Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • Ekspor Produk Halal Indonesia Tembus Rp 673,9 Triliun, Terbesar Makanan Olahan – Page 3

    Ekspor Produk Halal Indonesia Tembus Rp 673,9 Triliun, Terbesar Makanan Olahan – Page 3

    Sebelumnya, dengan populasi muslim global yang kini mencapai 1,8 miliar dan terus bertumbuh, permintaan produk halal diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan. Laporan State of the Global Islamic Economy memperkirakan bahwa konsumsi produk industri halal akan mencapai USD 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan sektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu pilar utama, disusul kosmetik, farmasi, keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata halal, dan media islami.

    Sebagai negara dengan konsumsi produk makanan halal tertinggi, Indonesia telah menjadi pemain kunci di industri ini, dengan transaksi mencapai USD 173 juta dan pangsa pasar sebesar 13% dari total konsumsi makanan halal dunia.

    Dalam mendukung Indonesia sebagai produsen halal terkemuka, Bank Indonesia (BI) menggelar 2nd Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) berkolaborasi dengan Islamic Chef & Culinary of Indonesia (ICCI) di ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

    Kompetisi ini menjadi ajang bagi halal chef Indonesia dan internasional untuk memamerkan kreativitas kuliner mereka, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk makanan halal Indonesia di pasar global.

    Pentingnya Platform ISEF

    Secretary General World Platform of Islamic Countries Culinary Societies, Rossham Bin Rusli, menyampaikan antusiasmenya terhadap ISEF 2024 yang menurutnya sangat berpengaruh untuk generasi muda.

    “Anak muda yang datang ke acara ini dapat belajar banyak, mulai dari cara penyajian makanan yang halal, sehat, dan estetik, hingga pemilihan bahan yang berkualitas. Ini mendukung ekonomi lokal dan juga memberi bekal agar generasi muda kita bisa membawa kuliner halal ke panggung internasional,” ujarnya.

    Selain itu, Rossham, yang juga menjabat sebagai Presiden Gastronomy Association of Malaysia, berharap bahwa gelaran IN2HCC di masa mendatang dapat menghadirkan sesi berbagi pengetahuan dan teknologi, serta pameran yang menampilkan proses lengkap kuliner halal mulai dari pertanian, pengolahan, hingga penyajian, semuanya sesuai kaidah halal.

     

  • Drama Kasus CSR BI, KPK Awalnya Bilang Ada 2 Tersangka lalu Membantahnya

    Drama Kasus CSR BI, KPK Awalnya Bilang Ada 2 Tersangka lalu Membantahnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR BI atau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang disidik KPK memunculkan drama. KPK semula menyebut sudah ada dua tersangka, belakangan membantahnya. 

    Kasus CSR BI pertama kali mencuat ke publik pada Agustus 2024. KPK menemukan dugaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) itu yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan sosial, malah mengalir ke kantong pribadi orang-orang tertentu. 

    Dana CSR BI itu diduga disalurkan ke yayasan-yayasan yang dibentuk dan dikendalikan calon tersangka, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. 

    KPK pada Senin (16/12/2024) telah menggeledah kantor BI terkait kasus korupsi CSR. Tiga hari kemudian, giliran kantor OJK di Jakarta yang digeledah. Dari dua penggeledahan itu, penyidik menyita beberbagai barang bukti elektronik serta dokumen penting kasus CSR BI.    

    KPK juga sudah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi termasuk pejabat BI dan OJK terkait kasus korupsi CSR. Namun, bagaimana dengan tersangka?

    KPK Sebut Ada 2 Tersangka
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan sudah ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi CSR BI dan OJK. 

    “Kita sudah dari beberapa bulan lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia,” kata Rudi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

    Rudi tidak mengungkap siapa saja nama dan peran tersangka tersebut. Namun, ia tak membantah dugaan bahwa satu di antara dua tersangka itu merupakan anggota DPR. 

    Rudi mengatakan penyidik terus mencari bukti terkait kasus CSR BI dan ada kemungkinan tersangka bertambah.

    KPK Bantah Ada Tersangka 
    Dua hari setelah diumumkan ada dua tersangka kasus CSR BI, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika langsung membantah pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi Rudi Setiawan tersebut. 

    Tessa mengatakan KPK baru menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam kasus dana CSR BI dan belum menetapkan tersangka. 

    “Bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum. Belum ada tersangka di situ,” kata Tessa dalam konferensi pers di gedung KPK, Kamis (19/12/2024).

    Tessa mengatakan penerbitan sprindik umum dalam kasus CSR BI murni sebagai opsi strategi yang dipilih KPK agar tidak menghambat proses pengusutan.

    “Untuk sprindik yang ada nama tersangka juga masih tetap ada. Namun, kembali lagi ada hal-hal tertentu yang dinilai penyelidik, penyidik, pimpinan, maupun struktural untuk perkara ini dibutuhkan surat perintah penyidikan umum terlebih dahulu,” ujar Tessa.

    Terkait pernyataan Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan yang menyebut sudah ada dua tersangka kasus CSR BI, Tessa mengatakan itu keliru.

    “Kemungkinan beliau salah melihat, atau mengingat perkara yang lain, jadi ada miss di situ,” kata Tessa sembari menegaskan bahwa belum ada tersangka dalam sprindik diterbitkan KPK.

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengklaim bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli, inflasi, maupun pertumbuhan ekonomi. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menuturkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. 

    Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024).

    Dwi menjelaskan bahwa dampak yang tidak signifikan tersebut karena barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Adapun kenaikan tarif PPN berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali barang pokok penting (bapokting) Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri.

    Di mana bapokting tersebut tetap 11%, sementara 1% sisanya ditanggung pemerintah (DTP).

    Dalam simulasi perhitungan Ditjen Pajak, kenaikan tarif 1% tersebut hanya memberikan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen.

    Misalnya, jika sebelumnya sebuah minuman seharga Rp7.000 dengan tarif 11% menjadi Rp7.770. Kini dengan tarif 12%, minuman tersebut menjadi Rp7.840 atau naik Rp70 atau setara 0,9%. 

    Kerek Inflasi Terbatas 

    Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas.  

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY). 

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Sama halnya dengan bank sentral, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan hitungannya terhadap barang-barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bobotnya terhadap porsi inflasi. 

    Sejauh ini, selain objek PPN secara umum yang naik tarifnya, pemerintah juga akan mengenakan PPN 12% terhadap barang/jasa yang tergolong premium. 

    “Hitungannya, ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Apakah ini besar? Jawabanya tidak,” tuturnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/12/2024).

    Peningkatan yang terbatas tersebut artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025.

    Meski demikian, kalangan ekonom meyakini efek kenaikan tarif pajak ini dapat mendorong inflasi tembus lebih dari 4%, lebih dari dari perkiraan pemerintah maupun Bank Indonesia. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat pengeluaran masyarakat akan otomatis bertambah. 

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN alias PPN 0%:

    –Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

    –Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

    –Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum

  • Rupiah Anjlok, Modal Asing Kabur Rp8,81 Triliun Pekan Ini

    Rupiah Anjlok, Modal Asing Kabur Rp8,81 Triliun Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp8,81 triliun selama pekan ini yang bersamaan dengan pelemahan rupiah bahkan tembus lebih dari Rp16.300 per dolar AS.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso melaporkan bergeraknya modal asing keluar tersebut pada 16-19 Desember 2024 dialami oleh seluruh instrumen.

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp3,67 triliun di pasar saham, Rp4,43 triliun di pasar SBN, dan Rp0,71 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia [SRBI],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/12/2024). 

    Melihat data setelmen sepanjang tahun berjalan atau sejak Januari hingga 19 Desember 2024, investor asing tercatat membeli neto di pasar saham senilai Rp17,45 triliun.

    Selain itu, investor nonresiden juga membeli Rp37,81 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp171,97 triliun di SRBI. 

    Aliran modal yang masuk sepanjang semester II/2024 tercatat investor asing beli neto senilai Rp17,10 triliun di pasar saham, Rp71,77 triliun di pasar SBN dan Rp41,62 triliun di SRBI.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia Indonesia 5 tahun per 19 Desember 2024 sebesar 75,79 bps, naik dibanding dengan 13 Desember 2024 sebesar 71,81 bps.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di level 7,07% pada Jumat (20/12/2024) pagi dari posisi penutupan Kamis (19/12/2024). 

    Pada saat yield SBN stabil, imbal hasil surat utang pemerintah AS atau UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,562%. 

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah pada Jumat (20/12/2024) pagi di level (bid)n Rp16.290 per dolar AS dari Kamis (19/12/2024) yang ditutup pada level (bid) Rp16.285 per dolar AS.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutupnya. 

    Sebaga catatan, modal asing kembali mencatatkan arus keluar usai pada pekan lalu mengalami inflow untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengamini bahwa outflow yang terjadi semenjak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    “Kami menerbitkan SRBI dengan imbal hasil yang menarik. ini menjadi isu, setelah terpilihnya Trump memang terjadi outflow,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

  • Rupiah Hantam Dolar AS 91 Poin pada Jumat Sore

    Rupiah Hantam Dolar AS 91 Poin pada Jumat Sore

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan akhir pekan.
     
    Mengacu data Bloomberg, Jumat, 20 Desember 2024, rupiah menguat 91 poin atau 0,56 persen dibandingkan penutupan perdagangan kemarin menjadi Rp16.221,5 per USD.
     
    Berdasarkan data Yahoo Finance rupiah juga menguat 94 persen sore ini atau 0,58 persen menjadi Rp16.190 per USD.
    Melansir Antara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan nilai tukar rupiah untuk tahun 2024 terus melemah dikisaran Rp15.900-Rp16.200 per USD. Proyeksi tersebut berubah dari sebelumnya Rp15.600-Rp16 ribu per USD.
     

    Proyeksi rupiah di tahun depan
    Sementara untuk 2025, menjadi Rp15.600-Rp16 ribu per USD dari sebelumnya Rp15.400-Rp15.800 per USD.
     
    Josua juga memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menurunkan BI-Rate pada tahun depan dengan laju lebih lambat untuk menstabilkan kurs rupiah dalam menghadapi volatilitas pasar yang meningkat di bawah pemerintahan Amerika Serikat saat ini.
     
    “Di tengah strategi penurunan suku bunga The Fed (Federal Reserve) secara bertahap, kami memperkirakan Bank Indonesia akan mengadopsi pendekatan pelonggaran moneter yang terukur sepanjang 2025,” ucap dia.
     
    BI ditaksir akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) yang membuat BI-Rate berada di level 5,75 persen pada akhir 2025.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari pinjol mencapai Rp 19 triliun pada Mei 2023. Lalu, pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan bahwa kredit pinjol per Maret 2024 sudah melampaui angka Rp64 triliun.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat ketidaktegasan tersebut, sebutnya, masyarakat Indonesia semakin terjerat kasus mengerikan ini.

    Baginya, hal ini menunjukkan betapa cepat pertumbuhan dan mudahnya masyarakat terjerat pada rentenir pinjol. Ia pun meminta pemerintah segera menyelesaikan regulasi soal pinjol ini, yang disebut bisa mudah diatasi manakala ada ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.

    “Korban Pinjol terus bermunculan karena dianggap sebagai solusi saat membutuhkan uang cepat tanpa ribet. Padahal, justru menyusahkan di kemudian hari dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak jelas,” Mufti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

    Kendati Pemerintah telah melakukan penutupan terhadap situs pinjol ilegal, dirinya menyebut pengawasan yang tidak ketat tetap membuat pinjol-pinjol kerap bermunculan.

    “Tanpa pengawasan yang memadai dan sanksi yang tegas, akibatnya korban terus bermunculan. Pemerintah tak berdaya karena pinjol makin merajalela, rakyat menderita,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah seharusnya secepatnya mengambil langkah yang lebih tegas terkait pinjol karena semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Pinjol, tegasnya, berdampak secara signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan pada kasus kriminal.

  • Yos Suprapto Batal Pameran Lukisan Karena Dianggap Vulgar Tampilkan Gambar Jokowi!

    Yos Suprapto Batal Pameran Lukisan Karena Dianggap Vulgar Tampilkan Gambar Jokowi!

    JABAREKSPRES – Pelukis senior Indonesia Yos Suprapto mengaku kecewa setelah rencana pameran lukisan di galeri nasional batal dibuka pada Kamis, (19/12/2024)

    Rencana pameran lukisan yang bertema “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” tidak jadi gelar karena 5 karya lukisan dianggap terlalu vulgar oleh kurator seni.

    BACA JUGA: 16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 20 Kg Diawal Tahun!

    Menurut Yos, para pengunjung yang hadir pada malam itu dilarang melihat pameran yang sudah disiapkan sejak setahun terakhir.

    Kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo menganggap 5 lukisan untuk segera diturunkan.

    Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak Yos dan memilih untuk membatalkan pameran dan mengunci gedung galeri nasional.

    BACA JUGA: Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    Padahal rencana pameran ini sudah disepakati oleh Yos dengan geleri nasional sejak 2023 lalu.

    ‘’Jadi pameran ini menampilkan 30 lukisan mengenai kehilangan kadaulatan pangan ketika dipimpin oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,’’ ujar Yos kepada wartawan, dikutip Sabtu, (21/12/2024).

    Menurutnya, dalam beberpa lukisan tersebut, Yos mengakui, ada lukisan yang diakhiri dengan gambaran kekuasaan atau penguasa.

    BACA JUGA: Bank Indonesia Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi Penggunaan Dana CSR

    ”Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong, jadi itu gambaran kekuasaan memperlakukan rakyat kecil, karena segala sesuatu yang menanggung adalah rakyat kecil,’’ tutur Yos.

    Yos mengakui ada lukisan penguasa yang sedang duduk dengan mahkota yang sedang menginjak rakyat kecil, tapi diinterpresentasikan oleh kurator seni itu sebagai sesuatu yang vulgar.

    ‘’Ini sebagai bentuk kekhawatiran dari rezim-rezim yang dulu, bahwa kejujuran tentang narasi rezim yang lama takut dilihat banyak orang,’’cetusnya.

    BACA JUGA: Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Pengamat dan Pelaku seni nasional Eros Djarot mengatakan, lima lukisan tersebut dianggap oleh kurator terlalu vulgar. sebab menampilkan wajah orang mirip dengan mantan presiden Joko widodo.

    ‘’Itu dianggapnya tidak ada kaitannya dengan tema kadaulatan pangan. Saya rasa itu ekspresi kurator ketakutan secara berlebihan,” kata Eros Djarot.

  • Usut Korupsi Dana CSR BI, Kantor OJK Digeledah KPK

    Usut Korupsi Dana CSR BI, Kantor OJK Digeledah KPK

    JABAR EKSPRES – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/12). Terkait penyidikan dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.

    Seperti disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Jumat (20/12). “Tanggal 19 Desember (2024) kemarin, telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.”

    Juru bicara komisi antirasuah itu mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan pihaknya, merupakan lanjutan dari penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (16/12) malam lalu.

    BACA JUGA:Berikut Link Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 1

    “Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.

    Selanjutnya, sambung dia, penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dan konfirmasi, soal temuan barang bukti tersebut.

    “Jadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam,” kata dia.

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bank Indonesia (BI), Senin (16/12) malam. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan alat bukti kasus dugaan korupsi penggunakan dana corporate social responsibility (CSR) BI.

    BACA JUGA:Main Game ini Dijamin Dapat Saldo DANA Gratis Rp59.000, Cek Aplikasinya

    Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan informasi mengenai penggeledahan oleh komisi antirasuah tersebut.

    “Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” tuturnya.

    Demi menghargai proses penegakan hukum, ia memastikan pihaknya akan menghormati dan menyerahkan proses hukum yang dilaksanakan KPK sepenuhnya. Dan Bank Indonesia akan mendukung upaya-upaya penyidikan dengan bersikap kooperatif.

  • Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA Diproyeksikan Capai US Miliar pada Akhir 2024

    Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA Diproyeksikan Capai US$14 Miliar pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA yang telah ditempatkan di dalam negeri mencapai US$14 miliar pada akhir 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku implementasi kebijakan DHE SDA seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 sudah berjalan baik.

    Dia memerinci, kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE tersebut sudah hampir 90%. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini DHE SDA mencapai US$14 miliar pada akhir 2024.

    “Nah tentu akan kita intensifikasikan lagi,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Apalagi, mantan ketua umum Partai Golkar itu meyakini neraca perdagangan Indonesia masih berjalan dengan baik. Dalam 55 bulan terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus.

    Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagang senilai US$4,42 miliar pada November 2024.

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan pemerintah ingin merevisi PP No. 36/2023 agar kurun waktu penempatan DHE SDA bisa lebih lama. Menurut aturan sekarang, DHE SDA ‘hanya’ wajib ditempatkan di dalam negeri paling singkat tiga bulan dengan minimal 30% dari total nilai ekspor.

    Oleh sebab itu, Airlangga menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dan jajaran, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria dan jajaran di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024) sore.

    Hanya saja, dia belum bisa mengumumkan detail perubahan aturan tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar karena PP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan OJK terbaru ihwal DHE SDA sedang disusun.

    “Mungkin sekitar sebulan dari sekarang [akan terbit],” ujar Airlangga.

  • Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

    Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia buka suara terkait pengungkapan adanya pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Makassar, Sulawesi Selatan. 

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menyampaikan apresiasi upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya pembuat dan pengedar uang palsu di wilayah Sulawesi Selatan. 

    Untuk itu, dirinya meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai peredaran uang palsu dengan mengenali ciri-cirinya. 

    “Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan tetap dapat bertransaksi secara tunai dan mengenali ciri-ciri uang asli dengan cara 3D [Dilihat, Diraba, dan Diterawang],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/12/2024).

    Marlison menegaskan bahwa Bank Indonesia juga telah melakukan koordinasi intensif bersama Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan kejahatan pemalsuan uang rupiah tersebut.

    Selanjutnya, bank sentral juga siap mendukung Polri dalam proses penyidikan kasus uang palsu dengan melakukan klarifikasi atas barang bukti uang palsu dan siap memberikan bantuan ahli rupiah dalam hal diperlukan. 

    Polri dan Bank Indonesia pun tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang juga terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.

    Marlinson meminta, apabila masyarakat mendapatkan/menemukan uang yang dicurigai/diduga palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwenang, perbankan atau Bank Indonesia.

    Adapun, rasio uang palsu terhadap Uang Yang Diedarkan (UYD) menunjukan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Hal tersebut tercermin dari rasio uang palsu terhadap UYD sebesar 4 ppm/peace per milion (4 lembar dalam setiap 1 juta uang yang beredar) sepanjang 2024. Angka tersebut lebih rendah dari 2022 dan 2023 pada 5 ppm serta 9 dan 7 ppm di tahun 2020 & 2021. 

    Kualitas uang yang dipalsukan sangat rendah jika dibandingkan dengan Rupiah asli seperti menggunakan kertas HVS dan cetak offset biasa, sehingga masih dengan mudah dikenali masyarakat dengan cara 3D.

    Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menyampaikan bahwa mengacu Currency News edisi November 2024, uang kertas Rp50.000 tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai peringkat ke-2 “World’s Most Secure Currencies” versi BestBrokers. 

    Hal tersebut juga menunjukkan bahwa uang Rupiah kertas Rp50.000 TE 2022 sebagai pecahan teraman ke-2 di dunia dengan 17 fitur keamanan canggih. Sehingga rupiah semakin sulit dipalsukan dan makin mudah dikenali.

    “Tahun ini kita kembali memperoleh penghargaan yaitu uang rupiah Rp50.000 itu menjadi peringkat kedua dalam kategori mata uang paling aman dan sulit dipalsukan di dunia,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sebanyak 17 orang tersangka pembuat dan pengedar uang palsu di dalam Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. 

    Kapolda menjelaskan, dari 17 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya adalah oknum pegawai Bank BUMN Indonesia, beberapa lainnya oknum dari pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kampus II Jalan Yasin Limpo Kabupaten Gowa, Sulsel. 

    Inisial dari 17 tersangka tersebut masing-masing AI, NM, KA, IR, NS, JBP, AA, SAR, SU, AK, IL, SM, MS, SR, SW, MN, dan RM. Selain itu, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.