Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BI

  • KPK Dalami Keterlibatan OJK dalam Kasus Korupsi CSR BI – Halaman all

    KPK Dalami Keterlibatan OJK dalam Kasus Korupsi CSR BI – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Diketahui pada Jumat, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah salah satu direktorat di kantor OJK. Namun, KPK belum mengungkapkan ruangan direktorat yang dimaksud dalam penggeledahan tersebut.

    “Ya, informasi yang kami dapatkan itu hanya CSR BI saja. Bagaimana dan apa keterlibatan OJK itu masih didalami oleh rekan-rekan penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Kendati sedang mendalami dugaan keterlibatan oknum, kata Tessa, KPK mengapresiasi dan menghargai penyataan dari OJK bahwa mereka akan bersikap kooperatif. Akan taat hukum dalam prosesnya. 

    “Itu akan lebih mempermudah lagi proses penyidikan ini sehingga bisa terbuka apa saja dan bagaimana dan pihak mana saja yang perlu dimintankan pertanggungjawaban,” kata Tessa.

    Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan siap kooperatif dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

    Ia juga menekankan bahwa OJK akan bekerja sama dan mendukung KPK dalam menjalankan proses hukum yang sedang dijalankan.

    “Otoritas Jasa Keuangan menghormati dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Ismail dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

    “Sebagai lembaga negara, OJK berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

    KPK sempat membeberkan modus dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana CSR dari Bank Indonesia.

    Dijelaskan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan, dana CSR dari BI diduga digunakan tidak sesuai peruntukan.

    Jenderal polisi bintang dua itu menyebut ada yayasan yang tidak tepat menerima dana CSR BI.

    “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper, kurang lebihnya seperti itu,” kata Rudi di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

    “Yayasan, ada yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” sambungnya.
     

  • Cara Perusahaan Mendorong Program Kewirausahaan bagi Perempuan

    Cara Perusahaan Mendorong Program Kewirausahaan bagi Perempuan

    Jakarta: Program pengembangan kewirausahaan bagi perempuan menjadi perhatian sejumlah perusahaan.
     
    Salah satu perusahaan transportasi, Bluebird membuat program yang menghadirkan pelatihan pengembangan diri antara lain lewat kelas tata boga, tata busana, dan tata rias.
     
    Program ini telah memberdayakan ribuan istri dan anak pengemudi Bluebird Group. Program yang diinisiasi oleh Noni Purnomo, Founder Bluebird Peduli, punya visi mewujudkan keluarga sejahtera melalui peningkatan peran perempuan.
     

    Hal ini penting karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, perempuan mengelola 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia atau sekitar 37 juta UMKM dengan proyeksi di 2025 memiliki total nilai sebesar USD 135 miliar. Hal ini sekaligus merupakan cerminan begitu pentingnya peran women entrepreneur terhadap pembangunan ekonomi nasional.
    Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto (Andre) Djokosoetono, menuturkan program ini memberikan keterampilan teknologi untuk mendukung pengelolaan usaha, seperti pemasaran daring dan pengembangan produk kreatif.
     
    “Upaya ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan peran perempuan di rumah tangga dapat bersaing di tengah dinamika era digital,” tegas dia dikutip Sabtu, 28 Desember 2024.
     
    Perjalanan ini juga sejalan dengan visi keberlanjutan Bluebird Group melalui pilar BlueLife yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dia menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan keluarga besar Bluebird.
     
    “Program ini tidak hanya tentang pemberdayaan, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk mewujudkan potensi terbaik mereka,” tegas dia.
     
    Dia menjelaskan banyak cerita inspiratif yang lahir dari keberhasilan peserta, yang terus memotivasi Bluebird untuk mengembangkan program ini agar semakin banyak keluarga menjadi sejahtera. Program ini hadir untuk memberikan peluang bagi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
     
    “Kami terus berupaya memberikan dampak positif bagi pengemudi dan keluarganya yang merupakan pilar penting dari perusahaan,” tutup Andre.

    Pelatihan kewirausahaan pelaku UMKM perempuan

    Program serupa juga dilakukan dengan Standard Chartered Bank Indonesia memberikan program pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM perempuan. Lewat program Women in Entrepreneurship (WiE), pelaku UMKM perempuan akan mendapatkan pelatihan teknologi seperti penggunaan media sosial hingga kecerdasan buatan.
     
    Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam dunia kewirausahaan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program WiE menyediakan berbagai fasilitas, termasuk pelatihan, mentoring, dan akses ke sumber daya yang diperlukan bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
     
    Proyek WiE  merupakan kerja sama Standard Chartered Indonesia dengan Yayasan Benih Baik, yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2024, dengan menargetkan 3.000 pelaku UMKM agar dapat lebih memanfaatkan perkembangan teknologi, salah satunya adalah artificial inteligence.
     
    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Rully Nuryanto, turut menambahkan visi Kementerian Koperasi dan UKM yang menyasar wirausaha muda termasuk dari kalangan perempuan.
     
    “Dalam rangka menciptakan future SMEs melalui peningkatan kapasitas UMKM berbasis inovasi dan teknologi.” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • BI Tegaskan Bayar Pakai QRIS Tak Kena PPN 12%!

    BI Tegaskan Bayar Pakai QRIS Tak Kena PPN 12%!

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menegaskan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

    BI menerangkan, PPN menjadi 12% ini akan dikenakan kepada barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi, bukan dikenakan atas transaksi yang digunakan konsumen seperti menggunakan QRIS atau transaksi nontunai lainnya.

    “PPN yang dikenakan ke konsumen hanya PPN barang/jasa yang dibeli dan tidak dikenakan PPN atas transaksi menggunakan QRIS ataupun pembayaran non tunai lainnya,” jelas keterangan BI melalui Instagram resmi @bank_Indonesia, Jumat (27/12/2024).

    Sementara pengenaan PPN untuk Jasa Sistem Pembayaran, hanya dihitung dari biaya layanan (service fee) yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada merchant, termasuk merchant discount rate (MDR).

    “PPN ini tidak dikenakan kepada konsumen, sebagaimana yang sudah berlaku selama ini,” terang keterangan BI.

    Untuk usaha mikro, BI telah memberlakukan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% sejak 1 Desember 2024 untuk transaksi sampai dengan Rp 500.000 pada merchant Usaha Mikro (UMI). Jadi usaha mikro tidak terkena tarif PPN alias bebas pajak.

    “Maka PPN atas MDR transaksi tersebut adalah Rp 0. Dengan kebijakan ini, pelaku Usaha Mikro (UMI) tidak mendapat tambahan beban dan sobat bisa tetap pakai QRIS,” tutup BI.

    Sebagai informasi, pemerintah resmi akan memberlakukan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Tarif pajak ini akan dikenakan kepada barang dan jasa dalam kategori mewah. Kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    (kil/kil)

  • Holding BUMN Danareksa tingkatkan layanan publik di Natal-Tahun Baru

    Holding BUMN Danareksa tingkatkan layanan publik di Natal-Tahun Baru

    Bersama dua anggota holding, yaitu PT Nindya Karya dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Holding BUMN Danareksa mentransformasi wajah Terminal 3 domestik dan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, serta memudahkan transaksi keuangan digital melalui 50

    Jakarta (ANTARA) – PT Danareksa (Persero) atau yang dikenal dengan Holding BUMN Danareksa meningkatkan stabilitas dan kenyamanan masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 melalui beautifikasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan kemudahan transaksi keuangan digital.

    “Bersama dua anggota holding, yaitu PT Nindya Karya dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Holding BUMN Danareksa mentransformasi wajah Terminal 3 domestik dan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, serta memudahkan transaksi keuangan digital melalui 50 ribu jaringan ATM Link, layanan pembayaran QRIS dan debit yang aman kepada masyarakat,” kata Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Holding BUMN Danareksa menaungi Subklaster Konstruksi dan Subklaster Media dan Teknologi yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan jasa konstruksi yang mengedepankan keberlanjutan dan penguasaan teknologi, serta membangun infrastruktur pembayaran digital yang aman, andal, dan terpercaya.

    Beautifikasi Terminal 3 Soekarno-Hatta yang dilakukan Nindya Karya mencakup penataan ulang desain interior dengan konsep ruang terbuka hijau yang modern dan nyaman, menciptakan suasana yang lebih segar dalam menyambut musim liburan akhir tahun 2024.

    Area check-in Terminal 3 yang dioperasikan oleh InJourney Airports ini dihiasi dengan berbagai tanaman hijau dan pencahayaan yang menarik di sepanjang facade tenant komersial dan island konter check-in.

    Pintu keberangkatan dan kedatangan untuk penerbangan domestik dan internasional, serta area pengambilan bagasi dilengkapi dengan lanskap taman dalam ruangan yang menciptakan suasana asri, teduh dan nyaman.

    Pengerjaan beautifikasi itu merupakan vertical synergy PT Danareksa (Persero) dan PT Nindya Karya dengan ekosistem BUMN untuk meningkatkan stabilitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan bandara yang lebih nyaman, modern, dan fungsional bagi para penumpang.

    Sehingga, masyarakat yang sedang melakukan perjalanan melalui Terminal 3 Soekarno-Hatta dapat tetap merasakan kenyamanan dengan fasilitas publik yang baik di tengah lonjakan volume perjalanan yang diperkirakan meningkat selama periode libur Nataru.

    “Kami telah melakukan transformasi bandara untuk meningkatkan layanan serta kenyamanan penumpang dengan beautifikasi estetika secara interior yang diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri selama Nataru 2024/2025,” tutur Direktur Utama PT Nindya Karya MoeharmeinZein Chaniago.

    Selain itu, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) memperkuat keamanan pembayaran digital dan kesiapan operasional dalam mengantisipasi lonjakan transaksi keuangan selama periode puncak Nataru.

    “Kami menyiagakan personel 24/7 untuk memastikan operasional jaringan ATM Link dan layanan transaksi digital baik QRIS dan Debit, berjalan lancar sepanjang Nataru,” tutur Direktur Operasional Jalin Argabudhy Sasrawiguna.

    Jalin juga mengoperasikan Posko Nataru sejak 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 pada proyeksi tanggal dengan transaksi tertinggi dengan dukungan lebih dari 80 member perbankan dan fintech yang tergabung dalam layanan Link.

    Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun selama Nataru 2024/2025, meningkat 2,56 persen dari realisasi periode Nataru 2023 yang mencapai Rp130,37 triliun.

    Proyeksi tersebut juga mempertimbangkan lonjakan transaksi pembayaran nontunai yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Hal itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat, di mana diperkirakan lebih dari 110,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama perayaan Nataru 2024/2025.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Antusiasme IPO di tengah “wait and see” pasar 2024

    Antusiasme IPO di tengah “wait and see” pasar 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pasar modal Indonesia menawarkan wadah bagi perusahaan swasta ataupun badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendapatkan dana segar melalui proses pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO).

    Saat IPO, perusahaan akan melepas sebagian sahamnya ke investor, baik institusi ataupun individu, dengan harga yang telah ditentukan dalam proses book building atau penawaran awal, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2020.

    Setelah itu, perusahaan bersama Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menetapkan harga saham yang akan dipatok saat aksi IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Melalui pasar modal, Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Kevin Praharyawan mengatakan perusahaan akan memperoleh dana untuk ekspansi atau pengembangan usaha, meningkatkan profil perusahaan di mata publik, membuka peluang kerja sama strategis, serta memperluas jaringan investor.

    Selain itu, perusahaan tercatat juga memiliki akses lebih luas terhadap berbagai instrumen keuangan, serta dapat memanfaatkan berbagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, yang sebelumnya sulit dijangkau melalui pembiayaan konvensional.

    Sepanjang tahun 2024, pasar IPO global melambat di tengah sikap tunggu dan lihat atau wait and see pelaku pasar seiring ramainya berbagai sentimen, di antaranya arah kebijakan bank sentral, konflik geopolitik, serta penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS).

    Seiring dengan itu, jumlah IPO di Indonesia juga melambat sepanjang tahun 2024 seiring pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dan arah kebijakan Bank Indonesia (BI).

    Sebagaimana diketahui, di Amerika Serikat (AS), telah diselenggarakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 5 November 2024 dan di Indonesia diselenggarakan Pilpres pada 14 Februari 2024 dilanjutkan pelantikan presiden baru pada 20 November 2024.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK ungkap Alasan Periksa 2 Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI

    KPK ungkap Alasan Periksa 2 Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 2 anggota Komisi XI DPR terkait kasus dana corporate social responsibility atau CSR Bank Indonesia (BI).

    Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan bahwa dua anggota Komisi XI DPR tersebut antara lain, HG dan ST. “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Tessa dilansir dari Antara.

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua anggota DPR RI tersebut bernama Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST). Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan soal mengapa kedua legislator tersebut diperiksa oleh penyidik terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

    Kedua legislator tersebut juga telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, Heri Gunawan mulai diperiksa pukul 12.56 WIB, sedangkan Satori mulai diperiksa pukul 13.19 WIB.

    Untuk diketahui, KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Senin (16/12) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada hari Kamis (19/12).

    “Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujar Tessa.

    Tessa menerangkan bahwa penyidik selanjutnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik.

    “Jadi, akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam,” ujarnya.

  • BI catat modal asing keluar bersih dari Indonesia capai Rp4,31 triliun

    BI catat modal asing keluar bersih dari Indonesia capai Rp4,31 triliun

    Sejak 1 Januari hingga 24 Desember 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp15,61 triliun, di pasar SBN Rp37,94 triliun, dan di SRBI Rp167,83 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik mencapai Rp4,31 triliun selama periode transaksi 23-24 Desember 2024.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merinci bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp0,63 triliun, di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp0,86 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp2,82 triliun.

    Dengan demikian, sejak 1 Januari hingga 24 Desember 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp15,61 triliun, di pasar SBN Rp37,94 triliun, dan di SRBI Rp167,83 triliun.

    Pada semester II-2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp15,27 triliun di pasar saham, Rp71,90 triliun di pasar SBN, dan Rp37,48 triliun di pasar SRBI.

    Selanjutnya, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 Desember 2024 sebesar 76,02 basis poin (bps), naik dibandingkan dengan 20 Desember 2024 sebesar 75,86 bps.

    Rupiah di awal perdagangan Jumat (27/12) dibuka pada level Rp16.180 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat dari penutupan perdagangan Selasa (24/12) sebesar Rp16.185 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat ke level 108,13 di akhir perdagangan Selasa (24/12).

    Imbal hasil SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 7,00 persen. Sedangkan imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke 4,583 persen.

    BI pun menyampaikan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penjelasan BI soal Viral Uang Palsu UIN Makassar Bisa Disetorkan di ATM, Sebut Tidak Mungkin Lolos

    Penjelasan BI soal Viral Uang Palsu UIN Makassar Bisa Disetorkan di ATM, Sebut Tidak Mungkin Lolos

    TRIBUNJATIM.COM – Kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar ramai diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran.

    Sindikat uang palsu itu kali pertama diungkap pada Rabu (18/12/2024).

    Menurut keterangan polisi, total uang palsu yang disita mencapai Rp 446,7 juta.

    Sementara sisanya diduga telah beredar di masyarakat.

    Atas kasus ini, polisi telah menetapkan 7 tersangka, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (21/12/2024). 

    Kini ramai di media sosial uang palsu kampus UIN Makassar tidak terdeteksi sehingga dapat disetorkan ke bank melalui mesin ATM.

    Hal itu diungkap oleh @eil******** di akun media sosial X, Rabu (25/12/2024).

    “Kalo itu uang palsu yg produksi UIN, setorin aja ke rekening bank via ATM. Itu duit ga kedetek palsu soalnya. Daripada lapor ke bank malah duitnya disita ga diganti,” tulisnya.

    Lantas, benarkah uang asal kampus UIN Makassar tidak terdeteksi palsu dan bisa disetorkan ke bank?

    Bank Indonesia membantah

    Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim memastikan, uang palsu yang diproduksi kampus UIN Alauddin Makassar sangat kecil kemungkinan bisa disetorkan ke bank.

    Pasalnya, uang kertas tersebut sangat mudah teridentifikasi sebagai uang palsu sehingga tidak mungkin lolos deteksi mesin perbankan.

    “Uang palsu itu dapat dengan mudah dideteksi oleh mesin sortasi karena tidak dikenali ciri keasliannya,” kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

    Tangkap layar video uang palsu UIN Alauddin Makassar yang bersinar saat disinari ultraviolet sehingga tampak mirip uang rupiah asli. Uang Palsu dari UIN Makassar Disebut Bisa Disetorkan ke Bank. (Twitter/txtdommm)

    Hingga saat ini, Marlison belum menerima ada laporan dari bank terkait uang palsu di mesin perbankan atas kasus tersebut.

    Di sisi lain, berdasarkan penelitian BI atas sampel barang bukti pada kasus di UIN Alauddin Makassar, uang palsu yang diproduksi memiliki kualitas yang sangat rendah dan mudah teridentifikasi sebagai uang palsu melalui metode 3D (dilihat, diraba, diterawang).

    Marlison juga menjelaskan uang palsu itu dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printer dan sablon biasa, sehingga tidak terdapat pemalsuan menggunakan teknik cetak offset sebagaimana berita yang beredar.

    Hal tersebut sejalan dengan barang bukti mesin cetak temuan Polri yang merupakan mesin percetakan umum biasa.

    Marlison melanjutkan, uang palsu cetakan kampus UIN Alauddin Makassar tidak memiliki unsur pengaman uang yang berhasil dipalsukan.

    “Benang pengaman, watermark, electrotype, dan gambar UV hanya dicetak biasa menggunakan sablon, serta kertas yang digunakan merupakan kertas biasa sehingga dapat dideteksi oleh mesin sortasi perbankan,” ucapnya.

    Cara membedakan uang asli dan uang palsu
     
    Marlison menjelaskan, masyarakat dapat mengidentifikasi keaslian uang rupiah dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan diterawang.

    Dilansir dari laman BI, berikut cara membedakan uang asli dan uang palsu:

    1. Dilihat

    Uang asli memiliki warna yang terlihat terang dan jelas.

    Di samping itu, uang kertas asli juga memiliki benang pengaman yang seperti dianyam di dalam kertas.

    Benang pengaman tersebut akan berubah warna jika dilihat dari sudut tertentu.

    Pastikan pula ada cetakan angka nominal yang berwarna mencolok di bagian tertentu.

    2. Diraba

    Uang asli jika diraba memiliki tekstur kasar di beberapa bagian, yakni gambar pahlawan, lambang burung Garuda, dan nilai nominal.

    Selain itu, uang asli juga memiliki kode tunanetra (blind code) berupa garis-garis di sisi kanan dan kiri uang yang terasa kasar ketika diraba.

    3. Diterawang

    Uang asli memiliki tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen electrotype pada pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000.

    Perhatikan pula gambar saling isi (rectoverso) berupa logo Bank Indonesia (BI) yang akan terlihat utuh jika diterawang.

    4. Scan sinar UV

    Masyarakat juga bisa menggunakan alat sederhana seperti lampu ultraviolet (UV) dan kaca pembesar untuk memastikan keaslian uang.

    Uang asli akan menunjukkan serat bercahaya yang tersembunyi saat disinari sinar UV.

    Sedangkan saat dicek dengan kaca pembesar, uang asli memiliki detail cetakan halus.

    Apa yang harus dilakukan jika menerima uang diduga palsu?

    Marlison menerangkan, masyarakat yang tidak sengaja mendapat uang yang diragukan keasliannya dapat menjaga fisik uang tersebut dan tidak mengedarkannya kembali.

    Selanjutnya, masyarakat dapat meminta klarifikasi dan mengecek keaslian uang ke kantor BI terdekat.

    Sebab, BI memiliki Counterfeit Analysis Center yang dilengkapi tenaga ahli untuk menganalisis uang yang diragukan dan mendukung proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

    Jika uang teridentifikasi palsu, BI tidak mengembalikan uang palsu tersebut kepada masyarakat.

    “Uang tidak asli atau uang palsu tidak dilakukan penggantian,” kata Marlison.

    Apabila uang palsu ternyata berasal dari lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan, BI akan mengembalikan uang tersebut dengan dilengkapi Berita Acara.

    Marlison memastikan, BI hanya akan mengganti uang yang dinyatakan asli dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Politisi Nasdem Akui Pakai Dana CSR BI untuk Sosialisasi di Dapil

    Politisi Nasdem Akui Pakai Dana CSR BI untuk Sosialisasi di Dapil

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Satori (ST) rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), Jumat (27/12/2024).

    Satori menyebut ada pemakaian dana CSR BI untuk program kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil). “Programnya kegiatan sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Satori menyebutkan dana CSR dimaksud mengalir lewat yayasan. Seluruh anggota Komisi XI pun dia sebut menerima program dimaksud.

    “Semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan kita saja,” ujar Satori.

    Satori mengeklaim tidak ada perbuatan suap berkaitan dengan CSR BI. Namun di lain sisi dia menyatakan siap kooperatif menghadapi proses yang tengah dilakukan KPK.

    “Insyaallah saya akan kooperatif,” ungkap Satori.

    Terkait kasus ini, KPK mengendus dugaan dana CSR dari BI yang mengalir ke yayasan. Penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan.

    “Yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sejauh ini, KPK mengendus dugaan pemberian dana CSR BI yang kurang tepat. Diungkapkan Rudi, dana CSR BI bernilai cukup besar. Namun, dia belum mengungkapkan detail nominalnya.

    “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari sebagian itu diberikan yang tidak proper,” ungkap Rudi.

  • ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Jakarta (ANTARA) – Per 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 1.757 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.

    Adapun 1.757 permohonan perizinan tersebut terdiri atas 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026 dan 927 permohonan perizinan untuk komoditas batu bara.

    “Dari jumlah (komoditas mineral) tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

    Komoditas mineral yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56).

    Untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

    Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.

    Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi.

    “Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Tri.

    Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan minerba.

    Perbaikan sistem dan tata kelola yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertambangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

    Perbaikan lainnya yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam pengembangan Sistem Informasi Mineral Batu Bara (SIMBARA). SIMBARA mengintegrasikan sejumlah aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

    “SIMBARA mencakup rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor,” kata Tri pula.

    Saat ini, Kementerian ESDM juga melakukan penyelesaian tahap akhir sistem digital terpadu Minerba One, yang menyatukan sistem pendataan, evaluasi, persetujuan, pemantauan, pembinaan, hingga pengawasan secara digital tata kelola mineral dan batu bara.

    Minerba One direncanakan dapat diluncurkan pada awal tahun 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024