Kementrian Lembaga: BI

  • Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengakui mengakui dampak pemberitaan pasca penggeledahan kantor pusat BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

    Nilai tukar rupiah pada 18 Desember 2024 kemarin ditutup melemah 0,031% menjadi Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Setiap pemberitaan pastinya akan berpengaruh pada kondisi pasar uang, termasuk nilai tukar rupiah,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (18/12/2024)

    Dia mengatakan akan melakukan sejumlah langkah terkait pemberitaan yang mempengaruhi pasar dan nilai tukar. Salah satunya melalui intervensi pasar dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Pihaknya, lanjut Perry, terkait dana CSR, BI akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK sesuai ketentuan berlaku. Menurut dia, BI juga akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyidikan yang dilakukan KPK.

    “Sikap kooperatif sudah kami tunjukkan selama ini,” ujarnya. Baik dalam bentuk pemberian keterangan oleh para pejabat BI, maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada KPK.

    Perry menegaskan pengelolaan dana CSR dilakukan dengan tata kelola dan persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya menyatakan bahwa dana CSR hanya diberikan pada yayasan yang sah.

    Lainnya adalah program kerja yang konkret dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan bersangkutan. “Pengelolaan dana CSR ini dilakukan Satuan Kerja yang ada di BI Pusat maupun daerah,” ujarnya.

  • Kebijakan nilai tukar terus diarahkan untuk jaga stabilitas Rupiah

    Kebijakan nilai tukar terus diarahkan untuk jaga stabilitas Rupiah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Kebijakan nilai tukar terus diarahkan untuk jaga stabilitas Rupiah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu menyebutkan, bahwa nilai tukar Rupiah pada Desember 2024 (hingga 17 Desember 2024) melemah sebesar 1,37 persen (point-to-point/ptp) dari bulan sebelumnya.

    “Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan Amerika Serikat (AS), ruang penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih rendah,” kata Perry.

    Kemudian, pelemahan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh penguatan mata uang dolar AS secara luas, dan risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS.

    Secara umum pelemahan nilai tukar Rupiah tetap terkendali, yang bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 4,16 persen, lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan dolar Taiwan, Peso Filipina, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58 persen, 5,94 persen, dan 10,47 persen.

    Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

    Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah.

    Perry menyampaikan, instrumen moneter pro-market terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.

     Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri.

    Hingga 16 Desember 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp940,67 triliun, 2,08 miliar dolar AS, dan 386 juta dolar AS.

    Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar Rupiah.

    Kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp233,85 triliun (24,86 persen dari total outstanding). Implementasi Primary Dealer (PD) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing,” kata Perry.

    Sumber : Antara

  • Rupiah Anjlok Rp16.313! Akhir Tahun Bisa Makin Parah

    Rupiah Anjlok Rp16.313! Akhir Tahun Bisa Makin Parah

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren pelemahan. Pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (19/12) nilai tukar rupiah melemah 215 poin yang sebelumnya sempat melemah 220 poin ke level Rp16.312,5. Per 15.40 WIB, bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp16.340.

    Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen eksternal datang dari Federal Reserve (The Fed) yang memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 4,25–4,5 persen. The Fed mengisyaratkan kemungkinan akan menghentikan pemangkasan suku bunga di masa mendatang mengingat pasar tenaga kerja dan inflasi yang stabil.

    Diketahui, dini hari tadi, Gubernur The Fed Jerome Powell mengumumkan keputusan untuk memangkas suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin menjadi 4,25–4,5 persen.

    Powell mengatakan pemangkasan lebih lanjut bergantung pada kemajuan dalam mengekang inflasi yang terus-menerus. Hal itu mencerminkan penyesuaian pembuat kebijakan terhadap potensi pergeseran ekonomi di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang.

    Selain itu, Bank of Japan (BOJ) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, mencerminkan sikap hati-hati terhadap prospek ekonomi Jepang dan arah inflasi. Bank sentral tersebut mengungkapkan bahwa mereka memperkirakan inflasi akan naik pada 2025 dan tetap mendekati target tahunan sebesar 2 persen.

    Keputusan BOJ ini mengecewakan sejumlah investor yang mengharapkan kenaikan suku bunga pada Desember, meskipun stabilitas suku bunga dalam waktu dekat memberikan sinyal positif bagi pasar saham Jepang.

    Sentimen domestik

    Permintaan menurun

    Pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Permasalahan yang muncul di industri saat ini adalah menurunnya permintaan lantaran menipisnya jumlah kelas menengah yang menjadi pendorong konsumsi dalam negeri.

    Periode pemberian insentif terlalu pendek

    Selain itu, periode pemberian insentif yang terlalu pendek, misalnya hanya dua bulan untuk diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Insentif yang diberikan untuk industri padat karya juga diperkirakan belum cukup untuk meredam dampak kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, sudah terlalu banyak sektor industri yang terpuruk seperti industri tekstil dan industri alas kaki.

    Meski pemerintah memberikan insentif khusus untuk industri padat karya, daya beli masyarakat yang masih lemah membuat pemberian insentif tersebut menjadi tidak banyak berdampak. Jika kondisi tersebut tidak ditangani secara hati-hati, maka kenaikan PPN tersebut bisa saja meningkatkan potensi pegawai terkena PHK.

    Rupiah bisa makin melemah di akhir tahun

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Desember 2024 mengungkapkan bahwa hingga 17 Desember, nilai tukar rupiah melemah 1,37 persen (point-to-point/PtP) dibandingkan bulan sebelumnya.

    Pelemahan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global, khususnya kebijakan AS dan potensi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih rendah, serta penguatan dolar AS dan risiko geopolitik yang mendorong alokasi portofolio kembali ke AS.

    Namun, Perry menyampaikan bahwa depresiasi rupiah tetap terkendali, dengan pelemahan 4,16 persen dibandingkan Desember 2023, lebih kecil dari depresiasi mata uang Taiwan, Peso Filipina, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi lebih dari 5 persen.

    Di sisi lain, Ibrahim Assuaibi menuturkan, pelemahan rupiah akan semakin terpuruk menuju arah Rp16.500 pada akhir 2024. 

    “Rupiah pagi ini makin terdepresiasi begitu tajam, arah menuju Rp16.500 di akhir tahun kemungkinan terjadi,” ujar dia dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/12).

  • Kurs rupiah jatuh melemah hingga capai Rp16.313 per dolar AS

    Kurs rupiah jatuh melemah hingga capai Rp16.313 per dolar AS

    Dolar AS menguat secara luas (sehingga melemahkan nilai tukar rupiah dan mata uang lainnya)

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini ditutup melemah tajam hingga 215 poin atau 1,34 persen menjadi Rp16.313 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.098 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis, turut mengalami pelemahan ke level Rp16.277 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.100 per dolar AS

    “Dolar AS menguat secara luas (sehingga melemahkan nilai tukar rupiah dan mata uang lainnya), dengan kenaikan paling tajam terhadap dolar Australia, euro, poundsterling Inggris, dan yen Jepang,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede ketika ditanya ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Seperti diketahui, Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga 25 basis points (bps) dini hari tadi. Selain itu, Kepala The Fed Jerome Powell memberikan pernyataan sangat hawkish terhadap prospek suku bunga dengan mengindikasikan hanya akan terjadi pemangkasan sebesar 50 bps tahun depan, turun 75-100 bps dari yang diharapkan pada kuartal sebelumnya.

    Kemungkinan jeda dalam pemangkasan suku bunga untuk Januari 2025 juga naik menjadi 88 persen.

    The Fed memberikan pernyataan tersebut didasari atas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi dari 2 persen menjadi 2,5 persen. Untuk tahun 2025, menjadi 2,1 persen dari perkiraan sebelumnya 2 persen, dan dengan tetap mempertahankan proyeksi 2 persen untuk tahun 2026.

    Selain itu, inflasi inti Personal Consumption Expenditure (PCE) yang diperkirakan berkisar 2,4-2,8 persen, masih di atas target 2 persen. Kemudian, proyeksi pengangguran diturunkan menjadi 4,2 persen dari 4,4 persen untuk tahun 2024 dan 4,3 persen dari 4,4 persen untuk tahun 2025, sementara proyeksi tahun 2026 tetap stabil di 4,3 persen.

    Di ranah domestik, Bank Indonesia (BI) baru saja memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan 6,00 persen dengan alasan bahwa ketidakpastian semakin meningkat di pasar keuangan global. Hal ini bersumber dari rencana Donald Trump selaku Presiden terpilih AS untuk menerapkan kebijakan tarif bea masuk lebih luas dan lebih besar dari yang diantisipasi sebelumnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Indonesia resilien di tengah ketidakpastian global

    Ekonomi Indonesia resilien di tengah ketidakpastian global

    Jakarta (ANTARA) – Ketidakpastian global yang ditandai oleh perlambatan ekonomi dunia, inflasi yang tinggi di negara maju, serta ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia pada tahun 2024.

    Namun, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk bertahan dengan baik dalam situasi tersebut. Pemetaan tantangan global yang tengah terjadi saat ini salah satunya dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke dalam tiga hal besar. Pertama, konflik geopolitik. Kedua, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara. Ketiga, proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah.

    Efek perang Ukraina-Rusia masih terasa. Konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut China Selatan juga masih belum usai, membuat dunia memang berada dalam situasi global yang tidak pasti, bahkan ada kecenderungan kian memanas.

    Ditambah lagi tahun ini banyak negara melakukan pemilihan umum sehingga muncul pimpinan negara baru, baik di negara maju maupun berkembang. Lebih dari 60 negara melakukan pemilihan umum dan melibatkan empat miliar orang di dunia. Perubahan kepemimpinan ini dipastikan akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Pemilihan umum juga berlangsung di Indonesia dan menciptakan pergantian pimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

    Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

    Pada 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antarkawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilien atau tangguh meski masih lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi.

    Berbagai dinamika situasi global ini sedikit banyak memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, dan untuk itu diperlukan upaya kolektif dan komprehensif untuk dapat menghadapi tantangan perekonomian global tersebut supaya tetap resilien dan tetap optimis mengalami pertumbuhan yang positif.

    Ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 3 persen pada 2024, lebih lambat dibandingkan rata-rata sebelum pandemi (IMF, 2024). Faktor-faktor seperti perang di Ukraina, pemulihan pasca-COVID-19 yang tidak merata, dan pengetatan kebijakan moneter di negara maju memberikan tekanan pada ekonomi global.

    Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi dampak dari ketidakpastian tersebut, terutama melalui kanal perdagangan, investasi, dan nilai tukar.

    Kinerja ekonomi Indonesia

    Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen (YoY) hingga kuartal III 2024, sejalan dengan target pemerintah. Konsumsi domestik yang kuat, pemulihan sektor pariwisata, dan peningkatan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan.

    Inflasi Indonesia yang terkendali berada pada level 3,4 persen (YoY) per November 2024, berada dalam rentang target Bank Indonesia sebesar 2-4 persen. Kebijakan moneter yang tepat serta subsidi energi dari pemerintah membantu menjaga stabilitas harga.

    Terkait ekspor-impor, meskipun harga komoditas global cenderung menurun, ekspor Indonesia tetap tumbuh sebesar 4,2 persen, didukung oleh diversifikasi produk ekspor seperti manufaktur dan produk teknologi informasi. Sementara itu, impor tumbuh 3,9 persen, menunjukkan peningkatan aktivitas produksi domestik.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah volatilitas global. Hingga Desember 2024, rupiah berada pada kisaran Rp15.200 per dolar AS, didukung oleh cadangan devisa sebesar 137 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

    Capaian Pemerintah dalam perekonomian

    Di bidang investasi infrastruktur, pada tahun 2024 pemerintah telah menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional, misalnya tol Trans-Sumatra dan pelabuhan di Kalimantan Timur. Investasi infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga menarik investasi asing langsung (FDI) yang meningkat 11 persen dibandingkan tahun lalu.

    Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan iklim, pemerintah meluncurkan insentif untuk pengembangan energi terbarukan. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya meningkat 25 persen pada 2024, sementara Indonesia berhasil menarik komitmen investasi hijau sebesar 2,5 miliar dolar AS dari berbagai negara.

    Terkait digitalisasi dan UMKM, Pemerintah mempercepat transformasi digital melalui program literasi digital untuk UMKM. Hingga akhir tahun, 21 juta UMKM telah terhubung dengan platform digital, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB hingga 62 persen.

    Meski menunjukkan kinerja yang kuat, Indonesia tetap menghadapi beberapa tantangan diantaranya adalah kesenjangan pembangunan regional.

    Pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa memerlukan perhatian lebih agar daerah lain dapat mengejar ketertinggalan. Ini sejalan juga dengan pandangan teori Keynesian mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menjaga permintaan agregat melalui pengeluaran publik, terutama dalam situasi ketidakpastian global. Investasi infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu contoh penerapan teori ini, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang diseluruh wilayah Republik Indonesia.

    Tantangan lain adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan, terutama dalam digital talent untuk meningkatkan daya saing global.

    Studi McKinsey (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas hingga 40 persen dalam sektor ekonomi tertentu. Adopsi digital oleh UMKM di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa teknologi memainkan peran penting dalam menjaga daya saing di tengah tekanan global.

    Hal lain adalah ketahanan energi. Ketergantungan pada energi fosil masih menjadi tantangan. Pemerintah perlu mempercepat transisi energi terbarukan untuk mengurangi risiko terhadap volatilitas harga minyak dunia. Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, seperti panas bumi (28.5 GW, terbesar di dunia), Hidro (94.5 GW), Energi surya (207.8 GWp), Angin dan bioenergi. Namun, pemanfaatan energi terbarukan baru sekitar 2-3 persen dari total potensi.

    Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat menjelang akhir tahun 2024. Dukungan konsumsi domestik, kebijakan pemerintah yang proaktif, dan transformasi digital menjadi fondasi utama yang menopang perekonomian.

    Namun, pemerintah harus terus berfokus pada penyelesaian tantangan struktural untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk terus memperkuat posisinya di kancah ekonomi global.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Semua Kena, Premium-Mewah Hanya Penamaan

    Semua Kena, Premium-Mewah Hanya Penamaan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersuara soal kengototan pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 nanti.

    Komentar salah satunya mereka berikan terhadap pemberlakuan PPN. 

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12) mengatakan bahwa pemerintah memang mengatakan PPN tidak berlaku untuk semua, tapi untuk barang premium.

    Tapi katanya, sejatinya semua produk dan jasa dikenakan PPN 12 persen mulai 2025. 

    “Sebenarnya itu bukan bahan premium, secara menyeluruh memang kena 12 persen tapi ada beberapa bahan pokok sembako yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barang akan terkena (PPN) 12 persen,” ujar Shinta.

    “Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12 persen. Hampir semua jenis barang dan jasa-jasa, kecuali bahan pokok dan sembako,” imbuhnya lebih lanjut.

    Shinta mengatakan kengototan itu berpotensi akan membuat semuanya menjadi berat. Pemerintah katanya, memang menggelontorkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi dampak itu. 

    Tapi, insentif tidak akan berdampak banyak. Insentif juga katanya, tidak dinikmati dunia usaha. Salah satunya insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja sektor padat karya bergaji di bawah Rp10 juta.

    Ia menilai kebijakan itu tidak memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.

    “(Stimulus) PPh 21 itu bagus, cuma ini diberikannya memang untuk pekerja. Jadi yang kena manfaat itu adalah pekerja yang gajinya di bawah Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya itu enggak kebantu,” ujarnya. 

    Shinta meminta pemerintah seharusnya juga membebaskan PPh Badan bagi pelaku usaha agar industri padat karya ikut terbantu dari tekanan kenaikan PPN 12 persen.

    “Dan kita enggak minta untuk semua sektor. Tapi paling enggak industri padat karya ini bisa terbantu kalau PPh Badannya ini dibantu,” imbuhnya.

    Selain pembebasan PPh bagi pekerja bergaji Rp4,8 juta hingga Rp10 juta, Shinta juga menilai stimulus diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk sektor padat karya juga minim manfaatnya bagi pelaku usaha.

    “Ini 50 persen, tapi yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pemberian stimulus untuk hanya kecelakaan kerja. Jadi sangat kecil sekali gitu, lain banget dengan konsep BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini cuma salah satu bagian daripada kecelakaan kerja, ini terlalu kecil dan hampir tidak terasa,” tutur Shinta.

    Lebih lanjut, Shinta meyakini tekanan inflasi akan meningkat di awal 2025 didorong oleh sejumlah faktor, termasuk implementasi kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, Apindo memproyeksikan inflasi di 2025 tetap terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia (BI).

    “Tekanan inflasi dipercayakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP (upah minimum provinsi), implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman di kuartal I, terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran,” tuturnya.

    (del/agt)

  • Pengusaha Proyeksi Dolar AS Makin Perkasa di 2025

    Pengusaha Proyeksi Dolar AS Makin Perkasa di 2025

    Jakarta

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) was-was terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Untuk diketahui, hari ini saja nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah di level Rp 16.200-an.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, pelaku usaha mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun kondisi ini memang tidak bisa dikendalikan oleh pelaku usaha, apa lagi faktornya ada dari global.

    “Memang kita harus antisipasi terutama dengan kita lihat faktor di AS atas terpilihnya Donald Trump ini ber-impact kepada Indonesia. Tentu kita pelaku usaha harus prudent dalam menjaga, apapun itu, kita exporting, importing, ada mekanisme untuk menjaga,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Shinta, Bank Indonesia (BI) telah melakukan langkah yang tepat dengan menahan suku bunga di level 6%. Hal ini tentunya menurut dia harus diimbangi dengan langkah antisipasi pelaku usaha terhadap kemungkinan pelemahan rupiah ke depan.

    “Kami mengerti, balancing tidak mudah, tetapi kami pelaku usaha mengantisipasinya karena bisa terjadi tahun depan, dan itu satu hal yang tidak mudah,” lanjutnya.

    Untuk tahun depan, menurutnya rupiah masih akan tertekan. Apindo memprediksi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2025 berada di kisaran Rp 15.800-16.350.

    “Rupiah diproyeksikan masih akan tertekan pada paruh pertama 2025 karena kecenderungan penguatan dolar AS dan akan menguat pada paruh kedua setelah pasar mampu mengantisipasi kebijakan Presiden Trump,” terangnya.

    Lihat juga Video: Dolar AS Tembus Rp 16.400, Ekonom: Jangan Panik

    (ada/eds)

  • Pengusaha Wanti-wanti Inflasi Melonjak Gegara PPN 12%

    Pengusaha Wanti-wanti Inflasi Melonjak Gegara PPN 12%

    Jakarta

    Pengusaha memprediksi tingkat inflasi akan meningkat pada awal 2025 akibat implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Untuk diketahui implementasi PPN menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Penetapan itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain PPN menjadi 12%, kenaikan UMP juga disebut akan berpengaruh kepada tingkat inflasi.

    “Tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong sejumlah faktor, kenaikan UMP, implementasi PPN 12%, serta permintaan musiman di kuartal I (2025) pada momentum Ramadan dan Lebaran” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Kamis (19/12/2024).

    Penetapan PPN 12% juga diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia.

    Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Shinta menyebut, PPN 12% akan menurunkan jumlah konsumsi masyarakat pada 2025.

    “Tantangan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk merumuskan strategi efektif dalam memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat di tahun 2025,” terangnya.

    Di sisi lain, sebelumnya Bank Indonesia menilai efek kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang mewah tidak akan memberikan dampak besar pada laju inflasi maupun Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun PPN 12% akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman mengatakan, hal ini perlu diidentifikasi lebih lanjut dari barang-barang apa saja yang akan kena PPN 12%. Barang-barang tersebut antara lain barang premium.

    Tahapan selanjutnya, perlu dilihat bobot dari kategori barang kena PPN di Indeks Harga Konsumen (IHK). Apabila menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, didapatkan jumlahnya 52,7%.

    “Kemudian baru kita hitung bagaimana dampaknya kepada inflasi. Ini kita harus pakai asumsi yang digunakan oleh Bank Indonesia itu kemarin rata-rata historisnya,” kata Aida, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    (ada/eds)

  • Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        19 Desember 2024

    Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan Makassar 19 Desember 2024

    Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    – Kasus peredaran
    uang palsu
    yang diproduksi di dalam kampus perguruan tinggi negeri di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ternyata beroperasi sejak 2010.
    Hal ini diungkapkan oleh pihak kepolisian dalam rilis resmi yang berlangsung di Mapolres Gowa, Jalan Syamsuddin Tunru, Sungguminasa, Kamis (19/12/2024).
    Dalam rilis yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan, pihak kepolisian mengamankan 17 tersangka terkait kasus ini.
    Rilis tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
    Makassar
    , Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa.
    “Saat ini telah ada 17 tersangka yang kami amankan dan produksi uang palsu telah beroperasi sejak tahun 2010,” ungkap dia.
    Polisi juga memamerkan ratusan barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk mesin cetak canggih, kertas khusus, dan tinta yang dipesan langsung dari China.
    “Jadi mesin cetaknya ini dibeli dari Surabaya tetapi pesanan langsung dari China, termasuk tinta dan kertas,” jelas dia.


    KOMPAS.COM/ABDUL HAQ YAHYA MAULANA T. Suasana perpustakaan universitas islam negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kampus 2, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pasca penggerebekan polisi terkait produksi uang palsu. Rabu, (18/12/2024).
    Dampak dari peredaran uang palsu ini mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, di mana sejumlah pedagang mengungkapkan kekhawatiran dan cenderung menghindari transaksi tunai menggunakan uang pecahan Rp 100.000
    Sebelumnya, publik sudah dihebohkan dengan produksi uang palsu yang dilakukan di dalam kampus
    UIN Alauddin
    Makassar, Kabupaten Gowa.
    Hasil cetakan uang palsu ini menggunakan mesin canggih sehingga sulit terdeteksi oleh alat pemeriksa seperti X Ray.
    Polisi telah mengamankan 15 tersangka dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam operasi ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BREAKING NEWS: 2 Pegawai Bank Terlibat Skandal Pabrik Uang Palsu Miliaran Rupiah di Makassar – Halaman all

    BREAKING NEWS: 2 Pegawai Bank Terlibat Skandal Pabrik Uang Palsu Miliaran Rupiah di Makassar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR –  Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Polres Gowa menggelar konferensi pers soal pengungkapan kasus terbongkarnya pabrik uang palsu Sulsel.

    Konfrensi pers berlangsung di Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawa dan Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak serta pimpinan Bank Indonesia (BI) cabang Sulsel.

    Dalam press release itu diperliharkan barang bukti sindikat uang palsu.

    Sejumlah barang bukti sindikat uang palsu jaringan UIN Alauddin Makassar ini ditampilkan pada konfrensi pers.

    Termasuk pengungkapan 17 tersangka.

    Dimana dua diantara 17 tersangka oknum pegawai bank BUMN yakni Inisial IR (37 tahun) dan AK (50 tahun).

    “Mereka masuk dalam peran dalam transaksi jual beli uang palsu. Pelaku menggunakan, dia menjual dan dia juga membeli uang palsu,” kata  AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Transaksi mereka di luar dari bank mereka bekerja dan ini tindakan individu,” ujar Kapolres Gowa.

    AKBP Reonald mengatakan saat ini pihaknya terus menangani kasus uang palsu ini.

    Menurutnya, pengungkapan uang palsu ini sudah dimulai sejak awal Desember 2024.

    “Benar, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,” katanya

    Miliar Uang Palsu Sudah Beredar

    Pabrik uang palsu ini dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulsel.

    Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di perpustakaan ini berkisar Rp 2 miliar.

    Selebihnya, Rp 446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

    Berdasarkan informasi dihimpun dari pihak kepolisian, yang baru terungkap sejauh ini, sebagian uang itu telah disebarkan ke beberapa daerah di Sulsel diantaranya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Wajo, serta di Sulawesi Barat (Sulbar) yakni Kabupaten Mamuju.

    Diberitakan Tribun-Timur.com sebelumnya, awal mula kasus ini terungkap saat salah seorang pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Pallangga.

    Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pelaku bertransaksi dengan uang palsu sebesar Rp 500 ribu emisi terbaru.

    “Awalnya di Pallangga. itu yang Rp 500 ribu transaksi dengan menggunakan uang palsu,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel, Senin (16/12/2024) malam.

    Dari penangkapan pelaku itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan. 

    Alhasil, polisi mengungkap sejumlah barang bukti di kampus II UIN Alauddin Makassar Jl HM Yasin Limpo, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel.

    Libatkan Bank BUMN

    Polres Gowa melibatkan perbankan membongkar kasus uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.

    Yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

    Selain BI, BRI, dan BNI, Polres Gowa juga melibatkan Laboratorium Forensik atau labfor.

    “Kami juga meminta bantuan dari rektor UIN Alauddin Makassar. Kami melakukan berdasarkan join Investigation,” tambah AKBP Reonald Simanjuntak.

    Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific Investigation.

    Total ada 100 jenis barang bukti yang disita polisi.

    Otak Pelaku Doktor UIN

    Dosen Dr Andi Ibrahim diduga menjadi otak di balik peredaran uang palsu senilai Rp2 miliar yang telah beredar di Gowa, Wajo Sulsel, dan Mamuju Sulbar. 

    Dia merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Makassar.

    Dalam kasus ini polisi menemukan pabrik uang palsu di lantai tiga perpustakaan UIN.

    Selain menemukan pabrik uang palsu, polisi juga menyita uang palsu di perpustakaan nilainya Rp446.700.000.

    Uang palsu yang disita merupakan pecahan Rp100 ribu.

    Akibat perbuatannya, ia pun dinonaktifkan dari jabatan Kepala Perpustakaan UIN.

    Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II UIN Alauddin Makassar, berkisar Rp2 miliar.

    Selebihnya, Rp446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

     

    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Polisi Libatkan BI, BRI, dan BNI Usut Uang Palsu di UIN Alauddin, Nilainya Nyaris Setengah Miliar

    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Rp 1,5 M Uang Palsu UIN Sudah Beredar? Polisi Sita Rp 446 juta dari Rp 2M Dicetak di UIN Alauddin