi, BI-Rate tetap di level tersebut dalam 3 bulan beruntun. Suku bunga yang tetap tinggi berfungsi sebagai penopang nilai tukar rupiah, namun berpotensi melemahkan ekonomi domestik. Sektor yang berpotensi terdampak ketika tingkat suku bunga tinggi, diantaranya perbankan, non primer, konstruksi, properti, dan automotive.

Dari mancanegara, The Fed berpotensi mengurangi setengah dari proyeksi pemangkasan suku bunga tahun depan untuk menurunkan inflasi ke target 2 persen. Sementara, The Fed pada FOMC dini hari, kembali memangkas 25 bps suku bunga menjadi di level 4,25 sampai 4,5 persen.

Dari Inggris, inflasi tahunan kembali naik ke level 2,6 persen, setelah pada bulan sebelumnya di level 2,3 persen sekaligus menjadi inflasi tertinggi dalam 8 (delapan) bulan terakhir. Kenaikan inflasi ditopang oleh harga barang-barang non-primer.

Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street, diantaranya indeks Dow merosot 1.123,03 poin, atau 2,58 persen, menjadi 42.326,87, mencatat penurunan beruntun terburuk sejak penurunan 11 hari pada tahun 1974.

Penurunan pada hari Rabu ini merupakan yang terburuk sejak bulan Agustus dan baru kedua kalinya indeks kehilangan lebih dari 1.000 poin dalam satu sesi tahun ini. S&P 500 juga kehilangan 2,95 persen menjadi 5.872,16, sementara Nasdaq Composite anjlok 3,56 persen menjadi 19.392,69 dengan kerugian yang semakin tajam menjelang penutupan perdagangan Federal Reserve (The Fed) tahun ini.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 454,17 poin atau 1,16 persen ke level 38.627,41, indeks Shanghai melemah 18,08 poin atau 0,54 persen ke posisi 3.364,57, indeks Kuala Lumpur menguat 1,14 poin atau 0,14 persen ke posisi 1.598,64, dan indeks Straits Times melemah 9,47 poin atau 0,25 persen ke 3.770,57.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

19/12/2024 09:30
BI Tahan Suku Bunga, IHSG Diprediksi Lanjut Koreksi

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG ditutup di bawah support Fibonacci 7.112 pada hari Rabu, yang mengindikasikan adanya kemungkinan untuk menguji kembali support fraktal 7.041

“Atau bahkan melanjutkan tren turunnya menuju 6.985 jika terjadi penembusan di bawah level tersebut,” kata Ivan dalam riset hariannya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.041, 6.958, dan 6.875. Sementara level resistennya di 7.216, 7.263, 7.297, dan 7.345. Indikator MACD menunjukkan sinyal death cross.

Ivan memprediksi IHSG hari ini bergerak di antara support 7.060 dan resisten 7.140. Daftar saham pilihannya adalah ADRO, ANTM, BMRI, GOTO, dan ITMG.

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas (Phintas) memproyeksikan IHSG hari ini melaju di kisaran support 7.000, pivot 7.075, dan resisten 7.130. IHSG masih rawan melanjutkan pelemahan pada Kamis (19/12).

“IHSG memiliki level critical support di kisaran .7030 dan level psikologis 7.000. Waspadai potensi pelemahan ke kisaran level tersebut di hari ini (19/12) dan besok (20/12),” kata Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam riset hariannya.

Sentimen negatif utama tentunya berasal dari pernyataan hawkish Kepala the Fed, Jerome Powell (18/12). Powell mengindikasikan bahwa pemangkasan tahun depan akan lebih lambat dari perkiraan pasar karena the Fed sudah memangkas suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin di November dan Desember 2024 serta kecenderungan the Fed yang lebih berhati-hati.

Lonjakan yield obligasi di AS diperkirakan memicu berlanjutnya capital outflow dari pasar modal Indonesia. Keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan di 6 persen (18/12) diperkirakan berdampak terbatas terhadap hal tersebut, khususnya dalam jangka pendek.

Adapun, daftar saham yang masih dapat diperhatikan pada perdagangan Kamis (19/12) menurut Phintas, yakni: SSIA, ACES, ANTM, HRUM, dan TINS.

19/12/2024 07:53
Omon-omon Prabowo PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Nyatanya…

Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah berakhir jauh panggang dari api. Nyatanya, pernyataan Kepala Negara tersebut sekadar ‘omon-omon’ belaka.

Pernyataan Prabowo yang dimaksud, yaitu ketika dia menyebut kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% di 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa berkategori mewah. Hal itu diungkakan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (6/12/2024).

Keputusan ini, kata Prabowo, diambil usai menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

“PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, pemerintah harus membantu rakyat kecil. Bahkan pengecualian PPN kepada masyarakat kecil sudah diterapkan sejak 2023. Pun ingin mengerek tarif PPN, hal ini hanya untuk barang mewah saja.

“Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” tegasnya.

Dengan pengecualian ini, maka detail barang yang dikenakan bebas PPN 12% akan mengacu kepada kepada Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum.

Sehari sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan tarif PPN lebih tinggi di 2025 itu tidak menyulitkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Puan, yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), mengingatkan bahwa pemerintah berhak mengevaluasi kebijakan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak terlalu baik.

Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021 lalu.

Kendati sudah menjadi amanat UU HPP, Puan berharap pemerintah bisa mendengarkan dulu aspirasi seluruh masyarakat sebelum memutuskan hal yang sangat krusial itu.

“Walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang, pemerintah juga berhak untuk kemudian mengevaluasi. Karena kita juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan bagaimana situasi ekonomi saat ini,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik bahwa kebijakan tarif PPN 12% sudah menjadi amanat UU HPP. Sebelumnya, tarif PPN sudah lebih dulu naik ke 11% pada 2022.

Dasco menyampaikan bahwa perlu menunggu langkah dari pemerintah apabila akan langsung menaikkan tarif PPN di awal tahun depan.

“Harapan kita tadi sama-sama sudah dengar aspirasi dari anggota DPR bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak menyulitkan rakyat,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah juga beberapa kali didapati menyampaikan bahwa tarif PPN 12% tidak berlaku untuk bahan pokok penting. Padahal, sedari dulu, bahan pokok penting memang selalu bebas PPN.

Pengunjung beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (9/12/2024). Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2024 naik menjadi 125,19, menunjukkan keyakinan kondisi ekonomi masyarakat secara luas. JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

PPN Tetap Naik 12%

Adapun selang sembilan hari pernyataan Prabowo di Istana, pemerintah secara resmi mengumumkan perincian PPN 12%, barang dan jasa yang kena tarif pajak baru, serta paket stimulus ekonomi pemerintah sejalan dengan naiknya tarif PPN.

Dalam pemberitaan Bisnis, pemerintah menegaskan tarif PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang/jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum yang biasa konsumsi masyarakat, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, hingga kosmetik nyatanya akan dikenakan PPN 12%.

Sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, pemerintah menggelontorkan beragam insentif kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

“Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu menegaskan penerimaan perpajakan juga sangat diperlukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga PPN harus tetap naik.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan barang/jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2020.

Selain itu, diputuskan ada tambahan tiga barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% yaitu MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, tiga barang tersebut kena PPN 11%.

“Nah, di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang, kan gitu,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/12/2024).

Singkatnya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming online (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%

Susi juga tidak menampik ada perluasan enam barang/jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang/jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah.

Barang/jasa yang dimaksud, yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan krustasea premium (king crab), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

Sebelumnya, barang/jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena masuk kategori bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan/kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020.

Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

“Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” ujarnya.

Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN

Bahan makanan (daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang—kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK);
Jasa pendidikan;
Jasa pelayanan kesehatan medis;
Jasa pelayanan sosial;
Jasa angkutan umum;
Jasa keuangan;
Jasa persewaan rumah susun dan umum.

Berikut Daftar Barang Mewah Kena PPN 12%

Beras premiumBuah-buahan premium;
Daging premium (wagyu, daging kobe);
Ikan mahal (salmon premium, tuna premium);
Udang dan krustasea premium (king crab);
PPN atas jasa pendidikan premium;
PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium;
Pengenaan PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

19/12/2024 07:51

Kementrian Lembaga: BI

Miliar Uang Palsu Sudah Beredar

Libatkan Bank BUMN