Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Menkeu Purbaya Bakal Jalankan Redenominasi, RUU Ditargetkan Selesai 2027

    Menkeu Purbaya Bakal Jalankan Redenominasi, RUU Ditargetkan Selesai 2027

    Liputan6.com, Jakarta – Wacana redenominasi mata uang Rupiah, atau pemotongan jumlah nol pada pecahan mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya, kembali menguat dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Pemerintah secara resmi menargetkan pembentukan payung hukum redenominasi, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), selesai pada 2027.

    DIkutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025), rencana ini menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai unit penanggung jawab utama.

    “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis aturan tersebut, dikutip Jumat (7/11/2025).

    Ini bukan sekadar perubahan pada lembaran uang, melainkan langkah strategis jangka menengah yang diyakini akan membawa dampak fundamental bagi perekonomian nasional.

    Rencana redenominasi ini sebenarnya bukan rencana baru, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencana redenominasi sudah diungkapkan oleh Bank Indonesia. Namun rencana tersebut terus mengalami kemunduran karena perekonomian Indonesia terus mengalami tekanan. 

     

  • Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,70 persen secara tahunan (YoY) pada akhir September 2025. Sehingga total penyaluran kredit hingga bulan kesembilan tahun ini mencapai Rp 8.162,8 triliun. 

    “Pada September 2025, kredit tumbuh sebesar 7,70 persen year on year. Agustus sebelumnya adalah sebesar 7,56 persen, menjadi Rp 8.162,8 triliun,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan jenis penggunaan, Dian melanjutkan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,18 persen. Fiikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,42 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,37 persen (YoY). 

    “Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 0,23 persen,” terang dia. 

    Dian juga turut menyoroti adanya penurunan suku bunga kredit rupiah sebesar 50 basis poin (bps) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di posisi 4,75 persen.   

    Dari sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 11,81 persen secara tahunan menjadi Rp 9.695,4 triliun. Adapun pertumbuhan DPK per Agustus 2025 tercatat sebesar 8,51 persen year on year.

    Rasio Alat Likuid

    OJK pun menganggap likuiditas industri perbankan pada September 2025 memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,47 persen dan 29,30 persen.

    “Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 205,94 persen,” imbuh Dian. 

     

     

  • BI DKI optimistis ekonomi Jakarta akhir 2025 tumbuh 5,4 persen

    BI DKI optimistis ekonomi Jakarta akhir 2025 tumbuh 5,4 persen

    Geliat kebangkitan ekonomi itu luar biasa di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta optimistis ekonomi Jakarta pada akhir tahun 2025 tumbuh pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen secara tahunan, ditopang salah satunya banyaknya pelaksanaan konser dan olahraga di ibu kota.

    “Sekarang sudah masuk di minggu kelima, kuartal IV-2025. Geliat kebangkitan ekonomi itu luar biasa di Jakarta. Selain bertumpu pada investasi, lapangan usaha sektor transportasi pergudangan, sektor ekonomi kreatif menjadi new engine of growth (sumber pertumbuhan baru) ekonomi DKI Jakarta,” kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis (6/11).

    Penopang ekonomi Jakarta lainnya yakni realisasi berbagai program dan stimulus pemerintah dalam rangka akselerasi belanja, serta masih berlanjutnya pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

    Iwan menyampaikan, stimulus paket ekonomi antara lain diskon tarif transportasi di akhir tahun serta paket 8+4+5 yakni 8 program akselerasi di tahun 2025, ditambah 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja juga akan berdampak positif terhadap ekonomi Jakarta, khususnya konsumsi rumah tangga masyarakat dalam jangka pendek.

    Implementasi paket 8+4+5 termasuk pelaksanaan program magang nasional untuk lulusan baru (fresh graduate), diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), dan lainnya.

    “Ini berbagai kebijakan-kebijakan yang mendorong untuk support pertumbuhan ekonomi,” kata Iwan.

    Adapun BI DKI Jakarta memperkirakan konsumsi rumah tangga di triwulan IV-2025 semakin menguat seiring momentum Natal dan Tahun Baru serta prospek ekonomi yang semakin baik.

    Ini terindikasi dari optimisme pada indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks penjualan eceran termasuk indeks perkembangan kegiatan dunia usaha.

    “Investasi dan konsumsi kami perkirakan di Q4 pasti akan terakselerasi, juga sektor-sektor jasa khususnya informasi dan komunikasi, serta meningkatnya penggunaan paket data internet, yang sejalan dengan semakin maraknya MICE,” ujar Iwan.

    Seiring dengan itu, sinergi antara Pemerintah DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta akan terus diperkuat melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

    Dengan berbagai upaya tersebut, tambah dia, inflasi Jakarta pada akhir 2025 dapat tetap terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen (secara tahunan/yoy).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    KPK Sita Ambulance hingga Sita Tanah dan Bangunan Bernilai Rp10 M Diduga Terkait Korupsi CSR BI-OJK  

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik salah satu tersangka tersangka kasus (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori yang merupakan legislator Partai NasDem.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan upaya paksa dilakukan pada Selasa, 4 November. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan, ambulance hingga kursi roda.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas dua bidang tanah dan bangunan, dua mobil ambulance, dua unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor serta 18 kursi roda,” kata Budi kepada wartawan yang dikutip Kamis, 6 November.

    Budi mengatakan aset ini disita penyidik karena diduga berasal dari korupsi dana CSR BI-OJK. “Dimana total nilai aset-aset dimaksud sekitar Rp10 miliar,” tegasnya.

    “Penyitaan dilakukan di Cirebon dari tersangka ST. Upaya paksa ini sebagai langkah progresif penyidik untuk mendukung pembuktian perkara sekaligus langkah awal yang positif dalam asset recovery yang optimum,” sambung Budi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan legislator DPR Fraksi Partai NasDem Satori dan Heri Gunawan selaku legislator DPR Fraksi Partai Gerindra sebagai tersangka dugaan korupsi dana CSR BI-OJK. Keduanya diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar dalam kasus ini. Rinciannya Rp6,30 miliar dari BI; Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Uang tersebut diduga digunakan keperluan pribadinya, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    Sedangkan Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dan menggunakannya juga untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Rp6,26 miliar dari BI; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Duit itu kemudian ditampung dalam rekening. Heri Gunawan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan hingga pembelian kendaraan roda empat.

  • Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 melambat dipengaruhi kerusuhan

    Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 melambat dipengaruhi kerusuhan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta mengemukakan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 cenderung melambat dipengaruhi berbagai sebab, salah satunya kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

    Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,18 persen (y-on-y).

    “Kerusuhan itu menyebabkan dampak terhadap aktivitas ekonomi Jakarta terhambat cukup signifikan sehingga tumbuh 4,96 persen. Tutupnya mal-mal, transaksi-transaksi perdagangan benar-benar anjlok,” kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis.

    Iwan mencatat kerusuhan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya potensi pendapatan pemerintah akibat tak ada mobilitas selama beberapa hari.

    Akibatnya, konsumsi masyarakat melambat serta penundaan investasi maupun ekspansi usaha oleh pelaku usaha.

    “Dampak lanjutannya, orang mengurangi pengeluaran dan investasi berkurang,” ujar dia.

    Hal ini tercermin dari komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18 persen (yoy).

    Sementara investasi juga tumbuh 3,67 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,50 persen (yoy).

    Iwan mengatakan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat yang lebih rendah, sejalan dengan berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), normalisasi mobilitas masyarakat usai libur anak sekolah, serta minimnya hari libur nasional di triwulan III 2025.

    Namun demikian, berbagai upaya cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak antara lain melalui perbaikan fasilitas umum, penggratisan transportasi Transjakarta, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako serta mendorong penyelenggaraan acara besar, dinilai mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

    Seiring dengan itu, konsumsi pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan dengan laju pertumbuhan 20,06 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,16 persen; yoy).

    Hal ini dipengaruhi oleh dibukanya blokir anggaran oleh Pemerintah Pusat terkait kebijakan efisiensi, sehingga realisasi belanja barang, subsidi dan bantuan sosial (bansos) mencatat akselerasi.

    “Kita harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta karena pengeluaran itu yang menahan perlambatan ekonomi,” kata Iwan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stablecoin Nasional akan Berdampak Besar ke Pasar Kripto dan Ekonomi Digital

    Stablecoin Nasional akan Berdampak Besar ke Pasar Kripto dan Ekonomi Digital

    JAKARTA – Pelaku kripto Indonesia menyambut baik rencana penerbitan rupiah digital yang didukung oleh Surat Berharga Negara (SBN) dan dibangun di atas CBDC (Central Bank Digital Currency) yang diinisiasi Bank Indonesia. 

    Disebut dengan “stablecoin nasional”, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai rencana tersebut akan berdampak besar terhadap ekosistem kripto, baik dari sisi efisiensi transaksi, likuiditas pasar, maupun integrasi antara sistem keuangan tradisional dan aset digital. 

    Ia menyebutkan bahwa stablecoin ini nantinya dapat berfungsi seperti USDT (Tether) atau USDC (USD Coin) di pasar global, yaitu sebagai medium of exchange dan store of value yang stabil dalam perdagangan aset kripto. 

    “Dengan stablecoin berbasis rupiah, pengguna dapat bertransaksi dan berinvestasi di aset kripto tanpa harus bergantung pada dolar AS. Hal ini akan mendorong pertumbuhan volume perdagangan lokal dan memperkuat kedaulatan finansial di ranah digital,” kata Calvin kepada VOI.

    Calvin juga menjelaskan, langkah serupa sudah pernah dilakukan di beberapa negara seperti Hongkong yang tengah mengembangkan HKD stablecoin (e-HKD) dan Singapura yang meluncurkan proyek “Purpose Bound Money”. 

    Model-model tersebut menunjukkan bahwa stablecoin nasional dapat menjadi fondasi untuk ekonomi digital yang lebih inklusif, sekaligus mendorong adopsi teknologi blockchain. 

    Bagi Indonesia, Calvin melihat, integrasi stablecoin rupiah digital ke dalam bursa aset kripto akan memungkinkan transaksi real-time, pengelolaan risiko nilai tukar yang lebih baik, serta peningkatan akses terhadap aset digital bagi masyarakat luas dengan pengawasan yang sesuai regulasi.

    “Kami melihat kehadiran stablecoin nasional ini berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” tambah Calvin. 

    Bahkan di masa depan, penerimaan stablecoin sebagai instrumen pembayaran alternatif akan menciptakan peluang luas bagi UMKM, startup, serta platform digital untuk mengintegrasikan layanan dan sistem pembayaran berbasis blockchain yang menjamin keamanan dan transparansi.

  • Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan akan bertindak tegas kepada bank dan lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang mempersulit pengusaha mikro.
    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, pihaknya terus memantau kepatuhan lembaga penyalur
    KUR
    agar tidak lagi meminta agunan untuk kredit di bawah Rp 100 Juta.
    Sebab, persoalan ini sempat menjadi sorotan dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan DPR beberapa waktu lalu.
    “Kemarin Pak Menteri Keuangan jelas mengingatkan akan menindak (lembaga penyalur KUR) bahkan beliau dengan nada, hati-hati aja kalian, kalau kalian masih melakukan itu,” katanya.
    “Kalau tidak juga ada perubahan terhadap yang melakukan itu (persyaratan agunan), kami pun di Kementerian UMKM akan mengevaluasi apakah dia diturunkan atau dicabut kuota KUR-nya,” kata dia usai mengikuti rapat koordinasi
    penyaluran KUR 2025
    di Kantor Bank Indonesia, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (6/11/2025).
    Helvi mengatakan, ada beberapa alasan kenapa lembaga keuangan cendrung hati-hati memberikan kredit dengan plafon tinggi. Salah satu di antaranya, masih ada calon debitur yang mengunakan dokumen fiktif saat mengajukan kredit.
    Selian itu, pihak perbankan juga masih hati-hati memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang baru merintis usahanya.
    “Karena itu kan bank itu juga hati-hati, masa usaha baru dan ada lagi yang penyalahgunaan dokumen di bawah itu. Jadi banyak faktor. Ada juga dari banknya sendiri, terlalu kaku dan terlalu berhati-hati,” kata dia.
    Ia meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses KUR agar bisa mengembangkan usahanya.
    “Kami minta kalau memang usahanya ada dan dia kuat, itu skala usahanya kan bisa dihitung, kemudian riwayatnya kan bisa dihitung, bisa saja diyakinkan nasabah itu, misalnya yang minta itu 50 (UMKM), ya sudah kapasitasnya baru sekitar 7-5 secara bertahap. Tapi harga matinya adalah Rp 100 juta ke bawah, itu tidak boleh dipaksakan agunan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sistem Pembayaran Digital RI Digenjot, QRIS Tap-Tarik Tunai Tanpa Kartu

    Sistem Pembayaran Digital RI Digenjot, QRIS Tap-Tarik Tunai Tanpa Kartu

    Jakarta –

    PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memperkuat kolaborasi strategis dengan perbankan dan fintech di Indonesia untuk mempercepat transformasi digital nasional. Salah satunya dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan layanan Cash Deposit Machine (CDM).

    Kolaborasi ini terjadi dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 beberapa waktu lalu. Direktur Komersial Jalin, Eko Dedi Rukminto mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk memperluas jangkauan perbankan syariah di jaringan agen ritel.

    Kemudian dengan BNI, Jalin memperluas fitur Cardless Cash Withdrawal (CCW) agar bank dan fintech dapat melakukan penarikan tunai di seluruh kanal transaksi yang dimiliki BNI. Kolaborasi juga dijalankan dengan BRI dan GoPay untuk layanan tarik tunai tanpa kartu bagi pengguna GoPay di ATM BRI.

    “Serta dengan BTN melalui penyediaan Cash Management System (CMS) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan uang kas,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Dalam FEKDI x IFSE 2025 juga menjadi panggung bagi inovasi strategis nasional yang memperkuat konektivitas sistem pembayaran Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran QRIS Tanpa Pindai (Tap In-Tap Out) di lima moda transportasi publik dan fasilitas parkir Jabodetabek yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran cukup dengan satu sentuhan tanpa perlu memindai kode QR.

    Di saat bersamaan, BI juga memulai uji coba QRIS Cross-Border Indonesia-Korea Selatan, melanjutkan ekspansi konektivitas pembayaran lintas negara setelah sebelumnya diterapkan bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

    Saat ini, QRIS telah menjangkau hampir 60 juta pengguna di seluruh Indonesia, dengan sekitar 93% di antaranya merupakan pelaku UMKM, mencerminkan bahwa digitalisasi keuangan nasional tumbuh secara organik dari masyarakat dan menjadi fondasi utama inklusi ekonomi digital.

    (ara/ara)

  • Video: Fintech Bidik Lonjakan Transaksi Digital, Siapkan Strategi Jitu

    Video: Fintech Bidik Lonjakan Transaksi Digital, Siapkan Strategi Jitu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia menargetkan transaksi digital internasional mencapai 147,4 miliar transaksi pada 2030, atau tumbuh empat kali lipat dalam lima tahun. Chief Finance Officer DANA Indonesia Yattha Saputra, menilai target tersebut realistis melihat pertumbuhan pesat sistem pembayaran seperti QRIS yang kini memiliki 57 juta pengguna dan 39 juta merchant hanya dalam waktu lima tahun.

    Yattha menilai, dukungan infrastruktur fisik seperti ponsel dan internet yang semakin canggih, serta infrastruktur non-fisik berupa regulasi yang adaptif dari Bank Indonesia menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan tersebut. Ia juga mencatat perubahan tren penggunaan dompet digital yang kini merambah masyarakat non-tech-savvy dan wilayah di luar kota besar.

    Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Chief Finance Officer Dana Indonesia Yattha Saputra di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

  • Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Jakarta (ANTARA) – Bisnis properti di Indonesia diperkirakan terus membaik menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah hingga 2027.

    “Saya rasa pasar akan membaik karena pemerintah sudah sangat ‘aware’ (perhatian), bahwasanya properti ini sebagai lokomotif ekonomi nasional,” kata Founder Cikarang Internasional City (Cinity) Asmat Amin di HNI Plaza Ballroom, Jakarta Timur, Kamis.

    Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak bank yang sudah melakukan “gimmick” agar masyarakat bisa membeli properti. “Saya rasa ke depannya akan lebih baik, akan lebih bagus, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sangat perhatian dan mendukung sektor properti.

    “Dia (Purbaya) tahu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mau tidak mau sektor properti harus bergerak. Karena di bawah properti sektor ini ada 180 industri,” katanya.

    Cinity merupakan mega proyek dari PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk menghadirkan sebuah kawasan menjadi pusat bisnis, komersil, hiburan dan hunian di atas lahan seluas 500 hektare (ha).

    Cinity juga bekerjasama dengan empat “tenant” dan merek (brand) seperti Kopi Kenangan, Inspire Health&Wellness (IHW) Nursing Academy Singapore, Sempvrna Clinic by Euromedica Group dan Cinity Padel Arena.

    Penandatangan kerja sama dilakukan di HNI Plaza, Jakarta, Kamis. Momentum ini menandai babak baru bagi pengembangan “township” seluas 500 ha pertama di Cikarang yang dirancang sebagai kota mandiri berkelas dunia dengan ekosistem lengkap untuk hidup, bekerja dan berinvestasi.

    “Kami berharap setelah ‘tenant’ dan ‘brand’ ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukkan eksistensi Cinity sebagai ‘township’ dengan ‘one stop solution’,” ujarnya.

    Ke depannya beragam “tenant” dan “brand’ ternama yang lain akan segera bergabung yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (market).

    CEO Cinity, Ming Liang menyampaikan bahwa kerja sama dengan merek ternama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

    “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

    Pemerintah pun telah mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

    Ketika uang yang dikucurkan pemerintah ke lima bank pelat merah itu masuk sektor properti, dia meyakini pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya semen, akan melonjak. Begitu pula dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman turut naik.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.